Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan ekosistem pembiayaan dan penyediaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

"Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain mengoptimalkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diperlukan alternatif skema hunian, termasuk rumah sewa dan sewa-beli, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan dan investor.

Optimalisasi aset pemerintah dan BUMN serta pengembangan sumber pendanaan jangka panjang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pembiayaan perumahan.

BP Tapera menghadiri Rapat Evaluasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Program Tiga Juta Rumah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Deputi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menegaskan bahwa hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan percontohan proyek yang dapat dikembangkan.

Tindak lanjut tersebut mencakup pembenahan kebijakan dan kelembagaan, pemetaan lokasi potensial, serta penguatan pembiayaan dan optimalisasi aset.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan perumahan perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem permukiman yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, mata pencaharian, kearifan lokal serta dukungan infrastruktur dan aksesibilitas.

Melalui evaluasi dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga mampu meningkatkan keterjangkauan, ketepatan sasaran, kualitas hunian dan keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Industri komik ini besar sekali potensinya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf)/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Waka Bekraf) Irene Umar mengatakan potensi industri komik di Indonesia dapat diakselerasi dengan pemetaan ekosistem komik yang terukur sebagai aset ekonomi bernilai tinggi berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

Menurut Irene, potensi komik tidak hanya sekadar hiburan visual, namun distribusi IP komik sangat potensial untuk dikembangkan mulai dari linimasa produk fisik, mainan koleksi, hingga adaptasi lintas media seperti animasi dan gim.

"Industri komik ini besar sekali potensinya. Kita tidak bisa hanya melihat komik dari sisi cetak dan digital. Kekayaan intelektualnya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dengan lapisan monetisasi yang berbeda. Karena itu, kita juga perlu mengubah persepsi masyarakat terhadap komik dan melihat potensi industrinya secara lebih menyeluruh,” kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diskusi yang dilakukan bersama pelaku ekosistem komik nasional dalam sesi The Ultimate Indonesian Comic Debate by Malaka Books pada rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 ini, membahas persoalan ekosistem komik nasional yang memerlukan perhatian lebih seperti distribusi hingga kesenjangan regulasi.

Merespons tantangan tersebut, Wamen Ekraf menekankan bahwa pendataan terpadu menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemetaan ekosistem komik harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari penyediaan kertas, percetakan, logistik, efisiensi distribusi, hingga tata kelola perpajakan dan hak cipta.

Data terukur ini penting untuk memperkuat argumentasi pemerintah dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada industri kreatif di tingkat lintas kementerian.

"Kalau kita tidak memiliki data, bagaimana kita bisa memperjuangkan kebutuhan industri? Saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membangun basis data yang kuat agar potensi dan persoalan industri bisa dipetakan secara konkret,” ujar Irene pula.

Diskusi juga menghadirkan Gideon Kamang, Comics Researcher dari RMIT yang menyoroti hambatan logistik dan distribusi sebagai tantangan utama pertumbuhan industri komik nasional.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu menjamin keterjangkauan pasar secara merata di luar kawasan perkotaan utama.

“Jika harus menunjuk satu hal yang dapat memberikan dampak besar terhadap transformasi ekosistem komik Indonesia, menurut saya, itu adalah regulasi yang menjamin pemerataan distribusi. Pemerataan ini harus mencakup akses geografis agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya komikus, memiliki kesempatan yang adil untuk menjangkau pasar dan mengembangkan karyanya,” ujar Gideon.

Penguatan literasi sejak dini, penekanan biaya produksi, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan bisnis menjadi kunci utama keberlanjutan industri komik Indonesia.

Mengusung tema Inclusively Creative: Collective Continuity, WCCE 2026 yang berlangsung pada 21-23 Oktober 2026 di Jakarta menegaskan kembali pentingnya keterhubungan antara regulasi, perlindungan hak cipta, dan perluasan pasar agar karya komik nasional mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus menembus pasar global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jika kita ingin menciptakan dampak nyata bagi ekonomi digital Indonesia, pengembangannya harus terdistribusi

Denpasar (ANTARA) - PT. Telkom Indonesia menggenjot pemerataan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke berbagai daerah agar manfaat ekonomi digital tidak hanya terkonsentrasi di Batam dan Jakarta.

