Halmahera Tengah, Maluku Utara (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan kontribusi investasi sektor hilirisasi meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi nasional pada semester pertama 2026.

Rosan mengatakan realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sekaligus menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

"Nah dari total investasi tersebut angka hilirisasi meningkat dalam dua tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk," kata Rosan dalam Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis.

Ia menambahkan lebih dari 75 persen realisasi investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan agenda hilirisasi dan industrialisasi mulai mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Maluku Utara.

"Lebih dari 75 persen realisasinya di luar Jawa dari hilirisasi," ujarnya.

Rosan menyebut sektor industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik regional bruto Maluku Utara sehingga provinsi tersebut tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi telah berkembang menjadi kawasan industri.

Surplus perdagangan Maluku Utara juga mencapai Rp31,1 triliun pada 2025, didorong ekspor produk olahan nikel, feronikel, nikel matte, mixed sulfide precipitation, nikel sulfat, dan kobalt.

Ia menjelaskan terdapat 10 proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dengan total investasi mencapai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp180 triliun.

Sebanyak empat proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah memasuki tahap operasi komersial dan ekspor, sedangkan enam proyek senilai 6,8 miliar dolar Amerika Serikat memulai pembangunan.

Enam proyek tersebut meliputi pengembangan material baterai berbasis nikel dan elektrolit baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolit, alat berat listrik untuk pertambangan, serta kaca fotovoltaik.

Keseluruhan proyek diproyeksikan menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

"Dari 10 proyek tersebut mungkin saya tidak sebutkan satu-satu tetapi ini bergerak dari material baterai berbasis nikel, kemudian produksi baterai aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik. Itu yang sudah selesai," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOTA MANADO (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara 'World Coconut Day 2026' mengatakan, perkebunan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

"Selama ini dikembangkan kebun-kebun besar, tapi tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo kita mulai dengan perkebunan rakyat," kata Menteri Zulhas di Manado, Kamis.

Perkebunan rakyat tersebut antara lain kelapa, kopi, cengkeh, yang juga menjadi unggulan di Manado, Sulawesi Utara.

"Tapi nomor satu kelapa, nomor dua kopi, nomor tiga coklat, cengkeh dan lain-lain, itu perkebunan rakyat juga menjadi prioritas utama," ujarnya.

Menteri Zulhas menambahkan, percepatan peningkatan daya saing produk perkebunan termasuk kelapa, program hilirisasi menjadi perhatian pemerintah.

Di beberapa tempat, sudah mulai dibangun pabrik hilirisasi pengolahan kelapa akibat peningkatan permintaan Tiongkok yang luar biasa, juga negara lain, terutama untuk pengganti susu.

Bahkan, karena lonjakan permintaan, beberapa pengusaha lokal meminta adanya larangan mengekspor kelapa bulat, karena stok hampir habis.

"Kelapa bulat dibawa ke Thailand, dibawa ke Vietnam, dibawa ke Tiongkok, laku keras. Kalau di Sumatera, sudah agak mahal harganya sampai Rp5.000, Rp6.000 bahkan Rp7.000 untuk kelapa bulat sehingga kita kekurangan," sebut Menteri.

Karena itu menurut Menteri, memang harus ada percepatan baik hilir dan hulu yang dimulai dengan pembibitan, itu yang utama.

"Kita sementara mengembangkan pembibitan kelapa. Pemerintah, Kementan, juga dari pengusaha swasta, lagi menyiapkan di Lampung sekitar 200 hektare, khusus untuk pengembangan pembibitan agar kita punya varietas-varietas yang unggul," sebut Menteri.

Pemerintah, kata dia, akan mencoba mengembangkan dengan pertanian modern untuk komoditas kelapa.

"Kelapa menjadi bagian dari arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2027 melalui dua pilar yaitu ketahanan pangan dan hilirisasi nasional," katanya menjelaskan.

Menteri Zulhas menambahkan, selain Kemenko Pangan, ada dua kementerian teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danantara yang nantinya akan mengembangkan program hilirisasi.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026

Bogor (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bogor, Jawa Barat, melakukan pengarungan beras bantuan pangan untuk periode Oktober-Desember 2026 yang akan mulai didistribusikan pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Saat ini berasnya sudah tersedia dan masuk tahapan pengarungan atau "rebagging" di gudang, dan ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026," kata Kepala Cabang Bogor Perum Bulog Dadan Irawan di Bogor, Kamis.

