Sehingga kita tidak lagi bergantung pada waktu pasang surut air laut. Dengan ada pompa kita bisa mengalirkan air laut ke lokasi tambak dengan memperhatikan kecepatan aliran air, banyaknya air dan lainnya

Kupang (ANTARA) - Balai Besar Produksi Garam Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan teknik produksi garam di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, merupakan sejarah baru dalam dunia pergaraman di Indonesia.

“Teknik produksi garam dengan tetap menggunakan lahan atau yang dikenal dengan sebutan ekstensifikasi lahan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan Rote Ndao menjadi lokasi yang cocok untuk penerapan teknik tersebut,” kata Kepala Balai Besar Garam Kupang Muhamad Zaki Mahasin ditemui di Kupang, NTT, Kamis.

Zaki mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah ada teknik tersebut, namun teknik itu bukan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun pada jaman kolonial, yakni di Madura.

Yang dikerjakan oleh KKP di Rote, ujar dia, adalah hal baru di mana dimulai dengan pembukaan lahan baru di atas 500 hektare dengan menggunakan teknologi modern.

Dalam pengembangan KSIGN di Rote Ndao, menurut Zaki, hal yang paling utama adalah pompa, yang digunakan untuk memompa air laut ke area tambak garam.

“Sehingga kita tidak lagi bergantung pada waktu pasang surut air laut. Dengan ada pompa kita bisa mengalirkan air laut ke lokasi tambak dengan memperhatikan kecepatan aliran air, banyaknya air dan lainnya,” ujar dia.

Saat ini, ujar dia, luas lahan atau area K-SIGN di Rote Ndao mencapai kurang lebih sekitar 10 ribu hektare yang tengah menjadi fokus KKP untuk pengembangan tambak garam pada tahap satu dan tahap dua.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini pembangunan KSIGN Rote Ndao di tahun 2026 ini dilakukan dengan tahapan yang semuanya menggunakan APBN.

Untuk luas lahan tahap pertama mencapai 600-an hektare dan luas lahan di tahap dua mencapai 700-an hektare.

“Untuk sisa lahannya, kami akan undang investor menjadikan kawasan itu menjadi sentra industri garam,” tambah dia.

Dia menambahkan progres pengerjaan di tahap pertama saat ini produksinya sudah ada. Tetapi dia enggan untuk menyampaikan berapa produksi yang sudah dihasilkan di tahap pertama itu.

“Memang untuk tahap satu ini pekerjaan pompa sudah selesai, tetapi masih ada pemeliharaan di beberapa tempat pekerjaan pompa sudah selesai,” tambah dia.

Untuk lahan garam tahap satu, ujar dia, kini pihaknya sudah memompa air laut ke lokasi tambak, dengan jarak mencapai 12,5 kilometer.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya memperhatikan betul kualitas dari garam yang dihasilkan. Karena itu mulai penyaluran air laut ke lokasi tambak, serta kecepatan air laut juga diperhatikan agar kandungan senyawa lainnya tidak merusak kualitas garam itu sendiri.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi kemitraan antara petambak garam dan pelaku industri untuk memperluas penyerapan produksi sekaligus membuka akses pembiayaan bagi usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib saat dihubungi di Cirebon, Jumat, mengatakan pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan perbankan, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar peningkatan produksi diikuti kepastian pasar.

Menurut dia, kebutuhan garam dalam negeri menjadi peluang bagi petambak lokal untuk memperluas skala usaha, terutama dengan menjalin kerja sama bersama industri yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang dijalankan OJK dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal, termasuk sektor pergaraman yang masih berpeluang dikembangkan dari sisi produktivitas, pembiayaan, dan pemasaran,” katanya.

Ia menuturkan OJK Cirebon telah memfasilitasi diskusi kelompok terarah dan temu usaha untuk membuka akses keuangan bagi pelaku usaha penggaraman yang diikuti sekitar 40 hingga 50 petambak, serta pengusaha penyerap hasil produksi

“Forum tersebut mempertemukan petambak dengan lembaga jasa keuangan, sekaligus membuka peluang kemitraan agar produksi garam dapat diserap pembeli secara berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan kapasitas usaha memerlukan dukungan yang saling terhubung, mulai dari pembiayaan, teknologi produksi, pengolahan, peningkatan kualitas garam, hingga perluasan jaringan pemasaran.

