#30 tag 24jam
ACEXI luncurkan inisiatif kemitraan percepat tata kelola karbon
Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (Association of Carbon Emission Experts Indonesia/ACEXI) meluncurkan inisiatif program kemitraan pengurangan emisi yang ... [411] url asal
#emisi #pengurangan-emisi #acexi #target-iklim-nasional #nek #nilai-ekonomi-karbon
COPPER-ACE hadir sebagai wadah integratif yang menyelaraskan penguatan ekosistem
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (Association of Carbon Emission Experts Indonesia/ACEXI) meluncurkan inisiatif program kemitraan pengurangan emisi yang dirancang untuk membangun ekosistem pengendalian perubahan iklim yang kuat, transparan, serta mempercepat tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.
Ketua Umum ACEXI Lastyo Kuntoaji Lukito mengatakan inisiatif bertajuk "COPPER-ACE Initiative" atau Collaborative Partnership Program for Emission Reduction and Advancement of Climate Ecosystems itu menegaskan bahwa urgensi penurunan emisi karbon tidak bisa lagi diselesaikan dengan kerja sendiri-sendiri.
"COPPER-ACE hadir sebagai wadah integratif yang menyelaraskan penguatan ekosistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan secara bergandengan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Lukito juga mengatakan inisiatif itu adalah jawaban nyata asosiasi untuk menciptakan ekosistem yang efektif bagi penurunan emisi.
"Kami ingin memastikan solusi iklim Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui penguatan kapasitas ahli-ahli karbon domestik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra menilai inisiatif yang digagas ACEXI itu diharapkan dapat berperan seperti tembaga yaitu sebagai penghantar pemangku kepentingan untuk bersinergi meningkatkan Nilai Ekonomi Karbon.
"Semoga ini bisa menjadi momentum agar kita semua semakin kompak dan makin banyak membawa kebaikan bagi Indonesia," katanya.
Edo berharap inisiatif tersebut dapat berperan langsung melalui peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan, pengembangan standar dan praktik terbaik sehingga masyarakat mampu dijadikan subjek dalam proyek karbon, khususnya terkait kehutanan sosial.
Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan IDXCarbon siap mendukung dan berkolaborasi dengan asosiasi dalam upaya memperkuat ekosistem pasar karbon Indonesia.
"Kami berharap COPPER-ACE dapat menjadi salah satu wadah yang semakin mempertemukan expertise dengan kebutuhan industri, project developer dengan calon mitra, serta supply dengan demand. Kita juga ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi dari besarnya potensi karbon Indonesia dapat sebesar-besarnya dinikmati di dalam negeri," imbuhnya.
Iding mengatakan sejak diluncurkan pada 26 September 2023, fokus IDXCarbon tidak hanya pada penyediaan trading infrastructure tapi juga secara aktif melakukan pengembangan pasar dan ekosistem untuk mendorong semakin banyak pihak terlibat dalam pasar karbon Indonesia.
Dalam peluncuran inisiatif tersebut, sejumlah institusi yang terdiri dari perusahaan dan asosiasi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) dengan ACEXI sebagai pernyataan bahwa mereka telah bersedia atau berminat menjadi mitra.
Dalam waktu dekat, ACEXI akan memfasilitasi pemetaan orientasi kegiatan mitra untuk mengidentifikasi peluang-peluang kegiatan bersama untuk mendorong akselerasi terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengendalian perubahan iklim dan tata kelola NEK.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
KAI catat 80 persen target pengurangan emisi dari penerapan B50
PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) mencatat sekitar 80 persen target pengurangan emisi KAI dalam peta jalan dekarbonisasi berasal dari penerapan biodiesel ... [334] url asal
#pengurangan-emisi-karbon #dekarbonisasi #biodiesel-50 #kai-b50 #emisi-karbon
B50 menjadi program dekarbonisasi dengan kontribusi terbesar dalam roadmap KAI.
Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) mencatat sekitar 80 persen target pengurangan emisi KAI dalam peta jalan dekarbonisasi berasal dari penerapan biodiesel B50, sehingga menjadikan program B50 sebagai dekarbonisasi terbesar bagi KAI.
“B50 menjadi program dekarbonisasi dengan kontribusi terbesar dalam roadmap KAI. Target reduksinya mencapai 133.676 ton CO₂e. Karena porsinya besar, implementasinya kami jalankan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana, kualitas bahan bakar, keselamatan, dan keandalan operasi,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.
Anne menjelaskan, dalam peta jalan dekarbonisasi perusahaan, total target pengurangan emisi sebesar 166.873 ton CO₂e.
