Kami targetkan 2028 selesai penataannya, tapi harus dimulai dari sekarang langkahnya

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, segera melakukan revitalisasi Pasar Cisalak yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, agar lebih nyaman saat kegiatan transaksi jual-beli.

"Kami targetkan 2028 selesai penataannya, tapi harus dimulai dari sekarang langkahnya,” ujarWali Kota Depok Supian Suri di Depok, Rabu.

Ia mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi pasar serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk berbelanja dan kenyamanan bagi para pedagang.

Revitalisasi yang dilakukan mencakup penataan bagian dalam dan luar pasar.

“Kami ingin mengembalikan fungsi pasar saja, sehingga harapannya yang berjualan ada di tempat yang memang sudah disiapkan dan tidak ada yang berjualan di luar, areanya akan tertata rapih, tertib, orang juga bisa nyaman, banyak pembeli yang bisa masuk ke dalam Pasar Cisalak untuk belanja,” jelasnya.

Ia mengatakanfokus penataan terletak pada bagian fisik pasar, seperti area parkir, drainase dan tempat pedagang berjualan.

Supian Suri meminta perangkat daerah terkait bersama-sama melaksanakan penataan kawasan Pasar Cisalak ini dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan kenyamanan pengunjung.

Diketahui, beberapa bulan lalu Pemkot Depok telah melakukan penertiban ratusan pedagang yang berjualan di luar pasar karena menyalahi aturan yang berlaku.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) telah selesai, maka dapat menghemat subsidi listrik mencapai Rp73 triliun.

Ia menyebut program PLTS 100 GW membutuhkan investasi sebesar 73 miliar dolar AS, dengan program dimulai dari sebanyak 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dengan kapasitas 5,3 GWp beberapa waktu lalu.

"Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun," ujar Menteri Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan, penghematan sebesar Rp70 sampai Rp73 triliun tersebut penting karena total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Menteri Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.

Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.

Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak dan diharapkan dengan disahkannya Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki dampak baik kepada masyarakat Indonesia.

"Yang paling penting setiap pekerjaan itu ujungnya harus lihat mana yang punya manfaat paling besar kepada rakyat Indonesia," kata Rosan di Jakarta, Rabu, menanggapi pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Rosan tidak menjawab secara terang, apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan itu berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

Namun yang pasti, kata Rosan, semua kebijakan yang diambil harus berdampak baik terhadap masyarakat Indonesia sesuai apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap kebijakan yang diambil ada opsi A, B, C, D, yang paling penting ujungnya mana yang mempunyai asas paling besar dampaknya terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

Pengesahan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK itu diucapkan pada 31 Oktober 2024. Mahkamah memberi waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, sehingga tenggat tersebut berakhir pada 31 Oktober 2026.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi strategis agar Bali dapat mencapai target penurunan emisi.

"Memang salah satu langkah konkritnya sebetulnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap ya," ucap Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Pemprov Bali sendiri mematok target ambisius berupa emisi nol bersih atau Net ZeroEmission (NZE) pada tahun 2045 melalui berbagai komitmen transisi energi daerah.

Meski demikian, mitra Pemprov Bali itu mencatat bauran energi baru terbarukan di Bali hingga tahun 2024 dilaporkan masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka 1,48 persen dari seluruh total pembangkitan listrik eksisting.

Padahal, potensi sumber daya energi surya yang dimiliki oleh Pulau Dewata tercatat sangat melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp).

Dalam pemodelan yang telah dilakukan IESR, Bali membutuhkan kapasitas PLTS sebesar 2 gigawatt (GW) pada 2034 dan melonjak drastis hingga 21 gigawatt pada 2045 untuk mencapai target NZE.

Angka kebutuhan tersebut dinilai jauh melampaui alokasi yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2034 yang baru menyentuh 771 megawatt (MW).

Selain terkendala lambatnya pengembangan skala utilitas besar berkapasitas 5-10 megawatt ke atas, realisasi proyek juga sering terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.

Kendala teknis dan administratif lainnya mencakup daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN yang kurang transparan serta proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berkepanjangan.

Lonjakan minat masyarakat serta sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap kini juga terhambat oleh sistem kuota nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 yang cepat terserap habis.

"Begitu kuota 2026 dibuka, langsung terserap habis sekitar 300 megawatt untuk memenuhi antrean tahun lalu, dan langsung menyisakan antrean baru untuk tahun depan," ujar Abraham.

Untuk mengatasi persoalan teknis kapasitas jaringan atau hosting capacity, IESR mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur melalui pemasangan baterai skala utilitas serta perluasan jaringan transmisi dan distribusi.

