Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini terus menjalankan sertifikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut.

"Sertifikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertifikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis," kata Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR/BPN Muhammad Tansri di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pulau-pulau kecil terluar yang berada di ujung Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari bentang wilayah kepulauan, namun juga memiliki posisi strategis bagi negara. Terletak di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil tersebut harus dijaga dengan kepastian hukum atas tanahnya.

Tansri mengatakan, sertifikasi tersebut mencakup bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau-pulau kecil yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sertifikasi tanah diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum atas aset negara, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 87 pulau di antaranya sudah bersertifikat dan sisanya masih dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Penatagunaan Tanah dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG), jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 17.343 pulau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.977 pulau bidang tanahnya belum disertifikatkan, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi. Pulau yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

"Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertifikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud bukanlah sertifikat atas pulaunya secara keseluruhan, melainkan hasil dari pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada di pulau tersebut. Dengan adanya bidang yang bersertifikat, sebuah pulau telah terdata dan teridentifikasi secara hukum sehingga meminimalisir potensi klaim dari pihak asing.

Kepastian hukum ini menjadi krusial untuk memetakan kondisi penguasaan tanah di pulau-pulau kecil secara jelas. Melalui data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pemerintah dapat memahami dinamika pertanahan di lapangan, memitigasi potensi konflik, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Bagi negara, kepastian hak atas tanah tersebut menjadi bentuk upaya menjaga kawasan strategis dan menata pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara bagi masyarakat pesisir, kepastian hak memberikan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati dan manfaatkan sehari-hari.

"Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10) sore.

Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di dek atas untuk muat kendaraan kecil.

"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," kata Corporate Secretary ASDP Windy Andale dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

ASDP terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas pelabuhan, Basarnas, serta instansi terkait guna memastikan proses penanganan dan evakuasi dapat berlangsung secara optimal.

"Belum diketahui pasti penyebab insiden kebakaran tersebut," ujarnya.

ASDP berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan oleh pihak berwenang serta menyampaikan perkembangan informasi secara berkala berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Keselamatan penumpang dan awak kapal merupakan prioritas utama ASDP.

Perseroan terus mengerahkan dukungan yang diperlukan dan memastikan penanganan insiden dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari unggulan dengan konsep pengembangan yang tetap mengedepankan konservasi dan daya dukung lingkungan.

Pulau indah tersebut dapat dikunjungi dengan menggunakan perahu kayu atau fiber sekitar dua, hingga tiga jam perjalanan untuk menempuh jarak sekitar 45 kilometer dari Kota Makassar.

Meski jarak tempuhnya relatif sama dengan jarak tempuh penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Bulukumba, ke Pelabuhan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun biaya perjalanan ke Pulau Lanjukan jauh lebih mahal, yakni sekitar Rp1,7 juta hingga Rp2,5 juta (PP) untuk menyewa kapal atau perahu nelayan. Sementara ke Kepulauan Selayar, cukup membayar tiket kapal Ferry milik PT ASDP seharga Rp35 ribu per orang.

Selain menggunakan kapal sewa ke Pulau Lanjukang, pengunjung juga dapat menggunakan jasa travel Marine Buddies Makassar untuk paket wisata seharga Rp250 ribu - Rp350 ribu (PP) per orang. Generasi muda yang mengelola Marine Buddies Makassar -- yang bersinergi dengan World Wide Fund (WWF) -- menjual paket wisata yang dipadukan dengan edukasi tentang lingkungan dan konservasi laut.

Menurut Koordinator Marine Buddies Makassar Junaedi Jabbara, Pulau Lanjukan memiliki potensi wisata bahari yang besar, karena keindahan alamnya yang relatif belum banyak tersentuh aktivitas wisata massal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ia menilai pengembangan objek wisata bahari di pulau tersebut perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia Nirwan Dessibali. Menurut pendamping masyarakat Pulau Lanjukang dan pulau tetangganya, yakni Pulau Langkai, warga nelayan di kedua pulau terluar Makassar ini sudah menerapkan "sistem buka tutup".

