Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menilai kemampuan teknologi finansial dalam negeri dapat menjadi modal bagi perbankan nasional untuk memperluas usaha ke pasar Asia.

"Indonesia bisa menjadi pintu gerbang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkembang dan menjadi pemain regional," kata Managing Director Global Relations and Communications Danantara Indonesia Pahala Nugraha Mansury, dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Pahala, perkembangan perbankan digital dan teknologi finansial menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.

"Kalau kita melihat teknologi finansial, ini mungkin salah satu bidang yang kemampuan Indonesia tidak terlalu tertinggal dibandingkan pasar lain," ujarnya.

Ia mencontohkan perkembangan layanan perbankan melalui telepon seluler serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi lintas negara sebagai gambaran kemajuan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala juga mengungkapkan pengalamannya selama sekitar 15 tahun di Bank Mandiri, termasuk ketika bank tersebut memprioritaskan investasi pada layanan perbankan seluler dibandingkan perluasan jaringan anjungan tunai mandiri (ATM).

Menurut dia, investasi teknologi membutuhkan komitmen pimpinan, dukungan pendanaan, serta pengembangan kemampuan pegawai agar perusahaan mampu menghadirkan layanan yang kompetitif.

Dalam konteks persaingan regional, Pahala mencontohkan sejumlah bank negara tetangga yang telah mengembangkan usaha di Indonesia, seperti Maybank dan CIMB dari Malaysia, DBS, UOB, dan OCBC dari Singapura, serta Kasikornbank dan Bangkok Bank dari Thailand.

Ia menilai kehadiran bank-bank tersebut menunjukkan peluang pengembangan usaha lintas negara yang juga dapat dimanfaatkan perbankan nasional dengan mengandalkan kemampuan teknologi dan besarnya pasar domestik.

"Masih sangat sedikit bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Kami di Danantara meyakini bahwa hal ini membutuhkan dorongan perubahan pola pikir," katanya.

Meski demikian, sejumlah bank nasional telah memiliki jaringan internasional. Berdasarkan laporan tahunan 2025, Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki enam kantor cabang luar negeri, antara lain di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York.

Bank Mandiri juga memiliki jaringan internasional untuk mendukung transaksi dan kegiatan usaha nasabah di luar negeri.

Pahala menambahkan keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di berbagai negara dapat menjadi pasar potensial bagi pengembangan layanan keuangan lintas batas.

Dari sisi teknologi pembayaran, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta pedagang pada triwulan III 2026.

Pada periode tersebut, volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan, sedangkan volume pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi atau meningkat 39,24 persen.

Layanan QRIS antarnegara juga telah terhubung dengan enam negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Hingga Agustus 2026, BI mencatat transaksi QRIS oleh pengguna asing di Indonesia mencapai 17,8 juta transaksi senilai Rp6,2 triliun. Sementara itu, transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai lima juta transaksi senilai Rp1,85 triliun.

Meski konektivitas pembayaran berbeda dengan ekspansi operasional perbankan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala mengingatkan perusahaan yang memasuki pasar regional harus siap menghadapi persaingan dengan pelaku usaha setempat, termasuk ketika tidak memiliki keunggulan yang sama seperti di pasar domestik.

Karena itu, penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dinilai penting agar lebih banyak perusahaan nasional mampu mengembangkan usaha dan bersaing di kawasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi ini menuntut pembenahan akses dan pemetaan kebutuhan pembiayaan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, rencana penambahan kredit untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga Rp400 triliun yang ditargetkan pemerintah pada 2027 perlu diikuti perluasan akses pasar.

Rizal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menilai, target penyaluran kredit tersebut positif untuk memperluas akses pembiayaan, tetapi cukup ambisius di tengah pertumbuhan UMKM yang masih terbatas.

Data Bank Indonesia pada September 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 2,7 persen secara tahunan, sementara kredit modal kerja UMKM terkontraksi 2,6 persen.

“Kondisi ini menuntut pembenahan akses dan pemetaan kebutuhan pembiayaan UMKM,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.

Menurut Rizal, tambahan kredit dapat meningkatkan produktivitas melalui pembaruan teknologi, efisiensi produksi, dan pemenuhan pesanan. Namun, dampaknya terhadap skala usaha bergantung pada akses pasar.

“Jika penjualan belum berkembang, tambahan pinjaman berisiko menekan arus kas. Pembiayaan perlu terhubung dengan pembeli dan rantai pasok yang jelas,” ujarnya menambahkan.

