Indonesia dan Mozambik berpeluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menjajaki peluang kerja sama investasi dengan Mozambik, khususnya dalam pengembangan industri pengolahan singkong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian negara tersebut.

Kerja sama ini mencakup pemanfaatan teknologi budi daya, peningkatan produktivitas, serta pengembangan fasilitas pengolahan singkong. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Mozambik.

"Indonesia dan Mozambik berpeluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Kami ingin mendorong peningkatan perdagangan dua arah, memperluas akses pasar bagi kedua negara, serta membuka peluang investasi yang bernilai tambah bagi perekonomian," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Selain menjajaki peluang investasi, Budi menekankan pentingnya mengoptimalkan perjanjian dagang preferensial Indonesia-Mozambik atau Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (PTA) untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan pemanfaatan preferensi tarif.

Perjanjian yang ditandatangani pada 27 Agustus 2019 tersebut memberikan akses preferensi bagi 242 pos tarif produk Mozambik dan 217 pos tarif produk Indonesia.

Indonesia juga mengusulkan penyelenggaraan pertemuan kedua Joint Committee Meeting Indonesia-Mozambique PTA untuk mengevaluasi implementasi perjanjian sekaligus membahas peluang peningkatan kerja sama menuju kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Kedua negara turut mendorong penguatan komunikasi antarpemerintah dan keterlibatan pelaku usaha melalui penjajakan kerja sama bisnis (business matching) serta partisipasi dalam pameran perdagangan.

Di pihak lain, Menteri Negara Urusan Perdagangan Republik Mozambik António do Rosário Grispos menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan perdagangan dengan Indonesia melalui peningkatan akses pasar dan pemanfaatan perjanjian Indonesia-Mozambique PTA.

António memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperluas pemasaran produk unggulan Mozambik ke kawasan ASEAN. Kedua negara juga berpeluang meningkatkan perdagangan melalui diversifikasi komoditas dan penguatan hubungan antarpelaku usaha.

Pada periode Januari-Agustus 2026, total perdagangan Indonesia dan Mozambik tercatat sebesar 110,7 juta dolar Amerika Serikat (AS). Ekspor Indonesia ke Mozambik mencapai 88,9 juta dolar AS, sedangkan impor dari negara tersebut sebesar 21,9 juta dolar AS.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 162,8 juta dolar AS, terdiri atas ekspor Indonesia sebesar 107,8 juta dolar AS dan impor sebesar 55 juta dolar AS.

Produk utama ekspor Indonesia ke Mozambik meliputi minyak kelapa sawit beserta fraksinya, sabun, asam lemak industri dan produk turunannya, margarin, serta semen. Adapun komoditas impor utama Indonesia dari Mozambik antara lain tembakau, batu bara, mineral industri, dan grafit alami.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Rusia mencapai 4,84 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2025, tumbuh 21,6 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,98 miliar dolar AS.

Sejumlah komoditas yang menjadi bagian penting dalam perdagangan kedua negara meliputi minyak kelapa sawit, kopi, kakao, produk pertanian, dan pupuk.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Rusia bersama Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov.

"Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi, memperluas kemitraan antarpelaku usaha, serta memastikan berbagai peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti menjadi langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA). Saat ini, proses ratifikasi perjanjian tersebut telah mendekati tahap penyelesaian.

Kedua pihak berharap seluruh prosedur yang diperlukan dapat rampung sebelum akhir 2026, sehingga perjanjian dapat segera berlaku efektif (Entry into Force/EIF) dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kedua negara.

Penyelesaian ratifikasi I-EAEU FTA diharapkan memungkinkan perjanjian segera berlaku efektif sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia sekaligus memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia.

Sejumlah produk Indonesia yang berpotensi memperoleh akses pasar lebih luas melalui perjanjian tersebut antara lain minyak kelapa sawit, kopi, kakao, tekstil, dan furnitur.

Selain membahas perjanjian perdagangan, kedua pihak menjajaki kolaborasi di sektor strategis, khususnya industri perkapalan dan penerbangan, serta peningkatan kapasitas industri nasional.

