#30 tag 24jam
Dishub Kalsel gandeng BPD integrasikan antarmoda transportasi umum
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalsel untuk mengintegrasikan antarmoda ... [314] url asal
#trans-banjarbakula #pemprov-kalsel #dishub-kalsel #provinsi-kalsel
Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalsel untuk mengintegrasikan antarmoda transportasi umum hingga kabupaten/kota dengan tarif "papadaan" sebesar Rp5.000.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi di Banjarmasin, Minggu, menjelaskan, tarif papadaan (bahasa banjar) itu artinya tarif "sesama kita" yang merupakan inovasi layanan integrasi angkutan antara Trans Banjarbakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru.
"Penumpang cukup membayar Rp5.000 menggunakan metode pembayaran nontunai, seperti kartu prabayar nirsentuh (tap), QRIS, atau dompet digital," ujarnya.
Menurut dia, dengan satu kali bayar, pengguna dapat berganti moda transportasi publik tersebut hingga tiga kali dalam rentang waktu 90 menit.
Fitri Hernadi menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari proyek perubahan untuk mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.
"Melalui aplikasi Aksel, proyek perubahan implementasi tarif papadaan ini difasilitasi Bank Kalsel. Kita berharap ini tidak hanya terkait dengan layanan angkutan perkotaan, tetapi juga mendorong digitalisasi keuangan, peningkatan pendapatan daerah, dan creative financing yang bisa dikerjasamakan antara Bank Kalsel, Dinas Perhubungan, serta kolaborasi antar pemerintah daerah," jelasnya.
Dalam ekosistem integrasi tarif ini, lanjut dia, sistem perbankan dari Bank Kalsel bekerja dibalik layar untuk memastikan kelancaran transaksi antar ketiga moda transportasi perkotaan tersebut.
Fitri juga mengungkapkan rencana pengembangan layanan ini ke depannya. "Bahkan ke depan, untuk tarif berlangganan, pembelian hanya akan tersedia di Aksel dengan harga yang lebih murah dan mudah melalui aplikasi," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu mendukung penuh program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Sesuai dengan komitmen kita bersama Bank Indonesia, Bank Kalsel akan selalu mendukung digitalisasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui dukungan terhadap layanan Trans Banjarbakula ini, yang secara langsung mendorong percepatan ekosistem digital di masyarakat," ujar Izhar.
Kehadiran tarif papadaan diharapkan semakin memanjakan masyarakat dengan kenyamanan transportasi publik yang modern dan terjangkau, sekaligus menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan mobilitas pada kendaraan pribadi.
Pewarta: Sukarli
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Pemkot Bengkulu targetkan verifikasi gerai KDKMP selesai akhir Oktober
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu menargetkan pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap gerai sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah ... [312] url asal
#pemkot-bengkulu #dinas-koperasi-dan-ukm-kota-bengkulu #verifikasi-kdkmp-di-kota-bengkulu #koperasi-merah-putih-di-kota-bengkulu #kota-bengkulu #provin
Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu menargetkan pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap gerai sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ada di wilayah tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.
Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bengkulu terus melakukan verifikasi si dan divalidasi terhadap seluruh gerai KDKMP yang ada di wilayah tersebut.
"Dari 25 gerai KKMP yang menjadi sasaran verifikasi dan validasi, sebanyak 18 gerai sudah selesai. Sisanya lagi kita targetkan selesai pada pekan depan, sehingga seluruh proses ini dapat dituntaskan pada Oktober," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nellawati di Bengkulu, Minggu.
Ia menyebut bahwa proses verifikasi dan validasi tersebut merupakan tahapan penting guna memastikan kesiapan gerai sebelum menjalankan kegiatan operasional.
Sebab, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik bangunan, kelayakan gedung, kelengkapan administrasi, hingga berbagai persyaratan pendukung lainnya.
"Verifikasi dan validasi ini tidak hanya dilakukan untuk memastikan keberadaan bangunan secara fisi. Namun juga untuk melihat apakah gerai tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum beroperasi," ujar dia.
Ia menerangkan bahwa kelayakan bangunan menjadi aspek yang diperiksa agar tempat usaha koperasi dapat digunakan sesuai fungsinya, dan kelengkapan administrasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, dan laporan tersebut akan menjadi bagian dari proses rekomendasi bagi gerai yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap operasional.
"Kita berharap seluruh proses verifikasi dan validasi ini bisa segera selesai. Setelah itu, hasilnya kita laporkan ke pemerintah pusat untuk proses rekomendasi, sehingga gerai yang sudah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan ke tahap operasional," sebut Nellawati.
