Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengawal penerapan insentif bea masuk nol persen untuk sejumlah bahan baku plastik dan siap melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahan baku plastik yang saat ini memperoleh fasilitas insentif kebanyakan berbentuk cair, sedangkan industri hilir membutuhkan bahan baku dalam bentuk pellet.

"Berdasarkan informasi awal dari pelaku usaha, produk yang dikenakan saat ini mayoritas bahan baku plastik dalam bentuk cair yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri hilir kemasan, kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan UMKM yang memerlukan bahan baku plastik dalam bentuk pellet," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, ia mengatakan kebijakan pembebasan bea masuk itu terus dipantau seiring adanya berbagai masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan insentif berupa bea masuk Most Favoured Nation (MFN) sebesar nol persen untuk enam pos tarif bahan baku plastik jenis Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) selama 6 bulan.

Kebijakan tersebut diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026.

Airlangga menjelaskan pemberian insentif itu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah dinamika pasar global dan kenaikan harga bahan baku.

“Urgensi utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan kondisi pasokan dalam negeri dan perkembangan harga di pasar internasional,” ujar dia.

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga Polypropylene meningkat sekitar 42,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan harga Polyethylene naik sekitar 27,87 persen.

Melalui insentif tersebut, Airlangga berharap industri plastik nasional dapat menjaga efisiensi biaya produksi dan mempertahankan kesinambungan kegiatan usaha.

Pemerintah juga akan menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan agar manfaat fasilitas fiskal bisa dirasakan industri sesuai kebutuhan.

“Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini efektif dan manfaat fasilitas dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh industri pengguna. Tentu menjadi catatan terkait penerbitan insentif yang cukup lama dari keputusan Rakor, sehingga perlu didalami lagi terkait efektivitas dan kontekstualisasinya,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang dengan memiliki sendiri alumina maka kita tidak perlu impor. Itu sudah menghemat devisa kurang lebih Rp7 triliun sampai Rp9 triliun gitu ya. Dengan Inalum sudah tidak mengimpor alumina

Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Arif Haendra mengatakan Indonesia berpotensi menghemat devisa sekitar Rp7 triliun–Rp9 triliun per tahun melalui hilirisasi bauksit.

“Sekarang dengan memiliki sendiri alumina maka kita tidak perlu impor. Itu sudah menghemat devisa kurang lebih Rp7 triliun sampai Rp9 triliun gitu ya. Dengan Inalum sudah tidak mengimpor alumina,” kata Arif dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Inalum, anggota holding pertambangan MIND ID, kini dapat memenuhi kebutuhan alumina dari produksi dalam negeri akibat hilirisasi bauksit. Sebelumnya, kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi aluminium perusahaan masih bergantung pada pasokan impor.

Ketersediaan alumina domestik tersebut merupakan hasil pengembangan rantai industri yang menghubungkan penambangan bauksit, pemurnian menjadi alumina, hingga pengolahan lebih lanjut menjadi aluminium.

Integrasi ini memungkinkan sumber daya mineral Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri, sekaligus mengurangi kebutuhan pembelian dari pasar global.

Untuk memperkuat rantai pasok tersebut, Inalum bersama Antam terus mengembangkan ekosistem hilirisasi bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kawasan ini mencakup enam proyek, terdiri atas lima proyek di Grup MIND ID dan satu proyek milik Pelindo.

Pada sisi hulu, pasokan bauksit didukung oleh satu izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan enam IUP milik anak perusahaan Antam. Bijih bauksit tersebut menjadi bahan baku bagi fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), yang mengolahnya menjadi alumina untuk mendukung kebutuhan industri aluminium.

SGAR fase I saat ini telah berproduksi dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Dari kapasitas tersebut, sekitar 550 ribu ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Inalum berdasarkan perjanjian jangka panjang, sedangkan sekitar 450 ribu ton lainnya ditujukan untuk ekspor.

Kehadiran fasilitas ini menjadi tahapan penting dalam membangun kemandirian pasokan bahan baku aluminium nasional. Selain mendukung kebutuhan industri domestik, kapasitas produksi yang tersedia juga membuka peluang penjualan alumina ke pasar internasional.

