#30 tag 24jam
Zulhas: Pembangunan KNMP sebagai upaya capai NTN 120 pada 2027
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 melalui pembangunan ... [315] url asal
#kampung-nelayan #nilai-tukar-nelayan #menko-pangan #zulhas #nelayan
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 melalui pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk memperkuat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Nelayan kita nilai tukarnya 103. Kalau nelayan kita miskin, nelayan kita lemah. Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas saat menghadiri Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan pemerintah memperbanyak pembangunan kampung nelayan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi persoalan pendapatan dan keterbatasan fasilitas pendukung usaha perikanan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 hingga 5.000 kampung nelayan pada 2027 dengan dilengkapi balai lelang ikan, pabrik es, fasilitas penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, serta akses pembiayaan berbunga rendah.
Ia mengungkapkan keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pemasaran membuat nelayan kerap harus menjual hasil tangkapan dengan harga murah karena ikan mudah rusak apabila tidak segera dipasarkan.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, ujar dia, pemerintah berharap nelayan memiliki posisi tawar lebih baik dalam menjual hasil tangkapan sekaligus memperoleh nilai tambah dari kegiatan usaha perikanan.
Terlebih, Zulkifli menilai peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting untuk memperkuat kedaulatan laut Indonesia, mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan belum sepenuhnya diimbangi kemampuan ekonomi nelayan lokal.
Ia menyebut perkiraan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun sehingga semakin menunjukkan pentingnya memperkuat kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut nasional.
Ia menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil dan amanat Pasal 33 UUD 1945 yakni pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan fasilitas usaha perikanan, pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi maritim dan kedaulatan pangan nasional.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
KKP bangun 10 kampung nelayan di Pulau Simeulue
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun 10 Kampung ... [268] url asal
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun 10 Kampung Nelayan Merah Putih di kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah di Simeulue, Kamis, mengatakan semua proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Simeulue sudah resmi berkontrak.
"Saat ini, seluruh proyek kampung nelayan sudah berkontrak dan dibangun tahun ini. Bahkan sudah ada yang mulai mengerjakan pembangunan kampung nelayan," katanya.
Supriman Juliansyah mengatakan pembangunan 10 Kampung Nelayan Merah Putih tersebut seluruhnya bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun anggaran 2026.
Ia menyebutkan nilai anggaran setiap kampung bervariasi mulai dari Rp4 miliar hingga Rp9,8 miliar. Sedangkan pembangun dengan nilai anggaran terbesar yakni di Desa Langi dan Desa Lugu Sebahak.
Adapun 10 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut yakni di Desa Lugu Sekbahak, Desa Muara Aman, dan Sambay di Kecamatan Teluk Dalam.
Kemudian, Desa Langi dan Desa Kampung Aie di Kecamatan Simeulue Tengah. Desa Amaiting Mulia dan Desa Linggi di Kecamatan Simeulue Timur, Desa Kahad di Kecamatan Teupah Tengah.
"Serta di Desa Nasrehe, Kecamatan Salang, Desa Latiung di Kecamatan Teupah Selatan, dan Desa Sigulai di Kecamatan Simeulue Barat," kata Supriman Juliansyah.
Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.
Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Padang Pariaman dapat lima pembangunan KNMP pada 2026
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat memperoleh alokasi pembangunan lima titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan ... [281] url asal
Padang Pariaman,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat memperoleh alokasi pembangunan lima titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada 2026 dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
"Saat ini sedang mempersiapkan lahan untuk pembangunan lima KNMP tersebut," kata Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Padang Pariaman Alfian di Parik Malintang, Selasa.
Ia mengatakan pengerjaan fisik pembangunan KNMP sepenuhnya ditangani pemerintah pusat melalui KKP.
Kementerian tersebut menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana untuk menjalankan proyek strategis nasional itu.
Menurut dia, pemerintah daerah dalam program itu berperan sebagai penerima manfaat sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Progres pengerjaan ditargetkan berlangsung hingga akhir tahun dan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan," ujar dia.
Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk pembangunan lima titik KNMP pada 2026 diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Alokasi tersebut, katanya, berbeda dengan pembangunan KNMP Katapiang yang dilaksanakan pada 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.
Hal tersebut karena kawasan Katapiang ditetapkan sebagai KNMP Utama sementara lima titik pembangunan baru dirancang menjadi kawasan penyangga untuk mendukung operasional kawasan utama tersebut.
Dia menyebutkan lima lokasi pembangunan KNMP di Padang Pariaman pada 2026 yaitu di Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Mangopoh Palak Gadang di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau, serta Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan.
Pemkab akan mengusulkan penambahan fasilitas dan sarana prasarana kepada pemerintah pusat apabila setelah pembangunan kelima KNMP tersebut selesai masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelengkapan fasilitas KNMP sehingga keberadaan kawasan utama dan kawasan penyangga dapat menunjang aktivitas masyarakat nelayan di Padang Pariaman.
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Menko Pangan: Penegakan hukum kelautan bantu capai NTN 120 pada 2027
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk ... [453] url asal
#nilai-tukar-nelayan #zulkifli-hasan #kesejahteraan-nelayan #penegakan-hukum #kampung-nelayan-merah-putih
Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk mencapai target Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga sedikitnya 120 pada 2027.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
"Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar (nelayan) ini bisa meningkat," kata Zulhas.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui peningkatan NTN yang ditargetkan mencapai sedikitnya 120 pada tahun depan.
"Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120," ujarnya.
Menko Pangan menyebut NTN pada 2025 berada di kisaran 103,9.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya langkah lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap.
"Ada kampung nelayan dan lain-lain. Nah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum," ungkap dia.
Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, realisasi NTN pada 2025 mencapai 103,86, meningkat dari 101,76 pada 2024, tetapi masih di bawah target 2025 sebesar 105.
Sementara itu, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 tercatat sebesar 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.
Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,62 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan sebesar 0,79 persen.
NTN merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha penangkapan ikan.
Zulhas menilai perbaikan kesejahteraan nelayan perlu disertai upaya menjaga sumber daya kelautan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat Indonesia.
Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster, yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan nasional.
"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," katanya.
Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait dalam menangani penyelundupan benih lobster.
"Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan yang luar biasa itu bisa menjadi pendapatan bagi negara, tentu juga peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," tutur dia.
Selain melalui penegakan hukum, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Sebagai bagian dari program prioritas nasional 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran pengembangan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)