Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL) diperluas hingga pelabuhan melalui pengawasan terpadu guna meningkatkan keselamatan transportasi dan kepatuhan angkutan barang.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan," kata Menhub dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menhub mengatakan penertiban kendaraan ODOL dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dengan memastikan seluruh kegiatan angkutan memenuhi standar yang berlaku.

Menurut dia, keselamatan tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi.

"Keselamatan bukan hanya urusan administrasi, tetapi harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama,” ujar Menhub.

Sebagai langkah awal, uji coba penertiban kendaraan ODOL mulai dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Melalui langkah itu, pemerintah ingin memastikan kendaraan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan memenuhi ketentuan dimensi dan muatan, sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan pengguna transportasi lebih terjamin.

Menhub menjelaskan kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan berpotensi membahayakan keselamatan, baik saat beroperasi di jalan maupun ketika akan diangkut menggunakan kapal.

Karena itu, penertiban perlu dilakukan secara konsisten melalui pengawasan dan koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, serta pelaku usaha angkutan barang.

Untuk mendukung upaya tersebut, Menhub meminta operator transportasi, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry, memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di pelabuhan dan penyeberangan.

"Upaya ini perlu berjalan seiring dengan penerapan prosedur keselamatan dalam operasional kapal," tutur Menhub.

Selain penertiban ODOL, keselamatan angkutan laut dan penyeberangan juga diperkuat melalui pengaturan operasional, termasuk pemisahan angkutan penumpang dan barang pada angkutan pelayaran.

Menhub mencontohkan penerapan pemisahan tersebut di Pelabuhan Ketapang. Ia menekankan pengawasan perlu disertai edukasi agar seluruh pihak memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan.

Penertiban kendaraan ODOL di pelabuhan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program zero ODOL tahun 2027. Pemerintah mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan berkelanjutan dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Lebih lanjut, penanganan ODOL akan menjadi bagian dari pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penertiban ODOL secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Menhub menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, baik di darat maupun di laut.

"Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan harus menjadi budaya dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (zero over dimension over load/ODOL) di Jawa Timur (Jatim) sebagai komitmen pencapaian target tanpa ODOL pada 2027 dan meningkatkan keselamatan transportasi.

"Upaya ini dilakukan melalui integrasi data kendaraan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta percepatan normalisasi kendaraan lebih dimensi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan upaya penanganan kendaraan ODOL di wilayah tersebut telah dibahas dalam forum East Java Land Transport Meeting 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026).

Aan mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu wilayah vital mobilitas angkutan barang, sehingga membutuhkan penguatan sinergi serta kolaborasi semua pihak dalam penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan penindakan di jalan, tetapi juga harus dimulai dari memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Penanganan kendaraan ODOL tidak bisa dilakukan parsial, namun harus secara komprehensif dari hulu ke hilir oleh semua pihak. Mulai dari memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis dan regulasi, menjaga integritas pengujian berkala kendaraan, hingga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Secara nasional, pemerintah telah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional untuk mewujudkan target zero ODOL 2027 dan dua langkah prioritas atau quick wins yang didorong adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik melalui BLUe, emanifest (SUMBA), dan validasi lintas instansi lainnya.

Lalu penguatan pengawasan, pencatatan, serta penindakan kendaraan angkutan barang dengan memanfaatkan teknologi weigh in motion (WIM), automatic number plate recognition (ANPR), hingga sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub).

Aan melanjutkan khusus di Jawa Timur percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dilakukan melalui penguatan titik deteksi dan pengawasan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pemanfaatan WIM, ANPR, dan ETLE Hub pada koridor logistik strategis.

Ia menyebut koordinasi lintas instansi, sinkronisasi pengaturan kelas jalan dengan batas muatan kendaraan, serta sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha angkutan barang juga menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi zero ODOL di Jawa Timur.

Ia menambahkan keberhasilan zero ODOL 2027 membutuhkan kesiapan wilayah dan komitmen seluruh pihak dalam ekosistem angkutan logistik.

