Jakarta (ANTARA) - Platform global baru untuk menarik investasi, menghimpun modal, dan menjalin kemitraan ekonomi yaitu New Asia Forum, rencananya akan diluncurkan pada 3-4 Desember 2026 di Pulau Bali, Indonesia.

Dalam edisi perdananya, New Asia Forum menargetkan investasi sebesar 30 miliar dolar AS untuk New Asia.

"New Asia Forum dirancang untuk mempertemukan modal global jangka panjang dengan berbagai peluang investasi yang berkembang di Indonesia dan kawasan sekitarnya," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Sebagai sovereign investor Indonesia sekaligus mitra pendiri forum tersebut, Rosan mengatakan Danantara Indonesia mengajak para mitra untuk bersama-sama membuka peluang tersebut guna menciptakan nilai jangka panjang.

"Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, forum ini mencerminkan keterlibatan Indonesia di dunia internasional yang dilandasi kepercayaan diri, ambisi, dan semangat kolaborasi," ujar Rosan.

Sementara itu, Pendiri dan Chairman Richard Attias & Associates, Richard Attias mengatakan selama beberapa dekade kawasan Asia telah dipandang terutama sebagai tujuan investasi modal global, namun narasi tersebut kini mulai berubah.

“New Asia tidak hanya akan menarik modal, tetapi juga semakin mampu menciptakan, mengarahkan, dan menentukan ke mana modal tersebut dapat memberikan dampak terbesar. Kita sedang memasuki salah satu siklus investasi terpenting dalam generasi kita, dan Asia berada di pusatnya," ujar Richard.

Adapun, forum tersebut akan mempertemukan modal jangka panjang, dengan berbagai peluang yang turut membentuk arah perkembangan Asia dalam satu dekade mendatang.

Didukung oleh Danantara Indonesia serta diselenggarakan oleh Richard Attias & Associates, New Asia Forum hadir bertujuan untuk memperkuat posisi Asia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global.

Forum tersebut akan mempertemukan investor jangka panjang, pelaku usaha, dan para pemangku kebijakan untuk mendorong kemitraan strategis serta membuka peluang investasi yang konkret di Asia.

Seiring bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia, berbagai negara di kawasan tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat, didukung oleh kemajuan teknologi, peningkatan investasi, serta semakin kuatnya keterhubungan ekonomi.

Menurut IMF pada 2025, kawasan Asia Pasifik menyumbang hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi global.

Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh aliran investasi internasional jangka panjang.

New Asia Forum hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mempertemukan peluang investasi di Asia dan sumber permodalan global.

Berbeda dari konferensi pada umumnya, New Asia Forum dirancang untuk mendorong terwujudnya transaksi investasi, mobilisasi modal, dan pelaksanaan proyek secara konkret.

Adapun, target investasi sebesar 30 miliar dolar AS akan didukung oleh portofolio peluang investasi yang telah dikurasi.

Para peserta, termasuk kepala negara, menteri, investor institusional jangka panjang, dan pemimpin perusahaan global akan mempercepat proses menuju komitmen investasi yang nyata, hingga menghasilkan kesepakatan investasi di delapan sektor strategis, yaitu :

1. Sumber Daya Strategis dan Hilirisasi
2. Energi dan Ketenagalistrikan
3. Mobilitas dan Manufaktur Mutakhir
4. Infrastruktur Digital dan AI
5. Pangan dan Agribisnis
6. Perdagangan dan Konektivitas
7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Lebih lanjut, diskusi dalam forum tersebut akan berfokus pada berbagai isu yang mempengaruhi realisasi investasi, mulai dari kesiapan proyek dan kepastian regulasi hingga pembiayaan dan kemitraan strategis.

New Asia Forum juga akan memantau perkembangan komitmen investasi dari satu penyelenggaraan ke penyelenggaraan berikutnya, sehingga membangun platform berkelanjutan yang mendorong akuntabilitas, memperkuat kemitraan, serta mempercepat pelaksanaan investasi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi pengadaan beras di wilayah Bali telah mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau sekitar 190,61 persen dari target pengadaan sebesar 3.786 ton

Denpasar (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Bali mencatatkan realisasi penyerapan beras per 7 Oktober 2026 sebanyak 7.218 ton setara beras atau 190,61 persen, hampir dua kali lipat, dari target pengadaan tahun in sebesar 3.786 ton.

"Realisasi pengadaan beras di wilayah Bali telah mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau sekitar 190,61 persen dari target pengadaan sebesar 3.786 ton," kata Pemimpin Wilayah Bulog Bali Simon Melkisedek Lakapu di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan optimalnya penyerapan hasil produksi petani lokal di wilayah Bali sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah tersebut.

