#30 tag 24jam
NUS Business School integrasikan AI dalam pendidikan bisnis
Dekan National University of Singapore (NUS) Business School Prof. Teo Chung Piaw menyampaikan sekolah bisnis yang dipimpinnya tengah membangun model ... [530] url asal
#nus #nus-business-school #pendidikan-bisnis #pengembangan-ai
Saya terus berdiskusi dengan rekan-rekan di sini untuk merumuskan karakteristik sekolah bisnis yang AI-native
Singapura (ANTARA) - Dekan National University of Singapore (NUS) Business School Prof. Teo Chung Piaw menyampaikan sekolah bisnis yang dipimpinnya tengah membangun model pendidikan berbasis AI (AI-native) dengan mengintegrasikan AI dan literasi digital dalam pembelajaran, riset, dan operasional.
Ia mengatakan, NUS Business School ingin masuk ke jajaran sekolah bisnis terbaik di dunia dengan memperdalam keahlian mengenai bisnis di Asia serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun bisnis yang dibutuhkan negara-negara Asia.
“Saya terus berdiskusi dengan rekan-rekan di sini untuk merumuskan karakteristik sekolah bisnis yang AI-native, termasuk bagaimana mengintegrasikan AI dan literasi digital ke dalam seluruh aktivitas yang kami jalankan,” kata Teo di Singapura, Kamis.
Menurut Teo, menjadi AI-native bukan sekadar menambahkan mata kuliah AI ke dalam kurikulum. Lebih dari itu, konsep tersebut mencakup cara berpikir dan bekerja dengan teknologi dalam berbagai aspek, termasuk mengubah cara belajar dan melakukan riset serta merangkul pendekatan-pendekatan baru.
Ia meyakini nilai pendidikan bisnis di era AI dapat tetap dipertahankan dengan membawa persoalan nyata dari dunia industri ke dalam ruang kelas. Menurutnya, pendidikan bisnis perlu menghadirkan masalah-masalah riil yang dihadapi perusahaan agar mahasiswa dapat belajar dari tantangan yang terjadi di dunia nyata.
Selain AI-native, NUS Business School juga mengembangkan pilar externally engaged untuk memperkuat keterlibatan dengan industri dan sektor publik.
Terkait hal ini, Teo menjelaskan NUS Business School akan meningkatkan upaya agar mahasiswa terlibat dalam menangani tantangan riil dunia usaha. Ia juga mengerahkan jejaring alumni untuk membawa persoalan-persoalan industri kembali ke lingkungan sekolah bisnis.
Tak hanya itu, NUS Business School juga mengembangkan pilar impact-driven yang menekankan riset dengan dampak nyata bagi bisnis, ekonomi, dan masyarakat.
Dalam hal ini, Teo mengatakan para dosen didorong untuk berfokus pada riset berbasis dampak. Menurut dia, jajaran dosen NUS Business School memiliki kapasitas untuk mendorong batas-batas pengetahuan.
Namun, ke depan, mereka juga diharapkan membawa hasil yang diperoleh dari riset tersebut kembali ke lingkungan lokal untuk menghasilkan dampak translasional yang nyata (translational impact).
“Ke depan, inilah cara saya memimpin sekolah ini. Saya ingin menyelaraskan riset, pengajaran, dan keterlibatan dengan industri sehingga ketiganya dapat saling menguatkan,” kata Teo.
Ia juga ingin para dosen lebih berorientasi ke luar (externally-facing) dengan memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi industri, meneliti tantangan tersebut melalui program riset, kemudian membawa hasilnya kembali ke ruang kelas untuk diajarkan kepada mahasiswa.
Menurut Teo, keterhubungan antara riset, pengajaran, dan praktik industri tersebut akan membentuk siklus berkesinambungan (continuous loop) yang dapat saling memperkuat dan membantu NUS Business School mencapai visi yang dituju.
Dalam konteks Indonesia, Teo mengatakan NUS Business School berkomitmen memperdalam keterlibatan dengan berbagai mitra di Indonesia, termasuk mendorong dosen dan mahasiswa berkolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia.