Konservasi dengan sistem buka tutup itu dilakukan dengan tiga bulan menutup kawasan konservasi dari aktivitas melaut, selanjutnya tiga bulan berikutnya barulah bisa mengambil gurita dan ikan laut di wilayah itu. Praktik baik ini sudah terbangun sejak Juli 2022. Hal itu ditandai dengan kesepakatan bersama warga nelayan dari dua pulau tersebut melalui Forum Pasibuntuluki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nirwan mengingatkan agar aktivitas pariwisata di Pulau Lanjukang yang terkenal keindahan pasir putih dan panorama alamnya itu, jangan sampai rusak hanya karena mengejar aspek ekonominya saja, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan sosialnya.

Sementara itu, pada momentum World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia pada 25-27 September 2026 telah menjadi salah satu penguat komitmen Pemkot Makassar untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Dinas Pariwisata Makassar Achmad Hendra Najamuddin mengatakan Pemkot Makassar akan melakukan intervensi di Pulau Lanjukang. Beberapa waktu ke depan, Dinas Pariwisata Kota Makassar akan membangun fasilitas untuk melengkapi sarana di pulau itu. Tantangannya adalah konservasi, sehingga harus mempertimbangkan banyak aspek.

Karena itu, pengembangan Lanjukang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pariwisata massal. Berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait, telah dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi, sekaligus batasan aktivitas wisata di kawasan tersebut.

Sejumlah aturan mengenai aktivitas yang tidak boleh dilakukan harus menjadi perhatian, sementara fasilitas yang diperbolehkan akan dikembangkan secara terbatas, sesuai kebutuhan wisatawan dan daya dukung lingkungan.

Pembatasan jumlah wisatawan diperlukan untuk mengantisipasi dampak aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, terutama persoalan sampah serta keberadaan ekosistem dan satwa lokal yang dilindungi, seperti gurita, penyu, dan terumbu karang.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sistem registrasi wisatawan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kunjungan. Dengan sistem tersebut, jumlah wisatawan yang masuk dapat dipantau dan disesuaikan dengan kemampuan kawasan dalam menerima kunjungan.

Selain itu, transportasi kemungkinan akan juga diatur dan wisatawan yang akan ke Pulau Lanjukang harus melakukan registrasi, sehingga dapat terpantau.

Pengembangan akses transportasi menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Dinas Perhubungan Kota Makassar nantinya diharapkan dapat mendukung penyediaan transportasi laut, termasuk kemungkinan layanan "pete-pete" laut yang dapat menghubungkan wisatawan langsung ke Pulau Lanjukang.

Meskipun demikian, penambahan aksesibilitas tetap akan disesuaikan dengan konsep konservasi. Pemerintah tidak ingin kemudahan transportasi justru mendorong lonjakan kunjungan yang melampaui daya dukung pulau itu.

Karakter Lanjukang yang berada cukup jauh dari pusat Kota Makassar justru dinilai dapat menjadi penyaring alami bagi wisatawan. Pengunjung yang datang diharapkan merupakan wisatawan yang memiliki ketertarikan khusus terhadap wisata bahari dan pengalaman berbasis alam.

Pengembangan Lanjukang juga tidak akan berdiri sendiri. Pemkot Makassar tengah menyusun analisis dan peta keterkaitan sejumlah pulau, mulai dari Pulau Panambungan, Samalona, Barrang Caddi, Barrang Lompo, Kodingareng, hingga Lumu-Lumu.

Konsep tersebut diarahkan untuk membangun satu ekosistem objek wisata bahari Makassar yang saling terhubung. Pulau Samalona yang telah lebih dahulu dikenal wisatawan dapat menjadi salah satu bagian dari jaringan tersebut, sementara pulau lainnya dikembangkan sesuai karakter dan potensi masing-masing.

Pengembangan wisata bahari dengan pendekatan tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga ekosistem laut dan pulau-pulau kecil Makassar yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Spermonde.

Dengan demikian, Pulau Lanjukang bukan disiapkan sebagai tujuan wisata yang dapat dikunjungi sebanyak-banyaknya orang, melainkan sebagai objek wisata bahari yang nilai jual utamanya justru terletak pada alam, konservasi, dan pengalaman wisata yang terjaga.

Wisata edukasi

Dengan status wisata bahari yang mengedepankan konservasi di Pulau Lanjukang, wajar jika disandingkan dengan wisata edukasi tentang menjaga lingkungan, menjaga habitat dan biota laut.

Itu berlaku bagi pengunjung maupun warga Pulau Lanjukang yang dihuni 24 kepala keluarga (KK), tanpa fasilitas pendidikan, sarana air bersih yang minim, serta penerangan dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.

Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) Pulau Lanjukang Daeng Jala (61) mengatakan keberadaan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata telah memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi warga setempat. Sebagian besar ibu rumah tangga di pulau itu, kini mendapat penghasilan tambahan dengan menjual jajanan ataupun makanan ringan di lokasi camping hutan cemara laut.

Menurut tokoh masyarakat Pulau Lanjukang yang juga Wakil Ketua Kelompok Forum Pasibuntuluki ini, biasanya pada Sabtu dan Minggu berjualan karena ada pengunjung datang berlibur. Sementara hari-hari lainnya, perempuan di Pulau Lanjukang membantu suami mencari ikan atau gurita.

Hal itu diakui salah seorang ibu rumah tangga di Pulau Lanjukang, Sarpiah (35). Dari hasil menjual mi instan siram dan kopi, dapat membantu membiayari anaknya bersekolah di pulau tetangga -- Pulau lumu-Lumu - yang ada fasilitas sekolah dasar dan menengahnya.

Sambil berjualan, dia juga menerapkan prinsip kebersihkan dalam berjualan dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Hal itu dilakukan bersama dengan pedagang lainnya, termasuk mengingatkan pengujung agar membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disiapkan di kawasan perkemahan.

Edukasi lainnya yang juga ditekankan kepada pengunjung untuk membantu konservasi penyu hijau dan sisik. Dengan membantu melepasliarkan tukik (anak penyu) ke laut setelah membeli penyu itu pada warga Pulau Lanjukang yang membantu menangkarkan tukik. Seekor tukik dijual Rp10 ribu hingga Rp15 ribu kepada pengunjung, namun tukik yang sudah dibeli tidak boleh dibawa pulang, melainkan dilepasliarkan ke laut.

Dengan prinsip tersebut, warga pesisir Lanjukang mendapatkan nilai ekonomi dari menangkarkan tukik, namun di sisi lain populasi penyu hijau dan sisik dapat terjaga melalui edukasi wisata yang mengedepankan konservasi.

Salah seorang pengunjung, Asriani mengaku sangat senang berwisata di Pulau Lanjukang. Pasalnya, selain dapat menikmati panorama wisata bahari, juga belajar untuk membantu kelestarian biota laut. Dari sisi sosialnya, ia dapat berbaur dengan warga pesisir yang ramah dan memiliki kehidupan yang sederhana dengan sejumlah kearifan lokalnya.

Dengan demikian, pengembangan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari tidak hanya menjadi upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga membuka harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi warga, dan edukasi lingkungan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pulau tersebut. Tantangannya adalah memastikan setiap langkah pembangunan tetap berpijak pada prinsip konservasi, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati pasir putih, kekayaan biota laut, serta ekosistem pesisir Lanjukang yang lestari.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun 10 Kampung Nelayan Merah Putih di kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah di Simeulue, Kamis, mengatakan semua proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Simeulue sudah resmi berkontrak.

"Saat ini, seluruh proyek kampung nelayan sudah berkontrak dan dibangun tahun ini. Bahkan sudah ada yang mulai mengerjakan pembangunan kampung nelayan," katanya.

Supriman Juliansyah mengatakan pembangunan 10 Kampung Nelayan Merah Putih tersebut seluruhnya bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun anggaran 2026.

Ia menyebutkan nilai anggaran setiap kampung bervariasi mulai dari Rp4 miliar hingga Rp9,8 miliar. Sedangkan pembangun dengan nilai anggaran terbesar yakni di Desa Langi dan Desa Lugu Sebahak.

Adapun 10 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut yakni di Desa Lugu Sekbahak, Desa Muara Aman, dan Sambay di Kecamatan Teluk Dalam.

Kemudian, Desa Langi dan Desa Kampung Aie di Kecamatan Simeulue Tengah. Desa Amaiting Mulia dan Desa Linggi di Kecamatan Simeulue Timur, Desa Kahad di Kecamatan Teupah Tengah.

"Serta di Desa Nasrehe, Kecamatan Salang, Desa Latiung di Kecamatan Teupah Selatan, dan Desa Sigulai di Kecamatan Simeulue Barat," kata Supriman Juliansyah.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi tersebut membuat nelayan di sana mulai menyadari bahwa laut tidak mungkin terus dipaksa menghasilkan tanpa diberi kesempatan untuk pulih

Makassar (ANTARA) - Deru ombak dan semilir angin dini hari menyambut kepulangan nelayan gurita di perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Satu per satu perahu ditambatkan di pesisir dua pulau terluar wilayah Kota Makassar yakni Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai.