Simon menyampaikan, dalam pelaksanaan penyerapan beras pada 2026, Bulog Bali terus mengoptimalkan seluruh instrumen mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi hingga peningkatan kesiapan sarana penyimpanan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal sekaligus memperkuat stok pangan yang dikelola pemerintah.

Simon menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian positif di wilayahnya.

“Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Keberhasilan melampaui target ini juga menurutnya menjadi bukti nyata bahwa amanah pemerintah dapat dijalankan secara optimal melalui kerja sama yang erat.

“Kami menyampaikan terima kasih juga atas kepercayaan Bapak Presiden kepada Bulog, serta dukungan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI, pemerintah daerah, para petani, penyuluh, mitra kerja, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan bersejarah ini,” ucapnya.

Capaian positif di tingkat Bulog Bali tersebut juga sejalan dengan catatan secara nasional, di mana Perum Bulog mencatatkan rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah.

Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) secara nasional telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian ini melampaui realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 3.191.969 ton setara beras.

Rekor nasional tersebut juga berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya termasuk rekor tertinggi pada tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton.

Bulog menjadikan kinerja pengadaan yang kuat di tingkat hulu ini sebagai kado menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ini turut memperkokoh posisi dalam menjalankan peran strategis melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional.

Simon menyebut ketiga pilar itu meliputi penjagaan ketersediaan pangan, dukungan stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

Dengan fondasi stok yang semakin kokoh, menurutnya pemerintah memiliki kekuatan yang memadai untuk mendukung berbagai program penyaluran pangan kepada masyarakat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat program perlindungan sosial (Perlinsos) dan menantang untuk segera merampungkan sisa target dalam kurang dari empat bulan.

"Apresiasi kepada Provinsi Bali, tahu tidak Provinsi Bali ini nomor satu se-Indonesia untuk saat ini dengan 652.000 lebih KK atau 50,52 persen mendaftar dari seluruh keluarga yang tercatat," kata Menkomdigi saat Uji Coba Program Perlinsos di Badung, Jumat.

Ia mencatat keberhasilan mencapai separuh target keluarga terdata tersebut diselesaikan oleh masyarakat Bali dalam kurun waktu yang sangat cepat berkat kuatnya budaya gotong royong.

Meutya lantas menantang agar sisa target pemenuhan data Perlinsos di Pulau Dewata dapat dituntaskan segera dalam beberapa bulan ke depan.

"Mungkin untuk pemenuhan 50 persennya lagi tidak sampai 4 bulan ya, mungkin tinggal 2-3 bulan lagi seluruh yang berhak di Bali juga sudah terbantu," ujarnya.

Menkomdigi menjelaskan, melalui digitalisasi ini, pemerintah dapat memverifikasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran tanpa ada celah manipulasi.

Kementerian Komdigi sendiri hadir melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) untuk memastikan pertukaran data antarkementerian dalam portal Perlinsos berjalan lancar.

Di tengah masyarakat yang terus berproses mendaftar, Meutya memastikan terus menjaga arus data lintas instansi tersebut agar tidak mengalami kemacetan sistem layaknya lalu lintas di jalan raya.

Integrasi sistem ini sendiri menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), PLN, Korlantas, hingga BPJS secara transparan dan akurat.

Transformasi digital ini juga diyakini bisa memangkas biaya operasional warga serta menghemat waktu tunggu antrean di kantor pemerintahan yang sebelumnya bisa seharian.

Pemanfaatan agen lokal di tingkat wilayah bahkan memungkinkan proses pendaftaran dan validasi dilakukan langsung secara dekat dari rumah warga.

Menkomdigi kemudian mengajak seluruh masyarakat Bali untuk aktif menggalakkan kepedulian antartetangga demi membantu warga lain yang layak agar segera masuk dalam sistem.

Pihaknya berharap program ini tidak hanya sukses di Bali, tetapi juga dapat menjadi percontohan yang diterapkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala keluarga yang mendaftar melalui portal Perlinsos di Bali masih membutuhkan bantuan pendampingan dari agen Perlinsos.

"Ternyata 93,35 persen kepala keluarga yang terdaftar melalui portal Perlinsos merupakan hasil dari pendampingan agen Perlinsos," kata Mira Tayyiba dalam acara Uji Coba Program Perlinsos di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Catatannya menyebut keberhasilan digitalisasi tersebut didukung oleh sebanyak 12.187 agen aktif yang turut berperan dalam proses pendaftaran di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata.

Pendekatan ini juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Kementerian Komdigi mengaitkan bantuan agen dengan keberhasilan digitalisasi lantaran sebanyak 80,88 persen masyarakat Bali sebenarnya telah memanfaatkan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat gotong royong Pemprov Bali dan kabupaten/kota dalam menggerakkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga agen Perlinsos dilihat menjadi salah satu kekuatan utamanya.

