#30 tag 24jam
Pemkab Natuna hadirkan bahan pokok murah bagi masyarakat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menghadirkan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai upaya menjaga ... [505] url asal
#gpm #pasar-murah #natuna #kepri #bahan-pokok
(Antara - Bisnis) 24/10/26 14:49
v/1051485/
Kita tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga kita hadirkan bahan pokok dengan harga murah
Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menghadirkan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Bupati Natuna Cen Sui Lan, di Natuna, Sabtu, mengatakan kegiatan yang dipusatkan di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu pagi tersebut menghadirkan beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, bawang merah, bawang putih, wortel, hingga kentang.
Selisih harga komoditas yang dijual dengan di pasar diperkirakan Rp2.000 hingga Rp3.000. Pada kegiatan itu Pemkab Natuna berkolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Natuna.
"Kita tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga kita hadirkan bahan pokok dengan harga murah," ucapnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Natuna. Melalui program pasar murah, Pemkab Natuna mengerahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) untuk menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, seperti telur, tepung terigu, dan gula pasir.
Sementara itu, melalui GPM, Pemkab Natuna melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang berkolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Natuna untuk menyediakan berbagai bahan pangan, di antaranya bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, beras, dan minyak goreng.
“Kegiatan seperti ini kami lakukan secara berkala di beberapa kecamatan sebagai upaya mendekatkan akses terhadap pangan murah bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkopum Kabupaten Natuna, Marwan Sjah Putra, mengatakan komoditas telur, tepung terigu, dan gula pasir mendapat subsidi dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adapun beras dan minyak goreng merupakan komoditas yang mendapat subsidi melalui program pemerintah pusat, dengan Perum Bulog bertugas menyalurkannya kepada masyarakat.
"Kalau dari Disperindag ada gula sebanyak dua ton, tepung 1,5 ton dan telur sebanyak 500 papan. Semua itu kita jual dengan harga dibawah harga pasar. Contohnya gula 1 kg kita jual dengan harga 12 ribu, sementara tepung 1 kg kita jual dengan harga 10 ribu. Begitupun dengan telur satu papan kita jual dengan harga 45 ribu" ucap dia.
Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat, hingga 2026, program pasar murah telah digelar lebih dari 17 kali.
Dari total 17 kecamatan di Natuna, hanya tersisa kurang dari enam kecamatan yang belum menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Kecamatan-kecamatan ini terpisah pulau dengan ibukota kabupaten.
"Yang belum kita laksanakan itu di Subi, Serasan, Serasan Timur, Midai, Seluan, dan Pulau Panjang," katanya.
Kepala DKPP Natuna, Wan Syazali, mengatakan pihaknya menyediakan bawang merah, wortel, dan kentang dengan harga terjangkau melalui pembelian langsung dari pedagang secara grosir, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga eceran yang lebih rendah dibandingkan pasaran.
Ia menjelaskan, DKPP Natuna belum memiliki anggaran khusus untuk menyubsidi komoditas tersebut. Meski demikian, skema pembelian secara grosir memungkinkan pihaknya menawarkan bahan pangan dengan harga lebih murah kepada masyarakat.
"Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-27 kabupaten dan sejalan dengan hari pangan sedunia," ucapnya.
Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Ombudsman beri empat saran perbaikan layanan PLN Batam pasca-blackout
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan empat masukan dan saran strategis untuk perbaikan pelayanan publik PT PLN Batam usai ... [424] url asal
#ombudsman-kepri #pln-batam #pemadaman-listrik-batam #perbaikan-pelayanan-pln-batam #listrik-batam
Apa pun hasil penyelidikan kepolisian, kami harapkan PT PLN Batam menerima dan melaksanakannya.
Tanjungpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan empat masukan dan saran strategis untuk perbaikan pelayanan publik PT PLN Batam usai peristiwa pemadaman listrik secara menyeluruh (blackout) pada 12 Oktober 2026.
"Pertama, kami meminta PT PLN Batam memperketat pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di seluruh gardu induk, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," kata Kepala Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, usai melakukan kunjungan monitoring pelayanan kelistrikan, di Kantor PLN Batam, Selasa.
Kedua, kata Lagat, PT PLN Batam harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait blackout kepada publik, apalagi yang belum dipastikan kebenarannya.
Ia menyarankan sebaiknya di awal PLN cukup menyampaikan terdapat gangguan teknis pada area tertentu guna menghindari spekulasi dan berita simpang siur di masyarakat.
Ombudsman juga menyinggung soal rencana pemberian kompensasi tagihan listrik sebesar 10 persen. Ombudsman menyarankan manajemen PLN Batam mengkaji kembali besaran kompensasi pelanggan umum dengan mempertimbangkan luasnya dampak yang dialami masyarakat.
"Meskipun 10 persen adalah angka normatif, ikhtiar memberikan kompensasi lebih sangat penting untuk menyuarakan kepentingan publik," ujarnya.
Keempat, Lagat meminta PT PLN Batam kooperatif dan membuka akses seluas-luasnya untuk kebutuhan penyelidikan Mabes Polri dan Polda Kepri. Hal ini menyangkut proses hukum yang tengah berjalan terhadap peristiwa pemadaman total tersebut.
"Apa pun hasil penyelidikan kepolisian, kami harapkan PT PLN Batam menerima dan melaksanakannya," katanya lagi.
Ombudsman RI Kepri turut mendorong PT PLN Batam segera melakukan pembenahan internal secara menyeluruh demi menjamin keandalan pasokan listrik serta memberikan kepastian pelayanan publik bagi masyarakat setempat.
Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam Raditya Surya menjelaskan pemadaman total berawal dari Flashover di Gardu Induk (GI) Sungai Harapan pada pukul 06.28 WIB, diindikasikan akibat gangguan hewan liar (monyet) serta tidak berfungsinya sistem perlindungan hewan.