Di antara para nelayan tersebut ada Erwin (48). Sejak pertengahan 1980-an, ia sudah akrab dengan laut. Mengikuti jejak kakek dan ayahnya, Erwin sejak kecil melaut untuk menangkap ikan dan gurita.

Namun, baru sekitar satu dekade terakhir ia benar-benar menekuni gurita sebagai tangkapan utama. Menangkap gurita bukan pekerjaan selingan. Dibutuhkan keahlian membaca kondisi perairan dan mengenali lokasi gurita bersembunyi.

Dalam sehari, dia bisa mendapat 15 ekor gurita. Gurita yang dia jual ke pengepul itu harganya tinggi dibandingkan ikan.

Sebagian gurita yang didapatnya berukuran kurang dari satu kilogram dan masuk kategori C dan D. Namun, sesekali ia memperoleh gurita kelas A dengan berat lebih dari dua kilogram atau B dengan berat satu hingga 1,9 kilogram. Ukuran tersebut menjadi standar yang diminati pasar ekspor, termasuk Eropa dan Amerika.

Bagi Erwin dan nelayan lainnya, gurita menjadi sumber penghidupan keluarga.

Namun, perjalanan untuk mendapatkan hasil seperti sekarang tidak selalu mudah. Erwin dan nelayan lain di daerah itu pernah menghadapi kenyataan bagaimana sulitnya mendapatkan gurita.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 menunjukkan ekspor gurita asal Sulsel mencapai 2,1 juta ekor dengan nilai sekitar 10,7 juta dolar AS.

Nilai ekonomi yang menggiurkan tersebut mendorong eksploitasi berlebihan. Dahulu, prinsip nelayan sederhana, semakin banyak menangkap, semakin besar penghasilan.

Pola tangkap tanpa mempertimbangkan jumlah dan ukuran gurita itu perlahan berdampak pada stok di laut. Hasil tangkapan semakin sedikit dan ukurannya semakin kecil.

Erwin masih ingat, betapa sulitnya mendapatkan gurita pada 2020. Padahal saat itu ada pembatasan sosial bagi nelayan, tak banyak nelayan yang melaut. Tapi karena stok gurita menipis, nelayan makin susah mendapat hasil memuaskan.

“Makin susah cari gurita. Paling banyak dapat tiga hingga lima ekor per hari. Itu pun ukurannya kecil. Melaut hanya cukup untuk makan saja,” kata Erwin.

Kondisi tersebut membuat nelayan di sana mulai menyadari bahwa laut tidak mungkin terus dipaksa menghasilkan tanpa diberi kesempatan untuk pulih.

Angin perubahan

Angin perubahan mulai terjadi ketika Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Program Kemitraan Wallacea II menggagas Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat atau Proteksi Gama pada 2021.

Program tersebut menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.

Nelayan diajak mengubah cara pandang. Laut bukan tempat yang harus terus-menerus dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Salah satu bentuknya adalah sistem buka tutup kawasan tangkapan gurita.

Nelayan Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai sepakat membatasi aktivitas penangkapan pada wilayah seluas sekitar 412 hektare yang membentang di antara kedua pulau tersebut.

Wilayah itu ditandai dengan patok terapung dan tali pengikat. Selama masa penutupan, nelayan dilarang menangkap gurita di kawasan tersebut.

“Tiga bulan ditutup dan tiga bulan kemudian dibuka kembali. Begitu seterusnya agar habitat perikanannya bagus dan gurita bisa berkembang,” kata Direktur Eksekutif YKL Indonesia Nirwan Dessibali.

Sistem tersebut dijalankan melalui Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Gurita Lanjukang dan Langkai atau Pasibuntuluki. Forum itu lahir dari kesepakatan masyarakat nelayan.

Ada aturan, ada pengawasan, dan ada sanksi bagi mereka yang melanggar.

Menurut Wakil Ketua Forum Pasibuntuluki di Pulau Lanjukang, Daeng Jala (61), kesabaran masyarakat mulai membuahkan hasil setelah sistem buka tutup diberlakukan selama setahun.

Upaya untuk mendapatkan legalitas konservasi itu pun dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dengan mendapatkan SK Kelurahan Barrang Caddi, hingga kini sudah mengantongi SK Gubernur Sulsel.

Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Lanjukang sedang dalam proses percepatan penetapan dan integrasi zonasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Luas wilayah pencadangan KKD mencapai 1.654,38 hektare berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Sulawesi Selatan.

Erwin, yang juga adalah Ketua Forum Pasibuntuluki, merasakan perubahan yang terjadi setelah pembatasan penangkapan dilakukan. Dalam empat tahun terakhir, hasil tangkapan guritanya meningkat.

Yang lebih menggembirakan, gurita berukuran besar atau grade A dan B semakin mudah ditemukan.

“Kalau guritanya utuh, laku Rp200 ribu per ekor,” kata Erwin.

Rata-rata nelayan dapat mengantongi sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu dalam sepekan dari penjualan gurita. Data YKL Indonesia juga menunjukkan pendapatan nelayan meningkat hingga 56,6 persen.

Selain itu, ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat gurita juga mulai membaik. YKL Indonesia mencatat pemulihan tutupan karang hidup sekitar 5 hingga 10 persen.

Bagi nelayan, perubahan itu menjadi pelajaran sederhana, memberi waktu kepada laut untuk pulih justru dapat menghasilkan tangkapan yang lebih besar, lebih variatif, dan bernilai lebih tinggi.

Pelibatan Perempuan

Perubahan tidak hanya dirasakan para nelayan laki-laki. Para perempuan mulai mengolah hasil laut yang sebelumnya tidak terserap pasar.

Gurita yang tidak utuh karena tentakelnya terpotong biasanya tidak diminati pengepul untuk pasar ekspor. Begitu pula sebagian ikan hasil tangkapan.

Di tangan kelompok perempuan, hasil laut tersebut berubah menjadi produk bernilai tambah.

Ketua Kelompok Perempuan Merpati Putih Pulau Langkai, Nurjannah (48), mengolah gurita menjadi sambal dan ikan menjadi abon. Dalam sekali produksi, serpihan gurita itu dapat menjadi 10 kilogram sambal gurita. Sambal itu dikemas dalam botol plastik ukuran kecil dan dijual seharga Rp35.000 per botol.

Usaha tersebut membantu kebutuhan sehari-hari sekaligus biaya sekolah anak.

Belasan perempuan kini terlibat dalam kelompok usaha yang memproduksi sambal gurita dan abon ikan. Produk tersebut dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lanjukang.

Pendampingan YKL Indonesia bersama sejumlah pihak kemudian diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, pemasaran, hingga akses pasar.

Dengan demikian, manfaat laut tidak berhenti pada hasil tangkapan nelayan. Hasil laut juga membuka ruang bagi perempuan pesisir untuk mendapat penghasilan dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Pelajaran berharga lainnya dari menjaga laut ini kemudian merambat ke spesies lain yakni penyu.

Di Pulau Lanjukang, perubahan paling mencolok terlihat dari cara masyarakat memperlakukan penyu.

Pulau kecil yang hanya dihuni sekitar 24 kepala keluarga itu merupakan salah satu tempat bertelurnya penyu hijau dan penyu sisik, dua jenis satwa yang dilindungi.

Dahulu, kedatangan penyu ke pantai menjadi kesempatan bagi warga untuk mengambil telurnya.

Anas (28), nelayan Pulau Lanjukang, masih mengingat masa tersebut.

Dia mengatakan banyak penyu yang naik ke darat. "Kalau melaut juga sekalian cari telur penyu, dimakan atau dijual ke Pasar Hobi. Tukiknya juga laku Rp20.000 per ekor," kata Anas.

Dahlia, warga setempat, juga pernah menjual tukik kepada pengunjung sebagai hewan peliharaan.

Namun, kebiasaan tersebut perlahan berubah setelah masyarakat mendapatkan pendampingan konservasi penyu.

Pada 2022, penguatan perlindungan habitat penyu mulai digalakkan melalui sosialisasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas.

Anas yang sebelumnya ikut berburu telur penyu justru kemudian menjadi salah satu penggerak perlindungan penyu.

Dari awalnya hanya dua orang yang aktif menjaga telur dan melakukan penetasan semi alami. Kini jumlahnya berkembang menjadi 11 orang.

Kalau sebelumnya tukik dijual ke wisatawan untuk dibawa pulang ke rumah menjadi mainan atau peliharaan anak, sejak kesadaran melindungi penyu terbentuk, tukik itu tetap dijual kepada wisatawan tetapi harus diliarkan ke laut.

