#30 tag 24jam
Bima dapat anggaran Rp182,6 miliar dari Kementerian PU
Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari ... [327] url asal
#pemkab-bima #kementerian-pu #pembangunan-infrastruktur #program-ijd #rakor-pfid
Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari Kementerian PU.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Taufik mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum.
“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya di Bima, Jumat.
Untuk sektor irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 17 titik.
Sementara itu, kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan bagi lahan pertanian.
Ia menjelaskan, pada sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama 2026 telah mengalokasikan pagu Rp25 miliar untuk penanganan ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae.
Adapun pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar. Kedua pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.
Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2027.
Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.
Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027.
Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat.
Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Wali Kota Bekasi motoran tinjau progres sembilan titik pembangunan
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengendarai sepeda motor meninjau progres pekerjaan sembilan titik pembangunan infrastruktur jalan hingga saluran air ... [513] url asal
#tinjau-pembangunan #progres-pembangunan #pembangunan-infrastruktur #kota-bekasi #wali-kota-bekasi
Kota Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengendarai sepeda motor meninjau progres pekerjaan sembilan titik pembangunan infrastruktur jalan hingga saluran air bersama jajaran perangkat teknis guna memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung progres pekerjaan, mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Tri di Bekasi, Jumat.
Pemantauan diawali dari Kali Harun, Kecamatan Pondok Melati, dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan dan saluran air di antaranya Jalan Raya Hankam, Jatiwaringin, Jalan Anugerah, Jalan Raya Caman, Jalan Muchtar Tabrani hingga kawasan Pondok Gede dan sekitar.
Saat meninjau Kali Harun, dia menyatakan penanganan sungai masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Terdapat empat rumah berstatus memiliki sertifikat di area yang dibutuhkan untuk penanganan sungai.
Pemerintah Kota Bekasi tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat untuk menelusuri status kepemilikan lahan tersebut.
"Lebar sungai yang sebelumnya sekitar tiga meter kini menyempit menjadi satu hingga dua meter. Kita menargetkan penanganan sekitar 380 meter pada akhir tahun ini dari rencana sepanjang kurang lebih 440 meter," katanya.
Sementara Jalan Raya Hankam menjadi salah satu ruas yang direncanakan untuk diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas jalan bagi masyarakat.
Penanganan banjir di kawasan Gamprit juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah telah mengerjakan pembangunan saluran di Kalisunter sepanjang 300 meter dan menargetkan tambahan pekerjaan sepanjang 900 meter pada tahun ini.
Di kawasan Jatiwaringin, tepatnya area Kampus As-Syafi’iyah dan Universitas Krisnadwipayana masih diperlukan penanganan saluran sepanjang 400 meter untuk mendukung aliran air menuju Kali Cakung. Perbaikan tersebut diharapkan memperlancar aliran air serta mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan.
Tri Adhianto melanjutkan pada Ruas Jalan Anugerah yang menghubungkan Jatiwaringin dengan Jatibening Baru ditargetkan selesai tahun ini. Karena berada di kawasan lereng jalan tol, pengerjaan dilakukan dengan hati-hati.
"Kami juga meminta agar kerusakan dan lubang di sejumlah ruas jalan ini segera diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujarnya.
Berlanjut di kawasan Simpang Lima, Jalan Raya Caman, Jatibening Permai, Wali Kota menyoroti penyempitan saluran sebagai salah satu faktor penghambat aliran air. Pemerintah merencanakan pelebaran saluran serta pembangunan long storage atau tampungan air di kawasan crossing tol.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penampungan air sekaligus mengurangi genangan yang berdampak pada warga Jatibening Permai, Pondok Gede Permai serta kawasan sekitar.
Dirinya meminta dukungan dan kesabaran masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Warga turut diimbau memanfaatkan jalur alternatif apabila terjadi antrean atau hambatan lalu lintas akibat pekerjaan.
Di Jalan Muchtar Tabrani, pemerintah daerah merencanakan penataan jalan menjadi dua arah, disertai pembebasan lahan dan penataan saluran air di bagian tengah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas sekaligus memperbaiki fungsi saluran air.
Wali Kota juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
Selain lokasi-lokasi tersebut, peninjauan juga menyasar Taman Bawah Becakayu Kalimalang, DAS Bojongrangkong, Saluran Kemangsari, saluran Jalan Jatiwaringin dan lanjutannya, pedestrian Pondok Gede, Jalan Kodau-Kecapi serta Jalan Pekayon-Pondok Gede.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)