Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah membangun 50 unit rumah transmigran di kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, pada 2026 disertai pengembangan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan penyiapan hunian dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kami dari PPKTrans berfokus pada penyiapan fisik kawasan, nanti PEPMT (Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi) pada pengembangan ekonomi, usaha, dan investasi yang akan disiapkan," kata Wibowo dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementrans di Batam, Jumat.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pembangunan 50 rumah pada tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 200 unit rumah transmigran yang tercatat telah dilaksanakan pada 2025.

Rumah transmigran di kawasan tersebut menggunakan desain tipe 45 sebagai bagian dari penyediaan hunian bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi lokal.

Selain pembangunan rumah, pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung pada 2026 mencakup gedung sekolah dasar, jalan lingkungan permukiman, serta penataan gardu pandang dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah juga mengembangkan sejumlah fasilitas publik, antara lain alun-alun, amfiteater, lintasan joging, dan ruang terbuka hijau untuk melengkapi sarana penunjang kehidupan masyarakat.

Pekerjaan lainnya meliputi pembangunan sarana dan prasarana mes, seperti jalan lingkungan, drainase, tanggul, dan fasilitas pendukung kelistrikan.

Sementara itu, infrastruktur yang tercatat telah dibangun pada 2025 meliputi mes Trans Patriot sebanyak dua menara dengan kapasitas 120 kamar, tambatan perahu, gedung sekolah dasar tahap pertama, akses jalan menuju dermaga dan tambatan perahu, serta gudang catu pangan.

Wibowo menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang juga memperhatikan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat yang berbasis perikanan.

Oleh karena itu, penyediaan tempat tinggal dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan ekonomi, termasuk fasilitas bagi nelayan untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber penghidupan mereka.

"Tetapi juga kita menyiapkan ada dermaga, ada kapal, ada cold storage juga di situ bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.

Menurut Wibowo, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pembangunan kawasan Barelang melibatkan sejumlah instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Ada kontribusi dari BP Batam, ada kontribusi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum), ada kontribusi dari ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), ada kontribusi dari KKP misalnya," kata Nirwan.

Ia menjelaskan pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan karena pengembangan kawasan transmigrasi mencakup kebutuhan permukiman, infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembentukan kegiatan ekonomi yang saling berkaitan.

Lebih lanjut, Wibowo menambahkan pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat agar fasilitas dan potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Nah, sekarang kita juga melibatkan perguruan tinggi untuk membantu mengembangkan sumber daya di kawasan," ucap dia.

Melalui pembangunan infrastruktur dan pendampingan tersebut, Kementrans berupaya mengembangkan kawasan Barelang sebagai permukiman yang didukung fasilitas dasar sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah mengevaluasi pelaksanaan penempatan transmigran untuk mencegah terulangnya persoalan warga yang meninggalkan kawasan transmigrasi akibat ketidakjelasan lahan usaha dan keterbatasan infrastruktur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pemerintah lebih mengutamakan kesiapan lokasi dan kepastian sumber penghidupan sebelum menempatkan peserta transmigrasi.

"Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)," kata Nirwan dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah sebelumnya menemukan sejumlah kawasan transmigrasi yang ditinggalkan penghuninya karena lahan usaha belum jelas dan kondisi infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, persoalan terbesar bukan semata-mata ketersediaan rumah, melainkan kepastian lahan yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan setelah bantuan awal dari pemerintah berakhir.

"Lahannya tidak jelas ini, kenapa mereka pergi? Biasanya itu problemnya," ujarnya.

Nirwan menuturkan sebelumnya, terdapat transmigran yang kesulitan mengembangkan usaha karena tidak mengetahui secara pasti lokasi lahan yang dialokasikan kepada mereka.

Kondisi itu semakin berat ketika sarana pendukung kegiatan ekonomi di kawasan belum memadai saat itu.

Sebaliknya, ia mencontohkan pengalaman di salah satu kawasan transmigrasi yang masyarakatnya tetap bertahan meskipun menghadapi jalan rusak dan belum menikmati layanan listrik selama sekitar 20 tahun.

Menurut dia, warga di kawasan tersebut mampu mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena memiliki kepastian atas lahan seluas dua hektare.

Hasil usaha tersebut bahkan memungkinkan masyarakat bergotong royong membiayai sambungan listrik dan memperbaiki jalan.

"Mereka bertahan karena lahannya clear. Mereka punya kebun sawit, mereka punya lahan 2 hektare, sehingga masyarakatnya bahkan bisa patungan membiayai sambungan listrik kemudian juga memperbaiki jalan," ujarnya.

Pengalaman itu, menurut Nirwan, menunjukkan bahwa kepastian lahan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transmigrasi karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun penghidupan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan persoalan penempatan juga berkaitan dengan ketidaksesuaian keterampilan peserta dan jenis kegiatan ekonomi di lokasi tujuan.

