Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sedang melakukan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan Danantara menunjukkan ada 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN yang dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional, inefisiensi, hingga piutang antara perusahaan yang tak terselesaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya membagi 1.074 perusahaan itu ke dalam sektor industrinya masing-masing, lalu membandingkannya dengan standar tolak ukur global (global benchmark).

Kemudian, dilakukan evaluasi yang mencakup analisis model bisnis, struktur biaya, margin EBITDA, analisis pasar, hingga kapasitas internal dari segi keuangan, organisasi, serta sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis, ribuan BUMN itu dikelompokkan ke dalam empat skema penyehatan utama. Pertama adalah likuidasi bagi perusahaan yang beban finansialnya telah melampaui nilai aset. Kedua yaitu divestasi pada unit usaha non inti seperti kepemilikan hotel, rumah sakit, jaringan serat optik, hingga jalan tol yang tersebar di berbagai BUMN.

Selanjutnya ialah konsolidasi dan merger lintas BUMN, seperti penggabungan 23 perusahaan industrial estate menjadi perusahaan industrial estate terbesar di Asia Tenggara dengan tanah kelolaan 35 ribu hektare (ha), pengintegrasian lima perusahaan management aset, hingga rencana konsolidasi 16 perusahaan asuransi, 60 rumah sakit, serta lebih dari 100 hotel.

Danantara juga melakukan konsolidasi internal seperti penutupan 124 perusahaan PT Pertamina (Persero) dan 50 anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Total hasil daripada proses inlining yang kita lakukan dari 1.074 perusahaan nanti akan menjadi hanya kurang lebih 200 perusahaan yang kuat-kuat. Inilah yang kita lakukan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan tata kelola (governance) turut perlu dilakukan mengingat terdapat praktik rekayasa keuangan (financialengineering), pembukuan yang tak akurat, hingga penurunan nilai aset (impairment) yang menembus angka Rp100 triliun.

Masalah lain yang ditemukan terkait penyerapan investasi berlebih (overinvestment) tanpa menghitung imbal hasil (return on investment) yang menyebabkan sejumlah BUMN terjebak dalam utang berkepanjangan yang tak mampu dibayar.

Persoalan ini dialami perusahaan seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang memiliki proyek mangkrak dengan beban hutang Rp26 triliun, atau utilitas pabrik PT Kimia Farma Tbk yang hanya beroperasi 40 persen, sehingga beban hutang semakin tinggi.

“Karena itu, kita menentukan sekarang harus ada komite investment untuk supaya tidak terjadi lagi (overinvestment). Setiap perusahaan, setiap dia berinvestasi harus melewati komite investasi. Melalui komite investasi ini nanti akan dicek apakah investasinya sesuai atau tidak dengan peruntukan dan rencana kerja daripada perusahaannya,” ucap Kepala BP BUMN itu.

Transformasi di dalam tubuh BUMN juga menyasar pada perubahan model bisnis, Misalnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menerapkan skema lama berbasis cost-plus sehingga memicu pembengkakan biaya produksi dan menambah beban subsidi pemerintah, telah diubah menjadi skema mark to market yang berhasil menurunkan harga pupuk, meningkatkan laba hingga hampir 300 persen, serta mendanai revitalisasi delapan pabrik pupuk baru.

Efisiensi serupa dilakukan pula secara bertahap pada sektor ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), industri semen, Pertamina, hingga PT Danareksa (Persero).

“Inilah transformasi yang sedang kita lakukan, dan dampaknya dirasakan. Tentu saja transformasi ini membutuhkan komitmen yang kuat, terutama sekali dari seluruh manajemen BUMN. It's now or never. Kita harus berubah atau kita akan begini seterusnya,” ungkap Dony.

“Tentu saja kami berharap dengan transformasi yang terjadi, kita berharap 2026 ini, kita akan membutuhkan keuntungan paling tidak Rp360 triliun. Dari 360 triliun inilah yang akan nanti menjadi engine of growth kita,” kata COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan optimistis laba bersih dari konsolidasi BUMN dapat mencapai Rp360 triliun pada tahun 2026.

“Perbaikan BUMN kita menunjukkan result yang luar biasa. Saya expect 2026 kita bisa closing paling tidak Rp360 triliun net income. This is a huge number dari laba kita,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

“Saya cukup confident, paling tidak BUMN-BUMN konsolidasi BUMN kita tahun 2026 kita bisa untung Rp360 triliun,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dony menilai laba tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Ia mengatakan, sebagian laba akan diberikan dalam bentuk dividen lalu diinvestasikan kembali (re-invest) untuk membiayai berbagai proyek strategis.

