Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memberi pelatihan kepada 61 orang putera puteri daerah setempat, untuk belajar bahasa Jepang selama 75 hari sebelum nantinya dikirim untuk magang dan bekerja ke Jepang.

"Sebelum berangkat ke Jepang, para peserta wajib mengikuti proses pelatihan dan pembekalan intensif selama kurang lebih 75 hari di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Kamis.

Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya, serta kesiapan fisik dan mental.

Selama masa pelatihan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitas berupa uang transpor dan konsumsi bagi para peserta.

Tarmizi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui program magang kerja ke Jepang.

"Ini upaya kita Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Untuk tahap awal tahun ini, kita mengirimkan 61 orang ke Jepang untuk bekerja di sana," ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan program ini dilaksanakan secara legal dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Aceh serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kementerian.

"Program ini kerja sama dengan Disnakertransmob Aceh dan BP3MI Kemenaker. Jalur resmi dari kementerian ini penting supaya ada jaminan perlindungan langsung dari negara," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga sedang mendiskusikan kerja sama dengan Asosiasi Ketenagakerjaan (AKN) Aceh Barat untuk mempersiapkan keberangkatan peserta ke beberapa negara tujuan lainnya pada tahun depan, dengan kuota yang diproyeksikan mencapai ratusan orang.

Tarmizi berharap Aceh Barat dapat menjadi pelopor bagi daerah lain di Provinsi Aceh dalam membuka akses peluang kerja internasional bagi para generasi muda.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan selama 75 hari dan pengurusan dokumen administrasi, para peserta dijadwalkan akan langsung diberangkatkan ke Jepang pada awal tahun depan.

"Kita mulai dari Aceh Barat sebagai pelopor, yang nantinya diharapkan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Harapan kita, ini bisa memotivasi anak-anak muda Aceh Barat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat menargetkan nilai transaksi dari penjualan paket wisatawan Rinjani Travel Mart (RTM) yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2026 tembus hingga angka Rp20 miliar.

Ketua Asita NTB, Sellywati mengatakan dalam kegiatan RTM ke-7 ini akan diikuti 100 buyers dan sellers dari nusantara dan luar negeri di antaranya Jepang, Amerika Serikat, China, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Timor Leste.

"Kegiatan tahunan ini merupakan wadah mempertemukan pelaku industri pariwisata untuk mendorong dan mempromosikan destinasi unggulan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, NTB," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB makmur mendunia, di mana salah satu program unggulannya pariwisata.

"Untuk target transaksi itu Rp20 miliar, kalau bisa sampai Rp30 miliar tahun ini. Karena buyers (pembeli) kita beragam saat ini," kata Sellywati didampingi sejumlah pengurus ASITA NTB.

Sellywati mengatakan animo buyers untuk mengikuti RTM tahun ini cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari rencana buyers dari sejumlah negara untuk hadir bertransaksi pada RTM tahun ini.

"Dari animo mereka yang hadir ini sangat tinggi dan buyers yang hadir ini lebih berkualitas, makanya kita optimis penjualan paket wisata akan jauh lebih meningkat dari kegiatan RTM tahun lalu cuman Rp15 miliar," ujarnya.

Menurutnya, pada tahun lalu fokus kegiatan lapangan di pusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, namun untuk tahun ini destinasi Gili Trawangan dan Senaru, Lombok Utara. Sedangkan, paket yang di tawarkan mencakup seluruh destinasi yang ada di NTB.

"Kalau Pulau Sumbawa itu ada paket Hiu Paus dan Pantai Lakey di Dompu. Kalau Lombok itu Gili Trawangan dan lainnya. Pokoknya semua paket kita tawarkan ke luar negeri," katanya.

Sementara Ketua Panitia RTM 2026, Dewantoro Umbu Joka, mengatakan kegiatan RTM tahun ini juga untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang telah digagas tiga provinsi melalui Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN), sehingga pelaku industri pariwisata di tiga daerah juga hadir.

"Mudah-mudahan pertumbuhan pariwisata di daerah terus bertumbuh dan ekonomi semakin meningkat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian pangan bagi Indonesia.

“Atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, 145 regulasi dilebur hanya menjadi tiga, dengan alur dari Kementerian Pertanian, kemudian Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujar Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Hanif menyampaikan, sebelum pemerintah melakukan deregulasi atau reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, penyediaan pupuk bersubsidi perlu melalui 145 regulasi sebelum diproduksi dan didistribusikan kepada petani.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi diyakini oleh Hanif menjadi angin segar bagi kemandirian pangan Indonesia.

“Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan,” kata dia.

Selain itu, Hanif juga menyoroti penurunan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

“Yang di angka Rp2 ribu sekian, ini dipotong sampai 20 persen. Hampir (dipotong) di semua jenis pupuk, ada 5 jenis kalau nggak salah,” ucap Hanif.

Berdasarkan paparannya, lima jenis pupuk yang dimaksud meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk NPK untuk kakao, pupuk ZA, dan pupuk organik.

Selain reformasi tata kelola pupuk, Hanif juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan juga telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR dan Kemenko Bidang Pangan telah menentukan ada paling tidak 87 persen dari lahan baku sawah yang harus ditetapkan menjadi sawah dilindungi,” ucap Hanif.

Menurut Hanif, langkah tersebut penting untuk ditempuh, sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, sumber daya manusia (SDM), serta teknologi.

“Kelima-limanya ini telah dilakukan regulasi sangat masif pada kondisi hari ini,” ujar Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan intrusi air laut untuk menyelamatkan 8.000 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pisang, Kabupaten Lampung Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penguatan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur yang andal memberikan kepastian layanan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga.

“Kehadiran infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus menjaga ketersediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat sehingga dapat mencegah potensi gagal panen.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, penanganan dilakukan pada jaringan saluran yang terhubung dengan Sungai Way Sekampung dan Saluran Pembuang Sekunder (SPS) Sragi.

Pekerjaan mencakup normalisasi saluran suplesi dari Sungai Way Sekampung menuju SPS Sragi sepanjang sekitar 1,3 kilometer serta normalisasi SPS Sragi sepanjang 3,2 kilometer.

Secara keseluruhan, pekerjaan tersebut mencapai sekitar 4,5 kilometer. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air menuju jaringan irigasi sehingga suplai air dapat lebih optimal untuk kebutuhan pertanian.

Selain normalisasi saluran, Kementerian PU juga telah menyelesaikan perbaikan empat unit pintu Tabat Gayau dan 13 unit pintu pembuang. Selain itu, 3 unit gorong-gorong dengan total panjang 30 meter juga telah dipasang, disertai pasangan batu kali untuk memperkuat konstruksi gorong-gorong.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlancar distribusi air ke saluran pertanian sekaligus mengendalikan masuknya air laut ke jaringan. Dalam penanganan di lapangan, air dari Sungai Way Sekampung dipompa menuju saluran sepanjang sekitar 700 meter menggunakan mobile pump.

Untuk memperlancar aliran menuju saluran pertanian, pengangkatan sedimentasi juga dilakukan pada Saluran Pembuangan Primer (SPP) Sekampung – SPS Sragi sepanjang 5,8 kilometer dan SPP Sekampung – SPP Bali Agung sepanjang 5,6 kilometer dengan mengerahkan 5 unit Excavator Long Arm.

Material sedimen diangkat agar aliran air dapat diteruskan ke saluran SPP dan selanjutnya dipompa menuju sawah.

Perbaikan Tabat Gayau turut menjadi bagian penting dalam pengendalian tata air. Tabat berfungsi mengatur aliran saluran.

Pada musim hujan, pintu dapat dibuka untuk membuang aliran ke Sungai Sekampung, sedangkan pada musim kemarau pintu ditutup untuk menahan intrusi air asin sekaligus menahan air hasil pompanisasi agar tetap mengalir di saluran SPP.

Dengan penanganan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran air dapat lebih lancar dan terkontrol hingga ke jaringan pertanian.

Langkah itu diharapkan mendukung keberlanjutan pasokan air baku bagi sawah serta membantu masyarakat mempertahankan produktivitas pertanian di wilayah terdampak intrusi air laut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University memberikan pelatihan kepada 30 startup binaan dengan kemampuan menentukan nilai bisnis sehingga masing-masing memiliki dokumen valuasi bisnis.

Wakil Kepala LPA2I Bidang Inkubasi Bisnis dan Kemitraan Industri IPB University Prof Rokhani Hasbullah dalam keterangannya di Bogor, Kamis, menekankan bahwa startup memiliki karakteristik berbeda dari usaha mikro dan kecil pada umumnya yakni sentuhan teknologi dan orientasi pertumbuhan yang kuat.