Pengembangan ekosistem tersebut akan dilanjutkan melalui pembangunan SGAR fase II. Menurut Arif, studi kelayakan yang memenuhi persyaratan perbankan (bankable feasibility study/BFS) untuk proyek tersebut telah selesai dan akan memasuki tahap keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) dalam waktu dekat.

Ke depan, penguatan rantai industri bauksit–alumina–aluminium diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat basis industri aluminium nasional.

Ketersediaan bahan baku di dalam negeri menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan serta memperluas pemanfaatan aluminium bagi berbagai sektor mulai dari manufaktur kendaraan EV, konstruksi, transportasi dan kelistrikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menyatakan Provinsi Aceh merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi. Jadi sejak saya mendapat penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian, kalau tidak salah pompa air sudah dibagikan lebih dari 20 ribu pompa air di seluruh Aceh,” kata Sudaryono di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela melantik pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai TA Khalid di Gampong Lamtoi, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Ia menjelaskan dengan kehadiran bantuan pompa tersebut memungkinkan lahan persawahan yang memiliki sumber air menerapkan sistem pompanisasi, sehingga petani dapat memaksimalkan penanaman padi.

“Dulu irigasi bertahun-tahun tidak diperbaiki, di era Pak Presiden Prabowo ribuan Km irigasi direvitalisasi, dinormalisasi dan pada 2029 seluruh irigasi bermasalah beres semua,” katanya.

Ia mengatakan irigasi itu sangat penting. Kalau ada air petani pasti akan menanam padi, kalau tidak ada pupuk masih bisa dicari, tetapi kalau air tidak cukup maka petani pasti tidak bisa menanam.

“Pupuknya dicukupi, yang tadinya kurang dilebihin dan yang tadinya mahal didiskon 20 persen. Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung sektor pertanian,” katanya.

Menurut dia dengan keberhasilan swasembada pangan, saat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung konsumsi dan kegiatan tersebut akan terus berlanjut.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada cadangan pangan nasional sangat cukup karena tingginya hasil panen di musim penghujan awal tahun, sehingga penurunan produksi akibat kemarau tidak signifikan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai pemerintah perlu membangun mekanisme investigasi berbasis data yang terintegrasi untuk mencegah potensi terjadinya under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

"Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, membangun database perdagangan bilateral. Data ekspor Indonesia harus dapat dicocokkan dengan data impor negara mitra berdasarkan perusahaan, komoditas, volume, nilai, tanggal dan kode HS," kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah kedua, melakukan pemeriksaan berbasis risiko. Ade mengatakan, tidak semua perusahaan harus diperiksa dengan intensitas yang sama.

"Prioritaskan perusahaan atau transaksi dengan trade gap yang besar, berulang, dan tidak dapat dijelaskan secara komersial," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia, adalah melakukan transaction matching. Pemeriksaan harus sampai pada tingkat invoice dan transaksi individual, bukan hanya data agregat, lalu mengintegrasikan data kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan perdagangan.

"Nilai dalam invoice perlu dibandingkan dengan nilai pembayaran yang benar-benar diterima eksportir," kata Ade.

Rekomendasi kelima adalah melakukan price benchmarking. Menurutnya, harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) harus dibandingkan dengan harga pasar internasional dan transaksi yang mempunyai karakteristik serupa, dengan mempertimbangkan kualitas, lokasi, waktu, volume, dan Incoterms.

"Keenam, memeriksa perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Jika eksportir Indonesia menjual kepada perusahaan afiliasi di luar negeri, perlu dilakukan pengujian arm's length," kata Ade.

Ia juga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan negara mitra agar dapat melakukan pertukaran informasi kepabeanan dan perpajakan dengan negara tujuan.

Selanjutnya, membuat sistem early warning. Perbedaan data ekspor-impor dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi sebelum berkembang menjadi persoalan penerimaan negara.

Ade menambahkan memisahkan hasil analisis statistik dengan kesimpulan hukum. Analisis trade gap dapat menghasilkan dugaan atau red flag.

"Kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, transaksi, dan ketentuan hukum yang relevan," ujar Ade.

Lebih jauh, langkah selanjutnya adalah menghitung kerugian negara hanya setelah nilai transaksi yang seharusnya dapat ditentukan.