“Rp360 triliun ini menjadi engine of growth baru yang nanti kita re-invest. Kita berikan dalam bentuk dividen,” kata Dony.

Meski demikian, ia mengatakan kerja sama dengan mitra-mitra strategis juga diperlukan Danantara untuk menanggung kebutuhan ekuitas bersama dalam sebuah proyek.

“Tetapi, satu project itu tidak hanya kita sendiri, karena equity portion-nya juga ada partner yang kita ajak, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadi pendorong (pertumbuhan ekonomi),” ujar Dony.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan Danantara tidak akan menyetorkan dividen ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dan 2027.

Menkeu mengatakan, dividen dari Danantara belum diperhitungkan sebagai penerimaan negara dalam kedua tahun anggaran tersebut.

Meski demikian, Suahasil menilai kontribusi Danantara tidak hanya diukur dari penerimaan negara berupa dividen, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai proyek dan aktivitas yang dijalankan melalui aset yang dikelola lembaga tersebut.

Berbagai aktivitas itu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta menghubungkan investasi dengan pihak swasta.

Dengan demikian, Suahasil menilai kinerja Danantara nantinya dapat dilihat dari kemampuannya mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, menghubungkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria menilai penggabungan (merger) antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) kemungkinan tidak dapat dilakukan karena perbedaan karakter bisnis.

“Kita harus mencermati juga bisnis model masing-masing (perusahaan). Tidak bisa karena mereka (bergerak di) laut, terus, ya, tidak bisa kita satukan juga, karena masing-masing sudah ada best practice industry-nya, kan,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kedua perusahaan di sektor maritim dan perairan itu memiliki fokus industri yang cukup berbeda.

Dony secara khusus mengatakan bagaimana Pelindo fokus dalam industri pelabuhan, sementara Pelni berada dalam industri pelayaran.

“Pelindo itu portindustry. Yang satu lagi (Pelni), industrinya adalah pelayaran. Jadi tidak bisa (merger), tidak ketemu dia. Ya, walaupun sama-sama di laut, bukan berarti mereka akan di-merger,” ujar dia.

“Ya pasti tidak di-merger (antara Pelni dan Pelindo), karena memang itu dua bisnis yang berbeda. Saya tidak pernah sampaikan Pelni dan Pelindo akan di-merger. Itu dua hal yang berbeda. Satu adalah port, satu lagi adalah transportasinya,” tegas Dony.

Saat disinggung mengenai peluang merger antara Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ia mengatakan hal tersebut perlu dilihat melalui berbagai pertimbangan yang ada.

“Nah itu mungkin bisa, tetapi kita melihat juga apa uniqueness-nya dan lain sebagainya. Semuanya kan dipertimbangkan dengan baik-baiknya, (perusahaan dengan industri) yang sama dulu yang kita lakukan merger,” kata Dony.

“Misalkan seperti (perusahaan) asuransi, jelas sama yang kita merger. (Perusahaan) Asset management kita merger, kemudian (perusahaan) kawasan industri kita merger. Ini kan memang sudah sama (jenis bisnisnya). Jadi kita lakukan efisiensi, jadi lebih efisien,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan opsi pengembalian dana (refund) dan penyelesaian pembangunan proyek LRT City tetap berjalan.

"Jadi, kita menyerahkan kepada konsumen, mana yang terbaik, karena bagi kami juga tidak ada masalah. Kalau misalkan nanti banyak yang refund, ya, tidak masalah, itu pembangunannya akan tetap (dilanjutkan)," kata Dony saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, lokasi-lokasi bangunan LRT City sangat strategis sehingga disayangkan apabila pengembangannya tidak dilanjutkan.

"Karena secara lokasi itu bagus sekali, aksesnya mudah, dan nanti fasilitasnya akan kita lengkapi dengan commercial area, karena akan dikembangkan oleh Danantara, ke depannya," ujar Dony.

Terkait dengan penyelesaian proyek LRT City yang sudah mulai berjalan pada awal bulan ini, ia menekankan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan kualitas yang lebih baik.

"Saya sudah menekankan kepada seluruh tim, kualitasnya harus bagus, karena ini menyangkut nama baik kita," kata Dony.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan langkah transformasi BUMN yang kini tengah didorong oleh pemerintah.

"Inilah mengapa penting kita melakukan transformasi terhadap BUMN kita, segala kesalahan-kesalahan masa lalu itu harus kita terangkan. Tidak bisa lagi pola BUMN itu seperti itu, uang orang diambil kemudian tidak dibangun itu, kan. Bagi saya itu tidak bisa," ujar Dony.

Saat disinggung mengenai target penyelesaian proyek LRT City, Dony mengatakan ia tengah menunggu lebih lanjut terkait lini waktu (timeline) yang detil.