Kegagalan fungsi perangkat Circuit Breaker (CB) saat kejadian menyebabkan gangguan merambat ke GI Sagulung hingga terlepasnya GI Tanjung Uncang sebagai tulang punggung sistem kelistrikan, yang berujung pada lepasnya seluruh sistem pembangkit secara otomatis.
"PLN Batam juga menemukan CCTV di lokasi bergeser dari posisinya pada malam sebelum kejadian, sehingga rekaman hanya mencakup 25 persen," ujar Raditya.
Ia memaparkan pemulihan kelistrikan dilakukan secara bertahap, dengan sistem kelistrikan Batam hampir pulih 100 persen pada Selasa (13/10) pukul 01.30 WIB dini hari. Sedangkan wilayah Bintan baru kembali normal sepenuhnya pada Rabu (14/10) pukul 18.30 WIB.
Sebagai bentuk tanggung jawab, PLN Batam merencanakan pemberian kompensasi tagihan listrik bulan November sebesar 10 persen untuk layanan umum dan 15-25 persen untuk layanan khusus/industri.
Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Pemprov Kepri upayakan bangun pembangkit listrik di Pulau Bintan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berupaya membangun pembangkit listrik di Pulau Bintan guna menjamin keandalan sistem kelistrikan di wilayah ... [286] url asal
#pemprov-kepri #dinas-esdm-kepri #pembangkit-listrik-pulau-bintan
Selama ini, listrik Pulau Bintan masih bergantung pasokan daya dari Kota Batam, makanya kita coba ajukan pembangunan pembangkit sendiri ke pusat
Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berupaya membangun pembangkit listrik di Pulau Bintan guna menjamin keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri M. Darwin mengatakan, pihaknya akan mengajukan pembangunan pembangkit listrik tersebut kepada Kementerian ESDM.
"Selama ini, listrik Pulau Bintan masih bergantung pasokan daya dari Kota Batam, makanya kita coba ajukan pembangunan pembangkit sendiri ke pusat," kata Darwin di Tanjungpinang, Selasa.
Darwin menyebut listrik Pulau Bintan, terutama di Kabupaten Bintan, sempat padam total selama dua hari dampak gangguan kelistrikan di Batam sejak Senin (12/10) sampai Rabu (14/10).
PLN telah menyiapkan solusi jangka pendek dalam rangka menjamin ketersediaan listrik di Pulau Bintan supaya tidak terjadi pemadaman berulang.
Menurut Darwin, PLN akan bekerja sama dengan pembangkit listrik di Tanjung Sauh, Batam, untuk membantu menyuplai listrik ke Pulau Bintan.
Kapasitas daya listrik di Pulau Bintan hanya sekitar 30-35 MegaWatt, dengan mengandalkan dua PLTD yang dioperasikan PLN UP3 Tanjungpinang.
"Kebutuhan listrik Pulau Bintan sekitar 105 MegaWatt. Kalau sebagian bisa disuplai dari Tanjung Sauh, InsyaAllah aman dan cukup," ucapnya.
Selain itu, lanjut Darwin, PLN juga menjajaki peluang kerja sama dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) Bintan sebagai langkah memenuhi kebutuhan listrik Pulau Bintan.
Ia menambahkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dijadwalkan segera bertemu dengan Menteri ESDM terkait usulan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Bintan.
Pihaknya berharap ke depan Pulau Bintan bisa mandiri listrik, sehingga tidak membebani Batam dalam hal pemenuhan kebutuhan kelistrikan.
"Penanganannya juga lebih mudah kalau terjadi kerusakan," kata Darwin.
Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Pemprov Kepri: Dua ruas jalan dibangun lewat IJD senilai Rp30 miliar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut ada dua ruas jalan di daerahnya yang dibangun melalui proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 ... [274] url asal
#pemprov-kepri #dinas-pupp-kepri #inpres-jalan-daerah #pembangunan-jalan-di-kepri
Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut ada dua ruas jalan di daerahnya yang dibangun melalui proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari menyampaikan kedua jalan dimaksud, yaitu pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari kawasan Tugu Sirih sampai depan Markas Komando Armada I (Koarmada) di Kota Tanjungpinang, lalu peningkatan Jalan Tembeling di Kabupaten Bintan.
"Saat ini sedang dalam proses lelang. Pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan," kata Rodi di Tanjungpinang, Senin.
Rodi mengatakan anggaran pembangunan dua ruas jalan itu sekitar Rp30 miliar, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
Proyek IJD diprioritaskan untuk Jalan Gurindam 12, yang merupakan kawasan objek wisata dan rekreasi masyarakat di Tanjungpinang sekaligus mempercantik wajah pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut.
Sementara peningkatan Jalan Tembeling dilakukan karena akses jalan itu terhubung ke kawasan industri PT Japfa yang bergerak di sektor peternakan/perunggasan.
Rodi menambahkan IJD merupakan program kebijakan strategis nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar pemerintah pusat ikut membantu membangun dan memperbaiki jalan-jalan di daerah, meliputi kabupaten, kota, atau provinsi, dengan menggunakan dana APBN
Melalui program itu, pemerintah pusat fokus membangun infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah serta konektivitas antarwilayah.
Pada tahun 2024, Kepri mendapat dukungan anggaran IJD senilai Rp532 miliar untuk membangun dan memperbaiki 14 ruas jalan sepanjang 76 kilometer, yang tersebar di enam kabupaten/kota setempat.
"Kita sangat apresiasi pemerintah pusat, IJD ini telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar konektivitas angkutan orang dan barang antarwilayah," demikian Rodi.
Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)