Kunjungan ini juga merupakan bagian dari kegiatan CAFEO bersama 11 negara ASEAN yang terlibat melalui organisasi keinsinyuran masing-masing

Kota Bandung (ANTARA) - Persatuan Insinyur Indonesia bersama delegasi insinyur dari sejumlah negara ASEAN meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) Ke-44 pada 20-22 Oktober 2026.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan industri pertahanan dan keamanan negara.

“Kunjungan ini juga merupakan bagian dari kegiatan CAFEO bersama 11 negara ASEAN yang terlibat melalui organisasi keinsinyuran masing-masing,” kata Ilham di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan Pindad saat ini mengembangkan berbagai produk untuk kebutuhan militer maupun sipil.

Pengembangan industri tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan insinyur yang memiliki kompetensi untuk merancang, menerapkan dan menghasilkan produk berbasis teknologi.

“Kami merupakan organisasi profesi insinyur. Perusahaan seperti Pindad, yang mengembangkan teknologi, membutuhkan banyak insinyur untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi serta menghasilkan produk berbasis teknologi,” katanya.

Ilham mengatakan PT Pindad berpotensi menjadi salah satu dari tujuh perusahaan produsen propelan, yakni bahan yang digunakan dalam sistem pendorong amunisi.

Menurut dia, kemampuan memproduksi propelan di dalam negeri menjadi penting untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dan menjaga kedaulatan Indonesia atas kebutuhan strategis.

“Jika dapat diproduksi di Indonesia melalui PT Pindad, hal ini menjadi sangat penting karena kita harus memikirkan masa depan dan memiliki kedaulatan atas hal-hal strategis,” kata Ilham.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Sigit S. Santosa mengatakan kunjungan delegasi insinyur ASEAN menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan teknologi pertahanan yang dikembangkan perusahaan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Pindad memaparkan pengembangan teknologi persenjataan, termasuk seperti alat berat, kendaraan berlapis baja, dan perangkat pengganggu sinyal atau jammer untuk menghadapi ancaman pesawat nirawak (drone).

Ia juga menyatakan kesiapan Pindad bekerja sama dengan PII dalam pengembangan produk melalui dukungan insinyur profesional agar produk yang dirancang dan diproduksi memenuhi spesifikasi serta standar yang ditetapkan.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus didorong, termasuk dalam proses perancangan produk oleh para insinyur profesional,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha

Kota Bandung (ANTARA) - Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandung, Jawa Barat, yang terpilih guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Senior Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto mengatakan program tersebut tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal, melindungi konsumen, serta membangun kepercayaan pembeli, termasuk di pasar global.

“UMKM kuliner merupakan salah satu dari tiga sektor terbesar di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha,” kata Vonny di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Vonny menjelaskan program tersebut mencakup pendampingan dari proses pendaftaran hingga sertifikat halal diterbitkan, tanpa biaya bagi peserta yang telah lolos proses kurasi.

Selain membantu pengurusan sertifikasi halal, program itu juga membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha melalui platform daring.

“Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia tidak hanya membantu urusan sertifikasi, tetapi juga membekali peserta dengan strategi berjualan daring dan pembuatan konten digital yang menarik pembeli,” ujarnya.

Vonny mengatakan peserta juga akan mendapatkan pendampingan setelah kegiatan melalui grup konsultasi untuk membantu mengatasi kendala penjualan di kedua platform tersebut.

Ia menyebutkan selama pelaksanaan program kepatuhan usaha, lebih dari 2.500 UMKM di lima kota telah mendapatkan pelatihan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), hak kekayaan intelektual (HKI), hingga sertifikasi halal.

Materi edukasi tersebut juga tersedia secara permanen di Pusat Edukasi Penjual pada kedua platform sehingga dapat diakses pelaku usaha kapan saja.

Vonny menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan agar digitalisasi dan peningkatan kualitas UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan sesaat.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp132 triliun sepanjang Januari-September 2026, atau setara 17,9 persen dari total investasi asing nasional pada periode tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut perlu diiringi pembenahan berbagai faktor pendukung investasi, mulai dari percepatan perizinan hingga peningkatan konektivitas infrastruktur, agar investor dapat menjalankan usaha dengan lancar dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujar Dedi di Bandung, Selasa.

Dedi mengatakan realisasi PMA tersebut memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama investor global di Indonesia, terutama untuk sektor industri dan manufaktur.

Ia mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi. Dukungan jalan tol, jaringan listrik, telekomunikasi, pipa gas dan air bersih perlu dipastikan agar kegiatan industri dapat berjalan optimal.

“Investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi,” katanya.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya proses perizinan yang cepat dan dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi pengusaha.

“Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik,” ujar Dedi.

Menurut dia, kawasan industri di Bekasi dan Karawang serta pengembangan kawasan Rebana, termasuk Subang dan sekitarnya, menjadi bagian penting dari ekosistem manufaktur Jawa Barat.

Dedi menambahkan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan pendapatan daerah.

“Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menyerap 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi dampak guncangan ekonomi terhadap daya beli masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 13.044 pekerja sepanjang Januari hingga September 2026.