"Jadi pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, dan stakeholders lainnya perlu memperkuat koordinasi serta komitmen untuk mempercepat implementasi target bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” tegasnya.

Melalui komitmen nasional dan aksi nyata di Jawa Timur, Aan berharap dapat meningkatkan kepatuhan angkutan barang sekaligus melindungi pengguna jalan dan implementasi target zero ODOL 2027 dapat berjalan lebih efektif.

"Kami berharap seluruh pihak di ekosistem angkutan barang dapat meningkatkan komitmen dan berkolaborasi untuk mempercepat implementasi target zero ODOL sekaligus mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta perusahaan aplikasi mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi atau ojek online (ojol) guna memperkuat pelindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

“Jika sudah menjadi angkutan umum, artinya harus ada standar keselamatan, seperti helm, kemudian perawatan kendaraan, aplikator juga harus mengawasi mengenai maintenance ini,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital harus berjalan beriringan dengan keselamatan sebagai prioritas utama.

Ia menyampaikan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menurut dia, regulasi itu menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, termasuk dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan bagi para pihak.

Menhub menjelaskan, aspek keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transportasi.

Dalam hal ini, kata dia, pengemudi perlu memastikan kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi laik operasional, serta melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Sementara itu, ia mengatakan perusahaan aplikasi bertanggung jawab untuk mendukung pemenuhan standar keselamatan tersebut, antara lain melalui pemantauan kondisi kendaraan dan pengingat perawatan berdasarkan intensitas penggunaan kendaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan tetap menjalankan kewenangan dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi wajib menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan di antaranya Kementerian Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” kata Menhub.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dudy, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, terdokumentasi, serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Perusahaan aplikasi dan pengemudi juga wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku, ujar dia.

Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendorong seluruh pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Perusahaan aplikasi perlu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kemitraan dan mendukung pengawasan keselamatan, sedangkan mitra pengemudi wajib menjaga kondisi kendaraan, mematuhi ketentuan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui penguatan regulasi dan pelaksanaan kewajiban secara konsisten, pemerintah berharap, ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, juga berkelanjutan sehingga masyarakat mendapat layanan yang selamat, aman, serta nyaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mengkaji aturan tarif batas bawah (TBB) angkutan logistik di darat untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan logistik serta mencegah perang harga yang berdampak pada aspek keselamatan.

Menurut Dudy, pendekatan utama dalam penyusunan tarif batas bawah adalah aspek keselamatan karena pengaturan tersebut bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan membiayai kebutuhan operasional kendaraan.

"Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dudy menjelaskan penyiapan tarif batas bawah agar perusahaan angkutan barang tidak menurunkan harga layanan secara ekstrem hingga mengabaikan pemeliharaan kendaraan, termasuk penggantian komponen penting seperti ban.

Ia menilai persaingan harga yang tidak terkendali dapat mendorong praktik angkutan berisiko karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional tanpa mempertimbangkan standar keselamatan dalam distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun komponen pembentukan tarif nantinya akan dihitung mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti biaya perawatan kendaraan, asuransi, pegawai, hingga kebutuhan lain agar usaha angkutan berjalan berkelanjutan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Menurut dia, tarif batas bawah bukan bertujuan mengatur keuntungan berlebihan, melainkan memberikan batas minimum agar pelaku usaha tidak mengorbankan keselamatan demi mendapatkan harga angkut murah di berbagai daerah Indonesia nantinya.

Dudy menggambarkan persaingan angkutan logistik darat melalui contoh pemilik barang dengan volume 1 juta ton yang mencari perusahaan angkutan untuk mengirimkan muatannya.

Tanpa pengaturan tarif batas bawah, perusahaan bisa saling menurunkan harga, misalnya pemilik barang menawarkan angkutan 20 ton dengan biaya Rp1 juta kepada jasa angkutan logistik A, namun perusahaan B menawarkan dengan biaya lebih murah, dipangkas menjadi Rp500 ribu.

Menurut Menhub, kondisi perang harga tersebut dapat mendorong praktik kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL) karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan.

"Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu," ucapnya.