Ia menyebutkan stok beras untuk bantuan pangan di wilayah Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor sudah tersedia, dan penyerapan beras petani khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terus bergulir melalui mitra Bulog.

Pendistribusian dilakukan dari Gudang Bulog di Dramaga Kabupaten Bogor serta dari dua gudang pendukung Bulog lainnya yang disiapkan untuk memback up penyimpanan di Gudang Bulog Dramaga.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Dari tahapan itu ada beberapa evaluasi terutama untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian hingga ke titik distribusi di tingkat desa.

"Ada beberapa wilayah yang kondisi geografisnya tidak bisa menggunakan truk besar, sehingga harus menggunakan truk kecil sehingga bisa menjangkau lokasi itu," kata Dadan.

Ia menyebutkan untuk alokasi setiap 3 bulan, pihaknya mendistribusikan 24.000 ton beras untuk 821.319 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Setiap keluarga penerima manfaat menerima beras secara rapel, untuk tiga bulan yakni 30 kilogram.

"Selain penyaluran, juga dilakukan monitoring dan evaluasi penyaluran di berbagai wilayah, untuk memastikan pendistribusian berlangsung efektif dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong pengembangan wisata gastronomi Indonesia dengan mengoptimalkan kekayaan kuliner, sejarah, dan budaya sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan wisata gastronomi tidak sekadar menjadikan makanan sebagai tujuan perjalanan, tetapi juga menawarkan pengalaman memahami sejarah, asal-usul, seni penyajian, serta cerita dan budaya yang melatarbelakangi suatu hidangan.

"Selain soal cita rasa, kekayaan sejarah dan budaya yang melatarbelakangi sebuah hidangan menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata gastronomi Indonesia," katanya.

Ia merujuk keberhasilan sejumlah negara dalam mengembangkan gastronomi sebagai bagian dari industri pariwisata, antara lain Jepang, Thailand, Prancis, Spanyol, dan Peru.

Jepang, misalnya, memiliki washoku atau budaya makan tradisional Jepang yang telah masuk Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO sejak 2013.

Thailand mengembangkan program "Kitchen of the World", sedangkan Prancis memiliki tradisi gastronomi yang menjadi bagian dari identitas dan daya tarik pariwisatanya.

Menurut Chusnunia, Indonesia juga memiliki kekayaan kuliner dengan sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata gastronomi sekaligus mendukung keberlanjutan sumber pangan lokal.

"Negara-negara tersebut berhasil mengubah kuliner lokal menjadi daya tarik wisata utama yang mendatangkan jutaan turis setiap tahunnya dan Indonesia juga tidak hanya memiliki banyak potensi wisata gastronomi yang juga menghadirkan cerita, pengalaman budaya, serta keberlanjutan sumber pangan lokal," katanya.

Ia menilai kekayaan kuliner Nusantara, termasuk rendang dan tempe, merupakan modal untuk mengembangkan wisata gastronomi Indonesia.

Chusnunia juga mendukung langkah pemerintah mengembangkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries Guide untuk memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara menemukan ragam kuliner Indonesia, mulai dari restoran kontemporer hingga tempat makan lokal.

Kementerian Pariwisata meluncurkan edisi terbaru Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries Guide dalam rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomy 2026.

Indonesia Gourmet Guide memuat 150 restoran dari berbagai wilayah Indonesia, sedangkan Indonesia Local Eateries Guide memperkenalkan 150 tempat makan lokal dari berbagai daerah.

Menurut Chusnunia, Indonesia juga memiliki rekam jejak literatur kuliner yang dapat menjadi modal pengembangan gastronomi.

"Indonesia memiliki rekam jejak literatur kuliner yang kaya, mulai dari catatan resep RA Kartini, buku masak Nyonya Belanda, hingga buku resep kepresidenan Mustika Rasa (1967) yang memuat 1.685 resep Nusantara. Kekayaan gastronomi Indonesia menjadi modal besar untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara, saatnya kuliner Nusantara mendunia," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Fakultas Pertanian IPB University (Faperta IPB) mendukung pengembangan pengembangan biotanol melalui kajian berbasis kompetensi yang dimiliki, terutama dalam aspek produksi bahan baku pertanian.