“Selain akses modal, pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian karena masa panen garam berkisar 15 hingga 30 hari. Petambak perlu mengatur pendapatan hasil panen untuk kebutuhan rumah tangga dan modal produksi berikutnya,” katanya.

OJK Cirebon, kata dia, turut mencermati kendala pembiayaan yang dialami sebagian petambak, termasuk catatan kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dapat mempengaruhi penilaian bank terhadap pengajuan pinjaman.

Agus mengatakan edukasi keuangan diperlukan agar pelaku usaha memahami pentingnya memenuhi kewajiban kredit dan menjaga riwayat pembiayaan, sehingga pembaruan informasi SLIK setelah pelunasan mengikuti proses pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait.

“Melalui koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon, OJK berupaya memastikan dukungan lembaga keuangan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan petambak,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pengembangan sektor pergaraman juga diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang menghubungkan petambak, lembaga pembiayaan, dan pembeli, sehingga peningkatan produksi dapat disertai peluang penjualan yang lebih luas.

“Kami optimis pendampingan setelah kegiatan temu usaha dapat membantu petambak meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar, termasuk permintaan industri yang membutuhkan garam dengan standar kualitas tertentu,” ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon, menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi sekitar 1.005 petambak garam sekaligus mendukung keberlanjutan usaha penggaraman di wilayah pesisir kabupaten tersebut.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai sepanjang 79,23 kilometer yang mencakup delapan kecamatan dan 36 desa, sehingga pengembangan usaha penggaraman berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) setempat juga memproyeksikan produksi garam rakyat di daerah tersebut tahun ini dapat mencapai sekitar 76 ribu ton karena didukung musim kemarau yang panjang.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bima (ANTARA) - Pada musim panen, hamparan tambak garam di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berubah menjadi bentangan putih yang menyilaukan mata. Kristal-kristal garam dikumpulkan, ditumpuk, lalu menunggu pembeli datang mengambilnya.

Di balik putihnya garam itu, ada kehidupan sekitar 3.000 keluarga petani yang menggantungkan pendapatan dari tambak. Dengan setiap keluarga menanggung rata-rata tiga hingga empat orang, sektor ini berkaitan dengan penghidupan sekitar 9.000 hingga 12.000 jiwa.

Di balik itu, ada persoalan yang kini sedang dikejar Bima: bagaimana membuat garam yang dipanen dari tambak-tambak itu memiliki nilai ekonomi lebih tinggi setelah lepas dari tangan petani.

Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika produksi garam Kabupaten Bima mencapai 119.311,24 ton pada 2025. Jumlah itu memang turun sekitar 8,35 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 130.186,32 ton, tetapi tetap menunjukkan besarnya potensi bahan baku yang dimiliki daerah tersebut.

Bima, kini tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah penghasil garam. Pemerintah daerah mulai mendorong agar komoditas itu bergerak lebih jauh, dari tambak menuju industri.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mencatat produksi garam mencapai 100.815 ton pada 2021.

Setahun kemudian produksi turun menjadi 77.739,68 ton. Setelah itu, produksi kembali meningkat menjadi 108.686,98 ton pada 2023 dan mencapai titik tertinggi 130.186,32 ton pada 2024.

Pada 2025, produksi berada di angka 119.311,24 ton. Garam tersebut dihasilkan dari lahan sekitar 1.564,59 hektare yang tersebar di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Sape, dan Lambu.

Basis produksi tersebut menjadi salah satu modal ekonomi penting bagi masyarakat pesisir Bima. Akan tetapi, besarnya volume belum otomatis membuat posisi petani menjadi lebih kuat dalam rantai nilai.

Sebagian besar garam yang dihasilkan masih berada pada kualitas KW2 dan KW3. “Mayoritas masih KW 2 dan KW 3. Ada juga KW 1, tetapi biasanya di wilayah Nanga karena dekat dengan laut, hanya saja akses jalannya belum ada,” kata Kepala Kelembagaan dan Investasi DKP Bima Irmalashari kepada ANTARA, Rabu.

Di titik inilah persoalan garam Bima menjadi lebih kompleks. Produksi memang penting, tetapi industri membutuhkan lebih dari sekadar jumlah. Mutu, kontinuitas pasokan, dan kesesuaian spesifikasi menjadi bagian penting untuk memasuki rantai pengolahan yang lebih luas.

Garam dengan mutu lebih rendah memiliki ruang pasar yang lebih terbatas. Sebaliknya, peningkatan kualitas dapat membuka jalan menuju pasar yang membutuhkan garam sebagai bahan baku industri.