Langkah perlindungan ekonomi tersebut dilakukan melalui percepatan pencairan bantalan finansial Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sekaligus mengakselerasi reaktivasi produktivitas tenaga kerja guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di kawasan industri Jawa Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar di Bandung, Rabu, menegaskan pemenuhan hak-hak keuangan dan klaim jaminan sosial para pekerja terdampak PHK menjadi prioritas utama untuk menahan penurunan tingkat kesejahteraan keluarga.

"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kim.

Guna memulihkan putaran roda ekonomi buruh secara cepat, lanjut dia, Pemprov Jabar memangkas rantai birokrasi rekrutmen dan biaya perantara (calo) melalui integrasi ekosistem pasar kerja digital berbasis aplikasi "Nyari Gawe".

Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe tercatat mengonsolidasikan 704.121 pencari kerja dengan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 peluang kerja, serta sukses mengembalikan 1.209 tenaga kerja ke dalam sektor ekonomi formal.

Di samping itu, efisiensi penyerapan tenaga kerja diperluas melalui inovasi bursa kerja daring (live streaming) via akun TikTok resmi Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.

Ia menjelaskan, dalam empat edisi bursa kerja daring hingga awal Oktober 2026, program ini berhasil menggaet 89 perusahaan dengan total ketersediaan 5.768 lowongan kerja siap isi.

Sebagai strategi mitigasi jangka panjang terhadap struktur dinamika industri, Disnakertrans Jabar mengarahkan pekerja terdampak PHK untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi kreatif dan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Pemerintah menggelar pelatihan keterampilan berbasis kejuruan strategis—mulai dari teknisi otomotif, manufaktur, pengelasan, operator forklift, barista, hingga pembuat konten digital (digital content creator).

Lewat unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit / MTU) dan program pendampingan kewirausahaan, para korban PHK didorong untuk bertransformasi dari pencari kerja menjadi pelaku usaha mandiri baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat mencatatkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 665.757 ton atau 96 persen dari target 2026, menjadi penopang utama keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah berdiri dengan melampaui 4 juta ton secara nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo di Bandung, Jumat, menjelaskan penyerapan masif di sentra-sentra produksi Jawa Barat tersebut memperkokoh realisasi Public Service Obligation (PSO) nasional yang per 8 Oktober 2026 telah menembus 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Nurman Susilo mengungkapkan penyerapan gabah petani lokal secara agresif dilakukan untuk memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Kami akan terus bergerak, bekerja, dan berkolaborasi untuk mendorong penyerapan gabah petani serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Realisasi target setara beras di Bulog Jabar sudah mencapai 665,757 ribu ton atau 96 persen dari target tahun 2026," ujar Nurman dalam keterangannya.

Nurman menambahkan, capaian mendekati 100 persen di Jawa Barat ini bergerak selaras dengan kinerja historis nasional yang melewati rekor tertinggi sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton dan capaian 2025 sebesar 3,19 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pencapaian melampaui 102 persen sebelum akhir tahun 2026 ini merupakan bukti solidnya kolaborasi antara Bulog, kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan para petani.

"Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor capaian tertinggi sepanjang Bulog berdiri ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik," kata Rizal.

Rizal menambahkan, rekor pengadaan nasional ini menjadi kado terbaik menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memberikan fondasi stok cadangan pangan yang kokoh bagi program stabilisasi harga serta penyaluran bantuan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Cianjur (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, menemukan 49 titik tambang ilegal type C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, sehingga petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang.

Koordinator Pertambangan dan Air Tanah (PAT) Dinas ESDM Provinsi Jabar Diki Pramesti di Cianjur, Kamis, mengatakan ditemukannya puluhan tambang ilegal tersebut setelah pihaknya mendapat laporan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat.

Selain dipasang spanduk larangan, pihaknya melayangkan surat peringatan pada pengelola yang ditembuskan ke berbagai pihak terkait termasuk pada aparat penegak hukum (APH) di Polda Jawa Barat.

"Kami langsung berkoordinasi dengan TNI/Polri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Satpol PP Cianjur, aparat kecamatan dan desa, sebelum mendatangi lokasi tambang ilegal di sejumlah titik di Cianjur," katanya.

Sebagian besar pengelola usaha tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pihaknya langsung memasang papan peringatan dilarang melakukan aktivitas penambangan tanpa dilengkapi izin di pintu masuk menuju lokasi tambang.

Dia menjelaskan aktivitas tambang ilegal melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Aktivitas pertambangan harus memiliki perizinan sesuai ketentuan seperti wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), izin eksplorasi, hingga izin operasi produksi, dimana perizinan dapat diajukan ke Pemprov Jabar.

"Selama belum mengantongi izin kami akan terus melakukan pengawasan termasuk menjatuhkan sanksi hukum tegas terhadap pemilik dan pengelola tambang yang nakal dengan tetap beroperasi," katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini di Cianjur hanya ada 9 usaha pertambangan yang memiliki izin, dengan rincian 1 izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, 6 IUP operasi produksi, dan 2 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026