"Hasil kajian berbasis kompetensi diharapkan dapat mendukung terwujudnya swasembada energi, khususnya melalui pengembangan bioethanol," kata Dekan Faperta IPB University Prof Suryo Wiyono dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Mendukung langkah pengembangan energi baru tersebut, Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University bersama PT Agrinas Palma Indonesia awal Oktober 2026 menggelar focus group discussion (FGD) membahas pengembangan industri bioetanol berbasis jagung, sorgum, dan singkong.

Pembahasan mencakup aspek produksi, pengolahan, serta kelayakan ekonomi sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada energi nasional.

Prof Suryo Wiyono mengatakan kolaborasi dengan Agrinas Palma Indonesia diarahkan untuk menghasilkan kajian yang konkret dan detail terkait produksi, pengolahan, dan analisis ekonomi bioetanol berbasis multifeedstock.

"Kerja sama antara Fakultas Pertanian IPB dengan Agrinas Palma Indonesia untuk memberikan masukan terkait produksi, pengolahan, dan juga analisis ekonomi bioetanol berbasis multifeedstock, sorgum, singkong dan juga jagung,” katanya.

Sementara itu Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Deni Noviana menyatakan, pengembangan kebijakan energi, termasuk bioetanol, perlu didukung kajian berbasis bukti ilmiah (scientific evidence-based) dan melibatkan berbagai kompetensi lintas disiplin.

“Pendekatan multidisiplin penting karena pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan produksi bahan baku, tetapi juga pengolahan, ekonomi, hingga keberlanjutan,” katanya.

Prof Deni menambahkan, kajian bioetanol juga sejalan dengan arah riset IPB University yang bertumpu pada lima pilar strategis, yakni pertanian adaptif iklim, varietas tahan cekaman, ekonomi biru, bioekonomi sirkular, dan one health.

Dalam konteks bioetanol, pemanfaatan biomassa secara berjenjang melalui pendekatan bioekonomi sirkular menjadi salah satu aspek yang penting dikembangkan.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria menilai penggabungan (merger) antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) kemungkinan tidak dapat dilakukan karena perbedaan karakter bisnis.

“Kita harus mencermati juga bisnis model masing-masing (perusahaan). Tidak bisa karena mereka (bergerak di) laut, terus, ya, tidak bisa kita satukan juga, karena masing-masing sudah ada best practice industry-nya, kan,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kedua perusahaan di sektor maritim dan perairan itu memiliki fokus industri yang cukup berbeda.

Dony secara khusus mengatakan bagaimana Pelindo fokus dalam industri pelabuhan, sementara Pelni berada dalam industri pelayaran.

“Pelindo itu portindustry. Yang satu lagi (Pelni), industrinya adalah pelayaran. Jadi tidak bisa (merger), tidak ketemu dia. Ya, walaupun sama-sama di laut, bukan berarti mereka akan di-merger,” ujar dia.

“Ya pasti tidak di-merger (antara Pelni dan Pelindo), karena memang itu dua bisnis yang berbeda. Saya tidak pernah sampaikan Pelni dan Pelindo akan di-merger. Itu dua hal yang berbeda. Satu adalah port, satu lagi adalah transportasinya,” tegas Dony.

Saat disinggung mengenai peluang merger antara Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ia mengatakan hal tersebut perlu dilihat melalui berbagai pertimbangan yang ada.

“Nah itu mungkin bisa, tetapi kita melihat juga apa uniqueness-nya dan lain sebagainya. Semuanya kan dipertimbangkan dengan baik-baiknya, (perusahaan dengan industri) yang sama dulu yang kita lakukan merger,” kata Dony.

“Misalkan seperti (perusahaan) asuransi, jelas sama yang kita merger. (Perusahaan) Asset management kita merger, kemudian (perusahaan) kawasan industri kita merger. Ini kan memang sudah sama (jenis bisnisnya). Jadi kita lakukan efisiensi, jadi lebih efisien,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa seruan boikot terhadap produk-produk Indonesia yang digaungkan oleh netizen Malaysia tidak berdampak pada hubungan perdagangan bilateral kedua negara.

Reaksi di media sosial tersebut dinilai hanya bersifat sementara.

"Saya kira tidak (berdampak). Ini kan mungkin hanya respons sesaat saja,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Atase Perdagangan dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk memantau situasi di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan aktivitas perdagangan tetap berjalan seperti biasanya.

"Enggak ada masalah, oke aja," kata Budi.

