Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penguasaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi melalui transfer pengetahuan dan penguatan sumber daya manusia guna mendukung kemandirian industri nasional.

"Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri," kata Mentrans dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu setelah mengunjungi Sanfeng Environment Group, perusahaan pengembang teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Chongqing, Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah mempelajari bagaimana Tiongkok membangun kemampuan teknologi pengolahan sampah melalui pendidikan, penelitian, kerja sama internasional dan pengembangan industri secara bertahap.

“Kita juga ingin kerja sama yang terjalin tidak hanya menjual produk, tetapi kita juga ingin masyarakat diberdayakan melalui transfer pengetahuan dan kemudian bisa untuk transfer teknologi,” ujar Iftitah.

Menurut dia, pengalaman Sanfeng memberikan pelajaran mengenai bagaimana penguasaan teknologi membutuhkan investasi jangka panjang pada manusia, bukan sekadar pengadaan mesin dan pembangunan fasilitas.

Sanfeng merupakan salah satu perusahaan Tiongkok yang mengembangkan teknologi pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik.

Perusahaan tersebut mulai mengadopsi teknologi dari Jerman pada 2000, kemudian secara bertahap mengembangkan kemampuan rekayasa, manufaktur peralatan, pembangunan fasilitas, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan sampah.

Melalui proses penguasaan teknologi dan inovasi selama lebih dari dua dekade, Sanfeng kini mampu memproduksi berbagai peralatan inti dan mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah negara.

Iftitah menaruh perhatian pada perjalanan pengembangan perusahaan tersebut. Menurutnya, keberhasilan membangun teknologi modern tidak terjadi secara instan, tetapi membutuhkan proses belajar, konsistensi dan kemauan mengembangkan kemampuan sendiri.

Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat kemampuan industri nasional sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.

Bagi Iftitah, keberhasilan transfer teknologi bukan semata-mata ketika sebuah mesin berhasil dipasang, tetapi ketika sumber daya manusia di dalam negeri semakin mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkan teknologi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kementerian Transmigrasi juga mempelajari proses pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dikembangkan Sanfeng. Salah satu fasilitas yang dikunjungi memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3.000 ton sampah per hari.

Melalui proses pengolahan termal, sampah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi pengendalian gas buang dan penanganan residu pembakaran.

Pengalaman itu menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah perkotaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, Iftitah menekankan penerapan teknologi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan kesiapan daerah.

“Untuk membuat hal seperti ini, sebetulnya yang harus kita miliki adalah goodwill. Bukan by project, tetapi kita harus tahu teknologi ini dipakai untuk apa,” katanya.

Menurut dia, investasi teknologi harus memiliki tujuan yang jelas, didukung sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Selain kelayakan ekonomi, penerapan teknologi pengolahan sampah juga perlu mempertimbangkan volume dan karakteristik sampah, pengelolaan emisi dan residu, serta kesesuaiannya dengan sistem pengurangan, pemilahan dan daur ulang.

Dengan demikian, pembangunan fasilitas tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi bagian dari solusi pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Iftitah juga melihat peluang untuk mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia, salah satunya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk, kegiatan industri dan perkembangan kawasan ekonomi di Batam membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Kementerian Transmigrasi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan siap mendukung penjajakan kerja sama dengan mitra teknologi yang relevan, sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.

Kajian awal diperlukan untuk memastikan kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan sebelum suatu proyek dapat diputuskan.

Bagi Kementerian Transmigrasi, pembelajaran tersebut juga relevan dengan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan tidak cukup hanya menyediakan permukiman, infrastruktur dan menarik investasi. Kawasan juga memerlukan pelayanan lingkungan yang baik, keterampilan tenaga kerja, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya tengah menyiapkan penguatan aturan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan transmigrasi, tetapi Kementerian Transmigrasi belum dapat memperoleh PNBP dari pemanfaatan lahan tersebut karena terkendala ketentuan yang berlaku.

"Lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi, tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, kementeriannya tengah menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan lahan sebagai aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Iftitah menjelaskan pengaturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada administrasi pertanahan, sementara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.

"Kalau saya tagih PNBP, 'Dasar hukumnya apa?' kata swasta. Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pembaruan regulasi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Iftitah mengatakan optimalisasi tersebut juga dilakukan melalui pendataan dan pemetaan potensi ekonomi lahan transmigrasi agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Kami ingin dalam sejarah baru transmigrasi, lahan-lahan kita petakan potensi-potensi ekonominya, dikerjasamakan dengan swasta sehingga mendapatkan PNBP," ungkap dia.

Selain penguatan regulasi, Iftitah menekankan pentingnya penyelesaian legalitas lahan, khususnya penerbitan sertifikat hak pengelolaan (HPL), guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebutkan masih banyak lahan transmigrasi yang baru memiliki surat keputusan HPL dan belum dilengkapi sertifikat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan investasi membutuhkan penataan lebih lanjut.

"Bagaimana kita pemerintah menarik PNBP kalau misalkan tidak clean and clear," ucapnya.