Menhub mengatakan pemerintah juga akan berdiskusi dengan sektor lain melalui forum grup diskusi sebelum merumuskan kebijakan tarif batas bawah untuk angkutan barang berbasis darat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu, tarif batas bawah dapat menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan angkutan tidak menggunakan alasan keterbatasan biaya ketika harus memenuhi kewajiban keselamatan kendaraan operasional untuk menciptakan iklim usaha angkutan sehat berkelanjutan.

Meski begitu, Dudy menyebut pengaturan tarif batas bawah angkutan darat masih membutuhkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan serta pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD (focus group discussion)," kata Menhub.

Selain angkutan darat, Dudy menyiapkan tarif batas bawah angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut..

Terkait angkutan laut, pemerintah menilai pengawasan tarif relatif lebih mudah karena layanan memiliki sistem pencatatan perjalanan serta mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan darat dalam sistem transportasi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tadi barusan saya rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menyiapkan tarif batas bawah (TBB) angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut.

Dudy mengatakan telah meminta jajarannya di Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar mengkaji penerapan TBB pelayaran, penyeberangan sehingga biaya operasional operator terpenuhi secara berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha transportasi laut tanpa mengurangi aspek keselamatan.

"Sudah. Sudah (mulai dibahas). Tadi barusan saya rapat. Saya minta BKT, Badan Kebijakan Transportasi, untuk mengkaji TBB. TBB itu untuk menjaga keselamatan, keselamatan tidak dikorbankan karena persaingan bisnis atau apa pun itu namanya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut Menhub, kebijakan tersebut tidak bertujuan menaikkan beban masyarakat, melainkan memastikan keselamatan tetap terjaga ketika operator menghadapi persaingan bisnis dan tekanan tarif dalam setiap layanan penyeberangan nasional agar tetap aman.

Menhub menyampaikan penetapan TBB difokuskan pada kendaraan logistik bersifat komersial, sedangkan penumpang, kendaraan pribadi, bus, pejalan kaki, dan sepeda motor tidak naik.

Dia mengatakan kajian sebelumnya menunjukkan batas bawah belum sepenuhnya diterapkan karena kenaikan tarif hanya mencapai sekitar 65 persen dari kebutuhan operasi 100 persen, sehingga perlu dihitung ulang.

Karena itu, Dudy meminta revisi kajian karena tarif penyeberangan terakhir ditetapkan pada 2024, sementara kondisi harga bahan bakar minyak saat ini berbeda dan biaya operasional mengalami perubahan signifikan bagi seluruh jalur pelayaran.

"Mereka (BKT) masih menyusun baru, dari dua minggu yang lalu saya sudah minta. Tadi sudah (dirapatkan) yang laut, itu penyeberangan. Cuma saya masih minta dilakukan revisi lagi, karena memang seperti penyeberangan itu kan terakhir penentuan tarifnya itu 2024 kemarin, hanya saya minta direvisi lagi," ucap Menhub.

Pembahasan juga mempertimbangkan perbedaan kondisi operator swasta dan BUMN seperti Pelni yang memperoleh skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), sehingga kebijakan tidak merugikan salah satu pihak dalam menjaga keseimbangan usaha dan pelayanan.

Dia menambahkan besaran TBB belum ditetapkan karena pemerintah masih melakukan penghitungan mendalam terkait kebutuhan biaya operasional dan standar keselamatan yang harus dipenuhi operator transportasi.

Menhub menyebut penerapan TBB menjadi langkah baru karena sebelumnya sektor pelayaran belum memiliki ketentuan tersebut sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum diberlakukan.

Pemerintah ingin memastikan kebijakan TBB mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jasa transportasi laut.

Dengan adanya tarif batas bawah di sektor pelayaran, pemerintah berharap operator memiliki ruang menjaga standar pelayanan dan keselamatan tanpa harus menekan biaya operasional melalui pengurangan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online melalui pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital yang adil, aman, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

"Dengan adanya Peraturan Presiden ini dan juga aturan-aturan turunannya, memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online khususnya roda dua. Ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman pengemudi online selama ini," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan.

