Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong hilirisasi riset menjadi produk unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda NTB Fathul Gani saat membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu M Iqbal di Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB, Kamis.

Dia menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan kegiatan terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Universitas Mataram, yang mengusung tema "Sinergi Bergerak, Inovasi Berdampak".

Kegiatan yang digelar tersebut dinilai sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, mahasiswa, dan pelaku usaha.

Menurut Fathul, kehadiran Badan POM di daerah tidak hanya penting dalam memastikan produk yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga strategis dalam memberikan pendampingan dan membuka akses bagi pelaku usaha, peneliti, serta generasi muda untuk memahami regulasi.

"Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kehadiran Badan POM. Ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha, peneliti dan generasi muda kita bisa mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Fathul.

Fathul menegaskan Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan, mulai dari sumber daya alam, kekayaan hayati, pengetahuan lokal, hingga sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk obat bahan alam dan kosmetik.

Karena itu, Pemprov NTB menyambut baik pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Regulasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bagi mahasiswa yang menjadi rangkaian utama kegiatan tersebut.
Mahasiswa, kata dia, merupakan calon peneliti, tenaga profesional, inovator, dan pelaku usaha masa depan.

Pemahaman mengenai regulasi, menurutnya, tidak boleh baru dimulai ketika produk akan dipasarkan.

"Pemahaman regulasi harus diperkenalkan sejak proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk. Inovasi yang baik tidak hanya harus memiliki nilai ilmiah dan kebaruan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, serta persyaratan regulasi agar pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.

Universitas dan perguruan tinggi di NTB, lanjut Fathul, memiliki banyak potensi riset yang dapat dikembangkan menjadi inovasi dan produk unggulan daerah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi atau prototipe.

Pemprov NTB, kata dia, mengapresiasi program BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovasi Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar) yang diperkenalkan oleh Badan POM.

"BRIDGE ini sangat penting sebagai jembatan. Menjembatani hasil penelitian dengan mitra industri dan mendorong hilirisasi inovasi menjadi produk yang terdaftar serta memiliki daya saing global," ungkap mantan Kepala Dinas Kominfo NTB tersebut.

Pada kesempatan itu, Fathul juga menyoroti semangat dan kreativitas tinggi yang dimiliki pelaku UMKM dan start-up daerah. Namun, dalam pengembangan produk, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemenuhan persyaratan regulasi, registrasi, sertifikasi, peningkatan mutu, hingga akses pasar.

Oleh karena itu, Pemprov NTB mendukung penuh pendekatan Badan POM yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan.

"Pendekatan pendampingan ini juga menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Kepala Badan POM di Mataram. Kami mendukung karena ini yang dibutuhkan UMKM kita untuk naik kelas dan berkelanjutan," katanya.

Dalam kegiatan terpadu tersebut juga dilakukan penyerahan Nomor Izin Edar (NIE), sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada sejumlah pelaku usaha.

Menurut Fathul, penyerahan tersebut patut dimaknai bukan sekadar sebagai penyerahan dokumen administratif, tetapi sebagai capaian penting dalam perjalanan pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.

"Kami berharap keberhasilan para pelaku usaha yang menerima NIE dan sertifikat hari ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar, memperkuat legalitas, dan memperluas pasar. Ini bukti nyata bahwa pendampingan dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan dan naik kelas," ujarnya.

Fathul menegaskan pengembangan produk unggulan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan regulator, perguruan tinggi membutuhkan mitra industri, peneliti membutuhkan akses terhadap regulasi dan hilirisasi, sementara pelaku usaha membutuhkan inovasi, pendampingan, dan kepastian regulasi.

Karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, Badan POM, Universitas Mataram dan perguruan tinggi lainnya, peneliti, mahasiswa, pelaku usaha, serta asosiasi perlu terus diperkuat.

"Sinergi ini diharapkan membentuk ekosistem yang memungkinkan hasil riset berkembang menjadi produk, UMKM naik kelas, produk lokal semakin kompetitif, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.

Pemprov NTB berharap rangkaian kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang semakin konkret dan berkelanjutan.

