Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan keselamatan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diperkuat melalui pembatasan kendaraan, pengaturan perjalanan, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan transportasi di seluruh moda nasional.

Dudy mengatakan pemerintah terus berupaya menekan potensi kecelakaan dengan mengatur mobilitas masyarakat ketika terjadi peningkatan volume perjalanan pada periode libur akhir tahun.

"Kami selalu berupaya untuk menekan jumlah kecelakaan. Seperti pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas, itu adalah upaya kita untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada saat di mana meningkatnya volume kendaraan pada event-event besar," kaya Menhub di Jakarta, Senin (26/10).

Dia menyampaikan mitigasi dilakukan melalui pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat meningkatnya kepadatan lalu lintas selama masa perjalanan, terutama di moda transportasi darat.

Menurut Dudy, pengaturan waktu perjalanan diperlukan agar masyarakat dapat merencanakan keberangkatan secara lebih baik sehingga kepadatan kendaraan dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan meningkat.

Pemerintah juga akan menyampaikan kebijakan pengaturan perjalanan sejak jauh hari agar masyarakat memiliki kesempatan menyesuaikan rencana perjalanan serta memilih waktu keberangkatan yang lebih aman.

Kementerian Perhubungan memastikan upaya penguraian kepadatan menjadi bagian penting dalam strategi keselamatan untuk menciptakan perjalanan yang lebih lancar selama momentum mobilitas masyarakat meningkat.

Selain pengaturan lalu lintas, pemerintah memperkuat pemeriksaan kelaikan kendaraan melalui kegiatan ramp check terhadap seluruh moda transportasi yang melayani masyarakat.

Dudy menjelaskan ramp check sebenarnya telah dilakukan secara rutin sepanjang waktu, namun pelaksanaannya akan ditingkatkan dan diperketat ketika menghadapi momentum perjalanan besar masyarakat.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan sarana transportasi memenuhi standar keselamatan sehingga masyarakat memperoleh layanan perjalanan yang aman, nyaman, dan memiliki tingkat keandalan tinggi.

Kementerian Perhubungan optimistis sinergi pengaturan perjalanan dan pengawasan kelaikan transportasi mampu menekan risiko kecelakaan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

"Dan ramp check itu tidak hanya pada saat event, kita sudah melakukan rampcheck setiap saat. Nanti pada saat event-event besar, pelaksanaan ramp check itu akan kita tingkatkan, diintensifkan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan keselamatan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diperkuat melalui pembatasan kendaraan, pengaturan perjalanan, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan transportasi di seluruh moda nasional.

Dudy mengatakan pemerintah terus berupaya menekan potensi kecelakaan dengan mengatur mobilitas masyarakat ketika terjadi peningkatan volume perjalanan pada periode libur akhir tahun.

"Kami selalu berupaya untuk menekan jumlah kecelakaan. Seperti pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas, itu adalah upaya kita untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada saat di mana meningkatnya volume kendaraan pada event-event besar," kaya Menhub di Jakarta, Senin (26/10).

Dia menyampaikan mitigasi dilakukan melalui pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat meningkatnya kepadatan lalu lintas selama masa perjalanan, terutama di moda transportasi darat.

Menurut Dudy, pengaturan waktu perjalanan diperlukan agar masyarakat dapat merencanakan keberangkatan secara lebih baik sehingga kepadatan kendaraan dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan meningkat.

Pemerintah juga akan menyampaikan kebijakan pengaturan perjalanan sejak jauh hari agar masyarakat memiliki kesempatan menyesuaikan rencana perjalanan serta memilih waktu keberangkatan yang lebih aman.

Kementerian Perhubungan memastikan upaya penguraian kepadatan menjadi bagian penting dalam strategi keselamatan untuk menciptakan perjalanan yang lebih lancar selama momentum mobilitas masyarakat meningkat.

Selain pengaturan lalu lintas, pemerintah memperkuat pemeriksaan kelaikan kendaraan melalui kegiatan ramp check terhadap seluruh moda transportasi yang melayani masyarakat.