Dengan kata lain, jalan menuju hilirisasi tidak hanya dimulai dari pabrik. Jalan itu dimulai dari tambak, dari kualitas garam yang dihasilkan petani.

Pasar industri

Wakil Bupati Bima H Irfan Zubaidy melihat peningkatan mutu sebagai jalan untuk memperbaiki nilai ekonomi garam, sekaligus memperluas pasar bagi petambak.

"Kalau kita mau harga garam bagus, kita harus meng-upgrade garam menjadi garam industri. Bisa untuk pertambangan, kosmetik, makanan dan minuman. Ruangnya sangat banyak,” ujarnya, saat meluncurkan merek garam konsumsi beryodium Garam Merah Putih Bima, Selasa.

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan utama komoditas garam Bima: produksi tersedia dalam jumlah besar, tetapi nilai tambahnya belum sepenuhnya tercipta di daerah.

Selama ini garam Bima telah bergerak ke berbagai wilayah di Indonesia. Komoditas tersebut dipasarkan ke Bali, Jawa, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Banjarmasin, Kabaena, Medan, hingga Jakarta.

Garam dikumpulkan melalui gudang perusahaan sebelum dikirim ke pabrik pengolahan, terutama di Jawa Timur.

Salah satu pabrik di Gresik dilaporkan menyerap sekitar 1.500 ton garam dari Bima pada tahun sebelumnya. Namun, pemerintah daerah belum memiliki data rinci mengenai volume pengiriman berdasarkan masing-masing daerah tujuan.

Arus perdagangan itu menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, garam Bima telah memiliki pasar antardaerah. Di sisi lain, sebagian proses pengolahan dan nilai tambah berlangsung setelah komoditas tersebut meninggalkan daerah asalnya.

Di situlah gagasan hilirisasi memperoleh relevansinya. Jika pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber bahan baku, sebagian aktivitas ekonomi, mulai dari pengolahan, pergudangan, transportasi, hingga perdagangan berpeluang tumbuh di Bima.

Pemerintah daerah mengupayakan produksi garam dari setiap desa sentra dapat terserap melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.

Setiap desa diupayakan garamnya terserap. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap jangan sampai petani memproduksi garam, tetapi kesulitan menjual hasil produksinya.

Pengolahan garam di daerah akan memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang dihasilkan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemasaran garam dalam bentuk bahan baku.

Pemkab Bima mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang baik bagi seluruh petani garam di daerah tersebut. Tugas bersama adalah memastikan garam-garam dari Bima terbeli agar nasib masyarakat petani semakin baik.

Dengan demikian, pasar menjadi bagian penting dari mata rantai hilirisasi. Produksi yang besar baru memiliki arti ekonomi lebih tinggi apabila dapat diserap secara berkelanjutan dengan harga yang layak.

Titik balik

Langkah menuju perubahan itu mulai terlihat di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha. Pemerintah Kabupaten Bima mendorong hilirisasi garam rakyat melalui fasilitas washing plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan nilai pembangunan sekitar Rp13 miliar.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas gudang hingga 2.000 ton dan diresmikan di kawasan Pabrik Pengolahan Garam Bima, Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Donggobolo.

Peresmian itu, sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran produk garam konsumsi bermerek “Garam Merah Putih Bima”. Di fasilitas tersebut, garam tidak lagi sekadar ditimbang dan dipindahkan dari satu gudang ke gudang lainnya.

Garam melalui tahapan pencucian, pemurnian, dan iodisasi untuk mengurangi kadar pengotor, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan industri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Balai Besar Garam KKP RI Muh. Zaki Mahasin mengatakan washing plant tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri garam yang lebih kuat di Kabupaten Bima.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul penyerapan produksi garam masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan berbagai jenis produk, mulai dari garam krosok, garam olahan hingga garam beryodium.

Hanya saja, sebuah fasilitas pengolahan tidak dapat bekerja sendirian.​​​​​​​ Karena itu, KKP mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran garam Bima ke berbagai wilayah Indonesia.

KKP juga mendorong perluasan pasar ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain pasar, kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi perhatian. KKP menyatakan siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari teknik produksi dan pengolahan, hingga pengembangan bisnis.

Pasar yang dibidik pun lebih luas dari sekadar garam konsumsi. Garam Bima diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, industri kimia, kosmetik, serta makanan dan minuman. Produk yang dikembangkan mencakup garam krosok, garam olahan, dan garam beryodium.