"Kami berharap semakin banyak mahasiswa yang memahami regulasi sejak dini, semakin banyak penelitian perguruan tinggi yang dapat dihilirisasi, semakin banyak UMKM yang memperoleh izin edar dan sertifikasi, serta semakin banyak produk unggulan NTB yang mampu memasuki pasar nasional bahkan pasar global," sebut Fathul Gani.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gojek mendukung Peraturan Presiden (Perpres) No 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai langkah Pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Perpres tersebut menegaskan hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra driver, dengan Kementerian UMKM sebagai kementerian pengampu.

"Kami menyambut Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif," kata CEO GoTo Hans Patuwo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Selain itu, katanya, perpres juga menetapkan skema bagi hasil atau komisi sebesar 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

Pengaturan tarif angkutan penumpang berada di bawah Kementerian Perhubungan, sementara layanan pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Skema bagi hasil atau komisi 8 persen sudah kami implementasikan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026. Sementara itu, untuk layanan pengantaran barang dan layanan pengiriman makanan, kami menunggu peraturan turunan dari Kementerian Komdigi," kata Hans

Dia menambahkan sejalan dengan komitmen pemerintah, kesejahteraan mitra driver adalah hal yang sangat penting bagi Gojek. Hal ini kami wujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk Program Apresiasi Mitra (PAM).

PAM adalah program apresiasi komprehensif bagi mitra driver berdasarkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan.

Manfaatnya meliputi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, BHR, beasiswa, perlengkapan sekolah anak, handphone, umrah gratis, hingga penghargaan khusus.

PAM juga menyediakan Rumah Mitra di 25 lokasi sebagai ruang istirahat dan serbaguna bagi mitra beserta keluarga.

"Kami meyakini bahwa keberlanjutan ekosistem hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak. Karena itu, kami siap terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan," tambah Hans.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

ketujuh SPBU itu disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan tujuh SPBU di jalur menuju Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memberikan kemudahan akses layanan BBM bagi masyarakat, wisatawan, ofisial dan peserta menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan ketujuh SPBU itu disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Di Lombok Tengah, SPBU 54.835.08 di Jalan Raya Bandara Internasional dan SPBU 54.835.14 di Jalan Sengkol beroperasi pukul 06.00-24.00 Wita.

Sementara itu, di Kota Mataram, SPBU 54.832.03 Jalan Majapahit Nomor 40 dan SPBU 54.832.12 Jalan Gajah Mada, beroperasi pukul 06.00-24.00 Wita.

Tiga SPBU lainnya, yakni SPBU 54.832.06 Jalan Prabu Rangkasari, SPBU 54.833.11 Jalan Imam Bonjol, dan SPBU 54.833.07 Jalan Jenderal A. Yani KM 8, disiapkan untuk melayani masyarakat selama 24 jam.

Kitty mengatakan kesiapan SPBU dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan BBM dengan mudah selama peningkatan mobilitas menjelang dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

"Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, khususnya di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas," ujarnya.

Selain kesiapan SPBU, Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ketersediaan tersebut didukung oleh Integrated Terminal Ampenan serta koordinasi distribusi secara intensif untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama periode penyelenggaraan balapan motor dunia tersebut.

Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20-30 persen di jalur wisata dan jalur menuju sirkuit.

"Penguatan layanan SPBU dan kesiapan pasokan ini kami lakukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat selama event berlangsung. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan dan rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan aman dan nyaman," kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Dr Ciplis Gema Qori’ah menilai bahwa transisi energi merupakan investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi, sehingga mendorong pemerintah melakukan percepatan transisi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak luas pada perekonomian nasional.

Berdasarkan data APBN 2026 yang menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel, secara rata-rata ICP bulanan sepanjang bulan Januari–Agustus 2026 mencapai 89,24 dolar AS per barel, sehingga selisih itu memperlihatkan betapa rentannya anggaran dan daya beli masyarakat terhadap gejolak energi global.

"Situasi itu memberi alasan kuat bahwa percepatan transisi energi urgen untuk dilakukan. Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru," kata Ciplis Gema Qori'ah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan faktor utama dalam mengimplementasikan transisi energi adalah reformasi subsidi dengan investasi ketahanan energi, kemudian sebagian penghematan perlu diarahkan pada perlindungan rumah tangga rentan, transportasi umum, efisiensi energi dan infrastruktur listrik bersih.