Dudy menjelaskan ramp check sebenarnya telah dilakukan secara rutin sepanjang waktu, namun pelaksanaannya akan ditingkatkan dan diperketat ketika menghadapi momentum perjalanan besar masyarakat.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan sarana transportasi memenuhi standar keselamatan sehingga masyarakat memperoleh layanan perjalanan yang aman, nyaman, dan memiliki tingkat keandalan tinggi.

Kementerian Perhubungan optimistis sinergi pengaturan perjalanan dan pengawasan kelaikan transportasi mampu menekan risiko kecelakaan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

"Dan ramp check itu tidak hanya pada saat event, kita sudah melakukan rampcheck setiap saat. Nanti pada saat event-event besar, pelaksanaan ramp check itu akan kita tingkatkan, diintensifkan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesada

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Gas memperkuat budaya keselamatan dan keandalan operasional perusahaan melalui penyelenggaraan in house training tentang sistem manajemen keselamatan migas (SMKM).

Direktur Operasi PLN Energi Gas Mohammad Faradhy, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan penerapan keselamatan migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan keandalan penyaluran energi kepada pelanggan.

"Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama dalam mengidentifikasi potensi bahaya, mengelola risiko, serta menerapkan standar keselamatan secara konsisten," ujarnya.

Faradhy pun berharap keselamatan tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam bekerja.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh perwakilan pegawai dari berbagai unit kerja PLN Energi Gas, baik kantor pusat maupun unit operasional, meliputi tim Unit Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan (UPOP), Gas Station Tanjung Batu, O&M CNG Duri, Regasifikasi LNG Tarakan, proyek Additional Pipeline Bali, serta perwakilan PT PLN EPI.

Direktur Utama PT KMI Waluyo, selaku pemateri, menekankan keberhasilan penerapan SMKM sangat bergantung pada komitmen bersama dan keterlibatan aktif seluruh insan perusahaan.

"Sistem ini bukan sekadar pemenuhan dokumen atau persyaratan regulasi, melainkan bagaimana perusahaan membangun sistem kerja, yang mampu mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko operasional. Hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap pegawai memahami perannya dan mampu menerapkan prinsip keselamatan secara nyata dan berkelanjutan di lingkungan kerjanya," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan SMKM sekaligus menjadi penggerak budaya keselamatan di unit kerja masing-masing.

Kesamaan pemahaman antara fungsi pengelola keselamatan, operasional, dan konstruksi juga menjadi hal penting dalam membangun sistem pengendalian risiko yang lebih terintegrasi.

Penyelenggaraan pelatihan ini sekaligus menegaskan komitmen PLN Energi Gas, sebagai anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang bergerak dalam bidang midstream gas, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha penyediaan infrastruktur dan layanan gas bumi yang memiliki karakteristik risiko operasional tinggi.

"Dengan penguatan kompetensi dan penerapan SMKM secara konsisten, PLN Energi Gas optimistis dapat terus menghadirkan layanan energi yang aman dan andal, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang berorientasi pada prinsip zero harm zero loss," kata Faradhy.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan keselamatan kapal melalui peningkatan kompetensi Marine Inspector guna memastikan armada yang beroperasi memenuhi standar kelaiklautan dan mendukung keselamatan pelayaran nasional.

"Kompetensi dan integritas Marine Inspector merupakan fondasi penting untuk memastikan kapal yang berlayar benar-benar aman dan andal, sekaligus melindungi awak kapal, penumpang, dan lingkungan laut,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut mengukuhkan 90 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Marine Inspector, terdiri dari lima orang Marine Inspector Type A dan 85 orang Marine Inspector Type B di Jakarta.

Lollan menyampaikan pengukuhan itu dilaksanakan sebagai komitmen Ditjen Perhubungan Laut dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan kapal guna memastikan setiap kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaiklautan dan standar keselamatan pelayaran.

Menurutnya penguatan fungsi Marine Inspector krusial karena sebagian besar kapal yang beroperasi di Indonesia adalah kapal non-konvensi.