Pengembangan ekosistem AI perlu menjangkau kota-kota lain dengan dukungan konektivitas, energi dan penerapan teknologi untuk kebutuhan nyata.

Direktur Network PT Telkom Indonesia Budi Satria Dharma Purba di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan pengembangan pusat data di Batam menjadi peluang bisnis yang penting. Namun, menjadikan Indonesia sekadar lokasi alternatif untuk menampung kebutuhan pusat data dari Singapura bukan tujuan akhir perusahaan.

“Jika kita ingin menciptakan dampak nyata bagi ekonomi digital Indonesia, pengembangannya harus terdistribusi,” kata Budi dalam forum Bali Tech Week di Sanur, Denpasar.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur diperlukan untuk membangun ekosistem digital secara menyeluruh.

Karena itu, Telkom melihat peluang pengembangan konektivitas di luar kawasan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan pusat data.

Budi menyebut Surabaya sebagai salah satu kota yang perlu mendapat perhatian, disusul Solo atau Surakarta serta Manado. Pengembangan jaringan di kota-kota tersebut diharapkan membuka peluang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi digital di berbagai wilayah Indonesia.

Telkom juga mengembangkan konektivitas dari Batam menuju Singapura, Johor dan kawasan internasional lainnya.

Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan digital lintas negara, tetapi pengembangan jaringan domestik tetap diperlukan untuk memperluas dampak ekonomi di dalam negeri.

Menurut Budi, infrastruktur AI tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan pusat data dan jaringan berkapasitas besar. Ekosistem tersebut juga membutuhkan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri, pemerintah dan masyarakat di setiap daerah.

“Konektivitas itu penting, energi juga penting, tetapi kita juga perlu melihat penggunaan nyata yang bisa diterapkan untuk membantu ekonomi digital,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom berharap pengembangan AI dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas, menciptakan peluang pemanfaatan teknologi di berbagai kota, serta mengurangi pemusatan pertumbuhan digital pada sejumlah kawasan saja.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT. Telkom Indonesia mendorong penguatan kedaulatan digital Indonesia melalui pengembangan infrastruktur, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta ekosistem teknologi yang mandiri dan berdaya saing global dalam Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Senin.

Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Nanang Hendarno mengatakan transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun jaringan dan menyediakan teknologi canggih. Pemanfaatan teknologi harus mampu meningkatkan daya saing industri, membuka peluang ekonomi baru, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Bali Tech Week 2026 menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, inovator, dan komunitas teknologi dari Indonesia maupun berbagai negara.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendorong inovasi menjadi solusi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

“Karena masa depan teknologi digital tidak akan dibangun oleh satu perusahaan atau institusi saja. Masa depan itu akan dibangun oleh ekosistem yang bergerak maju bersama,” ujar Nanang.

Ia menegaskan, Telkom Group berkomitmen mendukung inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang inovatif, inklusif, aman, dan mampu bersaing di tingkat global.

Nanang menjelaskan, penguatan kedaulatan digital menjadi bagian penting dari peran Telkom dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Perusahaan mengembangkan konektivitas dan infrastruktur digital, solusi berbasis AI, serta sistem keamanan dan ketahanan digital.

Menurutnya, infrastruktur yang dibangun tidak boleh hanya menjadi aset, tetapi harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai tambah nasional, dan penguatan ekosistem digital yang mandiri.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan peta jalan Indonesia Digital Nation menuju Indonesia Emas 2045.

Nanang menyebut agenda transformasi digital pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terlindungi.

Pilar terhubung diwujudkan melalui penyediaan konektivitas digital yang andal dan inklusif.

Pilar tumbuh diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pilar terlindungi menitikberatkan pada keamanan serta ketahanan digital.

Dalam mendukung agenda tersebut, Telkom Group mengembangkan tiga pilar strategis.

