#30 tag 24jam
KKP beberkan progres modernisasi 4.582 kapal perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan progres program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan nasional yang saat ini tengah memasuki tahap ... [311] url asal
Pengadaan 4.582 kapal ini tentunya tidak langsung dibangun sekaligus
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan progres program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan nasional yang saat ini tengah memasuki tahap perancangan desain dan penyelesaian kontrak kerja sama dengan mitra asal Inggris, Babcock International.
Dalam forum nasional industri perkapalan di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pelaksanaan program senilai ratusan triliun rupiah tersebut dilakukan secara bertahap guna memastikan kesiapan ekosistem industri maritim nasional.
“Pengadaan 4.582 kapal ini tentunya tidak langsung dibangun sekaligus. Intervensi hari ini bersama mitra dari Inggris yang dimotori oleh Babcock, kami melakukan kegiatan desain, proses kontrak, dan persiapan lainnya,” ujar Didit.
“Prosesnya panjang sekali. Dan belum selesai di Kementerian Pertahanan. Itu yang kami minta lebih cepat untuk melakukan penyelesaian,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan pada tahap awal, pembangunan diprioritaskan pada 1.000 unit kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) untuk didistribusikan ke wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Adapun total program modernisasi mencakup 1.582 unit kapal hasil kerja sama Indonesia–Inggris berukuran 30 GT, 200 GT, hingga 500 GT dengan kebutuhan anggaran Rp40,43 triliun
Armada ini diproyeksikan menghasilkan produksi 281 ribu ton per tahun senilai Rp6,6 triliun.
Sementara itu, 3.000 unit kapal lainnya direncanakan melalui pengadaan PT Agrinas Jaladri Nusantara (AJN) dengan anggaran Rp194,12 triliun, yang ditargetkan memproduksi 765 ribu ton per tahun senilai Rp21,9 triliun.
Armada ini mencakup kapal 30 GT hingga kapal skala industri untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.
Meski demikian, Didit menekankan bahwa penambahan armada harus dibarengi dengan transformasi ekosistem perikanan secara menyeluruh.
Ia menyebutkan penguatan industri pendukung, peningkatan kompetensi awak kapal, penyiapan rantai pasok komponen seperti mesin dan suku cadang, hingga penyediaan sarana pendingin seperti pabrik es dan cold storage menjadi syarat mutlak.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Indonesia-Portugal sepakati pengakuan sertifikat awak kapal perikanan
Indonesia dan Portugal menyepakati pengakuan timbal balik sertifikat kompetensi awak kapal perikanan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja maritim kedua ... [455] url asal
Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Portugal menyepakati pengakuan timbal balik sertifikat kompetensi awak kapal perikanan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja maritim kedua negara sesuai standar internasional.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rangkaian Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2026 di Portugal awal bulan ini dan menjadi bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses kerja serta meningkatkan daya saing pelaut perikanan Indonesia di pasar global.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengakuan sertifikasi perlu diperluas agar kompetensi pelaut Indonesia dapat diterima di negara mitra.
"Upaya ini harus tetap mengacu pada standar kompetensi, keselamatan, dan perlindungan awak kapal," kata Trenggono.
Kesepakatan bertajuk Agreement on the Mutual Recognition of the Personnel Certification of Fishing Vessels Between the Portuguese Republic and the Republic of Indonesia tersebut mengatur pengakuan sertifikat kompetensi dan sertifikat keahlian awak kapal perikanan yang diterbitkan otoritas berwenang kedua negara.
Pengakuan tersebut mengacu pada International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menjelaskan mekanisme pengakuan dan pengesahan sertifikat (endorsement) memungkinkan awak kapal perikanan kedua negara bekerja di kapal berbendera negara mitra sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Awak kapal yang tercakup meliputi nakhoda, mualim, masinis, dan operator radio. Meski demikian, pengakuan sertifikat tidak serta-merta menghapus persyaratan lain yang berlaku untuk bekerja di negara tujuan.
Selain dengan Portugal, KKP juga mendorong perluasan pengakuan sertifikasi pelaut perikanan melalui pembaruan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan Spanyol yang ditandatangani pada 2023.
Pembaruan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengakuan sertifikasi dengan perkembangan standar internasional, termasuk amendemen STCW-F 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Indonesia mengusulkan agar cakupan pengakuan sertifikasi dengan Spanyol yang selama ini mencakup awak kapal tingkat operasional (rating) diperluas hingga jenjang perwira, termasuk nakhoda dan ahli mesin kapal.
Usulan itu mencakup sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat I, II, dan III, serta sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I (BSTF-I) dan Buku Pelaut Perikanan sebagai dokumen pendukung verifikasi.
KKP juga mengusulkan pengaturan transisi untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan awak kapal yang telah bekerja selama proses pembaruan perjanjian berlangsung.
Kedua negara turut menjajaki pembentukan kelompok kerja bersama guna membahas persoalan teknis dan memantau pelaksanaan perjanjian.
Dalam rangkaian kegiatan di Spanyol, KKP berdiskusi dengan asosiasi industri perikanan setempat, CEPESCA, mengenai kebutuhan tenaga kerja, posisi yang sulit dipenuhi, serta peluang penempatan pelaut Indonesia sesuai kompetensi dan kualifikasi.
Melalui penguatan pengakuan sertifikasi tersebut, KKP berharap kompetensi pelaut perikanan Indonesia semakin diakui secara internasional dan membuka peluang mobilitas kerja yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta perlindungan awak kapal.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)