Oleh Karena itu para startup tidak hanya mempertahankan kapasitas yang telah dicapai, tetapi dituntut terus mengembangkan produk, pasar, teknologi dan skala bisnis.

"Startup harus berani mengembangkan kapasitas masing-masing sehingga valuasi bisnis menjadi aspek penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha,” katanya.

Pemahaman valuasi diharapkan membantu founder melihat bisnisnya dari perspektif lebih luas. Nilai bisnis tidak hanya berdasarkan omzet atau aset, tetapi juga potensi pasar, pertumbuhan, model bisnis, teknologi, traction, tim, serta prospek pengembangan usaha.

IPB secara khusus menggelar workshop valuasi bisnis. Peserta mendapatkan materi pengantar valuasi bisnis, metode perhitungan valuasi bisnis dan praktik penyusunan valuasi bisnis.

Materi disampaikan Dr Muhammad Bachtiar dan Dr Asaduddin Abdullah dari Sekolah Bisnis IPB University serta Indra Purnama, Secretary General MIKTI. Peserta diperkenalkan pada penerapan valuasi dalam konteks startup, termasuk bagaimana data perusahaan dapat menjadi dasar penghitungan.

Narasumber sekaligus valuator mendampingi penyusunan dokumen melalui coaching dan mentoring. Setiap startup didampingi menyempurnakan dokumennya sesuai karakteristik dan kondisi bisnisnya.

Sementara itu Asisten Bidang Inkubator Bisnis LPA2I IPB University, Deva Primadia Almada berharap hasil dari workshop ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, harapannya setiap startup dapat mengetahui nilai valuasi bisnisnya masing-masing,” katanya.

Menurut Deva, dokumen valuasi diharapkan menjadi instrumen untuk mengambil keputusan bisnis, menyusun strategi pertumbuhan, dan mempersiapkan diri menghadapi calon investor maupun mitra strategis. Valuasi dapat menjadi dasar pembicaraan soal investasi, kepemilikan saham, dan strategi pengembangan bisnis.

Melalui kegiatan ini, LPA2I IPB University tidak hanya mendorong startup menghasilkan produk dan membangun pasar, tetapi juga membekali founder memahami nilai bisnis, potensi pertumbuhan serta kesiapan menuju pendanaan dan scale-up.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sedang melakukan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan Danantara menunjukkan ada 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN yang dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional, inefisiensi, hingga piutang antara perusahaan yang tak terselesaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya membagi 1.074 perusahaan itu ke dalam sektor industrinya masing-masing, lalu membandingkannya dengan standar tolak ukur global (global benchmark).

Kemudian, dilakukan evaluasi yang mencakup analisis model bisnis, struktur biaya, margin EBITDA, analisis pasar, hingga kapasitas internal dari segi keuangan, organisasi, serta sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis, ribuan BUMN itu dikelompokkan ke dalam empat skema penyehatan utama. Pertama adalah likuidasi bagi perusahaan yang beban finansialnya telah melampaui nilai aset. Kedua yaitu divestasi pada unit usaha non inti seperti kepemilikan hotel, rumah sakit, jaringan serat optik, hingga jalan tol yang tersebar di berbagai BUMN.

Selanjutnya ialah konsolidasi dan merger lintas BUMN, seperti penggabungan 23 perusahaan industrial estate menjadi perusahaan industrial estate terbesar di Asia Tenggara dengan tanah kelolaan 35 ribu hektare (ha), pengintegrasian lima perusahaan management aset, hingga rencana konsolidasi 16 perusahaan asuransi, 60 rumah sakit, serta lebih dari 100 hotel.

Danantara juga melakukan konsolidasi internal seperti penutupan 124 perusahaan PT Pertamina (Persero) dan 50 anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Total hasil daripada proses inlining yang kita lakukan dari 1.074 perusahaan nanti akan menjadi hanya kurang lebih 200 perusahaan yang kuat-kuat. Inilah yang kita lakukan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan tata kelola (governance) turut perlu dilakukan mengingat terdapat praktik rekayasa keuangan (financialengineering), pembukuan yang tak akurat, hingga penurunan nilai aset (impairment) yang menembus angka Rp100 triliun.

Masalah lain yang ditemukan terkait penyerapan investasi berlebih (overinvestment) tanpa menghitung imbal hasil (return on investment) yang menyebabkan sejumlah BUMN terjebak dalam utang berkepanjangan yang tak mampu dibayar.