Pertama, sovereign digital infrastructure, yakni penguatan infrastruktur digital nasional sekaligus upaya mengurangi kesenjangan akses internet, termasuk melalui optimalisasi program Universal Service Obligation (USO) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Melalui penguatan infrastruktur tersebut, Telkom menargetkan konektivitas yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Pemerataan akses diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.

Pilar kedua adalah sovereign intelligence impact, yang berfokus pada pengembangan ekosistem AI secara menyeluruh dan mandiri.

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, mempercepat inovasi lokal, serta memperluas manfaat digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, pilar ketiga, sovereign trust and resilience, menitikberatkan pada penguatan keamanan dan ketahanan digital.

Telkom berupaya mengembangkan kemampuan jaringan menjadi ekosistem digital yang adaptif, aman, dan andal dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Nanang juga menyoroti pentingnya konektivitas internasional dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Telkom terus membangun jaringan yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai kawasan dunia, didukung infrastruktur domestik yang luas.

Penguatan jalur konektivitas internasional tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada rute tertentu sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam lalu lintas data global, khususnya antara Asia dan kawasan dunia lainnya.

Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam perkembangan ekonomi digital global.

Nanang menambahkan, kemitraan seperti Bali Tech Week menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat, gagasan, investasi, dan inovasi yang dapat membentuk masa depan digital Indonesia.

“Pada akhirnya, kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi membangun kemampuan Indonesia untuk menentukan masa depan digitalnya sendiri,” pungkasnya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM

Jakarta (ANTARA) - Terik matahari membakar kulit para pengendara motor yang antre mengisi bensin di berbagai sudut Pulau Dewata, beberapa waktu lalu. Kesabaran mereka diuji untuk mendapat setetes bensin yang kala itu terasa begitu berharga layaknya sebongkah berlian.

Durasi antrean yang dilalui oleh para pengendara bisa mencapai lebih dari empat jam. Antrean berlangsung hingga rembulan menggantung tinggi di angkasa.

Tak jarang, ketika tiba di pelataran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mereka harus menelan pahit lantaran tulisan "stok habis" atau "SPBU tutup" terpampang nyata.

“Waktu itu ada teman yang pakai motor listrik, dia jadi penyelamat kalau ada yang perlu dicari di luar kantor. Sampai bantu cariin pom bensin (SPBU) yang masih jualan,” ujar Rai (55), warga Denpasar, kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/10).

Pemandangan berupa antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) itu meramaikan jagat media sejak awal pekan ketiga Oktober sebelum berangsur-angsur terurai pada akhir pekan yang sama.

Kondisi membaik setelah Pertamina melakukan normalisasi distribusi dan pemerintah daerah menerapkan ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

Rai mengatakan kondisi SPBU di dekat kediamannya yang berlokasi di Nusa Dua, Kuta Selatan, telah berangsur pulih dari antrean panjang sejak Jumat (16/10). Meskipun demikian, Rai mengatakan fenomena antrean panjang pembelian BBM membuat dirinya mulai mempertimbangkan untuk mengganti mobil konvensional menjadi mobil listrik.

Pandangan serupa juga diutarakan oleh Antania (29). Ia mengungkapkan bahwa ketertarikannya untuk mengganti motor konvensional menjadi motor listrik sesungguhnya telah muncul sebelum antrean panjang pembelian BBM terjadi di Bali.

Akan tetapi, setelah krisis BBM memperburuk kemacetan di kawasan Seminyak, Kuta, keinginan Antania untuk membeli motor listrik kian menjadi-jadi.

Antania mengaku sudah melakukan riset kecil-kecilan ihwal penggunaan motor listrik, salah satunya melalui obrolan singkat dengan pengemudi ojek daring yang menggunakan motor listrik.

“Driver-nya rekomen banget, karena teknologinya katanya udah oke banget, dan biayanya kalau dihitung-hitung jauh lebih murah,” kata Antania.