"Untuk menekan ketergantungan minyak pada transportasi, langkah itu perlu disertai elektrifikasi yang terjangkau serta perbaikan layanan angkutan umum. Pengembangan energi terbarukan tentu akan mengurangi penggunaan fosil dalam pembangkitan," tuturnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu mengatakan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan perlu diterjemahkan ke dalam keputusan proyek yang menjelaskan kewajiban kontrak, biaya penghentian operasi, serta pembagian risiko aset terdampak, yakni aset yang kehilangan nilai ekonominya sebelum akhir umur operasi.

"Penyelesaiannya harus menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Di daerah penghasil batu bara, dukungan transisi perlu terhubung dengan rencana pembangunan dan diversifikasi sumber pendapatan," tuturnya.

Pemerintah daerah, pekerja, pelaku usaha, serta warga terdampak harus terlibat sejak penentuan jadwal perubahan. Pemantauan kemudian mencakup penyerapan tenaga kerja, perubahan pendapatan rumah tangga, keterjangkauan tarif dan pengurangan emisi. Indikator per wilayah membuat ketimpangan dampak sangat signifikan dan memungkinkan kebijakan diperbaiki lebih cepat.

"Indonesia perlu menilai transisi energi sebagai investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Keputusan yang baik akan memperhitungkan biaya, manfaat jangka panjang dan kemampuan masyarakat menanggung penyesuaian," katanya.

Dukungan publik akan tumbuh apabila anggaran digunakan secara transparan, perlindungan hadir sebelum beban meningkat dan daerah memperoleh kesempatan membangun sumber pertumbuhan baru.

Prinsip kuat layanan publik atas transisi energi tentu akan memperkuat stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di masyarakat, termasuk yang disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Senin (5/10) tersebut menjadi landasan hukum bagi unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dalam memformulasikan pengawasan pangan segar asal ikan secara lebih sistematis.

"PKS menjadi landasan hukum bagi UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama BPOM di daerah dalam mendukung program-program pemerintah," ujar Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.

Ruang lingkup kerja sama KKP dan BPOM mencakup pengawasan bersama pada proses produksi dan peredaran pangan hasil perikanan, pengujian laboratorium, serta pendampingan bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, kedua lembaga juga berkolaborasi dalam pertukaran data dan informasi, pelaksanaan diseminasi serta edukasi publik secara bersama, hingga pemberian dukungan perluasan akses pasar bagi produk pangan berbasis hasil perikanan.

Melalui kerja sama ini, sebanyak 46 UPT Badan Mutu KKP dan 83 UPT BPOM di seluruh Indonesia akan berkolaborasi menjalankan inspeksi bersama ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) maupun rantai pemasok.

Sinergi juga mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk mendukung program MBG, serta pemberian edukasi mengenai sanitasi, higienitas, dan tata cara penanganan ikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain mengamankan rantai pasok pasokan MBG dari hulu ke hilir, kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan agar mampu menembus pasar ekspor.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan kesiapannya untuk menyerap hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein ikan dalam program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan ikan menjadi salah satu sumber protein yang didorong untuk masuk dalam menu MBG sehingga pihaknya siap menjadi offtaker atau penyerap dan pembeli hasil perikanan.

Menindaklanjuti kesiapan BGN, KKP akan menyelaraskan perencanaan produksi ikan dengan estimasi kebutuhan MBG, sekaligus memfasilitasi penyerapan hasil perikanan budi daya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan total luas panen komoditas pisang kepok daerah telah mencapai 3.085 hektare.

"Capaian luas panen pisang kepok ini menjadi tumpuan utama dalam mendukung ketahanan pangan serta penguatan ekonomi masyarakat tani," kata Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan di Samarinda, Kamis.

Fahmi Himawan menjelaskan bahwa dengan total cakupan luas panen tersebut akumulasi produksi pisang kepok Kalimantan Timur berhasil menembus 129.386 ton.

Berdasarkan pemetaan data daerah, Kabupaten Kutai Timur mencatatkan posisi sebagai penyumbang terbesar dengan luas panen 1.159 hektare dan produksi 94.662 ton.

"Kabupaten Paser juga memberikan kontribusi signifikan dengan luas panen 727 hektare serta total volume produksi mencapai 10.623 ton," ujar Fahmi.

Selain dua daerah utama tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan luas panen 515 hektare dengan capaian total angka produksi mencapai 9.334 ton.