Potensi pasar domestik juga terbuka. Sebagai gambaran, jika asumsi kebutuhan garam konsumsi sebesar tiga kilogram per orang digunakan terhadap sekitar enam juta penduduk NTB, maka kebutuhan secara matematis mencapai sekitar 18 juta kilogram atau 18 ribu ton.

Angka tersebut bukan data resmi kebutuhan garam NTB, tetapi memberikan gambaran mengenai ruang pasar yang dapat dijajaki, selain kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan antardaerah.

Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Garam Indonesia (GGTI) Nangatolosia Khalil Alfalah mengatakan koperasinya berkomitmen mendorong agar garam Bima diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah.

Pengolahan di daerah dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Komitmen tersebut diperkuat dengan peluncuran produk garam asal Bima yang disebut telah mengantongi izin edar dan rekomendasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dari fasilitas inilah Bima mencoba membangun mata rantai baru: garam diproduksi di tambak, dikumpulkan, diolah, lalu dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kembali ke petani

Di belakang fasilitas pengolahan, tetap ada petani yang harus memastikan tambaknya menghasilkan garam dengan mutu dan biaya produksi yang layak.

Bagi mereka, ukuran keberhasilan hilirisasi pada akhirnya sederhana: apakah garam lebih mudah dijual dan apakah harga yang diterima menjadi lebih baik.

Irmalashari mengatakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan pilihan petani. “Kalau harga bagus, petani akan produksi garam. Kalau harga kurang bagus, mereka bisa beralih ke bandeng,” ujarnya.

Kalimat itu memperlihatkan bahwa keputusan produksi di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh pasar. Karena itu, peningkatan mutu tidak cukup jika tidak diikuti kepastian penyerapan dan insentif harga.

Persoalan lain berada pada sisi penyimpanan. Sebagian gudang tradisional di sekitar tambak berisiko terdampak genangan pasang ketika musim hujan. Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan bantuan gudang permanen, tetapi kebutuhan fasilitas penyimpanan masih menjadi bagian dari pekerjaan rumah.

Akses menuju sentra produksi tertentu juga belum seluruhnya memadai. Di Nanga, misalnya, garam kualitas KW1 berpotensi dikembangkan karena lokasinya dekat dengan laut. Namun, akses jalan menuju kawasan tersebut masih perlu dibangun.

Artinya, hilirisasi garam Bima tidak cukup dibangun melalui satu fasilitas. Ia membutuhkan jalan yang menghubungkan tambak dengan gudang. Membutuhkan sistem yang menghubungkan petani dengan pasar. Membutuhkan standar mutu yang dapat dipenuhi secara konsisten. Pada akhirnya, membutuhkan harga yang membuat petani tetap memilih garam sebagai sumber penghidupan.

Bima memiliki modal awal yang kuat, memiliki lahan produksi, tenaga petani, pengalaman mengolah garam dan volume produksi yang besar.

Hal yang sedang dikejar sekarang adalah nilai tambah. Selama ini, garam bergerak keluar Bima menuju berbagai daerah. Hilirisasi mencoba mengubah sebagian arus itu dengan menghadirkan lebih banyak proses pengolahan di daerah asal.

Jika berhasil, manfaatnya tidak berhenti pada meningkatnya kualitas garam. Ada kegiatan pergudangan yang tumbuh. Ada kebutuhan transportasi. Ada peluang koperasi berkembang. Ada tenaga kerja yang terserap. Ada perdagangan yang bergerak.

Dan yang paling penting, ada peluang agar petani memperoleh bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi komoditas yang mereka produksi.

Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi garam Bima bukan semata-mata berdirinya washing plant atau terisinya gudang berkapasitas 2.000 ton.

Ukuran akhirnya adalah apakah garam yang keluar dari tambak memiliki pasar yang lebih luas, apakah petani memperoleh harga yang lebih baik, dan apakah semakin banyak nilai ekonomi tercipta sebelum komoditas itu meninggalkan Bima.

Di hamparan tambak, garam tetaplah kristal putih. Tetapi bagi Bima, kristal-kristal itu, kini membawa pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah daerah hanya akan terus menjual hasil panennya, atau mulai mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi sendiri.

Jalan menuju jawaban itu masih panjang, namun dari tambak, gudang, dan washing plant di Donggobolo, langkah pertama sudah dimulai.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026