#30 tag 24jam
Kementerian PKP dan Bappenas selaraskan roadmap perumahan 2025-2029
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ... [414] url asal
#kementerian-pkp #bappenas #program-3-juta-rumah #perumahan-rakyat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelaraskan peta jalan (roadmap) pembangunan perumahan 2025-2029 guna memperkuat strategi pencapaian program 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk memastikan target dan capaian sektor perumahan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas," kata Maruarar dikutip dari keterangan persnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan dalam koordinasi sebelumnya, Bappenas telah menilai target dalam peta jalan Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut dia, pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan serta memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP mendorong sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Kredit Program Perumahan.
Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 tercatat mencapai 459.468 unit rumah subsidi.
Sementara itu, target program BSPS meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Di sisi pembiayaan, realisasi kredit atau KUR program perumahan mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur. Program tersebut mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurut dia, strategi percepatan terus dirumuskan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kekurangan pasokan rumah (backlog).
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai ekosistem yang terbangun dan strategi yang jelas menjadi fondasi penting untuk mencapai target pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri terkait.
Rachmat juga mengatakan capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027-2029.
Ia menegaskan dukungan Bappenas terhadap upaya Kementerian PKP dalam memperkuat sektor perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
BP Tapera salurkan 459.468 rumah subsidi sejak 2025
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ... [342] url asal
#flpp #kpr-subsidi #program-3-juta-rumah #bp-tapera #rumah-subsidi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.
"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.
Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.
Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.
Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.
"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.
FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.
Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.
Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Program bedah rumah rampungkan 53 ribu unit dari target 400 ribu
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah merampungkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 53.000 unit rumah dari target 400.000 ... [327] url asal
Jakarta (ANTARA) - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah merampungkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 53.000 unit rumah dari target 400.000 unit pada 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan target BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 45.000 unit.
"Tahun lalu itu program hanya 45.000 dan pencapaiannya juga sudah 100 persen. Tahun ini ada kenaikan yang sangat signifikan itu menjadi 400.000 atau hampir 8,5 kali lipat," kata Fitrah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Peningkatan target tersebut juga diikuti kenaikan anggaran BSPS.
Pada 2025, anggaran program tersebut sebesar Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp8,9 triliun untuk 400.000 unit rumah.
Dengan demikian, anggaran BSPS pada 2026 meningkat sekitar 773,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Fitrah menyampaikan progres pelaksanaan program BSPS saat ini mencapai 57,70 persen.
Namun, capaian di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
Ia menyebutkan sejumlah provinsi telah mencatatkan progres hingga 75 persen bahkan 80 persen. Sementara itu, sekitar 10 provinsi masih memiliki progres relatif rendah sehingga pemerintah terus mendorong percepatan di wilayah tersebut.
"Yang paling rendah itu ada sekitar 10 provinsi yang sekarang sedang kami genjot per hari progresnya, sehingga bisa menyamai teman-teman di provinsi yang lain," ujarnya.
Fitrah menjelaskan proses pembangunan atau perbaikan rumah dapat berlangsung lebih cepat setelah dana bantuan ditransfer ke rekening masyarakat penerima.
Dalam program BSPS, setiap unit rumah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang.
Ia berharap kerja sama seluruh jajaran pelaksana, mulai dari pemerintah daerah hingga petugas di lapangan, dapat mempercepat penyelesaian program tersebut.
Fitrah optimistis target 400.000 unit rumah yang ditetapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Realisasi KUR Perumahan capai Rp27,37 triliun, fasilitasi 110.000 UMKM
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai ... [323] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur, serta memfasilitasi sekitar 110.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Rabu, mengatakan program KUR Perumahan yang diluncurkan pada Oktober tahun lalu tersebut memberikan fasilitas kredit berbunga rendah untuk mendukung ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan.
Ia menjelaskan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen sehingga beban bunga yang dibayarkan debitur menjadi lebih murah dibandingkan suku bunga komersial.
Selain menyasar pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, KUR Perumahan juga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
Sri mengatakan, pada awal peluncuran, plafon KUR Perumahan ditetapkan sebesar Rp36 triliun. Namun, seiring dengan capaian penyaluran yang dinilai baik, alokasi plafon tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp50 triliun tahun ini.
Dari sisi ekosistem perumahan (supply), program tersebut telah memfasilitasi 1.404 pengembang dengan nilai pembiayaan Rp5,4 triliun, 2.038 pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,9 triliun, serta 396 kontraktor senilai Rp1,04 triliun. Total pembiayaan untuk ekosistem perumahan ini mencapai sekitar Rp9,3 triliun.
Sementara itu, dari sisi permintaan (demand), KUR Perumahan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha UMKM.
“Yang luar biasa dari sisi demand, jadi seluruh UMKM yang punya usaha rumahan, jualan makanan dan sebagainya, mau membesarkan dapur dan sebagainya, itu juga diperkenankan,” ucap Sri.
Rinciannya meliputi pembiayaan renovasi 90.932 unit rumah usaha, pembelian 10.374 unit rumah untuk mendukung usaha, serta pembangunan 9.528 unit rumah guna menunjang kegiatan usaha, dengan total mencapai 110.834 unit rumah.
Sri menegaskan penyaluran KUR Perumahan tidak hanya membantu pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)