#30 tag 24jam
Kemenkop siapkan regulasi usaha koperasi di bidang perumahan
Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan regulasi mengenai kegiatan usaha koperasi di bidang perumahan untuk memberikan kepastian hukum bagi ... [285] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan regulasi mengenai kegiatan usaha koperasi di bidang perumahan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan model usaha koperasi di sektor tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan Rancangan Peraturan Menteri tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi telah melalui proses harmonisasi.
“Diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mengatasi kendala seperti keterbatasan kemampuan uang muka dan pemenuhan syarat pembiayaan yang selama ini dirasakan masyarakat,” kata Destry dalam siaran pers Kemenkop di Jakarta, Jumat.
Kemenkop meluncurkan Koperasi Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat, yang merupakan bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Destry mengatakan salah satu model usaha koperasi di bidang perumahan telah diterapkan di The Tamar Village, Cianjur.
Melalui skema tersebut, anggota koperasi, khususnya MBR dapat mencicil uang muka rumah secara bertahap selama 24 bulan.
Setelah uang muka lunas, koperasi mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema tersebut juga terbuka bagi masyarakat kelas menengah sesuai kemampuan masing-masing.
Destry mengatakan koperasi memiliki peran strategis tidak hanya sebagai wadah ekonomi anggota, tetapi juga menjembatani masyarakat, pengembang, dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau.
Kemenkop turut mendorong sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, pemerintah daerah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi perumahan.
Ia mengatakan dukungan pembiayaan dari LPDB Koperasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha koperasi di sektor perumahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kelayakan usaha.
Pengembangan koperasi perumahan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenkop mendukung Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
BP Tapera dorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan masyarakat
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan ekosistem pembiayaan dan penyediaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat ... [284] url asal
#bp-tapera #ekosistem #pembiayaan-perumahan #program-3-juta-rumah #flpp
Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan ekosistem pembiayaan dan penyediaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
"Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain mengoptimalkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diperlukan alternatif skema hunian, termasuk rumah sewa dan sewa-beli, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan dan investor.
Optimalisasi aset pemerintah dan BUMN serta pengembangan sumber pendanaan jangka panjang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pembiayaan perumahan.
BP Tapera menghadiri Rapat Evaluasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Program Tiga Juta Rumah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Deputi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menegaskan bahwa hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan percontohan proyek yang dapat dikembangkan.
Tindak lanjut tersebut mencakup pembenahan kebijakan dan kelembagaan, pemetaan lokasi potensial, serta penguatan pembiayaan dan optimalisasi aset.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan perumahan perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem permukiman yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, mata pencaharian, kearifan lokal serta dukungan infrastruktur dan aksesibilitas.
Melalui evaluasi dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga mampu meningkatkan keterjangkauan, ketepatan sasaran, kualitas hunian dan keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Kementerian PKP dan Bappenas selaraskan roadmap perumahan 2025-2029
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ... [414] url asal
#kementerian-pkp #bappenas #program-3-juta-rumah #perumahan-rakyat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelaraskan peta jalan (roadmap) pembangunan perumahan 2025-2029 guna memperkuat strategi pencapaian program 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk memastikan target dan capaian sektor perumahan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas," kata Maruarar dikutip dari keterangan persnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan dalam koordinasi sebelumnya, Bappenas telah menilai target dalam peta jalan Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut dia, pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan serta memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP mendorong sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Kredit Program Perumahan.
Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 tercatat mencapai 459.468 unit rumah subsidi.
Sementara itu, target program BSPS meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Di sisi pembiayaan, realisasi kredit atau KUR program perumahan mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur. Program tersebut mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurut dia, strategi percepatan terus dirumuskan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kekurangan pasokan rumah (backlog).
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai ekosistem yang terbangun dan strategi yang jelas menjadi fondasi penting untuk mencapai target pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri terkait.
Rachmat juga mengatakan capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027-2029.
Ia menegaskan dukungan Bappenas terhadap upaya Kementerian PKP dalam memperkuat sektor perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
BP Tapera salurkan 459.468 rumah subsidi sejak 2025
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ... [342] url asal
#flpp #kpr-subsidi #program-3-juta-rumah #bp-tapera #rumah-subsidi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.
"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.
Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.
Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.
Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.
"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.
FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.
Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.
Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)