Sementara itu, program transisi bahan bakar dari B35 menuju B50 ditargetkan menyumbang reduksi sekitar 133.676 ton CO₂e, atau sekitar 80 persen dari keseluruhan target tiga program dekarbonisasi KAI.
Implementasi B50 mulai dijalankan secara bertahap sejak 1 Juli 2026 pada sarana diesel KAI. B50 merupakan bahan bakar dengan kandungan 50 persen biodiesel berbasis nabati dan 50 persen diesel, yang digunakan sebagai bagian dari kebijakan transisi energi sekaligus upaya menekan konsumsi bahan bakar fosil.
Penggunaan B50 menjadi relevan karena operasional kereta api masih memerlukan bahan bakar untuk lokomotif dan sarana diesel pada sejumlah lintasan.
Data internal KAI per 24 Agustus 2026 mencatat realisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk KA penumpang mencapai sekitar 129,64 juta liter, sementara kebutuhan lain juga digunakan untuk angkutan parcel, peti kemas, klinker, dan semen.
Menurut Anne, fokus KAI bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar, tetapi memastikan perubahan tersebut benar-benar dapat diterapkan dalam operasi sehari-hari. Evaluasi dilakukan terhadap performa mesin, kualitas pembakaran, sistem penyaringan, pola perawatan, serta stabilitas operasional sarana.
“Transisi energi di sektor transportasi harus berjalan berdampingan dengan keandalan layanan. Karena itu, setiap perubahan pada bahan bakar harus melalui pengujian dan evaluasi teknis agar manfaat lingkungan tetap sejalan dengan keselamatan dan kesiapan perjalanan,” kata Anne.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
IESR usulkan PLTS atap jadi solusi Bali capai target emisi
Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi ... [461] url asal
Denpasar (ANTARA) - Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi strategis agar Bali dapat mencapai target penurunan emisi.
"Memang salah satu langkah konkritnya sebetulnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap ya," ucap Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.
Pemprov Bali sendiri mematok target ambisius berupa emisi nol bersih atau Net ZeroEmission (NZE) pada tahun 2045 melalui berbagai komitmen transisi energi daerah.
Meski demikian, mitra Pemprov Bali itu mencatat bauran energi baru terbarukan di Bali hingga tahun 2024 dilaporkan masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka 1,48 persen dari seluruh total pembangkitan listrik eksisting.
Padahal, potensi sumber daya energi surya yang dimiliki oleh Pulau Dewata tercatat sangat melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp).
Dalam pemodelan yang telah dilakukan IESR, Bali membutuhkan kapasitas PLTS sebesar 2 gigawatt (GW) pada 2034 dan melonjak drastis hingga 21 gigawatt pada 2045 untuk mencapai target NZE.
Angka kebutuhan tersebut dinilai jauh melampaui alokasi yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2034 yang baru menyentuh 771 megawatt (MW).
Selain terkendala lambatnya pengembangan skala utilitas besar berkapasitas 5-10 megawatt ke atas, realisasi proyek juga sering terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.
Kendala teknis dan administratif lainnya mencakup daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN yang kurang transparan serta proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berkepanjangan.
Lonjakan minat masyarakat serta sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap kini juga terhambat oleh sistem kuota nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 yang cepat terserap habis.
"Begitu kuota 2026 dibuka, langsung terserap habis sekitar 300 megawatt untuk memenuhi antrean tahun lalu, dan langsung menyisakan antrean baru untuk tahun depan," ujar Abraham.
Untuk mengatasi persoalan teknis kapasitas jaringan atau hosting capacity, IESR mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur melalui pemasangan baterai skala utilitas serta perluasan jaringan transmisi dan distribusi.
Para pakar energi itu menyarankan Pemprov Bali aktif mewajibkan pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung pemerintahan serta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).
IESR juga mendorong agar ketika ada proyek energi terbarukan, pemangku kepentingan di daerah terlibat sejak tahap perencanaan, seperti dengan mengoptimalkan kepemilikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD).
Sebab, Abraham menilai langkah penguatan ekosistem ini tidak boleh bersifat top-down semata dari pemerintah pusat tanpa mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia lokal untuk mengelola fasilitas energi terbarukan secara mandiri.
Solusinya perlu ada pembekalan sehingga setiap proyek energi tidak langsung diberikan tanpa perencanaan matang.
IESR merekomendasikan pembuatan peta jalan yang jelas, revisi RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), reformasi sistem pengadaan, serta koordinasi lintas sektor yang erat antara kementerian, pemda, hingga tingkat BUMDes.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)