Kementerian Transmigrasi juga berencana mengembangkan portal yang memuat informasi lahan yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat diakses oleh calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 72 bidang HPL transmigrasi seluas sekitar 300 ribu hektare telah diinventarisasi dari total potensi sekitar 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi secara nasional.

Dari luasan yang telah diinventarisasi tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah menjalani penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi juga menargetkan inventarisasi HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total luas mencapai 217.043,26 hektare sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum aset kawasan.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah melakukan pembahasan awal mengenai usulan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, dengan salah satu substansi yang dibahas berupa penguatan tata kelola tanah dan aset transmigrasi untuk mendukung investasi serta penerimaan negara.

Iftitah menegaskan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.

"Kami betul-betul ingin yang riil, sehingga betul-betul (kemajuan kesejahteraan masyarakat) bisa terukur," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembaruan Undang-Undang (UU) Ketransmigrasian harus berangkat dari aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pra-pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bersama Komite I DPD RI.

"DPD merupakan representasi daerah. Banyak persoalan transmigrasi dirasakan langsung di daerah, mulai dari pertanahan, tata ruang, hubungan pusat dan daerah, sampai bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan," kata Iftitah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (5/10), Iftitah menjelaskan bahwa UU Ketransmigrasian yang berlaku saat ini tidak gagal karena telah membawa perubahan pendekatan dari pemindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan dan pusat pertumbuhan.

Namun, perubahan struktur ekonomi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan hilirisasi, investasi, persoalan pertanahan dan pengelolaan aset, serta pemerataan manfaat ekonomi membuat kerangka hukum perlu disesuaikan dengan tantangan baru.

"Indonesia berubah, tantangannya berubah, dan transmigrasi juga harus mampu menjawab perubahan itu. Transmigrasi tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai memindahkan penduduk. Yang harus kita bangun adalah pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar dia.

Iftitah memastikan pembaruan UU tetap melindungi hak transmigran yang telah lebih dahulu mengikuti program pemerintah, termasuk melalui penyelesaian persoalan pertanahan dan legalisasi aset.

Persoalan tersebut masih dihadapi puluhan ribu transmigran. Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut lebih dari 80 ribu transmigran belum memperoleh sertifikat yang mencakup sekitar 129 ribu bidang tanah.

Di sisi lain, model transmigrasi ke depan dinilai Mentrans perlu lebih fleksibel. Untuk kawasan berbasis industri, misalnya, pola dapat dikembangkan melalui kepastian pekerjaan, hunian layak, peningkatan kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja tanpa menjadikan transmigrasi sekadar pemasok tenaga kerja industri.

Pembaruan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat Koperasi Masyarakat Kawasan sebagai sarana ekonomi bersama. Hak individual masyarakat tetap dilindungi, sementara kegiatan produksi, rantai nilai, akses pembiayaan, dan kekuatan pasar dapat diperkuat secara kolektif.

Kementerian Transmigrasi turut menyiapkan prinsip Economic Engine First, yakni memastikan terlebih dahulu potensi ekonomi, pasar atau pembeli hasil produksi (off-taker), investasi, kegiatan usaha, kebutuhan sumber daya manusia, hunian, serta infrastruktur sebelum penempatan masyarakat.

"Kita tidak ingin memindahkan masyarakat ke suatu kawasan kemudian berharap ekonominya tumbuh. Kita ingin memastikan mesin ekonominya tumbuh terlebih dahulu, agar masyarakat yang datang memiliki pekerjaan, usaha, dan masa depan," kata Iftitah.

Selain itu, pendampingan kawasan diusulkan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batas waktu lima tahun, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kematangan kawasan.

Tata kelola tanah dan aset transmigrasi turut diharapkan semakin kuat agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan ketentuan hukum.

Untuk menangani persoalan lintas sektor, Kementerian Transmigrasi juga mengusulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi dihidupkan kembali dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dewan tersebut diusulkan dipimpin Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris.

Pada 2027, Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu Rp947,27 miliar dengan Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi.

Melalui program Trans Tuntas, kementerian antara lain menargetkan penerbitan 3.254 sertifikat hak milik serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi.

Iftitah mengatakan ukuran keberhasilan transmigrasi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan, rumah yang dibangun, luas lahan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Menurut dia, keberhasilan juga perlu diukur dari penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan UMKM dan koperasi, masuknya investasi, serta kemampuan kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi perubahan pendekatan transmigrasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi karena selama ini konsep yang kita tahu mengenai transmigrasi adalah konsep pemindahan penduduk. Ternyata itu berbeda sekali
konsepnya sekarang,” kata Andi.

Pembahasan bersama Komite I DPD RI masih berada pada tahap awal dan belum masuk pada pembahasan pasal per pasal.

Kementerian Transmigrasi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian dapat didorong melalui mekanisme legislasi DPD RI agar memperoleh ruang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

"RUU ini bukan semata-mata tentang Kementerian Transmigrasi. Ini tentang bagaimana negara memperkuat daerah. Karena itu kami ingin pembaruannya lahir dari aspirasi daerah dan dikawal bersama DPD RI," kata Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026