Seruan boikot terhadap produk-produk asal Indonesia marak berembus di lini masa media sosial Malaysia pasca-kemenangan Tim Nasional Indonesia yang berhasil melangkah ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketegangan persaingan olahraga tersebut merembet hingga ke ranah ekonomi dan budaya, di mana sejumlah netizen Malaysia menyuarakan aksi pembatasan atas produk serta karya asal Indonesia.

Aksi boikot tersebut menyasar sejumlah merek populer Indonesia yang memiliki pangsa pasar di Malaysia, seperti Indomie, Kopi Kenangan, J.Co Donuts, Garuda Indonesia, hingga produk outdoor Eiger.

Tidak hanya menyasar produk fisik, gelombang sentimen negatif tersebut juga menyerukan pembatasan terhadap pemutaran karya musik, konser, hingga penampilan artis-artis asal Indonesia di panggung hiburan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersama tim juga melakukan monitoring guna memastikan penerapan pola penyajian baru tersebut berjalan baik dan memenuhi aspek gizi, kebersihan serta keamanan pangan

Jepara (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola prasmanan mulai diberlakukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan sasaran awal sembilan sekolah, sedangkan uji coba dilaksanakan di satu sekolah, Kamis.

"Dari rencana sembilan sekolah sasaran, untuk uji coba baru dilaksanakan di SD Kanisius Kauman Jepara. Kami bersama tim juga melakukan monitoring guna memastikan penerapan pola penyajian baru tersebut berjalan baik dan memenuhi aspek gizi, kebersihan, serta keamanan pangan," kata Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar saat monitoring di SD Kanisius Kauman Jepara, Kamis.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi jajaran terkait, di antaranya Asisten I Sekda Jepara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian, Camat Jepara beserta Satgas MBG Kecamatan, serta Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Jepara.

Penerima layanan prasmanan untuk tahap uji coba ini juga masih terbatas pada siswa kelas 4, 5 dan 6. Para siswa mengambil makanan secara langsung dari meja prasmanan yang telah disiapkan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban selama proses penyajian.

Dalam pelaksanaannya, siswa mendapatkan sejumlah komponen makanan yang terdiri atas nasi, lauk, sayuran dan buah. Penyajian dilakukan dengan menggunakan wadah makanan dan peralatan saji yang telah disiapkan, sementara petugas maupun siswa yang terlibat dalam proses pelayanan mengenakan perlengkapan pelindung seperti penutup kepala, masker dan sarung tangan.

Program uji coba tersebut sebelumnya telah berjalan selama empat hari. Monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dievaluasi sebelum pola prasmanan diterapkan secara lebih luas.

Ibnu Hajar menilai tahap uji coba penting dilakukan agar pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan.

Selain memastikan kecukupan gizi, kata dia, perlu juga memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, serta kemampuan siswa dalam mengambil makanan sesuai kebutuhan juga perlu menjadi perhatian.

Ia menambahkan hasil monitoring dan evaluasi dari sekolah yang menjadi lokasi uji coba akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan sebelum pola serupa diterapkan di sekolah lainnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bantuan pangan periode kuartal IV tahun 2026 segera dijalankan per Oktober ini.

“Saya rasa dari rapat terbatas kemarin sudah diputuskan untuk segera dilakukan eksekusi terkait dengan bantuan pangan, yang saat ini sedang berjalan, ya, saya kira,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah mempersiapkan bantuan pangan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dengan besaran 10 kilogram untuk tiga bulan pada kuartal terakhir tahun ini.

Bantuan pangan ini nantinya akan diserahkan satu kali untuk bulan Oktober dan Desember, kepada penerima manfaat yang merupakan masyarakat yang masuk ke dalam golongan desil 1 hingga 4.

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pangan tersebut kurang lebih sebesar Rp17,5 triliun.

Lebih jauh, Wamenko Hanif mengatakan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga tetap dijalankan sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat.

Beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, dengan tambahan alokasi satu juta ton hingga Maret 2027.

“Nanti yang untuk ini tambahan sampai di bulan Maret nanti juga sudah disiapkan, jadi saya pikir ini sudah sedang jalan, ya,” ujar Hanif.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan.