Persoalan ini dialami perusahaan seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang memiliki proyek mangkrak dengan beban hutang Rp26 triliun, atau utilitas pabrik PT Kimia Farma Tbk yang hanya beroperasi 40 persen, sehingga beban hutang semakin tinggi.

“Karena itu, kita menentukan sekarang harus ada komite investment untuk supaya tidak terjadi lagi (overinvestment). Setiap perusahaan, setiap dia berinvestasi harus melewati komite investasi. Melalui komite investasi ini nanti akan dicek apakah investasinya sesuai atau tidak dengan peruntukan dan rencana kerja daripada perusahaannya,” ucap Kepala BP BUMN itu.

Transformasi di dalam tubuh BUMN juga menyasar pada perubahan model bisnis, Misalnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menerapkan skema lama berbasis cost-plus sehingga memicu pembengkakan biaya produksi dan menambah beban subsidi pemerintah, telah diubah menjadi skema mark to market yang berhasil menurunkan harga pupuk, meningkatkan laba hingga hampir 300 persen, serta mendanai revitalisasi delapan pabrik pupuk baru.

Efisiensi serupa dilakukan pula secara bertahap pada sektor ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), industri semen, Pertamina, hingga PT Danareksa (Persero).

“Inilah transformasi yang sedang kita lakukan, dan dampaknya dirasakan. Tentu saja transformasi ini membutuhkan komitmen yang kuat, terutama sekali dari seluruh manajemen BUMN. It's now or never. Kita harus berubah atau kita akan begini seterusnya,” ungkap Dony.

“Tentu saja kami berharap dengan transformasi yang terjadi, kita berharap 2026 ini, kita akan membutuhkan keuntungan paling tidak Rp360 triliun. Dari 360 triliun inilah yang akan nanti menjadi engine of growth kita,” kata COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, para pelaku usaha di sejumlah sentra oleh-oleh siap menyambut para wisatawan MotoGP 2026, dan mereka dipastikan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis, mengatakan, kesiapan tersebut tidak hanya terlihat di sektor pusat oleh-oleh, tetapi juga dari tingginya angka okupansi perhotelan di Mataram yang terus menunjukkan tren positif jelang ajang internasional itu.

"Okupansi hotel bintang 3 dan 4 di Kota Mataram saat ini telah menembus angka di atas 85 persen," katanya.

Sementara itu, okupansi hotel bintang 2 ke bawah berkisar di angka 70 persen dan diperkirakan terus meningkat mendekati hari pelaksanaan pada 9-11 Oktober 2026.

Terkait dengan itu, Dispar Kota Mataram mengapresiasi kesiapan para pelaku bisnis di kawasan pusat oleh-oleh, seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara, pusat perbelanjaan serta kuliner di Kota Mataram, yang dinilai sudah terbiasa dan profesional dalam melayani wisatawan.

Kesiapan mereka juga ditunjukkan dengan bekerja secara profesional, seperti contohnya mutiara di Sekarbela, karena memang daerah tujuan wisata oleh-oleh sehingga mereka sudah terbiasa melayani tamu.

Mutiara menjadi salah satu produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Mataram, karena setiap kali wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

"Prinsipnya, sejauh ini sentra perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Kota Mataram sudah siap," katanya.

Selain kesiapan akomodasi dan fasilitas belanja, kata Cahya, keramahan masyarakat juga menjadi modal penting dalam menyukseskan gelaran ajang internasional tersebut.

