#30 tag 24jam
Wamenko Pangan minta aksi nyata daerah lewat Pekan Iklim Bali
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq melalui gelaran Pekan Iklim Bali meminta pemerintah daerah menerjemahkan target ... [444] url asal
Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq melalui gelaran Pekan Iklim Bali meminta pemerintah daerah menerjemahkan target penurunan emisi nasional menjadi aksi nyata yang terintegrasi langsung hingga ke tingkat terbawah.
"Acara di Bali ini sangat baik, tentunya saya berharap siapapun yang menginisiasi Pekan Iklim Bali dapat kemudian dilaksanakan di kota-kota besar lainnya, kalau semua kota mampu artinya pemahaman terhadap janji perubahan iklim kita tidak hanya berupa dokumen semata, tapi bisa dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah,” kata Hanif Faisol di Denpasar, Selasa.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan forum seperti Pekan Iklim Bali sangat penting agar pemahaman terhadap janji perubahan iklim tidak hanya berhenti pada dokumen semata.
Apalagi, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dan pemenuhan komitmen global seperti Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan dukungan penuh dari sub-nasional agar kebijakan nasional bisa dibumikan di tengah masyarakat.
"Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ini ke dalam RPJMD, program pembangunan sektoral, dan penganggaran APBD-nya sesuai pedoman nasional," ujarnya.
Wamenko Pangan menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai ancaman nyata dari perubahan iklim, mulai dari fenomena El Nino yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Teknologi seperti operasi modifikasi cuaca juga menurutnya seringkali tidak efektif digunakan di tengah suhu Samudra Pasifik yang tinggi, sehingga perbaikan lanskap alam dan penguatan kesiapsiagaan mutlak dilakukan.
Melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2035 dengan proyeksi skenario pertumbuhan ekonomi yang terukur pada sektor kehutanan, pertanian, serta energi.
Untuk mendukung mobilisasi pembiayaan iklim tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna memperluas ruang pasar karbon di Indonesia.
"Melalui Peraturan Presiden 110 ini, maka semua pasar dibuka selebar-lebarnya untuk memastikan ketersediaan pendanaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hanif.
Namun, Wamenko Pangan mengingatkan bahwa kunci utama dari keberhasilan perdagangan karbon dan investasi hijau terletak pada kredibilitas data serta transparansi pelaporan.
"Tanpa kredibilitas dari data kita, tanpa integritas dari lingkungan kita, maka hampir mustahil orang akan percaya dengan kinerja kita," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap rangkaian acara seperti Pekan Iklim Bali dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kemitraan investasi serta aksi iklim yang terukur bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Di akhir, ia juga meminta agar hasil dan rumusan dari perhelatan Pekan Iklim Bali dapat disampaikan secara lengkap melalui tatanan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Ia ingin memastikan agar setiap gagasan, lokakarya, dan simposium yang lahir dari forum iklim tersebut tidak hanya menjadi narasi semata, melainkan benar-benar dijaga implementasinya secara nyata untuk kemajuan bersama.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Bali angkat inisiatif kawasan rendah emisi di Pekan Iklim
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali ... [509] url asal
#pemprov-bali #pekan-iklim-bali #koalisi-bali-emisi-nol-bersih #kawasan-rendah-emisi
Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030
Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026.
“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.
Ia menjelaskan, kawasan rendah emisi sebelum diumumkan secara luas saat Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini didahului dengan peluncurannya di Hari Suci Tumpek Wayang pada Sabtu (10/10) kemarin sebagai wujud mendoakan alam semesta.
Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.
“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.” ujarnya.
Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten/kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.
Gubernur Koster menyampaikan, selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat bagaimana pemda mendukung proyek besar dari Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali.
Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah.
Menurut Koster, saat ini proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.
Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026.
Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi.
Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.
“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus.
Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.
Upaya besar berupa penyediaan energi bersih serta penetapan wilayah rendah emisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya target emisi nol bersih.
Suzanty menyampaikan, rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menghadirkan empat kegiatan utama yang meliputi Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)