Para pakar energi itu menyarankan Pemprov Bali aktif mewajibkan pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung pemerintahan serta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

IESR juga mendorong agar ketika ada proyek energi terbarukan, pemangku kepentingan di daerah terlibat sejak tahap perencanaan, seperti dengan mengoptimalkan kepemilikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Sebab, Abraham menilai langkah penguatan ekosistem ini tidak boleh bersifat top-down semata dari pemerintah pusat tanpa mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia lokal untuk mengelola fasilitas energi terbarukan secara mandiri.

Solusinya perlu ada pembekalan sehingga setiap proyek energi tidak langsung diberikan tanpa perencanaan matang.

IESR merekomendasikan pembuatan peta jalan yang jelas, revisi RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), reformasi sistem pengadaan, serta koordinasi lintas sektor yang erat antara kementerian, pemda, hingga tingkat BUMDes.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyatakan event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) di kawasan Malioboro Yogyakarta pada 5-7 Oktober 2026 tidak hanya menjadi hiburan bagi wisatawan, namun berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

"Wisatawan pada belanja sehingga perekonomian bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta melalui pariwisata bisa diwujudkan bersama-sama," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, aktivasi kawasan dan keterlibatan komunitas seperti dalam Pawai Ekosistem Malioboro pada 6 Oktober dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja wisatawan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Length of stay (durasi tinggal)-nya dapat, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dapat, spending money (belanja)-nya juga dapat," katanya.

Rangkaian kegiatan WJNC telah dimulai sejak Senin (5/10) dengan penampilan band-band komunitas di kawasan Malioboro, kemudian pawai komunitas pada 6 Oktober, selanjutnya Pawai Budaya Nuswantoro pada Rabu (7/10) dengan melibatkan tujuh pemerintah daerah.

Menurut dia, kegiatan WJNC yang menjadi puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-270 Kota Yogyakarta tersebut akan ditutup dengan WJNC di kawasan Titik Nol Kilometer dengan menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kemantren (kecamatan) di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan keterlibatan komunitas itu sejalan dengan tema "Otentik Konkret", tema tersebut guna mengajak masyarakat mengangkat kekhasan Yogyakarta sekaligus menerjemahkannya dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat.

"Kita ingin mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, kota pelajar, dan tentu banyak kearifan yang otentik di Kota Yogyakarta," katanya.

Menurut dia, keotentikan tersebut harus diwujudkan dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, sebab otentik seperti apa pun, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka namanya tidak kongkret.

"Kita ingin menerjemahkan bagaimana hal-hal yang otentik itu kemudian bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui pengawasan penyediaan dan peredaran komoditas pangan tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha.

"Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan," kata Agung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional secara hybrid terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, stabilisasi harga telur membutuhkan kerja bersama karena sebagian besar produksi telur berasal dari peternak rakyat. Pemerintah memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi sehingga keberlanjutan usaha peternak tetap terjaga.

Adapun dalam rapat tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan harga telur ayam rata-rata di wilayahnya pada 5 Oktober 2026 sebesar Rp21.800 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Blitar sebesar Rp20.100 per kilogram dan tertinggi di Lumajang Rp22.500 per kilogram.

Menurut Agung, tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi dengan pasokan yang melimpah. Karena itu, distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan perlu diperkuat, disertai penyesuaian produksi agar keseimbangan supply-demand tetap terjaga.

Kementan juga mendorong penyesuaian produksi secara terukur melalui pengaturan populasi dan afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut diarahkan agar produksi sesuai dengan kapasitas penyerapan pasar dan tidak terjadi kelebihan pasokan.

Kementan memperkuat pelaksanaan Permentan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara berjenjang bersama pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengawasan di wilayah masing-masing.

Pemda perlu membangun dan menjalankan instrumen pengawasan sesuai karakteristik daerah, antara lain melalui pemantauan populasi dan produksi, pemetaan kondisi supply-demand, pengawasan peredaran dan distribusi telur, serta pengawasan perkembangan kapasitas usaha agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.

Selain itu, Pemda perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha peternakan ayam petelur, sehingga perkembangan usaha dan kapasitas produksi di daerah dapat terdata, terpantau, dan selaras dengan daya dukung serta kebutuhan pasar.

Ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permentan 10/2024, antara lain pemanfaatan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, pemenuhan dokumen peredaran, serta pelaksanaan kemitraan.