"Alhamdulillah, antusiasme warga yang tinggi, seperti yang terlihat pada kemeriahan parade pembalap pada Rabu (7/10/2026) di Mataram, menjadi sinyal positif kesiapan NTB dan Kota Mataram khususnya sebagai tuan rumah yang ramah dan berkesan," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpandan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan progres pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, hampir rampung secara keseluruhan dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
‎
‎Kepala Dinas Perikanan Belitung, Ade Winarko di Tanjungpandan, Kamis mengatakan program prioritas nasional ini dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mempercepat roda perekonomian nelayan setempat.
‎
‎"Alhamdulillah, progres fisik sudah selesai. Hanya kemarin waktu saya tinjau ke lapangan, itu masih Cold Storage yang masih dalam proses penyelesaian. Kontrak fisiknya pelaksanaannya lain, sedangkan pekerjaan rantai dinginnya oleh penyedia yang berbeda," katanya.
‎
‎Menurutnya, fasilitas rantai dingin Kampung Nelayan Merah Putih Sungai Padang tersebut meliputi unit pabrik es portabel berjenis bubur es (Slurry Ice) serta cold storage.
‎
‎Menurut dia, pabrik es portabel tipe slurry ice saat ini telah selesai dikerjakan, sementara unit Cold Storage sedang memasuki tahap akhir penyelesaian.
‎
‎Selain infrastruktur dasar dan fasilitas rantai dingin, lanjut dia, kawasan KNMP Sungai Padang juga akan segera menerima alokasi bantuan sarana penangkapan ikan.
‎
‎"Bantuan tersebut meliputi 10 unit kapal, 10 unit mesin kapal, serta 700 paket alat tangkap," ujarnya.
‎
‎Ade Winarko menambahkan, di sisi lain, program KNMP tahap ketiga kini telah merambah dua titik lokasi baru di Belitung, yakni Desa Tanjung Rusa dan Desa Pulau Seliu.
‎
‎"Kontrak pengerjaan untuk kedua titik tersebut telah resmi diteken sejak sepekan lalu. Kami lagi menyesuaikan waktu rencana ada Ground Breaking, peletakan batu pertama bersama Bupati Belitung dan Forkopimda," katanya.
‎
‎Ia berharap kehadiran KNMP benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan tidak sekadar menjadi simbol pembangunan fisik semata.
‎
‎Dia meyakini melalui fasilitas yang terintegrasi, perputaran ekonomi di kawasan pesisir diyakini akan bergerak lebih cepat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.
‎
‎"KNMP itu merupakan program prioritas nasional untuk mendukung dan mensejahterakan nelayan ke depannya. Kami berharap KNMP ini tidak hanya bangunan monumen saja, tapi digunakan dan dioperasionalkan secara baik," ujarnya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan penerapan standardisasi, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu dilakukan secara tepat agar tidak justru menjadi hambatan bagi perkembangan industri nasional.

Menurut Sarmuji, standardisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi harapan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, kata dia di Jakarta, Kamis, penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan industri agar tidak menimbulkan hambatan teknis bagi produk yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

"Tapi saya juga menekankan, benar kita maksudnya technical barrier untuk produk dari luar, cuman harus kita teliti SNI mana yang diterapkan memang untuk technical barrier, atau kita review beberapa produk-produk dari luar itu yang justru digunakan untuk produksi dalam negeri juga, terutama orientasi ekspor," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan produk ban yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi kendaraan bermotor yang memiliki orientasi ekspor.

"Misalkan ban, ban itu satu sisi itu untuk konsumen, orang mau ganti ban dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia adalah bahan produksi untuk menciptakan mobil yang mobil itu orientasinya ekspor, itu harus kita lihat lagi, supaya jangan sampai SNI justru menjadi technical barrier bagi industri kita sendiri. Itu yang harus kita pilah-pilah benar," katanya.

Menperin menilai pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, dan memperluas pasar. Namun, keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh lingkungan usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Sarmuji.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur, mulai dari peningkatan efektivitas regulasi dan percepatan pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, menegaskan tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) menjalankan aktivitas usaha selama mengikuti aturan penataan yang telah ditetapkan pemerintah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan PKL tetap diperbolehkan berjualan dengan memenuhi ketentuan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan dan jam operasional.

“Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Bandung, Kamis.

Menurut dia, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi.

“Setiap masa ada regulasinya. Mau tidak mau, regulasi memang akan direvisi, disesuaikan,” ujarnya.

Farhan menegaskan penertiban tetap dilakukan, terutama terhadap bangunan liar (bangli) maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik.

“Kalau penertiban jalan terus. Karena ketika bangli atau PKL permanen di atas trotoar itu diangkut, drainasenya tidak terpelihara, sampahnya numpuk di mana-mana, ya itu mau tidak mau harus dibersihkan,” ucapnya.

Ia mengatakan penataan dan pengawasan tidak hanya menyasar kawasan tertentu, tetapi dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung hingga tingkat kelurahan.

“Di semua kelurahan. Karena tidak ada kelurahan yang tidak bebas bangli,” kata Farhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan Pemkot Bandung sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para PKL.

Ia menambahkan konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya.

“Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semipermanen, apalagi permanen di trotoar,” ujar Budhi.

