#30 tag 24jam
Wamenko Pangan sebut investasi hijau peluang strategis perubahan iklim
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa pengembangan investasi hijau dan sektor energi bersih merupakan peluang ... [336] url asal
Peluang investasi yang luas tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor penting, mulai dari energi bersih, industri rendah emisi, pengelolaan limbah, hingga transportasi berkelanjutan.
Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa pengembangan investasi hijau dan sektor energi bersih merupakan peluang strategis yang sangat krusial untuk menjawab tantangan perubahan iklim saat ini.
"Maka di sinilah investasi hijau menjadi yang sangat strategis," ujar Hanif Faisol di tengah forum Pekan Iklim Bali 2026, di Denpasar, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa peluang investasi yang luas tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor penting, mulai dari energi bersih, industri rendah emisi, pengelolaan limbah, hingga transportasi berkelanjutan.
Selain itu, sektor bangunan hijau, pertanian berkelanjutan, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan, mangrove, gambut, dan daerah pesisir juga memegang peranan yang tidak kalah vital.
Wamenko Pangan menyadari bahwa transisi dan upaya pemulihan lingkungan ini membutuhkan ketersediaan pendanaan dalam skala yang cukup besar untuk menutupi berbagai kebutuhan pembiayaan iklim yang selama ini masih menjadi tantangan di lapangan.
Melalui pembukaan ruang investasi hijau secara optimal, pemerintah berupaya menyediakan instrumen pendanaan yang kuat guna mendatangkan investor serta menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan.
"Dengan dibukanya investasi hijau ini melalui peraturan presiden, akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mampu kita menyediakan kebutuhan dana pada satu sisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain, serta meningkatkan kualitas dan integritas lingkungan hidup kita pada sisi-sisi lainnya lagi," ujar Hanif.
Wamenko Pangan itu menjelaskan pemanfaatan investasi hijau ini juga dirancang agar beriringan langsung dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara terukur melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC) hingga tahun 2035.
Melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah membuka lebar pasar karbon domestik maupun internasional, agar tata kelola pembiayaan iklim menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah serta dukungan regulasi yang adaptif, ia yakin pengembangan energi bersih dan ekonomi rendah karbon mampu mendongkrak pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menyejahterakan masyarakat.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Wamenko Pangan minta aksi nyata daerah lewat Pekan Iklim Bali
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq melalui gelaran Pekan Iklim Bali meminta pemerintah daerah menerjemahkan target ... [444] url asal
Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq melalui gelaran Pekan Iklim Bali meminta pemerintah daerah menerjemahkan target penurunan emisi nasional menjadi aksi nyata yang terintegrasi langsung hingga ke tingkat terbawah.
"Acara di Bali ini sangat baik, tentunya saya berharap siapapun yang menginisiasi Pekan Iklim Bali dapat kemudian dilaksanakan di kota-kota besar lainnya, kalau semua kota mampu artinya pemahaman terhadap janji perubahan iklim kita tidak hanya berupa dokumen semata, tapi bisa dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah,” kata Hanif Faisol di Denpasar, Selasa.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan forum seperti Pekan Iklim Bali sangat penting agar pemahaman terhadap janji perubahan iklim tidak hanya berhenti pada dokumen semata.
Apalagi, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dan pemenuhan komitmen global seperti Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan dukungan penuh dari sub-nasional agar kebijakan nasional bisa dibumikan di tengah masyarakat.
"Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ini ke dalam RPJMD, program pembangunan sektoral, dan penganggaran APBD-nya sesuai pedoman nasional," ujarnya.
Wamenko Pangan menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai ancaman nyata dari perubahan iklim, mulai dari fenomena El Nino yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Teknologi seperti operasi modifikasi cuaca juga menurutnya seringkali tidak efektif digunakan di tengah suhu Samudra Pasifik yang tinggi, sehingga perbaikan lanskap alam dan penguatan kesiapsiagaan mutlak dilakukan.
Melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2035 dengan proyeksi skenario pertumbuhan ekonomi yang terukur pada sektor kehutanan, pertanian, serta energi.
Untuk mendukung mobilisasi pembiayaan iklim tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna memperluas ruang pasar karbon di Indonesia.
"Melalui Peraturan Presiden 110 ini, maka semua pasar dibuka selebar-lebarnya untuk memastikan ketersediaan pendanaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hanif.
Namun, Wamenko Pangan mengingatkan bahwa kunci utama dari keberhasilan perdagangan karbon dan investasi hijau terletak pada kredibilitas data serta transparansi pelaporan.
"Tanpa kredibilitas dari data kita, tanpa integritas dari lingkungan kita, maka hampir mustahil orang akan percaya dengan kinerja kita," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap rangkaian acara seperti Pekan Iklim Bali dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kemitraan investasi serta aksi iklim yang terukur bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Di akhir, ia juga meminta agar hasil dan rumusan dari perhelatan Pekan Iklim Bali dapat disampaikan secara lengkap melalui tatanan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Ia ingin memastikan agar setiap gagasan, lokakarya, dan simposium yang lahir dari forum iklim tersebut tidak hanya menjadi narasi semata, melainkan benar-benar dijaga implementasinya secara nyata untuk kemajuan bersama.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)