Ia juga ingin memperluas kerja sama dengan pelaku industri di Indonesia agar dosen dan mahasiswa dapat membawa pengetahuan serta keahlian mereka langsung ke lapangan dan mengembangkan riset berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi dunia usaha.
“Kami ingin membangun jaringan untuk membantu korporasi, para eksekutif, dan mahasiswa beroperasi di seluruh ASEAN, khususnya Indonesia, serta bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan program pendidikan eksekutif bagi peningkatan keterampilan (upskilling),” kata Teo.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Pakar: Pemerintah perlu jaga stabilitas regulasi demi tarik investor
Profesor Departemen Strategi dan Kebijakan NUS Business School Kulwant Singh menilai Pemerintah Indonesia perlu menjaga stabilitas aturan karena kepastian ... [531] url asal
#nus #nus-business-school #investor #regulasi #investor-global
Bisnis sangat tidak menyukai ketidakpastian. Pelaku bisnis menyukai kepastian sehingga mereka dapat berinvestasi untuk jangka menengah atau jangka panjang
Singapura (ANTARA) - Profesor Departemen Strategi dan Kebijakan NUS Business School Kulwant Singh menilai Pemerintah Indonesia perlu menjaga stabilitas aturan karena kepastian menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha global sebelum berinvestasi di Indonesia.
“Saya sangat merekomendasikan adanya stabilitas dalam regulasi. Aturan yang dimiliki Indonesia sebenarnya bukan aturan yang buruk. Aturan dan institusi yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dari kebanyakan negara lain. Namun, kepatuhan (compliance) dan stabilitas (stability) adalah isu-isu kunci yang harus dibenahi,” kata Singh di Singapura, Kamis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kepastian menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan investasi.
Industri global membutuhkan kepastian agar dapat menyusun rencana investasi untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Karena itu, Singh mendorong pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam pemberlakuan aturan yang telah ditetapkan.
Menurut dia, perubahan aturan yang terlalu sering dapat mengganggu pertimbangan bisnis dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor.
“Bisnis sangat tidak menyukai ketidakpastian. Pelaku bisnis menyukai kepastian sehingga mereka dapat berinvestasi untuk jangka menengah atau jangka panjang,” ujar dia.
Meski demikian, Singh menilai Indonesia memiliki sejumlah contoh keberhasilan dalam menarik investasi asing.
Hal ini salah satunya melalui kebijakan yang mendorong perusahaan menciptakan nilai tambah di dalam negeri atau hilirisasi, alih-alih sekadar mengekstraksi bahan mentah dan mengekspornya.
“Perusahaan otomotif dan perusahaan kendaraan listrik (EV) kini bergerak masuk ke Indonesia, dan itu merupakan contoh keberhasilan pemerintah memimpin penarikan investor multinasional asing,” kata dia.
Selain itu, ia juga melihat industri battery storage sebagai salah satu sektor yang potensial untuk berkembang.
Peluang lain adalah menjadikan Indonesia sebagai pemasok energi bagi negara lain. Dalam konteks ini, ia mencontohkan pembahasan antara Singapura dan Batam mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Batam yang listriknya dapat disalurkan ke Singapura.
Menurut dia, berbagai peluang tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama ekonomi di kawasan.
“Jadi, ada banyak peluang semacam ini, dan saya rasa stabilitas serta pengurangan ketidakpastian adalah titik awal yang sangat baik,” kata Singh.
Di sisi lain, perbedaan karakteristik peran pemerintah di negara-negara Asia dan di negara-negara Barat juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pelaku usaha global.
Sebab, ujar Singh, hal ini dapat mempengaruhi cara perusahaan menyusun dan menjalankan strategi bisnisnya.
Ia menjelaskan bahwa di negara-negara Barat, pemerintah umumnya berperan sebagai pembuat aturan dan pengendali kegiatan bisnis.
Sementara di Asia, pemerintah dapat memainkan peran yang lebih luas, mulai dari mendukung perusahaan, memberikan subsidi pelatihan dan lisensi untuk mendorong pasar baru, hingga menjadi mitra investasi.