Menurut dia, PKL yang berjualan di lokasi yang telah ditetapkan harus mematuhi sejumlah ketentuan, termasuk menggunakan lapak yang tidak berbentuk bangunan permanen maupun semipermanen dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar situ,” katanya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan mengatur jam operasional berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Jadi artinya boleh berjualan tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan Kepwal. Nah, itu sedang kita susun,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mencatat puncak stok beras pada 2026 mencapai 5,4 juta ton, dan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Alhamdulillah, pada tahun ini, kami laporkan puncaknya stok Bulog itu adalah 5,4 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka,” ujar Rizal dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Sementara itu, tutur Rizal, serapan beras sudah menyentuh 4,09 juta ton per 6 Oktober 2026, melampaui target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 4 juta ton.

Ia menjelaskan bahwa stok beras tersebut merupakan langkah antisipasi Bulog untuk menghadapi kondisi iklim, seperti fenomena El Nino, dan krisis iklim lainnya.

“Stok tersebut juga harus sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu wajib kami salurkan melalui 26 kantor wilayah Bulog dan 544 kantor cabang Bulog,” kata Rizal.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan beras-beras Bulog dapat tersalurkan dengan harga standar yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui paparannya, Rizal juga menyampaikan Bulog menyatakan tetap menyerap gabah petani sepanjang tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan dan kepastian harga bagi petani.

“Untuk harga, sesuai dengan inpres yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bulog itu menyerap gabah petani dengan kondisi any quality harganya adalah Rp6.500,” ucap Rizal.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan cadangan beras nasional yang dikelola Bulog saat ini dapat mencegah kekhawatiran masyarakat soal risiko kelangkaan beras.

Titiek mengatakan cadangan beras menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan pergerakan harga di pasar.

Selain itu, cadangan beras yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhan dapat menjadi antisipasi jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat maupun perubahan kondisi pasokan.

Ia juga mengapresiasi kondisi produksi beras dalam negeri yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap beras impor dapat ditekan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan optimistis okupansi perhotelan selama ajang MotoGP yang berlangsung 9-11 Oktober 2026 bisa di atas 90 persen, seiring meningkatnya tren kunjungan penonton dibanding pelaksanaan tahun lalu.

"Informasi dari Ketua Asosiasi Hotel Mataram akhir pekan lalu menyebutkan okupansi hotel sudah di atas 85 persen. Kami targetkan pada puncak MotoGP paling tidak bisa di atas 90 persen," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Dikatakan, walaupun Kota Mataram berada pada ring 3 dari pusat kegiatan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, namun sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Mataram memiliki sejumlah daya tarik sendiri bagi wisatawan dan para penonton.

Kota Mataram memiliki sejumlah objek wisata antara wisata alam berupa pantai sepanjang 9 kilometer dengan pemandangan sunset yang indah, Kota Tua Ampenan, wisata religi, hingga wisata belanja yang berada di sejumlah sentra oleh-oleh.

Seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara atau salah satu produk unggulan UMKM Kota Mataram, sebab setiap wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

Selain itu ada sentra kerajinan cukli yang merupakan kerajinan kayu yang dihias pecahan kerang mutiara dan menciptakan desain khas serta unik dari tangan pengrajin di kawasan Rungkang Jangkuk, Sayang-Sayang, Kota Mataram.

"Daya tarik lainnya yang tidak kalah menarik adalah Mataram sebagai sentra kuliner berbagai makanan khas lokal. Jadi setelah nonton MotoGP, wisatawan bisa menikmati aneka kuliner di Kota Mataram," katanya.

Bahkan untuk memfasilitasi wisatawan dan pengunjung, Dispar Kota Mataram telah menyiapkan banzar UMKM di Teras Udayana pada tanggal 9-10 Oktober 2026.

Para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam bazar tersebut didominasi UMKM kuliner khas seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, pelecing kangkung, sate pusut, dan kuliner jajan khas lainnya. Selain itu ada juga UMKM dari kriya dan garmen.

"Bazar UMKM itu sekaligus menjadi ajang promosi wisata kuliner di Kota Mataram, sehingga dapat membuang peluang pasar lebih luas," katanya.

Selain menyiapkan bazar UMKM, tambahnya, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan hiburan musik langsung (live music) bagi para wisatawan dan penonton yang berkunjung atau menginap di Kota Mataram.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026