Khusus usaha ayam ras pedaging dengan total chick-in paling sedikit 60.000 DOC FS per minggu, pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban memiliki dan/atau menguasai RPHU yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin, termasuk memastikan realisasi pemotongan livebird di RPHU sesuai ketentuan.

Permentan 10/2024 menetapkan pemenuhan kapasitas pemotongan secara bertahap hingga mencapai 100 persen dari total chick-in.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kemitraan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan dan peredaran DOC FS, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak mitra.

Permentan 10/2024 secara khusus memasukkan kemitraan sebagai salah satu objek pembinaan dan pengawasan.

"Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan," jelasnya.

Dalam Permentan 10/2024, lanjut Agung mengatakan pengawasan rutin dilakukan paling sedikit satu kali setiap tiga bulan, sedangkan pengawasan insidental dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau dugaan penyimpangan kepatuhan.

Pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Data dan hasil pengawasan daerah menjadi dasar bagi Kementan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, koordinasi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan perunggasan secara nasional.

Dengan demikian, Kementan berperan memastikan konsistensi kebijakan dan pengawasan secara nasional, sementara Pemda menjadi ujung tombak pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan langsung di lapangan.

“Mohon ini Permentan 10 Tahun 2024, sosialisasi seperti ini dimasifkan terutama di daerah-daerah sentra produksi,” kata Agung.

Menurut Agung, penyelesaian persoalan harga telur harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data.

“Kita fasilitasi dan kita sinergikan bersama,” ujar Agung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

kami juga menggandeng Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk memberikan pelatihan pemaketan dan pemasaran paket wisata

Batang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa tujuh desa dari target 15 desa akan bertranformasi menjadi desa wisata sebagai upaya strategis bagi desa untuk meraih kemandirian ekonomi.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Ulul Azmi di Batang, Rabu, mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya fokus melakukan pendampingan di beberapa desa yang memiliki sumber daya sektor pariwisata.

"Di tahun ini kegiatan desa wisata ada pendampingan seperti di Desa Bawang dan Curug Genting," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya mendatangkan konsultan terkait desa wisata, melatih pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan homestay, hingga pemasaran.

"Hal yang penting lagi, kami juga menggandeng Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk memberikan pelatihan pemaketan dan pemasaran paket wisata. Edukasi wisata seperti petik teh, petik kopi, hingga proses roasting kopi juga menjadi fokus pengembangan," katanya.

Beberapa desa yang mulai menunjukkan komitmennya yaitu Desa Gombong, Surjo, Cepoko Kuning dan Brokoh, Kalirejo, Kuripan dan Pejambon.

Menurut dia, pihaknya memiliki 32 desa wisata unggulan seperti Deswita Pandansari, Pesantren, Pacet, Kedawung dan Sidorejo.

Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata oleh pemerintah daerah, kata dia, dapat mendukung pengembangan desa wisata di daerah ini.

"Perda ini menjadi payung hukum bagi desa wisata, terutama terkait penganggaran melalui Dana Desa (DD). Dengan adanya Perda Desa Wisata diharapkan desa-desa itu bisa ada payung hukum untuk melindungi mereka terutama untuk penganggaran terkait pengelolaan desa wisata," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata Debby Sintya Rengganis mengatakan peraturan daerah ini akan mendorong dalam pengelolaan desa wisata yang lebih mandiri.

"Jika sebelumnya sangat bergantung pada desa, ke depan pengelola wisata dapat membuat badan hukum sendiri baik berupa pokdarwis, pengelola mandiri, maupun di bawah BUMDes," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

konektivitas moda transportasi kereta api memberikan 'multiplier effect' bagi ekosistem pariwisata daerah, meliputi sektor akomodasi, kuliner, hingga pelaku UMKM

Yogyakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang warga negara asing (WNA) mencapai 264.335 orang pada periode Januari hingga September 2026 atau tumbuh 7,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 245.229 orang.

​"Pertumbuhan jumlah penumpang WNA menunjukkan tingginya mobilitas wisatawan mancanegara yang memanfaatkan transportasi kereta api. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu pintu masuk penting untuk menjangkau berbagai destinasi wisata," kata Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan rincian jumlah penumpang WNA yang berangkat dari wilayah Daop 6 mencapai 135.897 orang atau naik 6,5 persen dari periode sebelumnya sebanyak 127.561 orang.

Sementara itu, jumlah kedatangan WNA tercatat sebanyak 128.438 penumpang, meningkat 9,1 persen dibandingkan periode tahun lalu yang berjumlah 117.668 orang.