“Jika Anda hendak membuka bisnis baru di negara lain, pertanyaan paling penting untuk diajukan adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah,” ujar Singh.
Ia mencontohkan hubungan Apple dengan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, perusahaan perlu memahami kepentingan pemerintah di negara tujuan agar dapat membangun hubungan bisnis yang efektif.
Sebab dalam hal ini, pemerintah di Asia bahkan dapat memainkan berbagai peran sekaligus yang tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, sehingga perusahaan perlu memahami posisi pemerintah sebagai mitra maupun, dalam kondisi tertentu, kompetitor.
Selain perbedaan karakteristik peran pemerintah, beberapa faktor lain yang juga penting diperhatikan bagi perusahaan yang ingin berekspansi di Asia antara lain perbedaan budaya, perbedaan institusional, hingga tahapan pembangunan (stages of development).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Pakar: Ekosistem jadi kunci agar hunian vertikal terjangkau diminati
Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan ... [591] url asal
#perumahan #perumahan-vertikal #hunian-vertikal #hunian-terjangkau #nus-business-school
Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap.
Singapura (ANTARA) - Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan pengembangan ekosistem atau komunitas di dalamnya, sehingga masyarakat tertarik menjadikannya sebagai pilihan tempat tinggal.
“Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap. Ini sangat penting,” kata Tien Foo, di Singapura, Rabu.
Ia mencontohkan pengalaman Singapura yang pada awalnya juga menghadapi tantangan dalam memindahkan masyarakat dari kampung-kampung ke kawasan permukiman baru.
Pada masa lalu, sebagian besar rumah tradisional di wilayah Singapura tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang memadai dan akses air bersih.
Tien Foo menjelaskan, masalah keterbatasan lahan kemudian membuat pembangunan secara vertikal menjadi solusi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah setempat pun mulai merencanakan pembangunan satellite towns atau kota-kota satelit.
Dalam hal ini, ujar dia, pemerintah tidak hanya memikirkan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat.
Sistem perumahan di Singapura kemudian dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong integrasi sosial.
Tien Foo menjelaskan, Singapura merupakan masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB) untuk mencegah konsentrasi kelompok etnis tertentu dalam satu blok.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga komposisi masyarakat yang lebih beragam di kawasan perumahan.
Lebih lanjut, menurut Tien Foo, penyediaan hunian yang layak dan berkualitas juga berkaitan dengan mobilitas sosial antargenerasi.
Ketika seseorang tumbuh dalam kondisi perumahan yang layak dan berkualitas, anak-anak mereka di masa depan memiliki peluang untuk menempati hunian yang lebih baik dibandingkan orangtua mereka atau disebut sebagai housing ladder.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility), termasuk mobilitas pendapatan antargenerasi (intergenerational income mobility).
“Kami telah melakukan beberapa penelitian. Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial,” kata Tien Foo yang juga merupakan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Provost’s Chair di Departemen Real Estate NUS Business School itu.
Ia menambahkan bahwa pengalaman Singapura juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan publik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah land acquisition atau pengadaan lahan, termasuk melalui pengadaan secara wajib (compulsory land acquisition).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memperoleh lahan untuk kepentingan publik dengan memberikan kompensasi kepada pemilik. Lahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan perumahan publik dan infrastruktur.
Pada awal 1960-an, jelas Tien Foo, mayoritas lahan Singapura masih dimiliki pihak swasta. Kini, lebih dari 80 persen lahan Singapura berada dalam kepemilikan pemerintah, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perumahan publik dan infrastruktur.
Namun demikian, Tien Foo juga memahami bahwa tidak semua negara memiliki fleksibilitas yang sama dalam penyediaan lahan. Keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah dapat membuat pembangunan perumahan publik harus dilakukan lebih jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran.
Kondisi tersebut kemudian menciptakan tantangan lain, yakni bagaimana meyakinkan masyarakat untuk pindah ke perumahan publik yang berkualitas, tetapi berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
“Itulah persoalan yang saat ini juga dihadapi Hong Kong ketika berupaya memindahkan masyarakat ke New Territories. Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar mau pindah ke sana,” kata Tien Foo.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)