"Jangan menjadikan seluruh trade gap sebagai kerugian negara. Yang harus dihitung adalah berapa nilai transaksi yang seharusnya dilaporkan, berapa kewajiban pajak/bea/penerimaan lainnya, dan berapa penerimaan yang benar-benar hilang," kata Ade.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat

Jakarta (ANTARA) - Kegagalan mencapai kesepakatan mengenai cara mengatasi kelebihan kapasitas industri dunia pada Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Amerika Serikat, awal Oktober, menunjukkan bahwa tekanan barang berlebih akan tetap menjadi persoalan masing-masing negara.

Hampir semua anggota G20 mengakui masalah tersebut membutuhkan tindakan, tetapi instrumen dan respons perdagangan yang tersedia dinilai belum memadai.

Bagi Indonesia, perlindungan perdagangan dapat membeli waktu. Yang menentukan adalah apa yang dilakukan industri dan pemerintah selama waktu tersebut.

Ketika kapasitas produksi di negara produsen utama melampaui kebutuhan pasarnya, kelebihan barang dapat mengalir ke negara lain dan menekan harga di pasar tujuan.

Tekanan ini paling mudah terlihat pada sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor, seperti baja, tekstil, keramik, plastik, dan elektronik.

Dampaknya tidak berhenti pada produsen yang kehilangan pangsa pasar. Ketika harga impor menjadi acuan yang sulit ditandingi, penggunaan kapasitas pabrik dapat turun, investasi tertunda, dan kemampuan industri mempertahankan tenaga kerja ikut tertekan.

Respons terhadap kondisi tersebut tidak bisa berhenti pada kenaikan tarif atau pembatasan impor. Kebijakan seperti itu memang dapat memberi ruang bagi produsen dalam negeri, tetapi manfaatnya bergantung pada apakah ruang tersebut diikuti peningkatan produktivitas dan kapasitas.

Perlindungan juga perlu dievaluasi agar tidak hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing. Pada saat yang sama, industri pengguna bahan baku dapat menghadapi biaya lebih tinggi jika harga domestik terlalu jauh dari harga internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan bahwa penilaian kelebihan kapasitas perlu mempertimbangkan dinamika penawaran dan permintaan, tingkat penggunaan kapasitas, perilaku pasar, serta faktor mendasar yang mendorong produksi.

Karena setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, cakupan pasar, dan teknologi yang berbeda, penilaian kelebihan kapasitas juga perlu dilakukan secara spesifik untuk masing-masing sektor.

Membeli waktu

Prinsip itu penting ketika pemerintah menentukan sektor yang membutuhkan perlindungan. Produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan kualitas dan kuantitas memadai memiliki alasan berbeda untuk dilindungi dibandingkan bahan baku atau barang modal yang masih harus didatangkan dari luar negeri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil posisi yang sejalan dengan prinsip tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan perlindungan perlu diperkuat secara terukur, selektif, dan berbasis data, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri dari sisi kualitas dan kuantitas.

Menurut dia, kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk.

Gagasan tersebut penting karena perlindungan perlu menghasilkan kemampuan baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa tekanan impor memang mengancam kemampuan produksi dalam negeri dan bahwa produsen memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas.

Masa perlindungan kemudian dapat dipantau melalui tingkat penggunaan kapasitas, efisiensi biaya, produktivitas tenaga kerja, investasi mesin, dan peningkatan mutu.

Jika industri mendapat ruang untuk bernapas, ruang itu perlu digunakan untuk berubah. Apabila ruang perlindungan tidak diikuti peningkatan kapasitas dan produktivitas, kebijakan tersebut berisiko hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing.

Yang menentukan bukan seberapa lama pasar dilindungi, melainkan apakah perlindungan tersebut ikut memperkuat kapasitas dan daya saing industri.

Perbaikan itu juga tidak seluruhnya berada di tangan perusahaan. Biaya energi dan logistik, kepastian regulasi, ketersediaan bahan baku, pembiayaan, serta akses pasar menentukan kemampuan industri mengubah ruang perlindungan menjadi daya saing.

Oleh karena itu, perlindungan pasar perlu berjalan bersama pembenahan hambatan investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Kadin juga menekankan bahwa pembatasan impor tidak boleh menghambat bahan baku dan barang modal yang belum mampu dipenuhi industri dalam negeri.