​Enam stasiun di wilayah Daop 6 dengan jumlah keberangkatan WNA terbanyak pada Januari–September 2026 meliputi ​Stasiun Yogyakarta sebanyak 108.210 penumpang, Stasiun Solo Balapan sebanyak 11.548 penumpang.

Selanjutnya, ​Stasiun Lempuyangan sebanyak 11.002 penumpang, ​Stasiun Wates sebanyak 1.368 penumpang, Stasiun Purwosari sebanyak 1.064 penumpang dan Stasiun Klaten sebanyak 1.017 penumpang.

​Sementara untuk stasiun dengan jumlah kedatangan WNA terbanyak yakni ​Stasiun Yogyakarta sebanyak 101.476 penumpang, ​Stasiun Solo Balapan sebanyak 10.938 penumpang.

Kemudian, ​Stasiun Lempuyangan sebanyak 10.834 penumpang, ​Stasiun Wates sebanyak 1.526 penumpang dan ​Stasiun Klaten sebanyak 967 penumpang, serta ​Stasiun Purwosari sebanyak 966 penumpang.

​Feni menjelaskan peningkatan daya tarik ini didukung oleh modernisasi sarana dan peningkatan fasilitas layanan berbahasa Inggris, papan informasi digital, hingga kemudahan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI.

​"Kami optimistis konektivitas moda transportasi kereta api memberikan 'multiplier effect' bagi ekosistem pariwisata daerah, meliputi sektor akomodasi, kuliner, hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan stasiun wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bengkulu (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 379.081 warga di Provinsi Bengkulu hingga awal Oktober 2026 telah memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Hingga awal Oktober 2026 pemanfaat program MBG telah mencapai 379.081 orang dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp833,82 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Rabu.

Untuk itu, saat ini program MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut bahwa seiring dengan perluasan program, pemerintah terus memperkuat aspek tata kelola, pengawasan, serta pemenuhan standar keamanan pangan agar manfaat keuangan negara dapat dirasakan masyarakat secara optimal, aman, dan akuntabel.

Sebab, kata dia, dengan realisasi program mencapai 379.081 penerima manfaat menjadi langkah langkah nyata pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Bengkulu.

Untuk pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang sangat progresif, sebab hingga Agustus 2026 program tersebut telah diimplementasikan secara komprehensif di 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Di sisi lain, Zaid menerangkan bahwa berdasarkan data total Satuan Pelayanan Pendidikan Gizi (SPPG) di Provinsi Bengkulu mencapai 175 SPPG dan hanya 143 SPPG yang telah beroperasi penuh untuk melayani kebutuhan gizi anak -anak sekolah.

"Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap SPPG dapat terintegrasi dengan sistem rantai pasok daerah melalui dorongan kemitraan langsung antara dapur gizi dengan para petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal," ujar dia.

Diketahui, melalui program MBG telah menyerap 7.360 tenaga kerja dan melibatkan 1.094 pemasok (supplier) bahan baku makanan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengawal usulan para petani perlunya perbaikan bendungan dan normalisasi Kali Wanggu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ke pemerintah pusat demi peningkatan produksi pertanian.

"Tadi ada permohonan untuk bendungan dan sebagainya, langkah berikutnya bendungan saya kira memang perlu untuk perhatian yang serius karena sudah lama," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rembuk Tani di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Zulkifli Hasan mengatakan Rembuk Tani tersebut untuk mendengar keluhan para petani mulai dari produksi beras, penyediaan pupuk hingga irigasi sawah selama musim kemarau.

"Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mendengar keluhan petani yang meminta normalisasi Kali Wanggu karena terkadang sedimentasi lumpur dampak pendangkalan Kali Wanggu menyebabkan pengairan sawah terganggu sehingga produksi beras tidak maksimal.

Untuk itu, kata dia, perbaikan irigasi sawah dan normalisasi Kali Wanggu segera diupayakan agar masalah para petani di Konawe Selatan maupun daerah lain segera teratasi.

"Tentu langkah berikutnya kemarin irigasi kita perbaiki, ada lagi buat banjir karena kalinya kurang dikeruk karena sedimentasi," sebut Zulkifli Hasan.

Sementara itu, petani di Desa Pombulaa Jaya Yulius Baso menyampaikan bahwa banjir dan kekeringan sawah masih menjadi masalah bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Ia mengatakan sebelum musim kemarau, sawah para petani bisa memproduksi enam ton per hektare sekali panen.

"Tapi karena ini musim kemarau jadi kalau dapat 4 ton sudah bagus sekali," kata Yulius.

Oleh karena itu, Ia meminta Menko Zulkifli Hasan untuk menyampaikan keluhan para petani terkait normalisasi Kali Wanggu ke pemerintah pusat.