Airlangga juga menyambut kehadiran delegasi bisnis Rusia dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 sebagai momentum untuk memperkuat hubungan antarpelaku usaha dan membuka peluang kemitraan komersial baru.

Pertemuan bisnis yang berlangsung selama pameran tersebut diharapkan dapat mendorong diversifikasi perdagangan sekaligus memperluas kerja sama investasi dan industri.

Manturov menekankan pentingnya penguatan hubungan antarpelaku usaha untuk memperluas kerja sama perdagangan.

Ia mengatakan delegasi bisnis Rusia menghadiri TEI 2026 sebagai tindak lanjut partisipasi Indonesia sebagai negara mitra dalam pameran INNOPROM di Yekaterinburg pada Juli 2026.

"Perusahaan-perusahaan kami menghadiri pertemuan business-to-business (B2B) dengan mitra potensial Indonesia, serta forum bisnis dengan sesi tematik mengenai perdagangan, investasi, dan kerja sama industri," ujar Manturov.

Pada akhir pertemuan, Menko Airlangga dan DPM Manturov sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain pertanian, teknologi, industri, serta pengembangan rantai pasok.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani perjanjian kemitraan (partnership agreement) dengan Persatuan Nasional Kamar Dagang, Industri, dan Pertanian Senegal (UNCCIAS) untuk memperkuat kerja sama investasi.

Ketua Komite Tetap Wilayah Afrika Kadin Indonesia Mintardjo Halim menyampaikan bahwa kesepakatan yang ditandatangani di Menara Kadin, Jakarta, Jumat sore tersebut merupakan pembaruan dan penguatan dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya.

Ia menyatakan, sejumlah sektor kerja sama yang ditingkatkan dalam perjanjian baru tersebut meliputi investasi, perdagangan, pengiriman barang (shipping), hingga perbankan.

“Jadi, kalau kami (pelaku usaha Indonesia) invest (berinvestasi) di sana, kami dilindungi,” ujar Mintardjo Halim saat ditemui ANTARA usai menghadiri “Pertemuan Bisnis dan B-to-B Networking Indonesia-Afrika Barat” di Tangerang Selatan, Banten, Jumat siang.

“Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, kami bisa kontak sama minta tolong Kadin di sana (UNCCIAS) untuk membantu menangani masalah-masalah yang ada,” lanjutnya.

Mintardjo mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Afrika Barat memiliki peluang untuk menjajaki kolaborasi di bidang pertanian, pengolahan makanan, manufaktur, barang kebutuhan konsumen (consumer goods), dan logistik.

Namun, ia menyoroti minimnya perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika. Menurutnya, tanpa kesepakatan dagang, produk-produk asal Afrika dapat kehilangan daya saing akibat tingginya bea masuk dan adanya pembatasan perdagangan.

Ia pun berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan pembentukan perjanjian dagang dengan negara-negara Afrika, baik berupa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) maupun Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA).

“Indonesia dan Afrika Barat perlu membicarakan mengenai perjanjian perdagangan preferensial, baik PTA maupun FTA, demi menurunkan tarif dan hambatan perdagangan agar perekonomian kita dapat tumbuh bersama. Jika tidak, perdagangan antara kedua pihak tidak akan berkembang secara optimal,” ucap Mintardjo.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Koordinator Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dakar Alex Rudini Sulaiman mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk menjajaki investasi dalam bidang industrialisasi di negara-negara Afrika Barat, terutama Senegal.

“Banyak potensi yang bisa dilakukan di sana, khususnya untuk masalah industrialisasi, bagaimana memproduksi secara lokal di Senegal sehingga bisa membantu menurunkan biaya produksi,” kata Alex Rudini Sulaiman kepada ANTARA usai menghadiri forum bisnis tersebut.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan Indonesia telah berminat untuk menanamkan modalnya di Senegal, salah satunya PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk yang kini tengah melakukan studi kelayakan (feasibility study).