“Stok kami di Bulog, ini sekarang ada 4,5 juta ton. Nah, untuk kebutuhan 33,2 juta penerima manfaat untuk selama tiga bulan, itu masih di bawah 1 juta ton. Jadi, kalau pun nanti harus diserahkan yang tiga bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih,” kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya menyatakan sebanyak 35 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah itu akan mengelola tambang bijih timah, guna menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu," kata Arie Primajaya saat menghadiri Bintek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada tahun ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola tambang bijih timah di IUP PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi existing yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Ia menyatakan pembentukan KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sementara di sisi lainnya, keberadaan koperasi yang telah berjalan dan berkembang juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami berharap KDKMP dan koperasi yang telah existing tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, profesional dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut dia, sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman Good Mining Practice penting bagi KDKMP maupun koperasi existing yang terlibat atau berpotensi mengembangkan usaha di bidang pertambangan, khususnya terkait keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, kepatuhan, produktivitas dan tata kelola usaha.

"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan mengenai regulasi, kemitraan, tata niaga timah, peningkatan kapasitas produksi, serta penerapan K3," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keputusan FTSE Russell mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder atau secondary emerging market merupakan sinyal positif bagi pasar modal domestik.

“Konfirmasi masih ditempatkannya kita bersama dengan negara lain dalam kelompok secondary emerging market yang tidak mengalami perubahan, tentu ini hal yang positif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada wartawan usai kegiatan BIG Market Insights 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Hasan, keputusan itu menandakan FTSE Russell, sekaligus investor global, masih memiliki tingkat kepercayaan yang memadai terhadap pasar modal Indonesia.

Khususnya investor global, kata Hasan, masih mengapresiasi tingkat integritas dan kelayakan investasi pasar modal RI.

Selain itu, Hasan juga menyoroti FTSE Russell tidak mencantumkan Indonesia dalam daftar pantauan atau watchlist mereka, yang menggambarkan bahwa pasar modal Indonesia dalam kondisi yang sangat normal.

FTSE Russell pun mengakui dan mengapresiasi seluruh langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam mempercepat reformasi dan meningkatkan integritas pasar modal, kata Hasan.

Apresiasi itu utamanya menyoroti sejumlah isu utama, seperti transparansi kepemilikan, struktur kepemilikan, serta free float calculation atau perhitungan saham beredar bebas dari emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara spesifik, FTSE Russell menyinggung transparansi kepemilikan saham sebesar 1 persen, granularity atau tingkat perincian data, detail klasifikasi tipe investor, adanya high shareholding concentration atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta upaya peningkatan free float di pasar melalui ketentuan kenaikan batas minimum free float.

Perkembangan tersebut dinilai menjadi sinyal positif atas kemajuan reformasi pasar modal Indonesia yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya sejak awal April 2026 yang menggunakan data per Maret 2026.

Selama periode tersebut, FTSE Russell terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

“Jadi, setelah berjalan selama beberapa bulan, ini merupakan hasil evaluasi yang mereka lakukan selama periode tersebut. Hasilnya kemudian muncul dalam bentuk pernyataan yang cukup panjang dalam pengumuman resmi terkait kondisi pasar kita,” ujar Hasan.

“Intinya, sangat positif,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong optimalisasi pelayanan publik oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pelaku industri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Salah satu langkah yang didorong Sarmuji yakni menambah frekuensi hari pelayanan publik tematik subsektor industri dari satu menjadi dua kali dalam sepekan agar akses konsultasi masyarakat dan pelaku industri semakin luas serta antrean pelayanan dapat dipersingkat.

“Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarmuji, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perlu diikuti perbaikan sistem kerja, penyederhanaan proses, serta percepatan waktu penyelesaian layanan.

"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita,” kata Menperin.

Sarmuji menilai kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan, termasuk ketika berhadapan dengan perusahaan berskala usaha lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha melalui pelayanan yang efisien dan adaptif.

“Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, pelayanan pemerintah juga harus semakin cepat dan mampu menjawab kebutuhan pelaku industri,” ujar Sarmuji.

Berdasarkan data Kemenperin, kapasitas konsultasi tatap muka meningkat dari maksimal 25 perusahaan per hari pada Februari 2024 menjadi maksimal 130 perusahaan per hari sejak Maret 2024, atau lebih dari lima kali lipat.

Indeks Pelayanan Publik Kemenperin juga meningkat dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025 dengan predikat pelayanan prima.

Selain layanan tatap muka, konsultasi juga diberikan melalui WhatsApp dan surat elektronik. Pada Juli 2026 tercatat 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 konsultasi tatap muka, dan 617 konsultasi melalui surat elektronik.

Sementara itu, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026