Sementara itu, Kota Balikpapan mencatatkan panen seluas 355 hektare serta Kabupaten Penajam Paser Utara turut menyumbangkan area panen seluas 149 hektare.

"Pengembangan potensi budidaya tanaman pisang kepok grecek ini terus kami pacu melalui berbagai bantuan bibit unggul serta pemupukan berimbang," tutur Fahmi.

Untuk menjaga produktivitas tanaman, DPTPH Kaltim secara konsisten mengawal penerapan konsep Pengendalian Hama Terpadu dari ancaman serangan bahaya penyakit layu.

Upaya penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut terbukti sukses menekan angka persentase serangan penyakit layu pisang hingga tersisa hanya lima persen.

"Fasilitasi bantuan sarana prasarana serta pelatihan budidaya berkelanjutan disalurkan secara merata ke seluruh sentra produksi daerah," kata Fahmi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut memperkuat sarana prasarana infrastruktur pascapanen berupa pembangunan bangsal pengolahan di wilayah Kutai Timur dan Paser.

Penguatan kelembagaan kelompok tani serta regenerasi petani milenial dipacu demi meningkatkan nilai tambah komoditas pisang kepok di pasar.

"Kami optimistis keberlanjutan produksi pisang kepok Kaltim mampu menembus pasar ekspor sekaligus menopang kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara," ungkap Fahmi

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan, dukungan pemerintah untuk pengembangan komoditi kelapa tak perlu diragukan.

"Pemerintah Republik Indonesia konsen mengenai pengembangan kelapa mulai dari hulu sampai hilir," ujar Menko Zulhas di acara 'World Coconut Day 2026' di Manado, Kamis.

Menurut Menteri, sektor kelapa yang menjadi program unggulan tersebut akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah termasuk pemindahan pengelolaan dana-dana sawit yang cukup besar.

"Pungutan dari sawit dananya sebagian besar untuk pengembangan varietas-varietas baru termasuk pengembangan hilirisasi kelapa," ujar Menteri Zulhas.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah, kata dia, dibuktikan dengan mewakili Presiden menyampaikan pidato yang penting di acara 'World Coconut Day 2026'.

"Jadi saudara yang bergerak di sektor ini tidak usah khawatir. Ini sektor yang paling baik dan paling menguntungkan. Justru banyak orang sekarang yang melirik ke sini, akan pindah untuk mengembangkan tanaman-tanaman kelapa," ujarnya.

Menteri Zulhas kemudian mengharapkan dukungan dan sinergitas para pihak dalam pengembangan komoditas kelapa tersebut.

"Sekali lagi perlu sinergi ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi harus bersinergi untuk membangun sesuatu yang lebih bagus dari sebelumnya," ajak Menteri.

Menteri juga berharap negara-negara yang tergabung dalam 'International Coconut Community' (ICC) memperkuat kerjasama dalam riset, pembenihan, teknologi pengolahan dan akses pasar.

"Kerja sama riset, pembenihan, teknologi pengolahan dan akses pasar demi sektor kelapa Global yang berkelanjutan dan mensejahterakan petani," ajak Menteri.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan mengatakan Indonesia harus bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI).

“AI itu bisa menjadi source of technological, geopolitical, and economic power in the future. Jadi mau nggak mau kita harus bisa masuk bukan hanya ngikut, tapi juga bisa menjadi leadingnation di situ,” ungkapnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Dia menerangkan bahwa transformasi AI merupakan keniscayaan yang tak dapat dihindari, sehingga Indonesia dituntut untuk tak mengulangi kekeliruan di masa lalu dengan memberikan penolakan terhadap inovasi yang kerap didasari kekhawatiran atas pergeseran atau pengurangan tenaga kerja.

Sikap seperti itu di masa lalu dinilai terbukti membuat Indonesia kehilangan momentum strategis, sementara negara tetangga seperti Malaysia berhasil mengambil peluang tersebut dan berkembang menjadi hub teknologi yang maju.

Dradjad mengakui bahwa setiap perkembangan teknologi baru selalu membawa risiko kegagalan yang memang harus dikelola secara cermat melalui penerapan manajemen risiko nan terukur. Di sisi lain, keberanian untuk menghadapi risiko tersebut dianggap menjadi syarat mutlak untuk meraih keberhasilan, sehingga dapat menempatkan Indonesia di garis depan penguasaan teknologi.

