#30 tag 24jam
Sepekan ekonomi, sertifikat halal UMKM sampai potensi benih lobster
Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA selama sepekan atau periode 11-17 Oktober 2026, mulai dari BPJPH sediakan sertifikasi halal ... [282] url asal
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA selama sepekan atau periode 11-17 Oktober 2026, mulai dari BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM secara gratis jelang Wajib Halal hingga KKP optimalkan potensi benih lobster lewat pengembangan budi daya.
Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan terakhir yang layak disimak Minggu pagi ini.
BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM gratis jelang Wajib Halal
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang Wajib Halal pada 18 Oktober ini.
Baca selengkapnya di sini
Dua petani perempuan Indonesia raih 100 Women Heroes FAO 2026 di Roma
Dua petani perempuan Indonesia yakni Rulyantina asal Pandeglang Banten dan Istiqamah dari Aceh, meraih penghargaan 100 Women Heroes FAO 2026 di Roma, Italia, atas kontribusi memperkuat ketahanan pangan dan pertanian.
Baca selengkapnya di sini
Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional
Pemerintah memantau kesiapan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan koperasi tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Baca selengkapnya di sini
OJK setujui penggabungan 117 BPR-BPRS menjadi 33 BPR-BPRS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan 117 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) menjadi 33 BPR/BPRS selama tahun berjalan hingga September 2026, sementara lebih dari 200 lainnya masih dalam proses perizinan.
Baca selengkapnya di sini
KKP optimalkan potensi benih lobster lewat pengembangan budi daya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri guna mengoptimalkan potensi benih bening lobster (BBL) Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor per tahun.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Kemarin ekonomi, ekspor benih lobster disetop sampai pola konsumsi
Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (12/10), mulai dari ekspor benih lobster disetop selamanya hingga tren pergeseran pola konsumsi.Berikut ... [240] url asal
#kemarin-ekonomi #ekspor-benih-lobster #pola-konsumsi #rangkuman-berita
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (12/10), mulai dari ekspor benih lobster disetop selamanya hingga tren pergeseran pola konsumsi.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
Menteri Trenggono tegaskan ekspor benih lobster disetop selamanya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.
Baca selengkapnya di sini
BEI: Tata kelola emiten kunci jaga kepercayaan 32,4 juta investor
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi, yang merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan sebanyak 32,4 juta investor sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Baca selengkapnya di sini
PLN Batam percepat penanganan gangguan kelistrikan secara bertahap
PT PLN Batam di Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada Senin pagi.
Baca selengkapnya di sini
Menhub: Aturan transportasi berbasis aplikasi masuk di revisi UU LLAJ
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Baca selengkapnya di sini
Wamenko: Daya beli tidak melemah, hanya ada pergeseran konsumsi
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan data statistik tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsi.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Menteri Trenggono tegaskan ekspor benih lobster disetop selamanya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan ... [539] url asal
#sakti-wahyu-trenggono #ekspor-benih-lobster #penghentian-ekspor-bbl #satgas-p2bbl #budi-daya-lobster
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.
"Tetap setop, tetap setop (ekspor BBL)," kata Trenggono seusai peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Terkait jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Trenggono menegaskan, "Selamanya tetap setop, iya."
Ia menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas P2BBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal.
Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penangkapan BBL dilakukan untuk kegiatan budi daya berdasarkan kuota, sedangkan pembudidayaannya hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia.
Meski demikian, ketentuan tersebut tetap memungkinkan pengeluaran lobster hasil budi daya dengan ukuran minimal 50 gram ke luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk dilengkapi surat keterangan asal lobster.
"Permennya sudah ada, Permen Nomor 5. Nah, sekarang Perpres 69. Perpres 69 itu pemberantasan, artinya enggak boleh sama sekali," ujar dia.
Trenggono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembesaran lobster di dalam negeri agar kekayaan sumber daya kelautan Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Ya, artinya kita akan melakukan pembudidayaan di sini, ya itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk ketemu sama kita," ujarnya.
Besarnya potensi tersebut tercermin dari perkiraan jumlah BBL Indonesia yang mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sebagaimana disampaikan Trenggono dalam peluncuran Satgas P2BBL.
Sementara itu, berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026.