Ia mencontohkan adanya peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bertani, tetapi mengikuti transmigrasi karena berharap memperoleh rumah, lahan usaha, dan bantuan pangan selama masa awal penempatan.

"Itu memang ada trans yang tidak berbasis pertanian. Ternyata setelah kita teliti, dia mohon maaf ya, ini tidak membandingkan profesi, selama ini tukang ojek, enggak pernah pegang cangkul," ungkap Wibowo.

Menurut Wibowo, bantuan pangan diberikan selama satu tahun untuk kawasan berlahan kering dan satu setengah tahun untuk kawasan berlahan basah.

Persoalan dapat muncul setelah bantuan tersebut berakhir apabila peserta belum mampu mengembangkan usaha yang menghasilkan pendapatan.

Dalam sejumlah kasus, transmigran kemudian meninggalkan lokasi dan mengalihkan lahan melalui transaksi di bawah tangan, sehingga menimbulkan persoalan administrasi pertanahan bagi penghuni berikutnya.

"Biasanya terus dijual di bawah tangan," ucap Wibowo.

Ia menjelaskan sertifikat yang terbit beberapa tahun kemudian masih dapat tercatat atas nama transmigran awal.

Akibatnya, pihak yang memperoleh lahan melalui transaksi tersebut menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertifikat atas namanya sendiri.

Wibowo mengatakan penyelesaian persoalan pemindahtanganan lahan tersebut menjadi bagian dari program Trans Tuntas, yang diarahkan untuk memperbaiki kepastian hukum dan penataan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nirwan menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan pendekatan baru dalam penempatan transmigran, tetapi juga tetap bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang muncul dari pelaksanaan program sebelumnya.

"Makanya TransTuntas itu adalah satu program kita untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita terhadap persoalan yang lama ini," tutur Nirwan.

Berdasarkan data Kementrans pada Februari 2026, pemerintah merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) melalui program Trans Lokal sepanjang tahun ini, terdiri atas 100 KK di kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau, dan 15 KK di kawasan Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Pada Mei 2026, Kementrans memfokuskan revitalisasi pada 45 kawasan prioritas dari 154 kawasan transmigrasi.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, menyelesaikan persoalan pertanahan, dan mengembangkan potensi ekonomi kawasan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementrans juga menetapkan target penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027 melalui program Trans Tuntas.

Lebih lanjut, Nirwan menegaskan bahwa kini keberhasilan transmigrasi tidak lagi hanya diukur dari jumlah peserta yang ditempatkan, tetapi juga dari kemampuan kawasan menciptakan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Makanya sebetulnya bukan hanya redistribusi manusia, tetapi penciptaan nilai tambah," kata dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya tengah menyiapkan penguatan aturan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan transmigrasi, tetapi Kementerian Transmigrasi belum dapat memperoleh PNBP dari pemanfaatan lahan tersebut karena terkendala ketentuan yang berlaku.

"Lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi, tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, kementeriannya tengah menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan lahan sebagai aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Iftitah menjelaskan pengaturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada administrasi pertanahan, sementara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.

"Kalau saya tagih PNBP, 'Dasar hukumnya apa?' kata swasta. Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pembaruan regulasi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Iftitah mengatakan optimalisasi tersebut juga dilakukan melalui pendataan dan pemetaan potensi ekonomi lahan transmigrasi agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Kami ingin dalam sejarah baru transmigrasi, lahan-lahan kita petakan potensi-potensi ekonominya, dikerjasamakan dengan swasta sehingga mendapatkan PNBP," ungkap dia.

Selain penguatan regulasi, Iftitah menekankan pentingnya penyelesaian legalitas lahan, khususnya penerbitan sertifikat hak pengelolaan (HPL), guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebutkan masih banyak lahan transmigrasi yang baru memiliki surat keputusan HPL dan belum dilengkapi sertifikat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan investasi membutuhkan penataan lebih lanjut.

"Bagaimana kita pemerintah menarik PNBP kalau misalkan tidak clean and clear," ucapnya.

Kementerian Transmigrasi juga berencana mengembangkan portal yang memuat informasi lahan yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat diakses oleh calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 72 bidang HPL transmigrasi seluas sekitar 300 ribu hektare telah diinventarisasi dari total potensi sekitar 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi secara nasional.

Dari luasan yang telah diinventarisasi tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah menjalani penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi juga menargetkan inventarisasi HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total luas mencapai 217.043,26 hektare sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum aset kawasan.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah melakukan pembahasan awal mengenai usulan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, dengan salah satu substansi yang dibahas berupa penguatan tata kelola tanah dan aset transmigrasi untuk mendukung investasi serta penerimaan negara.

Iftitah menegaskan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.

"Kami betul-betul ingin yang riil, sehingga betul-betul (kemajuan kesejahteraan masyarakat) bisa terukur," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026