Ada pula perusahaan Indonesia yang sudah memulai investasinya di kawasan Afrika. Ia menuturkan, PT Bakrie & Brothers Tbk telah berinvestasi di sektor perkebunan sawit di Guinea dan akan memperluas kerja sama tersebut ke sektor pertambangan.

“Jadi, kami berharap bahwa kegiatan ini adalah langkah awal yang nantinya akan membuka pintu kerja sama yang lebih luas lagi (antara Indonesia) dengan Afrika,” tutur Alex.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mendorong perdagangan yang semakin beragam melalui penguatan kolaborasi antarpelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Wakil Perdana Menteri Timor Leste Francisco Kalbuadi Lay melakukan pertemuan guna menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral.

Budi menyambut positif kinerja perdagangan bilateral Indonesia dan Timor Leste yang terus tumbuh. Ia menilai, potensi perdagangan kedua negara masih dapat dikembangkan melalui penguatan akses pasar dan pemanfaatan peluang kerja sama masih dapat direalisasikan.

"Kami ingin mendorong perdagangan yang semakin beragam melalui penguatan kolaborasi antarpelaku usaha dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan kedua negara. Kami harap, langkah ini dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi
Indonesia dan Timor Leste," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil PM Francisco menyampaikan sejak resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, Timor Leste terus mempelajari berbagai peluang dan strategi untuk mengoptimalkan perdagangan.

Ia menyebut peluang kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia
dan Timor Leste masih sangat terbuka.

"Kami siap memfasilitasi kemitraan antarpelaku usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan," katanya.

Saat ini, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar Timor Leste di kawasan ASEAN. Nilai perdagangannya pada 2025 sebesar 423,63 juta dolar AS atau sekitar 76 persen dari total perdagangan Timor Leste dengan negara-negara ASEAN yang mencapai 561,83 juta dolar AS.

Nilai tersebut jauh melampaui perdagangan Timor Leste dengan Thailand yang sebesar 57,18 juta dolar AS dan Singapura 55,57 juta dolar AS.

Pada Januari-Agustus 2026, total perdagangan Indonesia dan Timor Leste mencapai 273,86 juta dolar AS meningkat 1,59 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 269,56 juta dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Timor Leste tercatat sebesar 267,35 juta dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Timor Leste 6,50 juta dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 260,85 juta dolar AS.

Total perdagangan Indonesia dan Timor Leste pada 2025 mencapai 423,63 juta dolar AS atau tumbuh 8,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Timor Leste sebesar 410,56 juta dolar AS dan impor Indonesia dari Timor Leste sebesar 13,07 juta dolar AS, sehingga mencatatkan surplus bagi Indonesia sebesar 397,49 juta dolar AS.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Timor Leste mencakup sepeda motor, kendaraan pengangkut barang, semen portland dan alumina, minyak kelapa sawit olahan, serta pasta.

Sementara itu, komoditas utama impor Indonesia dari Timor Leste meliputi kopi, buldoser swagerak, kopra, biji-bijian atau buah berminyak lainnya, dan vanili.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan industri fesyen modest nasional di pasar dalam dan luar negeri.

Dalam pergelaran busana IN2MOTIONFEST x JMFW 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (15/10) malam, Budi menyebut gelaran itu merupakan kolaborasi Kemendag dan Bank Indonesia untuk semakin membuka potensi sektor fesyen modest Indonesia.

"Pasar fesyen domestik kita besar, maka harus kita manfaatkan dengan mengembangkan produk-produk fesyen kita sendiri. Modest fesyen terbukti memiliki potensi besar, sehingga harus dimaksimalkan di dalam sekaligus luar negeri," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Salah satu upaya Kemendag di pasar dalam negeri adalah mendorong kemitraan ritel. Upaya itu ditempuh melalui kerja sama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Pelaku usaha fesyen berkesempatan untuk melakukan penjajakan bisnis (business matching) dengan ritel modern anggota Hippindo. Tujuannya, agar produk fesyen nasional yang berdaya saing dapat masuk ke jaringan toko serba ada (department store) dan mal.

