#30 tag 24jam
Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T
Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang ... [441] url asal
#prabowo-subianto #presiden-prabowo #iup #izin-konsesi #area-konsesi #blok-masela
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.
"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari, red.) lima konsesi," kata Presiden Prabowo saat Rakornas TPAKD Tahun 2026.
Dari temuan di lima area konsesi itu, Prabowo yakin Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oleh karena itu, kekayaan negara harus segera dikuasai agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.
Presiden kemudian mengungkapkan rasa gusarnya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerima konsesi, tetapi tak kunjung memulai operasi bisnis.
"Inilah yang sudah kami tertibkan. Mungkin dulu, para pengusaha tertentu spekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang. Dia tidak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.
Prabowo mencontohkan konsesi di area Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang sempat mangkrak selama 28 tahun hingga mencapai tahap groundbreaking pada 16 Juli 2026. Konsesi itu diberikan kepada INPEX, dengan kantor pusat di Jepang.
"Saya terbang ke Jepang. Saya bertemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, karena kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang mulia pihak Jepang, pihak Inpex, masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah," kata Presiden Prabowo menceritakan kembali lobi-lobi yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Inpex.
"Insyaallah, kemarin (saat groundbreaking) mereka hadir, dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan, aktivitas. Kita lihat saja nanti. Kita hormati siapa pun," kata Presiden.
Berkaca dari hal itu dan kasus serupa lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin konsesi perusahaan-perusahaan jika lebih dari dua tahun tidak menjalankan aktivitas usaha di area konsesinya.
"Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ujar Presiden.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Bahlil tegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan pro UMKM
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap ... [440] url asal
#kebijakan-pro-umkm #bahlil-lahadalia #menko-hilirisasi #sumur-rakyat #rkab #iup-minerba
Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
“Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM,” ujar Bahlil dalam Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.
Adapun empat kebijakan tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UMKM dan koperasi, legalisasi sumur rakyat, kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP bekerja sama dengan kontraktor lokal, serta kebijakan terkait persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Terkait dengan IUP untuk UMKM dan koperasi, Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sebagian besar IUP di daerah pertambangan, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, hingga Papua, dimiliki oleh orang Jakarta.
Menurut Bahlil, hanya sedikit jumlah masyarakat lokal yang memiliki IUP untuk mengelola tambang di daerah mereka sendiri.
“Setelah saya cek aturan, semuanya tender. Kalau model kayak begini, sampai ayam tumbuh gigi pun orang daerah nggak akan pernah mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman di Jakarta,” ujar Bahlil.
Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-undang tersebut memprioritaskan IUP untuk koperasi dan UMKM tanpa perlu melakukan tender.
Selanjutnya, terkait dengan kebijakan sumur rakyat, Bahlil menyampaikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
“Semua sumur rakyat yang tadinya nggak ada izin, kita kasih izin. Biarkanlah orang daerah itu juga punya hak untuk mengelola di kampung halamannya,” kata Bahlil lagi.
Bahlil mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam menggarap pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kepmen tersebut mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.
“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, kontraktornya tidak boleh terafiliasi (perusahaan pemegang IUP). Kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujar Bahlil.
Kebijakan keempat, kata Bahlil melanjutkan, adalah persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Bahlil memberikan prioritas persetujuan kuota produksi untuk pertambangan dengan kuota produksi yang tergolong kecil.
“Yang cuma 300 ribu, 200 ribu, atau 1 juta (ton), aku bilang kasihlah. Mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi,” ujar dia pula.
Bahlil meyakini dengan memberikan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dapat terjadi pemerataan di sektor ESDM.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)