Keuntungan itu juga dirasakan oleh Meliyani (29) selaku pemilik motor listrik. Ia merasa motor listrik lebih hemat apabila dibandingkan dengan motor konvensional, terutama setelah harga BBM nonsubsidi melonjak akibat perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Meliyani yang semula menggunakan motor konvensional dan motor listrik secara bergantian, kini lebih sering menggunakan motor listrik untuk menunjang aktivitas sehari-harinya.

“Untuk sekarang ini sangat menguntungkan, sih, motor listrik. Karena BBM lagi mahal, kadang langka, jadi benar-benar kepakai motor listriknya. Dan juga, ya, lebih irit untuk ngecas ketimbang beli bensin,” kata Meliyani.

Berbagai pernyataan tersebut, boleh jadi, tidak bisa mewakili keseluruhan warga Bali. Tapi, pernyataan dari beberapa orang yang diwawancarai itu bisa menjadi contoh bagaimana kendaraan listrik mendapatkan posisi yang unggul ketika terjadi kelangkaan BBM.

Ketika ekosistem kendaraan listrik yang andal bisa diwujudkan, apalagi alasan untuk tidak segera meninggalkan kendaraan konvensional? Karena itu, pemerintah punya tugas untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang andal.

Mewujudkan kemandirian energi

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai transisi dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik sesungguhnya dapat mewujudkan kemandirian energi.

Maka, keberadaan ekosistem kendaraan listrik yang andal bakal memuluskan jalan menuju kemandirian energi.

Panasnya konflik geopolitik menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin tegas mengambil sikap dalam mewujudkan kemandirian energi.

Berbeda dengan kebutuhan BBM yang bergantung kepada impor, Yayan menyampaikan Indonesia dapat memenuhi permintaan listriknya dengan memaksimalkan potensi dalam negeri, baik dari batu bara maupun energi baru dan terbarukan (EBT).

Karena itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi kunci mewujudkan kemandirian energi. Kasus Bali bisa menjadi contoh penguat.

Yayan menilai kekuatan ekosistem kendaraan listrik Indonesia bertumpu kepada cadangan nikelnya yang besar, yakni lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia.

Cadangan nikel itu menjadi pilar bagi Indonesia memenuhi kebutuhan industri baterai berbasis nikel untuk jangka panjang.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah, Yayan menyoroti kebijakan hilirisasi yang dibarengi larangan ekspor bijih nikel, hingga keberhasilan membangun smelter dan rantai pasok nikel di dalam negeri.

Keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik ditandai dengan peresmian ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan kedua Oktober.

Menurut Yayan, keberhasilan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel. Tak heran, Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik di dunia.

Guna merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah berencana memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus, tepat sehari setelah meresmikan motor listrik nasional (Molinas) yang menggunakan baterai berbasis nikel.

Kebijakan tersebut mempunyai tiga tujuan sekaligus, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.

Presiden menyatakan insentif itu adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak bangsa.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus, penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Bahlil Lahadalia yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemberian insentif untuk baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pasar mobil listrik berbasis nikel.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui hilirisasi nikel.

Namun, buah manis dari hilirisasi nikel tak hanya berwujud kemandirian energi, tetapi juga nilai tambahnya yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hilirisasi dan roda perekonomian

Program hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS pada 2025, setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.

Melanjutkan tren lonjakan nilai ekspor, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS pada 2026.

Selain peningkatan terhadap nilai ekspor, hilirisasi nikel juga memberi manfaat berupa penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Sektor hilirisasi berkontribusi hampir 30 persen terhadap realisasi investasi dengan lebih dari 75 persen investasi hilirisasi terealisasi di luar Pulau Jawa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pun menyoroti Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Rosan menyatakan realisasi investasi di Maluku Utara menyentuh angka Rp423,7 triliun sejak tahun 2021 hingga Juni 2026.

Terkhusus untuk semester I 2026, BKPM mencatat realisasi investasi di Maluku Utara mencapai 65,4 triliun, dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatatkan realisasi sebesar Rp55,7 triliun.

Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen pada triwulan II 2026, tertinggi di antara 38 provinsi.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan kebolehan hilirisasi nikel dalam menghadirkan titik-titik pergerakan perekonomian baru di daerah-daerah luar Jawa.

Namun yang terpenting, hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM.

Tanpa adanya energi, tentu akan sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah hilirisasi nikel mengambil peran dan berkontribusi dalam membangun negeri.

.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pinsar bisa menguatkan organisasinya melalui koperasi karena koperasi akan menjadi ekosistem di mana akan membantu dari hulu sampai hilir, sekaligus kita mendukung tata kelolanya

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan dukungannya kepada Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia untuk memperkuat ekosistem bisnis peternak dari hulu hingga hilir melalui integrasi dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono di sela kegiatan lari "Chicken and Egg Run 2026" yang digelar Pinsar Indonesia di Yogyakarta, Minggu.

"Pinsar ini bisa menguatkan organisasinya melalui koperasi karena koperasi akan menjadi ekosistem di mana akan membantu dari hulu sampai hilir, sekaligus kita akan mendukung tata kelolanya dan mendorong akses pembiayaannya," ujar Koko Haryono.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan lari tersebut karena menjadi salah satu langkah strategis dalam mengampanyekan peningkatan konsumsi protein hewani yakni ayam dan telur ke tengah masyarakat.

Koko menambahkan kehadiran Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan fisik di berbagai daerah diharapkan dapat disinergikan secara optimal dengan para peternak lokal.

"Nanti kalau sudah berjalan bisnisnya, peternak-peternak bisa masuk ke dalam Koperasi Merah Putih dan hasil peternakannya berupa ayam maupun telur bisa dipasarkan langsung ke wilayah Koperasi Merah Putih sekitar," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko menyambut baik dukungan pemerintah guna mengatasi berbagai tantangan sektor perunggasan nasional saat ini.

Singgih mengungkapkan rendahnya tingkat konsumsi ayam dan telur per kapita di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

"Harapan kita dengan acara ini meningkatkan pembelajaran lebih awal pengetahuan kepada masyarakat bahwa ayam dan telur adalah protein termurah, terutama untuk generasi kita ke depan supaya mereka mempunyai kualitas kecerdasan yang baik," tutur Singgih.

Selain masalah konsumsi, ia juga menyoroti persoalan mahalnya harga bahan baku pakan seperti jagung yang menjadi kendala bagi para peternak.

"Harapan pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah jagung ini, sehingga dengan pakan murah, maka harga ayam dan telur juga murah bagi masyarakat," tutup Singgih.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyatakan dalam upaya memperkuat hilirisasi komoditas di daerah perlu dibangun ekosistem yang terintegrasi.

"Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan sumber daya manusia guna menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan upaya tersebut perlu didukung oleh regulasi yang semakin memudahkan investasi melalui dukungan rencana tata ruang wilayah (RTRW), penyelarasan proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penerapan penguatan tata kelola yang bersih dari praktik pungutan liar, serta optimalisasi Online Single Submission (OSS).

"Selain itu percepatan pertumbuhan ekonomi penguatan hilirisasi melalui pembentukan ekosistem terintegrasi itu juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih, pasokan listrik yang andal, dan sarana prasarana logistik serta bongkar muat yang efisien," katanya.

Dia melanjutkan dalam konteks tersebut, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama, dengan dukungan yang selaras dari sektor fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong iklim investasi yang semakin kompetitif.

"Ke depan penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Lampung perlu difokuskan pada tiga cita utama, yaitu mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan inovatif," ucap dia.

Menurut dia, perlu pula memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Oleh karena itu dengan ekosistem yang terbentuk ini menjadikan hilirisasi yang ditopang oleh sinergi fiskal, moneter, sektor keuangan dan pemerintah daerah akan menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif serta berkelanjutan," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mendorong penguatan ekosistem kopi lokal dari petani hingga kedai melalui Festival Kopi (Feskop) 2026 yang melibatkan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Upaya tersebut ditunjukkan melalui kegiatan meracik kopi menggunakan teknik manual brew V60 oleh sejumlah kepala OPD di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pacitan, Jumat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian (Dikuperin) Pacitan Muhammad Ali Mustofa, mengatakan, festival tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat rantai produksi dan pemasaran kopi lokal.