Regulasi itu mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital, mencakup layanan transportasi orang serta pengantaran barang dan makanan, dengan prinsip adil, aman, transparan, dan berkelanjutan.

"Pengaturan tentang ojek online, akhirnya Pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengeluarkan," ujarnya.

Selaras dengan hal ini, kata Menhub, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang mulai berlaku 1 Juli 2026 lalu untuk mengatur penyelenggaraan transportasi orang berbasis platform digital.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah biaya layanan aplikasi atau biaya platform paling banyak 8 persen, yang juga telah diadopsi dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas biaya layanan aplikasi dalam layanan transportasi orang berbasis platform digital.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman online,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan juga tetap menjalankan kewenangannya dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

Pengaturan transportasi berbasis platform digital juga memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi melalui Perjanjian Kemitraan Platform yang harus disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami.

Perjanjian tersebut antara lain memuat hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, mekanisme insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.

Bagi pengemudi, kata Menhub, regulasi itu memberikan hak atas informasi yang transparan mengenai biaya jasa layanan transportasi dan biaya layanan aplikasi, perlindungan data pribadi, penjelasan atas penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.

Pengemudi juga berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial yang paling sedikit mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitu juga kami sebagai pengampu, mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan, di antaranya Kementerian Komdigi, di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ucap Menhub.

Dari sisi perlindungan konsumen dan penyelesaian permasalahan, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan terdokumentasi serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Sementara itu, perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ternate, Maluku Utra (ANTARA) - Berita tentang opsi moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi hingga Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (7/10).

Berikut rangkuman berita selengkapnya di sini

Menteri Bahlil buka opsi moratorium smelter nikel setengah jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

OJK catat pembiayaan UMKM capai Rp1.949 triliun per Juli 2026

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencatat pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan menunjukkan tren positif, dengan total pembiayaan mencapai Rp1.949 triliun per Juli 2026, tumbuh 3,09 persen secara tahunan.

“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Kemenhub bidik pemanfaatan biometrik untuk penumpang bandar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Apindo nilai positif proyeksi Bank Dunia ekonomi RI tumbuh 5,2 persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.

"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Luhut kepada investor: Indonesia tidak akan kolaps

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada para investor domestik dan internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps di tengah ketidakpastian global.

Dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, ia mengajak para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Melalui konsep Seamless Travel Journey, proses perjalanan penumpang diharapkan dapat berlangsung lebih sederhana dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Menurutnya, penerapan teknologi biometrik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat atau sistem teknologi, tetapi juga harus didukung dengan tata kelola yang baik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarpihak yang terlibat.

“Yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penumpang tidak perlu melalui proses yang berulang, tetapi di sisi lain seluruh aspek keamanan, perlindungan data, dan ketentuan yang berlaku tetap harus dipenuhi,” ujar dia.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Putu Eka Cahyadhi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penumpang membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mengingat perjalanan penumpang di bandar udara melibatkan sejumlah instansi dan penyelenggara layanan.

“Seamless Travel Journey bukan hanya tentang teknologi biometrik, tetapi bagaimana seluruh layanan di bandar udara dapat berjalan secara lebih terpadu. Karena itu, diperlukan kolaborasi agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Putu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam diplomasi dan pembebasan ini serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelindungan dan pelayan tata kelola kepelautan bagi seluruh pelaut Indonesia yang beker

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutamakan keselamatan awak kapal dalam proses pemulangan empat awak kapal Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan di Somalia.

"Kemenhub melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus mengawal seluruh proses penanganan sejak menerima laporan insiden pembajakan MT Honour 25 yang terjadi sejak 21 April 2026. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan, hak-hak, serta kesejahteraan para pelaut Indonesia terjaga hingga mereka tiba kembali di tanah air," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub memfasilitasi kepulangan empat awak kapal WNI.

Para ABK tersebut merupakan korban perompakan dan penyanderaan di kapal MT Honour 25 saat berlayar di perairan Hafun, Somalia.

Samsuddin menjelaskan, selama masa krisis pembajakan berlangsung, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan manning agency, PT Crystal Shipping Indonesia, guna memastikan pemenuhan hak-hak pelaut sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL).