"Produk fesyen kita makin banyak diminati di luar negeri. Kemendag tidak henti-hentinya mempromosikan produk kita melalui perwadag (perwakilan perdagangan) RI di luar negeri. Jika tertarik untuk ekspor, silakan langsung bergabung dan ikuti business matching. Bapak dan Ibu cukup presentasi daring, kemudian perwakilan perdagangan RI di luar negeri akan mencarikan buyer," kata Budi.

Fesyen modest menjadi salah satu sektor potensial Indonesia. Pada Januari-Agustus 2026, ekspor sektor ini ke dunia mencapai 5,97 miliar dolar AS atau tumbuh 2,89 persen secara tahunan.

Sebelumnya, pada 2025, nilai ekspor fesyen modest Indonesia mencapai 8,67 miliar dolar AS atau naik 3 persen dibanding 2024.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26, belanja konsumen muslim dunia untuk pakaian dan alas kaki mencapai 347 miliar dolar AS pada 2024.

Nilai ini diproyeksikan naik menjadi 444 miliar dolar AS pada 2029 mendatang. Laporan tersebut juga menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia dalam sektor fesyen modest pada 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia memetakan kesiapan regulasi nasional untuk aksesi (proses bergabung) dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sebagai respons terhadap dokumen indicative checklist yang memuat penilaian kesesuaian regulasi nasional dengan ketentuan CPTPP.

“Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Edi merinci, persiapan mencakup berbagai bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah mendorong seluruh K/L memperkuat sinergi untuk menyusun respons yang lengkap dan transparan terhadap ketentuan CPTPP.

Indonesia sebelumnya menyambut baik keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA), sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles.

"Tahap ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan, dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Pembentukan Accession Working Group (AWG) selanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP," ujar dia.

Adapun pemerintah memandang aksesi CPTPP sebagai peluang untuk memperdalam kemitraan ekonomi serta mendukung diversifikasi rantai pasok. Keanggotaan dalam perjanjian ini juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha di sektor manufaktur dan jasa.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong penguatan kemitraan bisnis Indonesia dan Belanda untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat kapasitas industri nasional, serta memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, ia mengatakan Indonesia memiliki potensi produksi yang kuat, didukung sumber daya alam, sektor manufaktur yang beragam, serta pertumbuhan bisnis inovatif.

Sementara itu, Belanda memiliki keunggulan di bidang logistik, distribusi, teknologi, inovasi, dan jaringan bisnis internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

"Indonesia ingin berpartisipasi lebih aktif dalam rantai nilai internasional, mengembangkan produk bernilai tambah lebih tinggi, memperkuat kemampuan industri, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dan mitra bisnis internasional," kata Roro.

Hal tersebut disampaikan Roro dalam Forum Bisnis Indonesia-Belanda bertema "From Sourcing to Partnership" pada gelaran Trade Expo Indonesia 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (15/10).

Menurut Roro, hubungan ekonomi Indonesia dan Belanda yang telah terjalin lama menjadi landasan untuk memperluas kerja sama perdagangan.

Namun, kesamaan kepentingan dan keunggulan kedua negara perlu diwujudkan melalui kolaborasi konkret agar dapat menghasilkan daya saing dan nilai ekonomi yang lebih besar.

Ia menilai, kemitraan kedua negara dapat dikembangkan melalui penguatan pemasok, peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, inovasi, serta pengembangan pasar.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada transaksi perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan produksi dan pengembangan industri dalam negeri.

Di sisi lain, perusahaan Indonesia perlu meningkatkan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, termasuk menjaga standar kualitas, menjamin konsistensi pasokan, memenuhi ekspektasi pembeli, dan membangun hubungan komersial jangka panjang.

"Indonesia dan Belanda perlu menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan pemasok, peningkatan produktivitas, penguatan aspek ketertelusuran, serta penerapan teknologi yang membuat bisnis lebih kompetitif," katanya.