Pemerintah berharap dengan adanya pengembangan KKMP dapat berlanjut ke tahap operasional secara bertahap dan keberadaan koperasi tersebut dapat memperluas peluang usaha, mendukung perputaran ekonomi lokal, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Menkomdigi sebut Bali tercepat Perlinsos tantang rampungkan 4 bulan
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat ... [336] url asal
Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat program perlindungan sosial (Perlinsos) dan menantang untuk segera merampungkan sisa target dalam kurang dari empat bulan.
"Apresiasi kepada Provinsi Bali, tahu tidak Provinsi Bali ini nomor satu se-Indonesia untuk saat ini dengan 652.000 lebih KK atau 50,52 persen mendaftar dari seluruh keluarga yang tercatat," kata Menkomdigi saat Uji Coba Program Perlinsos di Badung, Jumat.
Ia mencatat keberhasilan mencapai separuh target keluarga terdata tersebut diselesaikan oleh masyarakat Bali dalam kurun waktu yang sangat cepat berkat kuatnya budaya gotong royong.
Meutya lantas menantang agar sisa target pemenuhan data Perlinsos di Pulau Dewata dapat dituntaskan segera dalam beberapa bulan ke depan.
"Mungkin untuk pemenuhan 50 persennya lagi tidak sampai 4 bulan ya, mungkin tinggal 2-3 bulan lagi seluruh yang berhak di Bali juga sudah terbantu," ujarnya.
Menkomdigi menjelaskan, melalui digitalisasi ini, pemerintah dapat memverifikasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran tanpa ada celah manipulasi.
Kementerian Komdigi sendiri hadir melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) untuk memastikan pertukaran data antarkementerian dalam portal Perlinsos berjalan lancar.
Di tengah masyarakat yang terus berproses mendaftar, Meutya memastikan terus menjaga arus data lintas instansi tersebut agar tidak mengalami kemacetan sistem layaknya lalu lintas di jalan raya.
Integrasi sistem ini sendiri menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), PLN, Korlantas, hingga BPJS secara transparan dan akurat.
Transformasi digital ini juga diyakini bisa memangkas biaya operasional warga serta menghemat waktu tunggu antrean di kantor pemerintahan yang sebelumnya bisa seharian.
Pemanfaatan agen lokal di tingkat wilayah bahkan memungkinkan proses pendaftaran dan validasi dilakukan langsung secara dekat dari rumah warga.
Menkomdigi kemudian mengajak seluruh masyarakat Bali untuk aktif menggalakkan kepedulian antartetangga demi membantu warga lain yang layak agar segera masuk dalam sistem.
Pihaknya berharap program ini tidak hanya sukses di Bali, tetapi juga dapat menjadi percontohan yang diterapkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Indonesia.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
DJPb catat 379.081 masyarakat di Bengkulu manfaatkan program MBG
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 379.081 warga di Provinsi Bengkulu hingga awal Oktober 2026 telah memanfaatkan ... [277] url asal
#kanwil-djpb-bengkulu #penyaluran-program-mbg-di-bengkulu #provinsi-bengkulu #kota-bengkulu #program-mbg-di-provinsi-bengkulu #bengkulu
Kota Bengkulu (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 379.081 warga di Provinsi Bengkulu hingga awal Oktober 2026 telah memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG).
"Hingga awal Oktober 2026 pemanfaat program MBG telah mencapai 379.081 orang dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp833,82 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Rabu.
Untuk itu, saat ini program MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut bahwa seiring dengan perluasan program, pemerintah terus memperkuat aspek tata kelola, pengawasan, serta pemenuhan standar keamanan pangan agar manfaat keuangan negara dapat dirasakan masyarakat secara optimal, aman, dan akuntabel.
Sebab, kata dia, dengan realisasi program mencapai 379.081 penerima manfaat menjadi langkah langkah nyata pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Bengkulu.
Untuk pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang sangat progresif, sebab hingga Agustus 2026 program tersebut telah diimplementasikan secara komprehensif di 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
Di sisi lain, Zaid menerangkan bahwa berdasarkan data total Satuan Pelayanan Pendidikan Gizi (SPPG) di Provinsi Bengkulu mencapai 175 SPPG dan hanya 143 SPPG yang telah beroperasi penuh untuk melayani kebutuhan gizi anak -anak sekolah.
"Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap SPPG dapat terintegrasi dengan sistem rantai pasok daerah melalui dorongan kemitraan langsung antara dapur gizi dengan para petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal," ujar dia.
Diketahui, melalui program MBG telah menyerap 7.360 tenaga kerja dan melibatkan 1.094 pemasok (supplier) bahan baku makanan.
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)