Pembedaan ini penting karena perlindungan terhadap produk yang bersaing dengan produksi domestik memiliki tujuan berbeda dengan pengendalian impor yang justru dapat mengganggu kegiatan produksi.

Evaluasi juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri pengguna. Ketika suatu produk mendapat perlindungan, produsen domestik memperoleh ruang lebih besar di pasar, tetapi industri yang menggunakan produk tersebut sebagai bahan baku dapat menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi.

Kebijakan perlindungan perlu memperhitungkan kedua dampak tersebut agar penguatan satu sektor tidak melemahkan daya saing sektor lainnya.

Menguatkan rantai

Di luar sektor yang membutuhkan perlindungan, ada kelompok industri lain yang justru perlu memastikan tekanan global tidak menghambat akses terhadap input produktif.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa 71,45 persen impor Indonesia pada Januari-Juli 2026 berupa bahan baku dan bahan penolong, sedangkan 19,88 persen merupakan barang modal. Kedua kelompok tersebut mencapai 91,33 persen dari total impor.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kenaikan impor tidak seluruhnya perlu dipandang negatif karena sebagian dapat mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan investasi.

Menurut dia, impor mesin, peralatan produksi, bahan baku, dan bahan penolong dapat memberikan manfaat apabila kemudian menghasilkan produksi dan ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata seberapa besar impor, melainkan apa yang dihasilkan dari impor tersebut. Apabila mesin dan bahan baku impor hanya memperbesar kebergantungan pada pasokan luar negeri, manfaatnya bagi pendalaman industri terbatas.

Sebaliknya, jika diikuti peningkatan penggunaan pemasok dalam negeri, alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan produk antara hingga barang jadi, impor dapat menjadi bagian dari proses memperkuat kapasitas produksi nasional.

Di titik ini, kebijakan industri perlu bergerak dari sekadar mengatur arus barang menuju penguatan hubungan antara impor, produksi, dan ekspor.

Kenaikan impor barang modal, misalnya, akan lebih berarti jika mesin yang masuk meningkatkan produktivitas pabrik, memperluas kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, dan membuka pasar baru.

Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan yang memperoleh ruang dari pasar domestik memiliki alasan untuk meningkatkan investasi. Penguatan pemasok lokal, pengembangan tenaga kerja, transfer teknologi, dan perluasan jaringan ekspor dapat memperdalam struktur industri.

Sementara itu, industri yang kapasitas produksinya sudah melampaui penyerapan pasar domestik, seperti semen dan keramik, membutuhkan strategi yang berbeda. Selain menjaga pasar domestik, perhatian perlu diarahkan pada pembukaan pasar ekspor.

Pendekatan ini penting karena kelebihan kapasitas tidak selalu dapat diselesaikan dengan memperbesar permintaan dalam negeri. Ketika kemampuan produksi sudah lebih besar daripada pasar domestik, perusahaan membutuhkan pasar baru agar kapasitas yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal.

Pemerintah dapat membantu melalui promosi dagang, penyelesaian hambatan akses pasar, perjanjian perdagangan, serta penguatan logistik ekspor.

Menteri Perdagangan Budi juga mendorong perluasan pasar ekspor untuk membuka peluang investasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi dalam rantai pasok global.

Tekanan akibat kelebihan kapasitas global memang tidak dapat dikendalikan Indonesia sendirian. Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat.

Namun, Indonesia tetap memiliki ruang untuk menentukan responsnya sendiri. Industri yang tertekan impor membutuhkan perlindungan yang terukur agar memiliki ruang memperbaiki produktivitas.

Industri yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri membutuhkan akses terhadap impor produktif sekaligus penguatan pemasok domestik. Sedangkan industri dengan kapasitas berlebih membutuhkan pasar ekspor yang lebih luas.

Ketiga kondisi itu tidak dapat dijawab dengan satu instrumen. Perlindungan, impor produktif, dan perluasan pasar baru akan berarti jika semuanya mendorong investasi, produktivitas, pendalaman rantai pasok, dan pembukaan pasar yang lebih luas.

Dengan pendekatan ini, tekanan industri global tidak berhenti sebagai ancaman terhadap pasar domestik, tetapi dapat menjadi dorongan untuk membuat industri Indonesia lebih efisien dan lebih siap bersaing.

Copyright © ANTARA 2026