Sebagai perbandingan, produksi lobster budi daya nasional pada 2024 tercatat sebanyak 481 ton, meningkat dari 437 ton pada 2023.
KKP juga melaporkan sebanyak 339,5 kilogram lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura.
Capaian yang diumumkan pada September 2026 tersebut menunjukkan peluang pemasaran lobster hasil pembesaran di dalam negeri ke pasar ekspor.
Di sisi lain, Trenggono menekankan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan penyelundupan BBL yang selama ini masih berlangsung.
"Penegakan hukum yang utama. Yang utama penegakan hukum dulu supaya yang ilegal-ilegal bisa disetop," ucapnya.
Penanganan tersebut diperkuat melalui Satgas P2BBL yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk mencegah serta memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal dari Indonesia.
Trenggono mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba menjalin kerja sama bilateral dengan negara tetangga selama sekitar dua tahun. Namun, upaya tersebut belum berhasil menghentikan praktik penyelundupan benih lobster.
Mengenai kemungkinan kerja sama antarpemerintah atau government-to-government, ia menyatakan pemerintah terbuka untuk membahas mekanisme kerja sama yang legal apabila negara yang membutuhkan BBL mengajukan pembicaraan.
Meski demikian, Trenggono menegaskan negara tujuan tidak seharusnya terus menerima benih lobster yang dikeluarkan secara ilegal dari Indonesia.
Untuk saat ini, ia mengatakan pemerintah belum memprioritaskan komunikasi dengan negara tujuan karena ingin lebih dahulu memperkuat penanganan penyelundupan di dalam negeri.
"Kita sementara belum mau komunikasi, nanti saja. Kita fokus di dalam dulu deh," ujarnya.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menko Polkam minta Satgas P2BBL telusuri pemodal penyelundupan benih
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) ... [576] url asal
#dudung-abdurachman #penyelundupan-benih-lobster #satgas-p2bbl #pemodal-penyelundupan #perikanan-nasional
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) menelusuri jaringan, aliran dana, hingga pemodal dan pengendali penyelundupan benih lobster guna melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.
Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL) tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pengamanan barang bukti, tetapi harus menjangkau pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.
"Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," kata Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyelundupan BBL melibatkan jaringan dengan rantai distribusi panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Karena itu, ia meminta satgas memetakan seluruh mata rantai tersebut sebagai dasar penetapan target operasi, terutama di wilayah sumber benih, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyelundupan.
"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran," ujar dia.
Sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengungkap dugaan pengiriman ilegal sekitar 75.435 ekor BBL melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 1 Oktober 2026.
Petugas menemukan 13 boks berisi benih lobster tanpa dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan serta mengamankan dua orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pada 18 September 2026, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama petugas gabungan juga menggagalkan pengiriman 48.800 ekor BBL menuju Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.
Puluhan ribu benih tersebut ditemukan dalam 18 kantong plastik di dalam koper seorang calon penumpang.
Dudung mengatakan potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sekitar 500 juta ekor per tahun.
Penyelundupan komoditas tersebut dinilai berisiko menghilangkan potensi ekonomi nasional, menghambat pengembangan budi daya lobster dalam negeri, serta mengurangi manfaat sumber daya perikanan bagi masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama mengilustrasikan bahwa potensi sekitar 500 juta ekor BBL dengan asumsi nilai 2 dolar AS per ekor atau sekitar Rp35.800 per ekor, setara dengan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,9 triliun.
Trenggono menilai besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri, sementara permintaan dari negara tetangga dan perbedaan harga menjadi tantangan dalam pengembangan industri budi daya lobster nasional.
Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pengungkapan jaringan utama penyelundupan perlu didukung koordinasi antara unsur intelijen, penindakan, dan yustisi, termasuk antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penanganan perkara.
"Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBL yang diamankan, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diungkap, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan," ujar Dudung.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Ia juga meminta penataan rantai pasok BBL, penguatan sistem ketertelusuran, serta penyaluran hasil penangkapan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut perlu disertai sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal.
Sebagai tindak lanjut, Dudung meminta Satgas menyusun rencana kerja yang memuat target operasi, wilayah prioritas, pembagian tanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tugas akan dievaluasi setiap bulan dan perkembangannya dilaporkan kepada Presiden.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)