Rizal juga menilai perbankan perlu memperkuat penilaian kredit berbasis arus kas, menyederhanakan persyaratan, serta menyesuaikan biaya dan angsuran dengan siklus usaha.

Penjaminan dan pendampingan, menurut dia, juga perlu menjangkau debitur baru serta usaha mikro dan kecil.

Rizal menekankan, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan produktivitas, laba usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kualitas kredit yang tetap terjaga.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif hingga Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027.

Kredit tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/10), mengatakan tambahan kredit tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli.

Ia menyebut pemerintah akan mengkaji kebutuhan pembiayaan setiap sektor untuk menentukan skema penyaluran kredit. Selain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah membuka kemungkinan penggunaan skema pembiayaan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan lima pelatihan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 untuk memperkuat pengelolaan industri.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pelatihan tersebut menargetkan jangkauan sekitar 350 hingga 400 BPR-BPRS guna meningkatkan kemampuan pengelola bank dalam mengenali berbagai risiko sejak dini.

"Kami juga ingin turut mendorong BPR dan BPRS agar terus berkembang dan naik kelas," kata Doddy dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.

Doddy menjelaskan materi pelatihan disusun berdasarkan pengalaman LPS menangani bank bermasalah, sehingga pengurus dan pengelola BPR-BPRS dapat memahami berbagai faktor yang berpotensi mengganggu kesehatan serta keberlangsungan usaha perbankan.

"Materi pelatihan ini kami susun berdasarkan pelajaran nyata dari bank-bank yang kami tangani," ujarnya.

Selain pelatihan tata kelola, LPS telah menyelenggarakan 20 sesi sosialisasi dan edukasi bagi BPR-BPRS di berbagai daerah sepanjang 2026 untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penjaminan simpanan.

Melalui kegiatan tersebut, LPS berharap pengelola BPR-BPRS dapat menerapkan ketentuan penjaminan dengan lebih baik sekaligus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai perlindungan simpanan mereka.

LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 99,97 persen atau sekitar 15,5 juta rekening nasabah BPR-BPRS masuk dalam cakupan penjaminan penuh per Juni 2026.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Oktober menunjukkan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit industri BPR-BPRS pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh sebesar 3,22 persen, 3,14 persen, dan 3,37 persen secara tahunan.

Meski industri menunjukkan pertumbuhan positif, Doddy mengingatkan perlunya penguatan kualitas kredit dan pembiayaan.

Pada Agustus 2026, rasio kredit bermasalah bruto (gross non-performing loan/NPL) BPR mencapai 12,8 persen, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah bruto (gross non-performing financing/NPF) BPRS sebesar 15,1 persen.

Menurut Doddy, penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat peran BPR-BPRS sebagai mitra pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

"Angka-angka ini tentu menunjukkan bahwa untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis UMKM, BPR dan BPRS perlu memperbaiki kinerjanya," ucap Doddy.

Ia menjelaskan pengalaman LPS menangani bank bermasalah menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan dalam penyaluran kredit, serta persoalan pengelolaan lainnya.

Sejak beroperasi pada 2005 hingga awal Oktober 2026, LPS telah melikuidasi 161 bank, terdiri atas satu bank umum dan 160 BPR-BPRS.

Namun, Doddy menekankan bahwa persoalan pada bank yang ditangani LPS tidak mencerminkan kondisi seluruh industri karena sebagian besar BPR-BPRS tetap dikelola dengan baik.

"Tentunya masih banyak BPR dan BPRS yang dikelola dengan baik, dan itu mayoritas, ya," katanya.

Untuk menjaga kondisi tersebut, LPS mengharapkan penguatan integritas pemilik dan pengurus bank, peningkatan efektivitas pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Doddy juga menekankan pentingnya independensi fungsi dewan komisaris, audit internal, dan kepatuhan, termasuk melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang memberikan perlindungan kepada pelapor.

Dalam penyaluran pembiayaan, BPR-BPRS diharapkan tetap menerapkan analisis kredit secara cermat dan memberikan pendampingan kepada debitur agar peningkatan pembiayaan UMKM sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

LPS juga berupaya memperkuat dan memperluas kegiatan pelatihan tata kelola, termasuk menjajaki pemanfaatan mekanisme berbasis digital untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola BPR-BPRS.

"Dengan industri yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional," tutur dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026