Wamenko Ekonomi berpendapat AI menyimpan daya ungkit yang sangat besar bagi penguatan kapabilitas ekonomi, teknologi, serta pertahanan nasional di masa depan, kendati sebagian sektor pekerjaan konvensional berpotensi tergeser.

“Tentu kita harus wise, mana yang kira-kira negatif kita kendalikan, mana yang kira-kira misalnya contohnya perlu banyak air (untuk data center), kita hitung betul airnya untuk data center,” kata dia.

“Pesan saya adalah we need to embrace new technology. Bukan hanya kita ikut, tapi kita kalau bisa ada di bagian depan, dan kita punya potensi untuk itu. Sudah ada beberapa investor yang bercerita mengenai potensi itu dan kita mempunyai bukan comparative advantages lagi, tapi competitive advantages untuk masuk di situ,” ujar Dradjad.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut mengungkapkan bahwa transformasi digital harus diperkuat melalui pembangunan pusat data (datacenter), pengembangan AI, industri semikonduktor, dan peningkatan kapasitas talenta digital sebagai pendukung dan akselerator menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Di masa lalu pertumbuhan itu banyak didukung oleh sektor pertanian, kemudian naik ke industri, naik ke jasa, tapi ke depan ada internet of things, ke depan ini akan didorong oleh, datacenter, AI, semikonduktor. Kita jangan sampai ketinggalan kereta,” kata Wamenko Bidang Perekonomian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026, atau melonjak 641,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital.

Pada periode yang sama, Mendag menyebutkan volume transaksi PBK mencapai 10,35 juta lot atau tumbuh 9,4 persen secara tahunan (year-on-year) dari sebelumnya 9,46 juta lot, dengan total nasabah aktif mencapai 183 ribu per Agustus 2026.

Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.

"Masyarakat harus menjadi smart traders, yakni pelaku perdagangan yang memahami risiko, mampu mengambil keputusan secara bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis," kata Budi.

Ia menjelaskan, di era ekonomi digital, PBK merupakan salah satu instrumen perdagangan yang mendukung kinerja perekonomian nasional melalui fungsi lindung nilai (hedging), pembentukan referensi harga, serta diversifikasi investasi.

Guna melindungi masyarakat dari risiko kerugian investasi ilegal, Budi menyebut Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus memperketat pengawasan transaksi, kepatuhan regulasi, hingga penerapan prinsip Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Kemendag mencatat sepanjang Januari hingga September 2026, pemerintah telah memblokir sebanyak 812 domain maupun situs web perdagangan ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendag untuk pertama kalinya meluncurkan penganugerahan sebuah penghargaan bagi para pelaku usaha berjangka yang dinilai konsisten menjalankan tata kelola bisnis secara transparan, jujur, dan patuh terhadap regulasi.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi standar acuan baru bagi industri PBK guna menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Halmahera Tengah, Maluku Utara (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan kontribusi investasi sektor hilirisasi meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi nasional pada semester pertama 2026.

Rosan mengatakan realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sekaligus menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

"Nah dari total investasi tersebut angka hilirisasi meningkat dalam dua tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk," kata Rosan dalam Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis.

Ia menambahkan lebih dari 75 persen realisasi investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan agenda hilirisasi dan industrialisasi mulai mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Maluku Utara.

"Lebih dari 75 persen realisasinya di luar Jawa dari hilirisasi," ujarnya.

Rosan menyebut sektor industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik regional bruto Maluku Utara sehingga provinsi tersebut tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi telah berkembang menjadi kawasan industri.

Surplus perdagangan Maluku Utara juga mencapai Rp31,1 triliun pada 2025, didorong ekspor produk olahan nikel, feronikel, nikel matte, mixed sulfide precipitation, nikel sulfat, dan kobalt.

Ia menjelaskan terdapat 10 proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dengan total investasi mencapai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp180 triliun.

Sebanyak empat proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah memasuki tahap operasi komersial dan ekspor, sedangkan enam proyek senilai 6,8 miliar dolar Amerika Serikat memulai pembangunan.

Enam proyek tersebut meliputi pengembangan material baterai berbasis nikel dan elektrolit baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolit, alat berat listrik untuk pertambangan, serta kaca fotovoltaik.