Roro menambahkan, pertimbangan penting lainnya yaitu perubahan lanskap rantai pasok global. Pelaku usaha di seluruh dunia makin mendiversifikasi strategi pengadaan bahan baku dan mencari mitra yang mampu menawarkan keandalan, kemampuan beradaptasi, serta nilai jangka panjang.

Hal ini menghadirkan peluang penting bagi Indonesia dan Belanda untuk memperkuat kerja sama dengan memadukan kemampuan produksi Indonesia dan keahlian Belanda di bidang logistik, teknologi, serta inovasi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

Jakarta (ANTARA) - Produk dari desa kini ikut membidik pasar internasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi hanya mengandalkan pasar domestik, melainkan merambah pasar mancanegara melalui beragam program fasilitasi ekspor.

Geliat ini menjadi salah satu gambaran arah kebijakan perdagangan Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekspor sekaligus memperluas akses pelaku usaha lokal menuju pasar dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa sektor perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif, baik dari sisi stabilitas harga kebutuhan pokok maupun kinerja ekspor.

​"Dari sektor perdagangan, meskipun tantangan global cukup besar, kinerjanya terus tumbuh positif," ujar Budi kepada ANTARA dikutip di Jakarta, Jumat.

Budi menegaskan, menjaga perdagangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekspor. Pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus membuka akses lebih luas bagi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

Ekspor tetap tumbuh

​Di tengah berbagai tantangan perdagangan global, kinerja ekspor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nasional sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, naik 6,15 persen dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 266,51 miliar dolar AS.

​Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari–Agustus 2026 dengan nilai ekspor mencapai 193,64 miliar dolar AS (naik 4,74 persen). Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia juga kembali membukukan surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS.

​Budi menilai capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas perdagangan Indonesia masih tangguh di tengah ketidakpastian global.

​Meski begitu, tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut agar tidak bergantung pada komoditas atau pasar tertentu. Perluasan pasar tujuan ekspor serta peningkatan nilai tambah produk menjadi langkah krusial dalam memperkuat daya saing nasional.

​Di sinilah perjanjian perdagangan memegang peran strategis. Kesepakatan dengan negara mitra dapat membuka akses pasar, memangkas hambatan tarif, dan memberi ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing.

​Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah juga tengah mengejar penyelesaian perundingan dengan Gulf Cooperation Council (GCC) di kawasan Timur Tengah, serta menjajaki kerja sama dengan blok perdagangan dan integrasi regional di Amerika Selatan (Mercosur).

​Menurut Budi, pembukaan akses pasar tidak selalu harus menunggu kesepakatan regional yang membutuhkan waktu panjang. Penjajakan bilateral bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk mendorong kerja sama yang lebih luas.

​Ia mencontohkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil ditempuh di tengah upaya memperluas penetrasi pasar di kawasan Timur Tengah.

​"PR ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak perjanjian dagang dan membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," tegasnya.

UMKM bidik pasar dunia

​Perluasan akses pasar internasional diharapkan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh jalur ekspor.

​Melalui program Desa Ekspor, Kemendag aktif memperkenalkan produk unggulan daerah kepada para pembeli (buyer) internasional. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha di perdesaan untuk menjangkau pasar global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa ekspor bukan lagi ranah eksklusif perusahaan besar atau pelaku usaha di kota-kota besar.

​"Di desa-desa juga sudah banyak yang melakukan ekspor. Pelaku ekspor itu tidak hanya ada di kota, tetapi juga di desa. Bukan hanya usaha besar, melainkan UMKM pun bisa ekspor," terangnya.

​Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat langkah ini. Dalam rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, misalnya, telah ditandatangani 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bernilai Rp69 miliar yang melibatkan pihak pembina dan mitra usaha.

​Kerja sama semacam ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas produksi, serta membangun jaringan pemasaran yang lebih luas.

​Kinerja ekspor sektor ini pun menunjukkan tren positif. Nilai transaksi ekspor UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor tercatat mencapai 347 juta dolar AS (sekitar Rp6 triliun) sepanjang periode Januari–Agustus 2026.

