#30 tag 24jam
Kemenhub antisipasi kepadatan mobilitas darat saat libur akhir tahun
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi pengaturan mobilitas darat menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pemeriksaan keselamatan, ... [520] url asal
#kemenhub #antisipasi-kepadatan #mobilitas-darat #transportasi #libur-akhir-tahun
(Antara - Bisnis) 27/10/26 16:53
v/1451400/
Dalam rangka mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun langkah strategi untuk mengatur perjalanan masyarakat pada momen tersebut
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi pengaturan mobilitas darat menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pemeriksaan keselamatan, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kepadatan perjalanan masyarakat.
"Dalam rangka mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun langkah strategi untuk mengatur perjalanan masyarakat pada momen tersebut," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang digelar di Kantor Kemenhub, Aan menyatakan koordinasi dan komunikasi menjadi kunci pengaturan mobilitas di lapangan.
"Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada tanggal 23-24 Desember 2026, sementara pasca Natal diprediksi pada tanggal 27-28 Desember 2026," ujar Aan.
Untuk puncak pergerakan pra Tahun Baru 2027 diprediksi pada tanggal 30-31 Desember 2026 dan pasca Tahun Baru diprediksi pada tanggal 3-4 Januari 2027.
Kemenhub memastikan kesiapan angkutan orang pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pemeriksaan keselamatan atau rampcheck terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan pariwisata.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengemudi, kesiapan terminal, pemetaan titik rawan kecelakaan, lokasi rawan kemacetan, serta pengawasan kendaraan angkutan barang untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti TNI-Polri; Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pengelola jalan tol, serta pemerintah daerah.
Langkah koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan yang berpotensi meningkatkan kepadatan pada ruas jalan utama, kawasan industri, terminal, stasiun, pelabuhan, hingga kawasan bandara selama periode libur.
Pemetaan titik rawan dan penyusunan skema pengalihan arus menjadi bagian strategi pemerintah dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan mobilitas masyarakat selama angkutan Natal dan Tahun Baru.
Kemenhub mengimbau operator transportasi memastikan seluruh kendaraan atau armada yang digunakan memenuhi standar laik operasional, mematuhi kapasitas angkut, serta menjalankan inspeksi keselamatan secara konsisten.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sarana dan prasarana transportasi berupa 115 Terminal Tipe A, sebanyak 32.398 armada bus, serta 51 unit Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
Sebanyak 51 unit Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor tersebut direncanakan difungsikan sebagai area istirahat untuk mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat selama masa libur akhir tahun.
Pemeriksaan keselamatan armada bus dijadwalkan berlangsung mulai 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 dengan target pemeriksaan mencapai sekitar 23 ribu kendaraan angkutan umum.
Kemenhub juga kembali menyiapkan program mudik gratis dengan tujuan perjalanan menuju 10 kota di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan kuota 2.882 penumpang.
Untuk mendukung pengamanan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan 12.558 personel yang tersebar pada kantor pusat, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Danau Toba, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta terminal.
Selain itu, aplikasi MitraDarat akan mendukung pengelolaan informasi melalui fitur peta tematik Natal dan Tahun Baru, pelaksanaan rampcheck kendaraan, serta dashboard posko pusat yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Menhub: Aturan transportasi berbasis aplikasi masuk di revisi UU LLAJ
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas ... [490] url asal
#menhub #aturan-transportasi #aplikasi-masuk #revisi-uu-llaj
Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
"Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol), revisi dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Menurutnya, perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif.
"Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselematan transportasi jalan" ujar Dudy.
Menhub menuturkan pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini.
Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
"Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan," jelas Menhub.
Pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.
Ia menegaskan apabila sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi.
"Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan," kata Menhub.
Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
Kemenhub juga akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi.
"Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi," tuturnya.
Transaksi perjalanan melalui aplikasi perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri, sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.
Melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, Kemenhub berharap transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau.
"Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada 2027," kata Menhub.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
AirNav Indonesia paparkan FRTO kepulauan dalam ICAO ATFM 2026
AirNav Indonesia berbagi pengalaman menerapkan Free Route Operation (FRTO) di wilayah udara kepulauan dalam forum ICAO Air Navigation World – Air ... [393] url asal
FRTO memberi keleluasaan kepada maskapai untuk memilih lintasan penerbangan berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional
Jakarta (ANTARA) - AirNav Indonesia berbagi pengalaman menerapkan Free Route Operation (FRTO) di wilayah udara kepulauan dalam forum ICAO Air Navigation World – Air Traffic Flow Management (ATFM) 2026, yang digelar di markas ICAO, Montreal, Kanada.
“FRTO memberi keleluasaan kepada maskapai untuk memilih lintasan penerbangan berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional. Tantangannya adalah memastikan kebebasan memilih lintasan tersebut tetap didukung sistem, prosedur, dan kompetensi personel yang memadai,” ujar Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Inisiatif FRTO bermula pada 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan pergerakan lalu lintas udara turun drastis.
Menindaklanjuti permintaan International Air Transport Association (IATA), AirNav berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menguji konsep User Preferred Route (UPR), dengan melibatkan Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA).
Setelah melalui uji coba dan penilaian risiko keselamatan secara bertahap, FRTO diberlakukan penuh di FIR Jakarta dan Ujung Pandang pada 5 Oktober 2023, untuk ruang udara pada ketinggian FL330 hingga FL600.
Menurut Setio, penerapan FRTO di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. AirNav menangani ruang udara seluas sekitar 7,79 juta kilometer persegi yang membentang di lebih dari 17.000 pulau, serta berkoordinasi dengan 10 FIR negara tetangga.
Untuk mengantisipasi pola konflik antarpesawat yang lebih dinamis, AirNav memperkuat dukungan sistem otomasi dan kompetensi pemandu lalu lintas udara.
“Standar separasi, koordinasi, dan prosedur keselamatan tetap menjadi bagian dari operasional,” katanya.
AirNav juga memperluas penerapan FRTO lintas FIR melalui koordinasi dan penyesuaian prosedur dengan negara tetangga. Capaian pentingnya meliputi operasi penuh dengan FIR Oakland pada Maret 2023, FIR Port Moresby pada Juni 2024, serta operasi penuh FRTO Indonesia-Australia pada Juli 2025.
Sepanjang 2020–2025, sebanyak 10.578 penerbangan tercatat memanfaatkan FRTO di FIR Jakarta dan Ujung Pandang. Pada 2025, jumlahnya meningkat 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 2.770 menjadi 5.030 penerbangan.
Berdasarkan perhitungan AirNav Indonesia, pemanfaatan FRTO pada 2025 menghasilkan penghematan biaya bahan bakar maskapai sebesar 8,04 juta dolar AS sekaligus menghindari emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 5.426 ton.
Efisiensi lintasan tersebut turut mengurangi jarak tempuh, waktu terbang, dan konsumsi bahan bakar.
“Ke depan, FRTO menjadi salah satu fondasi pengembangan Trajectory-Based Operations (TBO). AirNav juga menyelaraskan pengembangan kompetensi pemandu lalu lintas udara dengan ICAO APAC Project 30/10 sebagai bagian dari modernisasi layanan navigasi penerbangan,” ujar Setio.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)