"Ini saya mesti cek, karena kan sudah mulai masuk timnya, timnya mulai melakukan penataan, projecttimeline-nya. Nanti mungkin minggu depan saya sudah dapat timeline-nya, masing-masing proyek itu berapa lama untuk diselesaikan," kata dia.

Sebelumnya, Danantara meminta penyelesaian persoalan LRT City dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan konsumen.

Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, dari sekitar 5.400 unit yang telah terjual, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.400 unit yang belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah proyek LRT City.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, PT Industri Kereta Api (INKA) harus melakukan transformasi untuk memenuhi kebutuhan (demand) transportasi kereta api di dalam negeri dan menuju industrialisasi.

“Kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Tidak bisa dengan kualitas yang tidak baik ya, tidak bisa. Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Adapun hal ini menyusul pertimbangan untuk turut menggunakan hasil produksi dalam negeri melalui INKA, guna menutupi tambahan trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, seiring dengan pengajuan impor trainset bekas dari Jepang.

“Seluruh perusahaan pemerintahan harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini. Karena itu, INKA-nya harus bertransformasi,” ujarnya menambahkan.

Dony mengatakan segera bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang berencana mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Ia melanjutkan, pihaknya mendukung rencana atau penjajakan oleh PT KAI karena erat kaitannya dengan kebutuhan mobilitas transportasi umum masyarakat.

“Pada dasarnya, tentu kita mendukung apapun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api menjadi salah satu transformasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menimbulkan banyak hal (positif),” kata Dony.

Ia menilai, jika transportasi publik dapat berjalan dengan baik, maka polusi udara akan menurun seiring dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut berkurang.

“Pada dasarnya kami tentu sangat mendukung, tinggal nanti kita bisa (bertemu) dengan Direktur Utama PT KAI, berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” ujar Dony.

Sebelumnya, PT KAI mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang, yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin kepada Komisi VI DPR RI dan disetujui.

Bobby menyatakan pihaknya membutuhkan tambahan sebanyak 23 trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, yang rencananya akan dipenuhi dengan pengadaan KRL bekas.

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama terdapat 7 trainset dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta atau SF8, yang mana kebutuhan tambahan armada muncul seiring lonjakan pengguna KRL Jabodetabek.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menilai penggabungan (merger) kawasan-kawasan industri dapat mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

“Kita ingin mendorong terjadi percepatan investasi untuk masuk ke Indonesia. Kita juga melakukan review kembali bisnis model daripada kawasan industri kita,” kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis.

Dony mengatakan, Danantara tengah bersiap untuk meluncurkan perusahaan induk (holding) bernama PT Kawasan Industri Indonesia, yang nantinya akan mengelola 23 kawasan industri.

“Kawasan industri kita ke depannya dengan kita melakukan merger, diharapkan nanti tanggal 5 November, akan diumumkan merger daripada 23 perusahaan industrial estate. Kita menjadi satu perusahaan industrial estate,” ujar dia.

Lebih lanjut, Dony mengatakan Danantara tak hanya melakukan konsolidasi 23 perusahaan kawasan industri, tapi juga sembari melakukan peninjauan model bisnis dari masing-masing perusahaan.

“Tidak hanya terjadi konsolidasi tetapi kita juga me-review bisnis modelnya, di mana ke depannya, tanah bukan lagi menjadi sumber pendapatan, tetapi pendapatannya (juga) akan datang dari fasilitas yang kita sediakan. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan satu integrated kawasan industri,” jelasnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, Kawasan Industri Indonesia menerapkan beberapa pendekatan seperti pengembangan infrastruktur, pemasaran kawasan, dan layanan investor.

“Sehingga dengan demikian, kita menjadi cukup kompetitif, dan bahkan sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Indonesia,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Dony berharap dengan langkah ini, Indonesia dapat menjadi pengolah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan total luas 35 ribu hektare, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja formal bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya kurang lebih demikian. Kita justru mendorong mereka untuk masuk sebanyak mungkin supaya lebih kompetitif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi rakyat Indonesia,” kata Dony.

Adapun PT Kawasan Industri Indonesia, lanjut dia, juga menjadi transformasi dari perusahaan kawasan industri agar lebih terintegrasi.

“Itu menjadi transformasi dari perusahaan industrial estate yang kita punya. Karena nanti setelah dalam penataan BUMN ini beberapa (perusahaan) kan dikembalikan,” kata Dony.

“Danareksa kembali menjadi asset management, dulu Danareksa ini holding-nya kawasan industri. Nanti Danareksa menjadi asset management, kawasan industri (ada) sendiri. Betul-betul pure business-nya di kawasan industri,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026