Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan pemadaman listrik di Batam dan Bintan pada Senin (12/10), tidak berkaitan dengan pengujian operasional pusat data (data center) sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan informasi yang mengaitkan gangguan kelistrikan tersebut dengan pengujian pusat data tidak benar.

“Pemadaman meluas yang terjadi Senin (12/10) di Pulau Batam dan Bintan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan data center. Informasi bahwa ada pengetesan atau commissioning untuk operasional data center, dan membutuhkan daya sangat besar, itu sama sekali tidak benar,” kata Kwin di Batam, Minggu.

Ia menjelaskan, pusat data yang tengah berkembang di Batam diperkirakan belum beroperasi penuh dalam waktu dekat.

“Menurut kami, data center belum akan beroperasi penuh. Dan jika mulai beroperasi, tingkat operasionalnya diperkirakan belum melebihi 10 persen dari kapasitas total data center tersebut,” katanya.

Kwin Fo juga memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kebutuhan pusat data telah diperhitungkan dalam perencanaan PLN Batam.

“Sampai saat ini PLN Batam sangat siap untuk data center. Jadi kita tidak ada defisit maupun kekurangan pasokan. Cadangan daya kami masih berkisar di angka hampir 20 persen,” katanya.

Saat ini, sistem kelistrikan Batam memiliki daya pasok 930 megawatt (MW), dengan beban mencapai sekitar 780 MW. Dengan demikian, cadangan daya masih mendekati 20 persen.

Menurut Kwin, PLN Batam juga menyiapkan penambahan daya untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi.

“Beban listrik Batam ditargetkan meningkat dari sekitar 930 MW menjadi lebih dari 1.000 MW. Maka dari itu, kami perkirakan pada akhir tahun 2027, daya pasok akan mencapai 1.200 hingga 1.300 MW,” katanya.

Ia menyebut pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam telah melampaui 15 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang menurutnya berada di kisaran 3-4 persen.

“Kami perkirakan di rentang tahun 2027-2032, beban akan bertambah sekitar 300-400 MW. Ada pertumbuhan sekitar 30 persen. Maka kita akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru,” ujar dia.

Selain membangun pembangkit baru, PLN Batam merencanakan penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk mendukung kelistrikan Batam-Bintan.

Ia menjelaskan kemampuan tersebut berbeda dengan pembangkit konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah berhenti.

“Waktu yang dibutuhkan baterai untuk melepaskan daya itu dalam hitungan nanodetik atau milidetik, jadi jauh lebih cepat daripada pembangkit," katanya.

Melalui penambahan pembangkit dan sistem penyimpanan energi, PLN Batam berharap dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik sekaligus memperkuat cadangan daya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang

Semarang (ANTARA) - Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

"Banyak kekhawatiran kerusakan di lingkungan karena wilayah kerjanya 29.000 hektare. Itu bukan wilayahnya (sebesar itu, red.) harus dikeruk semua," katanya di Semarang, Minggu malam.

Hal tersebut disampaikannya saat Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 mengangkat tema "Panas Bumi: Mitos dan Sains" di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang.

Ia mengibaratkan, WKP (wilayah kerja panas bumi) seluas itu sebagai keseluruhan badan manusia, tetapi tidak lantas dikerjakan semua, melainkan disurvei satu-persatu mana daerah yang potensial.

"Wellpad pengeboran mungkin setengahnya pendopo ini. Dilihat dari lahan yang digunakan kecil, mungkin 3 ha. Cuma, surveinya harus banyak," katanya.

Kekhawatiran selanjutnya adalah air tanah akan berkurang karena aktivitas pengeboran, tetapi ia menjelaskan kedalaman geothermal 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah ada di kedalaman 100-200 meter.

"Air permukaan hanya dipakai saat 'ngebor' untuk menentukan titik pengeboran," kata Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip yang berkesempatan belajar geothermal di Jepang itu.

Kemudian, kekhawatiran PLTP Gunung Ungaran akan memunculkan gas beracun, terutama H2S (Hidrogen Sulfida) atau sulfur belerang, ia membandingkan dengan kondisi PLTP Dieng, serta dilakukannya pemantauan setiap saat.

"Soal Candi Gedongsongo, saya sepakat mendukung, tidak boleh diganggu gugat. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang," katanya.

Di sisi lain, Agus menjelaskan banyak dampak positif dari kehadiran PLTP Gunung Ungaran, yakni peningkatan pendapatan daerah hingga terciptanya lapangan kerja, baik tahap prakonstuksi, konstruksi, maupun produksi.

"Prakonstruksi itu menyerap tenaga kerja banyak, konstruksi pembangunan PLTP banyak melibatkan masyarakat, sedangkan produksi fase ketika pembangkit bergerak juga menyerap," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di wilayah tersebut.

Berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jateng telah mengalami surplus, dengan kapasitas pembangkit listrik yang telah beroperasi mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.

Dengan perhitungan tersebut, ia menyebutkan terdapat surplus pasokan listrik sekitar 2.800 MW sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP Gunung Ungaran.

Ia mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.

"Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan proyek geothermal," katanya.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, yakni pengamat dan pemikir Islam Nur Wahid sebagai pembicara, dan KH Ubaidillah Sodaqoh selaku pengasuh Ponpes Al Itqon Semarang.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) telah selesai, maka dapat menghemat subsidi listrik mencapai Rp73 triliun.

Ia menyebut program PLTS 100 GW membutuhkan investasi sebesar 73 miliar dolar AS, dengan program dimulai dari sebanyak 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dengan kapasitas 5,3 GWp beberapa waktu lalu.

"Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun," ujar Menteri Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan, penghematan sebesar Rp70 sampai Rp73 triliun tersebut penting karena total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Menteri Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.

Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.

Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026