"Kami berkoordinasi secara berkala dengan pihak perusahaan untuk memastikan pembayaran gaji tetap berjalan, pasokan logistik dan air tawar ke kapal terpenuhi selama masa penyanderaan, pemantauan kondisi kesehatan awak kapal, serta memberikan pembaruan informasi yang transparan kepada pihak keluarga," kata Samsuddin.

Keempat awak kapal WNI yang berhasil dipulangkan tersebut adalah Ashari Samadikun (Master), Wahudinanto (Chief Officer), Adi Faizal (3rd Officer), dan Fiki Mutakin (Able-Bodied Seaman).

Samsuddin menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan hingga pemulangan para awak kapal ini merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi erat lintas kementerian, Perwakilan RI di luar negeri, perusahaan agen pengawakan, serta pihak keluarga.

Sebagai bagian dari bentuk perhatian dan dukungan, perwakilan dari Direktorat Pelindungan WNI Kemenlu bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar telah melakukan kunjungan langsung ke kediaman keluarga Capt. Ashari Samadikun dan Adi Faizal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kemudian telah dilakukan juga kunjungan dari perwakilan Kemenlu dan Kemenhub ke kediaman Wahudinanto di Pemalang dan kediaman Fiki Mutakin di Bogor untuk memberikan dukungan moril serta mendampingi pihak keluarga.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam diplomasi dan pembebasan ini serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelindungan dan pelayan tata kelola kepelautan bagi seluruh pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun nasional," ujar Samsuddin.

​​​​​​​

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang demi memastikan kepatuhan aturan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan rutin di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara berkala.

"Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub mencatat sejak Januari 2026 hingga 2 Oktober 2026 sebanyak 26,11 persen atau 607.984 kendaraan angkutan barang telah melakukan pelanggaran aturan dari total jumlah pengawasan sebanyak 2.328.629 kendaraan.

"Hingga 2 Oktober 2026, sebanyak 1.720.645 kendaraan atau sebesar 73,89 persen kendaraan angkutan barang tidak melakukan pelanggaran," ujarnya.

Ia menjabarkan dari 607.984 kendaraan yang melanggar, terdapat 797.313 jenis pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 386.859 kendaraan (48,52 persen), pelanggaran dimensi sebanyak 6.687 kendaraan (0,84 persen), pelanggaran dokumen sebanyak 399.596 kendaraan (50,12 persen).

Selanjutnya pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 106 kendaraan (0,01 persen) dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 4.065 kendaraan (0,51 persen).

"Kami telah melakukan penindakan terhadap 186.126 kendaraan atau 30,61 persen kendaraan," jelasnya.

Dari jumlah yang ditindak tersebut di antaranya diberikan peringatan kepada 173.531 kendaraan, dilakukan penilangan sebanyak 6.392 kendaraan, dikenakan tilang kepolisian sebanyak 664 kendaraan dan tilang oleh UPPKB lainnya sebanyak 5.539 kendaraan.

Ia menyebut lima perusahaan sebagai pelanggar tertinggi di antaranya PT SIL sebanyak 2.227 kendaraan, PT IP sebanyak 1.727 kendaraan, PT EW sebanyak 1.638 kendaraan, CV SKE sebanyak 1.451 kendaraan dan PT SA sebanyak 1.431 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 38.243 kendaraan, barang paket sebanyak 32.973 kendaraan, muatan pasir sebanyak 23.819 kendaraan, muatan CPO sebanyak 15.861 kendaraan dan muatan semen sebanyak 13.846 kendaraan.

Aan mengatakan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 8,58 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Ia menambahkan kegiatan pengawasan tersebut akan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha kendaraan angkutan barang dan pemilik barang.

Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu melanjutkan penyelesaian perbaikan Weight In Motion (WIM) di UPPKB serta penguatan koordinasi dengan BPTD dan Satuan Pelaksana (Satpel) UPPKB untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan konsistensi penggunaan sistem Jembatan Timbang Online (JTO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026