#30 tag 24jam
Pakar jawab kekhawatiran masyarakat soal PLTP Ungaran
Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik ... [440] url asal
#geothermal #panas-bumi #pembangkit-listrik-tenaga-panas-bumi #pltp-gunung-ungaran #pltp #potensi-geothermal
Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang
Semarang (ANTARA) - Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.
"Banyak kekhawatiran kerusakan di lingkungan karena wilayah kerjanya 29.000 hektare. Itu bukan wilayahnya (sebesar itu, red.) harus dikeruk semua," katanya di Semarang, Minggu malam.
Hal tersebut disampaikannya saat Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 mengangkat tema "Panas Bumi: Mitos dan Sains" di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang.
Ia mengibaratkan, WKP (wilayah kerja panas bumi) seluas itu sebagai keseluruhan badan manusia, tetapi tidak lantas dikerjakan semua, melainkan disurvei satu-persatu mana daerah yang potensial.
"Wellpad pengeboran mungkin setengahnya pendopo ini. Dilihat dari lahan yang digunakan kecil, mungkin 3 ha. Cuma, surveinya harus banyak," katanya.
Kekhawatiran selanjutnya adalah air tanah akan berkurang karena aktivitas pengeboran, tetapi ia menjelaskan kedalaman geothermal 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah ada di kedalaman 100-200 meter.
"Air permukaan hanya dipakai saat 'ngebor' untuk menentukan titik pengeboran," kata Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip yang berkesempatan belajar geothermal di Jepang itu.
Kemudian, kekhawatiran PLTP Gunung Ungaran akan memunculkan gas beracun, terutama H2S (Hidrogen Sulfida) atau sulfur belerang, ia membandingkan dengan kondisi PLTP Dieng, serta dilakukannya pemantauan setiap saat.
"Soal Candi Gedongsongo, saya sepakat mendukung, tidak boleh diganggu gugat. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang," katanya.
Di sisi lain, Agus menjelaskan banyak dampak positif dari kehadiran PLTP Gunung Ungaran, yakni peningkatan pendapatan daerah hingga terciptanya lapangan kerja, baik tahap prakonstuksi, konstruksi, maupun produksi.
"Prakonstruksi itu menyerap tenaga kerja banyak, konstruksi pembangunan PLTP banyak melibatkan masyarakat, sedangkan produksi fase ketika pembangkit bergerak juga menyerap," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di wilayah tersebut.
Berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jateng telah mengalami surplus, dengan kapasitas pembangkit listrik yang telah beroperasi mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.
Dengan perhitungan tersebut, ia menyebutkan terdapat surplus pasokan listrik sekitar 2.800 MW sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP Gunung Ungaran.
Ia mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.
"Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan proyek geothermal," katanya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, yakni pengamat dan pemikir Islam Nur Wahid sebagai pembicara, dan KH Ubaidillah Sodaqoh selaku pengasuh Ponpes Al Itqon Semarang.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
WRI pilih Bali lokasi rapat global sebab komitmen turunkan emisi
Lembaga pemikir World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat tahunan dewan pengurus global pada Juli 2027 ... [462] url asal
Agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya
Denpasar (ANTARA) - Lembaga pemikir World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat tahunan dewan pengurus global pada Juli 2027 sebab provinsi ini dinilai memiliki komitmen kuat dalam menurunkan emisi karbon.
"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board World Resources Institute yang merupakan LSM internasional yang sangat ternama untuk bidang iklim dan bidang keberlanjutan, akan melakukan rapat di Bali tahun depan di bulan Juli," kata Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu di Denpasar, Minggu malam.
Mari Elka mengungkapkan bahwa pemilihan Provinsi Bali didasarkan pada status wilayah tersebut sebagai etalase nyata bagi daerah yang sungguh-sungguh berupaya mencapai target emisi nol bersih pada 2045 melalui rencana aksi daerah yang jelas.
WRI Indonesia mencatat sejumlah program transisi telah berjalan di Pulau Dewata, termasuk inisiatif pengembangan kawasan rendah emisi yang dirintis dari wilayah Sanur dan lima titik lainnya.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 15 hingga 20 anggota Dewan Global WRI yang berkedudukan di Washington DC dengan latar belakang multinasional.
Jajaran dewan pengurus internasional itu nantinya diisi oleh para profesional dari sektor bisnis serta tokoh-tokoh yang berpengalaman luas sebagai pembuat kebijakan publik.
Selain para petinggi dewan global, agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya.
Mari Elka berharap kehadiran perwakilan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Brazil, dan India mampu memperluas gaung praktik pembangunan berkelanjutan yang sedang diterapkan di Provinsi Bali.
"Mereka memilih Bali dan mereka juga setuju memilih Bali karena Bali adalah etalase untuk suatu daerah yang sangat komit untuk emisi nol bersih dan ada rencana-rencana aksi yang mereka bisa lihat secara langsung," ujar Mari Elka.
Atas rencana memboyong pakar dunia terkait iklim itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat rencana tersebut dengan menyatakan kesiapan penuh Pemprov Bali dalam memberikan dukungan penyelenggaraan.
"Karena ini sangat nyambung dengan kebijakan Pemprov Bali untuk menjaga alam yang bersih yang berkelanjutan itu, saya tentu dengan sangat senang dan bahagia menerima informasi ini dan kami akan dukung penuh," ujar Gubernur Bali.
Pemerintah daerah menilai momentum pertemuan internasional itu selaras dengan visi pembangunan berwawasan lingkungan yang selama ini konsisten dijalankan di tingkat lokal.
Lewat kehadiran dan dukungan lembaga riset dunia itu, Gubernur Koster akan memanfaatkannya juga untuk menggencarkan kampanye pembangunan ramah lingkungan yang jauh lebih progresif ke depannya.
Agenda kampanye lanjutan itu mencakup perluasan pemanfaatan energi bersih, transisi penggunaan transportasi hijau, optimalisasi sistem pertanian organik, hingga pengetatan pengendalian sampah plastik.
Koster meyakini kehadiran para tokoh lingkungan global ini tidak sekadar membantu mempromosikan daerah di kancah internasional, tetapi juga mengukuhkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang terhormat.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)