Keseluruhan proyek diproyeksikan menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

"Dari 10 proyek tersebut mungkin saya tidak sebutkan satu-satu tetapi ini bergerak dari material baterai berbasis nikel, kemudian produksi baterai aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik. Itu yang sudah selesai," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOTA MANADO (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara 'World Coconut Day 2026' mengatakan, perkebunan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

"Selama ini dikembangkan kebun-kebun besar, tapi tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo kita mulai dengan perkebunan rakyat," kata Menteri Zulhas di Manado, Kamis.

Perkebunan rakyat tersebut antara lain kelapa, kopi, cengkeh, yang juga menjadi unggulan di Manado, Sulawesi Utara.

"Tapi nomor satu kelapa, nomor dua kopi, nomor tiga coklat, cengkeh dan lain-lain, itu perkebunan rakyat juga menjadi prioritas utama," ujarnya.

Menteri Zulhas menambahkan, percepatan peningkatan daya saing produk perkebunan termasuk kelapa, program hilirisasi menjadi perhatian pemerintah.

Di beberapa tempat, sudah mulai dibangun pabrik hilirisasi pengolahan kelapa akibat peningkatan permintaan Tiongkok yang luar biasa, juga negara lain, terutama untuk pengganti susu.

Bahkan, karena lonjakan permintaan, beberapa pengusaha lokal meminta adanya larangan mengekspor kelapa bulat, karena stok hampir habis.

"Kelapa bulat dibawa ke Thailand, dibawa ke Vietnam, dibawa ke Tiongkok, laku keras. Kalau di Sumatera, sudah agak mahal harganya sampai Rp5.000, Rp6.000 bahkan Rp7.000 untuk kelapa bulat sehingga kita kekurangan," sebut Menteri.

Karena itu menurut Menteri, memang harus ada percepatan baik hilir dan hulu yang dimulai dengan pembibitan, itu yang utama.

"Kita sementara mengembangkan pembibitan kelapa. Pemerintah, Kementan, juga dari pengusaha swasta, lagi menyiapkan di Lampung sekitar 200 hektare, khusus untuk pengembangan pembibitan agar kita punya varietas-varietas yang unggul," sebut Menteri.

Pemerintah, kata dia, akan mencoba mengembangkan dengan pertanian modern untuk komoditas kelapa.

"Kelapa menjadi bagian dari arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2027 melalui dua pilar yaitu ketahanan pangan dan hilirisasi nasional," katanya menjelaskan.

Menteri Zulhas menambahkan, selain Kemenko Pangan, ada dua kementerian teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danantara yang nantinya akan mengembangkan program hilirisasi.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026

Bogor (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bogor, Jawa Barat, melakukan pengarungan beras bantuan pangan untuk periode Oktober-Desember 2026 yang akan mulai didistribusikan pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Saat ini berasnya sudah tersedia dan masuk tahapan pengarungan atau "rebagging" di gudang, dan ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026," kata Kepala Cabang Bogor Perum Bulog Dadan Irawan di Bogor, Kamis.

Ia menyebutkan stok beras untuk bantuan pangan di wilayah Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor sudah tersedia, dan penyerapan beras petani khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terus bergulir melalui mitra Bulog.

Pendistribusian dilakukan dari Gudang Bulog di Dramaga Kabupaten Bogor serta dari dua gudang pendukung Bulog lainnya yang disiapkan untuk memback up penyimpanan di Gudang Bulog Dramaga.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Dari tahapan itu ada beberapa evaluasi terutama untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian hingga ke titik distribusi di tingkat desa.

"Ada beberapa wilayah yang kondisi geografisnya tidak bisa menggunakan truk besar, sehingga harus menggunakan truk kecil sehingga bisa menjangkau lokasi itu," kata Dadan.

Ia menyebutkan untuk alokasi setiap 3 bulan, pihaknya mendistribusikan 24.000 ton beras untuk 821.319 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Setiap keluarga penerima manfaat menerima beras secara rapel, untuk tiga bulan yakni 30 kilogram.

"Selain penyaluran, juga dilakukan monitoring dan evaluasi penyaluran di berbagai wilayah, untuk memastikan pendistribusian berlangsung efektif dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026