Yulius mengatakan sejak pertama kali dibangun, sebagai DAS aliran Kali Wanggu yang berhulu di Konawe Selatan sudah dangkal karena tidak pernah dinormalisasi.

"Jadi banjir sedikit air lari ke sawah semua karena sudah dangkal sekali," jelasnya.

Ia juga meminta rencana pembangunan Bendung Tanea Lama seluas 1.300 hektare bisa dilanjutkan guna menampung aliran air dari Kali Wanggu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia akan tetap terbuka terhadap perdagangan dan kemitraan, sembari terus melakukan reformasi domestik, agar terjadi penguatan industri dan perluasan peluang kerja sama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), salah satunya melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian perdagangan timbal balik.

"Perekonomian global saat ini menghadapi berbagai dinamika, tetapi Indonesia akan tetap terbuka terhadap perdagangan dan kemitraan, sembari terus melakukan reformasi domestik, agar terjadi penguatan industri dan perluasan peluang kerja sama," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hubungan perdagangan dan investasi yang kuat antara Indonesia dan AS memberikan peluang signifikan bagi pelaku usaha kedua negara.

Dalam konteks tersebut, ART dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan peluang kerja sama perdagangan Indonesia-AS, khususnya melalui penguatan kepastian, peningkatan akses pasar dan keterkaitan rantai pasok.

"Dalam hal ini, ART menjadi salah satu cara Indonesia mengoptimalkan peluang tersebut dengan AS melalui penguatan kepastian, peningkatan akses pasar dan keterkaitan rantai pasok," katanya.

Budi mengatakan Indonesia berada dalam posisi strategis seiring meningkatnya peran kawasan Indo-Pasifik dalam perekonomian global.

Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia memiliki pasar yang terus berkembang, tenaga kerja muda dan produktif, serta sumber daya yang melimpah.

"Peningkatan peran Indo-Pasifik dalam ekonomi global telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai pasar utama serta hub strategis untuk produksi, investasi dan ekspor," jelas Budi.

Ia menambahkan pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan perluasan akses pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi perekonomian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tingginya okupansi pada segmen tersebut, mayoritasnya terisi oleh tamu dari kalangan korporat atau pengusaha

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, okupansi hotel bintang tiga ke atas di Kota Mataram kini telah menembus angka 82 persen menjelang ajang balap internasional MotoGP 2026.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa di Mataram, Rabu, mengatakan, berdasarkan laporan terbaru, rata-rata okupansi hotel bintang tiga ke atas telah mencapai 82 persen.

"Bahkan, sejumlah hotel mencatat tingkat keterisian mereka kini berada pada angka 97 persen," katanya.

Dikatakan, gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika, kini turut mendongkrak tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel di Kota Mataram.

Sejumlah hotel bintang tiga dan empat yang tercatat telah penuh di antaranya Prime Park, Astoria, Golden Palace, Lombok Raya, dan Aston Inn.

"Tingginya okupansi pada segmen tersebut, mayoritasnya terisi oleh tamu dari kalangan korporat atau pengusaha," katanya.

Sementara itu, hotel bintang dua ke bawah hingga akomodasi kelas melati masih memiliki ketersediaan kamar. Tingkat okupansi pada segmen tersebut berada di kisaran 60-70 persen.

Namun, pergerakan tamu terkonsentrasi pada periode menginap 9 hingga 12 Oktober 2026, dengan puncak kepadatan kamar diperkirakan terjadi pada 10 dan 11 Oktober.

Made mengatakan pola pemesanan tamu masih didominasi reservasi menit-menit terakhir atau "last minute", seperti yang terjadi pada gelaran MotoGP tahun-tahun sebelumnya.

"Perilaku wisatawan masih sama seperti tahun lalu, dominan pemesanan di menit-menit terakhir," katanya.

Dengan melihat tren permintaan tiket dan kamar yang terus naik, AHM optimistis rata-rata penutupan okupansi bisa mencapai minimal 85 persen.

Berbeda dengan kawasan Mandalika yang menerapkan ketentuan minimum masa menginap hingga empat malam, hotel-hotel di Kota Mataram tidak memberlakukan aturan tersebut.

Tamu yang melakukan pemesanan melalui kanal daring tetap dapat memilih durasi menginap sesuai kebutuhan, termasuk untuk satu atau dua malam.

"Dengan kondisi okupansi hotel saat ini, kami berharap masyarakat bisa memberikan dukungan dengan tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing agar memberikan kesan baik terhadap tamu selama menginap di Mataram," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026