Bahkan, waktu pelayanan digitalisasi Perlinsos juga disesuaikan hingga sore dan malam hari agar masyarakat tetap dapat mendaftar di tengah kesibukannya.

Kementerian Komdigi mengambil pembelajaran penting yang dari Bali yaitu bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar masalah teknologi.

"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali, bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masalah teknologi," ujar Mira Tayyiba.

Terkait dengan infrastruktur teknologi pada portal Perlinsos, pihaknya telah melakukan penguatan sistem secara berkala demi pelayanan yang optimal.

"Terkait masalah teknologi kami laporkan Bu Menteri, kita telah melakukan penguatan sistem secara berkala, baru selesai kemarin, sehingga Insyaallah dapat menampung atau dapat mengakomodasi hit yang lebih banyak," katanya di hadapan Menkomdigi Meutya Hafid.

Provinsi Bali sendiri tercatat sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten dan kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos.

Hingga minggu pertama bulan Oktober ini, sebanyak 652.858 kepala keluarga atau 50,52 persen dari seluruh kepala keluarga yang tercatat di Bali telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.

Capaian tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan cakupan kepala keluarga terdaftar yang tertinggi secara nasional.

Adapun tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.

Di Kabupaten Badung, lokasi uji coba mendapat apresiasi khusus karena telah menjadi salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran terbanyak yang mencapai 66.970 kepala keluarga.

Kementerian Komdigi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas kerja keras dan kerja bersama dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial di Pulau Dewata, ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai contoh praktik baik bagi pelaksanaan digitalisasi bansos ke depan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami terus mengupayakan agar pasokan pertalite berikutnya dapat segera tiba dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Jumat.

Selain itu, ia menambahkan kapal tanker yang bertolak dari Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat tersebut juga membawa sebanyak 2.500 kiloliter pertamax.

Kapal tanker itu telah berlayar menuju Terminal BBM Integrasi (IT) Manggis di Kabupaten Karangasem dengan pengaturan kecepatan pelayaran yang optimal untuk mempercepat kedatangan pasokan.

Adapun kapal tanker tersebut saat ini berlayar di Laut Jawa yang dijadwalkan tiba di dermaga IT Manggis pada Minggu (11/10) dini hari.

Seiring dengan upaya optimalisasi suplai tersebut, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali mulai berangsur kondusif.

“Kami terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta mengoptimalkan langkah operasional untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” katanya.

Selama proses pengiriman berlangsung, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi stok dan mempersiapkan proses penerimaan pasokan di terminal agar penyaluran BBM dapat segera dilakukan setelah kapal tiba.

Sedangkan dari sisi operasional, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kondisi suplai serta memastikan kesiapan stok dan pelayanan di SPBU.

Ia memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM.

Sebelumnya, sejumlah SPBU di beberapa wilayah di Bali dalam beberapa hari terakhir mengalami antrean panjang khususnya untuk pembelian BBM subsidi.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Apabila masyarakat menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, ia mengimbau menghubungi nomor pusat layanan 135.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan pola suplai BBM di wilayah Bali dalam rangka menjaga ketersediaan energi di Pulau Dewata tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya terus memastikan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat melalui pengelolaan stok dan penyesuaian pola suplai secara dinamis.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dinamika pada pola dan jalur suplai sekaligus menjaga ketersediaan BBM di berbagai wilayah, khususnya Bali.

Ahad mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Memang sebelumnya keterlambatan pasokan Pertalite. Namun, pasokan telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Selanjutnya, pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026," jelas Ahad.

Pertamina juga terus melakukan upaya percepatan pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, kesiapan sarana dan fasilitas, serta koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

"Kami akan terus mengupayakan percepatan recovery suplai dan melakukan evaluasi secara berkala agar kondisi ketersediaan BBM dapat segera kembali normal. Kami juga memastikan kesiapan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," tambah Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan penggunaan kendaraan listrik di Bali terus menunjukkan pertumbuhan hingga Oktober 2026 tercatat 17.725 kendaraan listrik tercatat telah beroperasi di Bali, terdiri atas sekitar 5.000 mobil dan lebih dari 12.000 sepeda motor.

General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim di Denpasar, Kamis, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan sekitar 14.000 kendaraan pada Maret 2026 dan sekitar 15.000 kendaraan pada Juli 2026.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Bali.

“Kalau kita lihat perkembangan mobil listrik sangat luar biasa. Saya datang di bulan Maret, kalau dilihat data ada 14.000. Saya datang di bulan Juli ada 15.000. Sekarang per data bulan Oktober sudah tercatat 17.725 motor dan mobil,” kata Ajrun.