Pada akhir pekan, kegiatan tersebut bahkan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga. Wisatawan dapat berkontribusi pada konservasi sekaligus memperoleh pengalaman melepas tukik ke laut dengan kepuasan batin tersendiri.

Jaga laut, jaga masa depan

Perjalanan masyarakat di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai menunjukkan bahwa konservasi tidak harus berjarak dengan kebutuhan ekonomi.

Justru ketika masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari laut yang sehat, kesadaran untuk menjaganya tumbuh semakin kuat.

Gurita mengajarkan nelayan untuk bersabar melalui sistem buka-tutup. Terumbu karang diberi kesempatan untuk pulih. Perempuan memperoleh ruang untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah.

Di Lanjukang, pemburu telur penyu perlahan berubah menjadi penjaga habitat dan tukik.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas menilai Pulau Lanjukang memiliki potensi besar untuk pengembangan konservasi berbasis masyarakat.

Penetasan semi alami telur penyu dan pelepasliaran tukik, menurut dia, dapat menjadi bagian dari wisata edukasi selain aktivitas berkemah, snorkeling, dan menyelam.

Pada akhirnya, laut memberikan pelajaran yang sederhana kepada masyarakat Spermonde, mengambil secukupnya berarti memberi kesempatan alam untuk tumbuh kembali.

Di antara deru ombak Pulau Lanjukang, kesadaran itu mulai menemukan bentuknya. Gurita yang lebih besar membawa penghasilan lebih baik. Terumbu karang yang pulih menjadi rumah bagi biota laut. Sementara tukik-tukik kecil yang dilepas ke laut membawa harapan tentang kehidupan yang terus berlanjut.

Menjaga laut bukan lagi sekadar tentang melindungi alam. Bagi masyarakat Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai, menjaga laut adalah cara untuk memastikan berkahnya tetap dapat dinikmati, hari ini dan oleh generasi yang akan datang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo mengedukasi anak-anak di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak dini.

Edukasi melalui program Little Ocean Guardians tersebut melibatkan anak-anak taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dalam kegiatan bersih-bersih pantai serta pengenalan keterkaitan perilaku sehari-hari dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

"Keberlanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu dibangun melalui kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan," kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Brellian, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar dapat berkembang dalam jangka panjang.

Anak-anak dalam kegiatan tersebut diperkenalkan pada pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi sampah, serta mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar.

Upaya edukasi tersebut sejalan dengan gerakan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu. Pada September 2026, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyebut capaian pemilahan sampah dari sumber berada di angka 59 persen dan pengelolaan sampah telah berjalan di 11 pulau berpenduduk.

Program Little Ocean Guardians merupakan bagian dari kegiatan Together for Sustainability 2026 yang berlangsung di Pulau Pramuka pada 1–3 Oktober 2026 dengan melibatkan pegawai Jasindo sebagai relawan.

Selain kegiatan bersama anak-anak, rangkaian program mencakup edukasi mengenai ekosistem Kepulauan Seribu, ancaman abrasi, fungsi dan manfaat bakau atau mangrove, penanaman bakau, serta kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat.

Para relawan terlebih dahulu mendapat pemahaman mengenai teknik penanaman bakau sebelum melakukan penanaman bibit bersama fasilitator dari Rumah Literasi Hijau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pada 5 Oktober 2026 juga melakukan penanaman 10.000 bibit bakau di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, melalui kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Brellian mengatakan keterlibatan pegawai secara langsung di lapangan menjadi bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan agar prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran dan perilaku.

"Bagi Asuransi Jasindo, keberlanjutan bukan sekadar agenda, tetapi bagian dari cara kami menjalankan peran dan tanggung jawab perusahaan. Melalui Together for Sustainability, kami mendorong Insan Jasindo untuk terlibat langsung dan membangun kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar dia.

Menurut Brellian, kegiatan lingkungan dan sosial tersebut juga menjadi bagian dari penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dikembangkan perseroan.

Ia mengatakan perseroan menjadikan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan serta memberikan manfaat sosial.

"Ke depan, semangat tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif yang mendukung lingkungan yang lebih terjaga, masyarakat yang lebih berdaya, serta budaya keberlanjutan yang semakin kuat di lingkungan Asuransi Jasindo," ucap Brellian.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026