Menurut dia, pengembangan kopi daerah membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah biji kopi, pemilik kedai, hingga pemerintah dan lembaga jasa keuangan.

“Di balik ini semua, ada ruang kolaborasi berbagai pihak dalam rantai produksi kopi, dari hulu hingga hilir,” kata Ali.

Ia menjelaskan, petani berperan dalam penyediaan bahan baku, sedangkan pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi roasted bean atau biji kopi sangrai sebelum dipasarkan dan disajikan kepada konsumen melalui kedai kopi.

Festival tersebut juga melibatkan kepala OPD sebagai bagian dari upaya memperluas pengenalan kopi lokal di lingkungan pemerintah daerah.

Dikuperin sebelumnya menggelar pelatihan untuk membekali para kepala OPD dengan keterampilan meracik kopi menggunakan metode V60.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala OPD tampak mencoba langsung proses penyeduhan kopi.

Sebagian peserta telah terbiasa meracik kopi, sementara lainnya mendapat pendampingan dari barista profesional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan Suparlan, misalnya, tampil mengenakan helm proyek saat mengikuti kegiatan tersebut.

Penampilan itu menjadi salah satu cara peserta menunjukkan identitas instansi masing-masing dalam kegiatan festival.

Ali mengatakan metode V60 memiliki teknik penyeduhan berbeda dari kopi tubruk yang lebih umum digunakan masyarakat. Teknik tersebut membutuhkan ketelitian dalam menuangkan air dan mengatur proses ekstraksi kopi.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kopi 2026, termasuk pelibatan kepala OPD dalam kegiatan meracik kopi.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenalkan proses penyajian kopi sekaligus mendukung pengembangan potensi kopi daerah.

Melalui festival tersebut, Pemkab Pacitan berharap hubungan antara petani, pengolah kopi, pelaku kedai, dan pemangku kepentingan semakin kuat sehingga memberikan ruang bagi pengembangan usaha serta peningkatan nilai tambah produk kopi lokal.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pacitan, mencatat ada 2.300 hektare perkebunan kopi, namun hanya 700 hektare yang saat ini berstatus Tanaman Menghasilkan (TM) karena sisanya, 600 hektare merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dan 900 hektare tanaman kopi rusak akibat tidak terawat.

Pemkab Pacitan berencana akan memperbaiki tanaman kopi yang tidak terawat itu melalui intervensi anggaran dan teknologi tanam pada 2027.

DKPP telah mengantongi daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 489 hektare untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperkuat pelindungan kreator sekaligus mendukung pengembangan industri kreatif di tengah perkembangan teknologi digital.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan pembaruan UU Hak Cipta berkaitan erat dengan upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelindungan dan kepastian bagi para kreator serta pemegang hak cipta.

"Perubahan UU Hak Cipta yang berdampak pada pencipta, pengelola kekayaan intelektual, komersialisasi karya, royalti, dan pemanfaatan karya kreatif mempunyai keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif," ujar Ali dalam keterangan, yang diterima di Jakarta, Jumat.

Revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, termasuk terkait pengelolaan royalti, pemanfaatan karya di platform digital, karya berbasis kecerdasan artifisial, serta pelindungan karya jurnalistik.

Kementerian Ekraf juga menempatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Kebijakan tersebut sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045.

Dalam Rindekraf, fasilitasi KI dan pelindungan hasil kreativitas menjadi dua strategi yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku ekraf.

Keduanya merupakan instrumen penting dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Ekraf telah terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta sejak tahap awal.

Sebanyak 56 masukan dari Kementerian Ekraf dan mitra heksaheliks telah dihimpun dan dikelompokkan dalam tiga isu utama, yakni tata kelola dan pelindungan royalti, hak cipta di era digital, serta hak ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis subsektor ekonomi kreatif.