Kapal tersebut antara lain kapal barang di bawah GT 500, kapal tongkang, tugboat, dan kapal kayu kategori kapal yang justru paling sering bersinggungan dengan aktivitas masyarakat dan jalur logistik nasional.

Indonesia, lanjutnya, memiliki lebih dari 116 ribu kapal, dan mayoritas adalah kapal non-konvensi yang setiap hari digunakan untuk distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

"Di sinilah Marine Inspector menjadi garda terdepan untuk memastikan kapal-kapal tersebut benar-benar laik laut," ujar Lollan.

Dengan pengukuhan Marine Inspector Type A dan Type B, Lollan menegaskan keselamatan pelayaran adalah prioritas utama.

Penguatan tersebut menjadi semakin penting menjelang masa Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ketika mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat.

Setiap kapal yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga pelayanan transportasi laut dapat berlangsung dengan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak kapal.

“Saya minta seluruh Marine Inspector, terutama yang baru dikukuhkan, untuk memastikan kapal penumpang memenuhi seluruh aspek kelaiklautan. Masyarakat harus dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan selamat,” tegas Lollan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin menjelaskan pengukuhan Marine Inspector Type A dan Type B juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta pemerataan tenaga teknis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.

“Dengan ketersediaan tenaga pemeriksa yang memadai, pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal di berbagai wilayah diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” kata Samsuddin.

Ia menyampaikan kegiatan pengukuhan tahun ini mempersiapkan Marine Inspector dengan pembaruan informasi global dan nasional terkait keselamatan kapal.

“Kami ingin Marine Inspector memiliki pemahaman terbaru tentang perkembangan regulasi dan teknologi keselamatan kapal, sehingga mereka lebih profesional dan responsif terhadap tantangan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tanggung jawab Marine Inspector tidak berhenti pada pemenuhan kompetensi teknis.

Setiap pejabat pemeriksa harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan ketegasan dalam menerapkan peraturan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nakhoda wajib berkoordinasi secara berkala dengan stasiun pandu serta tidak ragu untuk berlabuh jangkar di lokasi aman apabila visibilitas memburuk

Samarinda (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda memperkuat pengamatan dan keandalan navigasi pelayaran guna mengantisipasi risiko penurunan jarak pandang akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di sepanjang alur Sungai Mahakam.

"Kami meningkatkan keandalan stasiun layanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Service dan menginstruksikan seluruh nakhoda untuk mengoptimalkan pengamatan navigasi keliling secara intensif," kata Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas I Samarinda Yuliansyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Penerbitan pemberitahuan keselamatan pelayaran (Notice to Mariners) dikeluarkan sebagai langkah merespons ancaman kabut asap pekat yang berpotensi mengganggu keselamatan alur pelayaran perairan.

KSOP Samarinda mewajibkan setiap awak kapal mengatur kecepatan aman dan memperketat jarak bebas konvoi antarkapal sepanjang satu kabel atau setara 185 meter.

"Nakhoda wajib berkoordinasi secara berkala dengan stasiun pandu serta tidak ragu untuk berlabuh jangkar di lokasi aman apabila visibilitas memburuk," ujar Yuliansyah.

Langkah pencegahan ini juga mengantisipasi pergerakan kapal-kapal kecil serta rintangan navigasi lain yang kerap tidak terlihat secara visual saat kabut asap meliputi alur perairan.

Selain dampak karhutla, pengawasan navigasi ekstra turut difokuskan pada kawasan padat lalu lintas perairan di sekitar lokasi proyek perbaikan Jembatan Mahakam Ulu, Samarinda.

"Penggunaan fasilitas pemanduan resmi sangat penting untuk menjamin manuver kapal melintas dengan selamat di bawah bentang jembatan," tutur Yuliansyah.

Petugas stasiun layanan lalu lintas kapal (VTS) Samarinda bersiagakan penuh memantau pergerakan radar dan sinyal sistem identifikasi otomatis selama 24 jam nonstop di sepanjang lintasan Sungai Mahakam.

KSOP Samarinda menegaskan bahwa hingga pertengahan Oktober 2026 belum ada laporan insiden kapal akibat keterbatasan jarak pandang di sepanjang alur perairan setempat.