​Kendati demikian, menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan produk yang diminati. Pelaku usaha dituntut menjaga konsistensi kualitas, memenuhi standar teknis negara tujuan, serta memastikan kepastian pasokan barang sesuai permintaan pembeli.

​Oleh karena itu, penguatan UMKM harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendampingan ekspor secara berkelanjutan.

Hilirisasi perkuat posisi Indonesia

​Selain memperluas akses pasar, tantangan utama yang harus dijawab adalah bagaimana membuat produk Indonesia semakin kompetitif di kancah global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai hilirisasi menjadi instrumen vital untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, Indonesia berpeluang meraih manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.

​"Program hilirisasi yang dicanangkan Bapak Presiden sangat tepat. Melalui hilirisasi, kita memiliki daya saing yang kuat berkat peningkatan kualitas produk," ujarnya.

​Hilirisasi juga diharapkan dapat membantu industri dalam negeri dalam mengembangkan kompetensi produksi, meningkatkan standar mutu, serta memenuhi kebutuhan pasar global yang kian beragam.

​Oleh karena itu, perluasan akses pasar harus berjalan selaras dengan penguatan kapasitas industri nasional. Perjanjian perdagangan dapat membuka pintu pasar global, namun daya saing produk yang akan menentukan seberapa jauh peluang tersebut dapat dimanfaatkan.

Menjaga harga, membuka peluang

​Di sisi domestik, Kemendag terus mengemban tugas penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi krusial karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta kelancaran roda perdagangan dalam negeri.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait, distributor, pemasok, hingga pelaku usaha untuk menjaga kondusivitas pasar.

​"Sisi stabilitas harga saat ini terkendali dengan baik. Kita terus berkolaborasi dengan kementerian, pelaku usaha, distributor, dan pemasok. Sejak tahun lalu, momentum Lebaran berjalan baik, dan hingga kini harga-harga relatif stabil," ungkapnya.

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

​Laju ekspor perlu terus didorong, pasar tujuan baru harus dibuka, dan makin banyak pelaku usaha yang diberi kesempatan untuk memanfaatkan peluang perdagangan global.

​Pada saat yang sama, stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama agar pertumbuhan sektor perdagangan senantiasa sejalan dengan perlindungan kesejahteraan konsumen.

​Melalui kombinasi strategi pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, penguatan UMKM, dan pemeliharaan stabilitas harga, kinerja perdagangan diharapkan tidak hanya mencatatkan pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga mampu memacu pemerataan kesempatan berusaha dari perkotaan hingga pelosok desa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya perluasan akses pembiayaan, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaku usaha perempuan mengembangkan bisnis dan bersaing di pasar internasional.

Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dalam pemberdayaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas usaha, dan menjangkau lebih banyak pembeli mancanegara.

"Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu eksportir Indonesia menjangkau lebih banyak pembeli dan memperluas jaringan bisnis dari berbagai negara," ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Roro, akses pembiayaan berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Sementara itu, kolaborasi global membuka kesempatan bagi pengusaha perempuan untuk memperluas jaringan, saling berbagi pengetahuan, dan menjajaki peluang kerja sama bisnis.

Dalam kesempatan yang sama, Roro mengingatkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan dan peningkatan pemahaman agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.

Ia juga mengajak para pelaku usaha perempuan untuk memanfaatkan International Women Business and Investment Forum (IWBIF) 2026 dalam Trade Expo Indonesia 2026 sebagai media untuk membangun jejaring dan saling mendukung dalam mengembangkan usaha.

"Perempuan dapat berhasil selama saling mendukung, hadir untuk satu sama lain, dan ikut bangga atas keberhasilan satu sama lain," katanya.

Roro menyampaikan perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan lebih dari 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Besarnya peran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha bagi perempuan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lingkungan sosial, mitra bisnis, dan pemerintah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha perempuan mengembangkan potensi serta mewujudkan peluang usaha yang lebih luas.