Menurut Ajrun, pertumbuhan kendaraan listrik perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya.

Saat ini, ia menyebut terdapat sekitar 304 SPKLU di 115 lokasi di Bali, termasuk fasilitas yang dikembangkan oleh PLN dan pihak swasta.

PLN, kata Ajrun, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan investor untuk turut membangun infrastruktur SPKLU di Bali. Keterlibatan swasta dinilai penting agar pertumbuhan infrastruktur pengisian daya dapat mengikuti perkembangan kendaraan listrik.

“PLN memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya swasta, untuk berinvestasi di SPKLU,” ujarnya.

Ajrun menjelaskan PLN akan memberikan ruang bagi investor swasta untuk mengembangkan SPKLU di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, PLN akan mengambil peran untuk menghadirkan fasilitas pengisian daya di wilayah yang belum diminati investor.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan fasilitas pengisian kendaraan listrik di Bali.

“Sudah bukan menjadi isu nanti ngecasnya di mana, karena sudah sangat gampang,” kata Ajrun.

Pertumbuhan kendaraan listrik tersebut juga sejalan dengan arah pengembangan Bali sebagai destinasi pariwisata yang semakin ramah lingkungan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya mendorong kawasan rendah emisi dan transportasi berkelanjutan.

Ia menyebut Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, antara lain melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 40 Tahun 2023 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong pengembangan kawasan rendah emisi, termasuk melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan rendah emisi Sanur.

“Bali kita akan jadikan daerah pariwisata yang berkualitas. Berkualitas itu artinya tidak hanya dari destinasinya yang cantik, indah, bagus, tetapi juga dari sisi kawasan yang rendah emisi,” ujar Arya.

Arya menambahkan, pengembangan transportasi berkelanjutan perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik yang memadai.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong peralihan menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi strategis agar Bali dapat mencapai target penurunan emisi.

"Memang salah satu langkah konkritnya sebetulnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap ya," ucap Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Pemprov Bali sendiri mematok target ambisius berupa emisi nol bersih atau Net ZeroEmission (NZE) pada tahun 2045 melalui berbagai komitmen transisi energi daerah.

Meski demikian, mitra Pemprov Bali itu mencatat bauran energi baru terbarukan di Bali hingga tahun 2024 dilaporkan masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka 1,48 persen dari seluruh total pembangkitan listrik eksisting.

Padahal, potensi sumber daya energi surya yang dimiliki oleh Pulau Dewata tercatat sangat melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp).

Dalam pemodelan yang telah dilakukan IESR, Bali membutuhkan kapasitas PLTS sebesar 2 gigawatt (GW) pada 2034 dan melonjak drastis hingga 21 gigawatt pada 2045 untuk mencapai target NZE.

Angka kebutuhan tersebut dinilai jauh melampaui alokasi yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2034 yang baru menyentuh 771 megawatt (MW).

Selain terkendala lambatnya pengembangan skala utilitas besar berkapasitas 5-10 megawatt ke atas, realisasi proyek juga sering terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.

Kendala teknis dan administratif lainnya mencakup daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN yang kurang transparan serta proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berkepanjangan.

Lonjakan minat masyarakat serta sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap kini juga terhambat oleh sistem kuota nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 yang cepat terserap habis.

"Begitu kuota 2026 dibuka, langsung terserap habis sekitar 300 megawatt untuk memenuhi antrean tahun lalu, dan langsung menyisakan antrean baru untuk tahun depan," ujar Abraham.

Untuk mengatasi persoalan teknis kapasitas jaringan atau hosting capacity, IESR mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur melalui pemasangan baterai skala utilitas serta perluasan jaringan transmisi dan distribusi.

Para pakar energi itu menyarankan Pemprov Bali aktif mewajibkan pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung pemerintahan serta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

IESR juga mendorong agar ketika ada proyek energi terbarukan, pemangku kepentingan di daerah terlibat sejak tahap perencanaan, seperti dengan mengoptimalkan kepemilikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Sebab, Abraham menilai langkah penguatan ekosistem ini tidak boleh bersifat top-down semata dari pemerintah pusat tanpa mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia lokal untuk mengelola fasilitas energi terbarukan secara mandiri.

Solusinya perlu ada pembekalan sehingga setiap proyek energi tidak langsung diberikan tanpa perencanaan matang.

IESR merekomendasikan pembuatan peta jalan yang jelas, revisi RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), reformasi sistem pengadaan, serta koordinasi lintas sektor yang erat antara kementerian, pemda, hingga tingkat BUMDes.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026