"Kesadaran nakhoda dalam mematuhi maklumat keselamatan menjadi faktor utama yang menjaga kelancaran alur logistik dan transportasi air kita," ucap Yuliansyah.

Sinergi intensif terus dibangun bersama perusahaan pelayaran, keagenan kapal, dan asosiasi maritim demi memastikan prosedur keselamatan diterapkan di lapangan.

Upaya pengawasan terpadu ini juga diselaraskan dengan pemantauan kondisi cuaca harian guna memberikan petunjuk dini navigasi bagi seluruh pengguna jasa pelayaran.

"Komitmen kami adalah menghadirkan alur pelayaran Sungai Mahakam yang aman, tertib, dan bebas dari risiko kecelakaan," ujar Yuliansyah.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Maskapai nasional Garuda Indonesia akan terus memperkuat langkah mitigasi operasional keselamatan penerbangan terkait eskalasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng) melalui pemantauan situasi secara berkelanjutan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia maupun Arab Saudi.

"Upaya tersebut turut mencakup kesiapan skenario operasional alternatif, termasuk penyiapan bandara pengalihan, guna mengantisipasi berbagai perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional penerbangan, dengan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama," ujar Direktur Operasi Garuda Indonesia Eric Ferdinand Sofyal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Eric, Garuda Indonesia terus memantau secara intensif perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah serta potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Arab Saudi, khususnya rute Jeddah.

Dirinya menjelaskan sejak Jumat (9/10), Garuda Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian operasional penerbangan melalui berbagai langkah mitigasi, mulai dari pengalihan rute penerbangan, pengalihan pendaratan (divert) ke bandara alternatif, hingga penundaan penerbangan, berdasarkan perkembangan situasi serta koordinasi dan arahan dari General Authority of Civil Aviation (GACA) di Arab Saudi.

"Langkah mitigasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan melalui pengelolaan risiko operasional yang terukur, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi serta hasil koordinasi bersama otoritas penerbangan terkait," katanya.

Lebih lanjut, ujar Eric, seluruh penumpang yang terdampak oleh penyesuaian penerbangan tersebut telah mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia mengatakan adapun hingga saat ini, operasional penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Jeddah diperkirakan masih akan mengalami penyesuaian jadwal penerbangan, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini serta hasil koordinasi bersama otoritas penerbangan di Arab Saudi.

"Sementara itu, penerbangan dari dan menuju Madinah tetap beroperasi normal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta perusahaan aplikasi mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi atau ojek online (ojol) guna memperkuat pelindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

“Jika sudah menjadi angkutan umum, artinya harus ada standar keselamatan, seperti helm, kemudian perawatan kendaraan, aplikator juga harus mengawasi mengenai maintenance ini,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital harus berjalan beriringan dengan keselamatan sebagai prioritas utama.

Ia menyampaikan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menurut dia, regulasi itu menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, termasuk dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan bagi para pihak.

Menhub menjelaskan, aspek keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transportasi.

Dalam hal ini, kata dia, pengemudi perlu memastikan kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi laik operasional, serta melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Sementara itu, ia mengatakan perusahaan aplikasi bertanggung jawab untuk mendukung pemenuhan standar keselamatan tersebut, antara lain melalui pemantauan kondisi kendaraan dan pengingat perawatan berdasarkan intensitas penggunaan kendaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan tetap menjalankan kewenangan dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi wajib menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan di antaranya Kementerian Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” kata Menhub.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dudy, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, terdokumentasi, serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Perusahaan aplikasi dan pengemudi juga wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku, ujar dia.

Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendorong seluruh pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Perusahaan aplikasi perlu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kemitraan dan mendukung pengawasan keselamatan, sedangkan mitra pengemudi wajib menjaga kondisi kendaraan, mematuhi ketentuan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui penguatan regulasi dan pelaksanaan kewajiban secara konsisten, pemerintah berharap, ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, juga berkelanjutan sehingga masyarakat mendapat layanan yang selamat, aman, serta nyaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026