Kementerian Perdagangan, lanjut Roro, terus mendukung pengembangan kualitas produk, pembukaan akses ke pasar ekspor baru, promosi produk Indonesia, serta penghubungan pelaku usaha nasional dengan mitra internasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi perempuan, termasuk pelaku UMKM, untuk memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke pasar luar negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang menyampaikan implementasi PKS ini diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program bersama yang terukur, efektif, dan berkelanjutan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PKS tersebut ditandatangan sebagai upaya mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama antara BPJPH dengan Kemendag yang ditandatangani pada 12 Mei 2026, yang meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan
koordinasi dalam penanganan dan penarikan barang dari peredaran.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Perdagangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Ia menegaskan bahwa pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk halal memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan
produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," katanya.

Selanjutnya, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah.

Momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat jaminan produk halal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memajukan perdagangan Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bertemu dengan delegasi bisnis dari India guna membahas peluang ekspor produk manufaktur Indonesia ke India.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (15/10), Budi mengatakan ekspor berbagai produk manufaktur memiliki potensi yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.

"Perlu ada penguatan sinergi dunia usaha dengan pemerintah agar produk-produk Indonesia makin gencar masuk ke India, salah satunya melalui pemenuhan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh otoritas India," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Budi menyampaikan salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan India adalah dengan mengukuhkan komitmen perdagangan.

Oleh karena itu, ia melihat perlunya terus mengeksplorasi perundingan dagang bilateral yang bermanfaat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

"Peningkatan komitmen perdagangan antara kedua negara dapat mendukung akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia," kata Budi.

Selain membahas perdagangan, pertemuan tersebut juga menjajaki peluang investasi India di Indonesia. Dalam hal ini, beberapa sektor yang dibahas meliputi otomotif, furnitur, serta mineral strategis seperti logam tanah jarang.

Total perdagangan Indonesia dengan India pada Januari-Agustus 2026 mencapai 16,62 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia ke India 12,81 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 3,81 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus sebesar 8,99 miliar dolar AS terhadap India.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia-India mencapai 23,13 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke India tercatat 18,30 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 4,84 miliar dolar AS, sehingga Indonesia surplus 13,46 miliar dolar AS.

Produk utama ekspor Indonesia ke India pada 2025 adalah batu bara, minyak sawit, baja nirkarat, asam lemak industri monokarboksilat, dan korundum buatan.

Impor utama dari India meliputi daging sapi, kacang tanah, kendaraan bermotor pengangkut barang, suku cadang traktor, dan tembakau.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong kesiapan produk UMKM memasuki pasar ritel modern dan ekspor melalui fasilitasi 4.100 barcode SKU (stock keeping unit).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, fasilitasi ini merupakan langkah konkret untuk membantu UMKM memiliki identitas produk berstandar internasional yang mendukung proses identifikasi dan pengelolaan produk, sekaligus mempersiapkan produk agar lebih siap memasuki ekosistem perdagangan modern.

"Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya," ujar Iqbal dalam Pangan Nusa Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Sebanyak 4.100 barcode difasilitasi bagi pelaku UMKM binaan Kemendag yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari pangan, minuman, kesehatan dan perawatan kecantikan, kerajinan, hingga kebutuhan rumah tangga.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa fasilitasi barcode ini
merupakan wujud nyata dalam memperkuat daya saing UMKM Indonesia dan membuka akses yang lebih luas ke pasar domestik maupun internasional.

"Hippindo ingin mengambil peran nyata dalam membantu UMKM mempersiapkan produknya agar semakin siap bersaing dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jaringan ritel modern," kata Budihardjo.

Ia menambahkan, momentum Trade Expo Indonesia ke-41 menjadi pengingat bahwa produk Indonesia harus semakin siap untuk tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor.

Hippindo akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang berkembang, naik kelas, dan menjadi pilihan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan Hippindo.

MoU antara Food Station dan Hippindo diarahkan pada penguatan kolaborasi perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026