Keterlibatan tersebut telah berlangsung sejak Maret 2025 melalui berbagai forum, mulai dari focus group discussion (FGD), penyampaian kajian, pembahasan lintas kementerian/lembaga, public hearing, hingga penyerahan DIM yang telah diparaf bersama pada 28 Juli 2026.

"Kami berkomitmen mendukung penuh dan berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan pembahasan RUU Hak Cipta bersama Pemerintah dan DPR RI. Dengan mempertimbangkan begitu pesatnya era digital saat ini, kami berharap revisi UU Hak Cipta ini akan mampu mengakselerasi perkembangan ekosistem ekonomi kreatif, memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan memperkuat tata kelola kekayaan intelektual," imbuh Ali.

Setelah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dihimpun dari kementerian, lembaga, akademisi, serta asosiasi kepada DPR RI, pemerintah dan DPR RI kini memprioritaskan pembahasan revisi UU Hak Cipta dengan 1.117 DIM lebih lanjut.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui kerangka hukum hak cipta agar dapat menjawab tantangan industri kreatif, terutama terkait pemanfaatan karya di ruang digital dan perkembangan teknologi AI.

"Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah sepakat menetapkan batas akhir pembahasan Tingkat I RUU tentang Hak Cipta pada 17 Desember 2026, dengan jadwal yang bersifat tentatif. Pembahasan lanjutan akan dijalankan secara transparan melalui Panitia Kerja (Panja) di bawah kepemimpinan Martin Manurung, serta tetap membuka ruang partisipasi publik yang bermakna secara terbuka," ungkap Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo mengedukasi anak-anak di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak dini.

Edukasi melalui program Little Ocean Guardians tersebut melibatkan anak-anak taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dalam kegiatan bersih-bersih pantai serta pengenalan keterkaitan perilaku sehari-hari dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

"Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan," kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Brellian, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar dapat berkembang dalam jangka panjang.

Anak-anak dalam kegiatan tersebut diperkenalkan pada pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi sampah, serta mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar.

Upaya edukasi tersebut sejalan dengan gerakan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu. Pada September 2026, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyebut capaian pemilahan sampah dari sumber berada di angka 59 persen dan pengelolaan sampah telah berjalan di 11 pulau berpenduduk.

Program Little Ocean Guardians merupakan bagian dari kegiatan Together for Sustainability 2026 yang berlangsung di Pulau Pramuka pada 1–3 Oktober 2026 dengan melibatkan pegawai Jasindo sebagai relawan.

Selain kegiatan bersama anak-anak, rangkaian program mencakup edukasi mengenai ekosistem Kepulauan Seribu, ancaman abrasi, fungsi dan manfaat bakau atau mangrove, penanaman bakau, serta kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat.

Para relawan terlebih dahulu mendapat pemahaman mengenai teknik penanaman bakau sebelum melakukan penanaman bibit bersama fasilitator dari Rumah Literasi Hijau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pada 5 Oktober 2026 juga melakukan penanaman 10.000 bibit bakau di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, melalui kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Brellian mengatakan keterlibatan pegawai secara langsung di lapangan menjadi bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan agar prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran dan perilaku.

"Bagi Asuransi Jasindo, keberlanjutan bukan sekadar agenda, tetapi bagian dari cara kami menjalankan peran dan tanggung jawab perusahaan. Melalui Together for Sustainability, kami mendorong Insan Jasindo untuk terlibat langsung dan membangun kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar dia.

Menurut Brellian, kegiatan lingkungan dan sosial tersebut juga menjadi bagian dari penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dikembangkan perseroan.

Ia mengatakan perseroan menjadikan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan serta memberikan manfaat sosial.

"Ke depan, semangat tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif yang mendukung lingkungan yang lebih terjaga, masyarakat yang lebih berdaya, serta budaya keberlanjutan yang semakin kuat di lingkungan Asuransi Jasindo," ucap Brellian.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026