Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog membentuk satuan tugas khusus guna memperketat pengawasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekaligus memastikan evaluasi mitra berlangsung transparan demi menjaga distribusi tepat sasaran bagi masyarakat.

"Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis.

Bulog bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, perusahaan BUMN pangan itu segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui langkah menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Perum Bulog sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kebijakan itu merupakan langkah administratif untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional," ujar Rizal.

Ia menjelaskan, satgas khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Rizal menegaskan setiap dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus disikapi secara profesional dan menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Karena itu, kata dia, setiap informasi maupun temuan di lapangan disikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan.

"Langkah evaluasi dan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat integritas, kedisiplinan, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog dalam memastikan ketepatan pelaksanaan program SPHP.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," beber Rizal.

Ia menambahkan pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” beber Rizal.

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, Bulog menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

pembangunan huntap tersebut terdiri atas 56 unit di Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, dan 10 unit di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua

Kota Lhokseumawe (ANTARA) - Pemerintah membangun 66 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Kota Lhokseumawe, Aceh, untuk mempercepat pemulihan tempat tinggal warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat bencana pada 25 November 2025.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Furqan di Lhokseumawe, Aceh, Sabtu, mengatakan pembangunan huntap tersebut terdiri atas 56 unit di Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, dan 10 unit di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua.

“Untuk lokasi di Padang Sakti, lahan yang tersedia sekitar empat hektare, sedangkan pembangunan huntap dilakukan sesuai kebutuhan dan rencana penempatan unit,” katanya.

Ia menjelaskan lokasi pembangunan dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelayakan lahan. Kedua lokasi tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Pusat terkait kelayakan lokasi untuk pembangunan hunian bagi penyintas bencana.

Sebanyak 56 unit huntap di Padang Sakti diperuntukkan bagi warga terdampak dari Gampong Blang Naleng Mameh, Blang Panyang dan Padang Sakti. Sementara itu, 10 unit di Gampong Cut Mamplam dialokasikan bagi warga terdampak dari Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, serta penyintas bencana longsor di Kecamatan Muara Dua.

Manajer Proyek PT Sarjis Agung Indra Jaya, Syahril mengatakan pekerjaan pembangunan telah berlangsung hampir satu bulan dengan progres keseluruhan sekitar tujuh persen.

“kami menargetkan seluruh unit selesai pada Desember 2026, dengan penyelesaian paling cepat pada pertengahan bulan dan paling lambat akhir Desember mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan pembangunan menggunakan sistem panel yang diproduksi di bengkel kerja di Binjai, Sumatera Utara, sebelum dikirim ke lokasi.

Rumah yang dibangun memiliki tipe 36 dengan penyesuaian desain terhadap kondisi lahan yang berkontur.

Menurut Syahril, elevasi bangunan dibuat lebih tinggi daripada jalan lingkungan untuk mengurangi risiko genangan air. Perbedaan ketinggian lahan juga ditangani dengan sistem bertingkat atau trap, disertai penimbunan dan pembatas antarunit.

Dalam pelaksanaan proyek, sekitar 85 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal. Saat ini, terdapat tiga tim dengan total sekitar 30 pekerja di lokasi Padang Sakti, dan jumlah tersebut direncanakan bertambah setelah pemasangan panel berjalan lebih lanjut.

Syahril mengatakan pihak pelaksana juga menyesuaikan jadwal pekerjaan dengan ketentuan adat setempat yang membatasi aktivitas kerja pada hari Jumat. Untuk menjaga percepatan pembangunan, pekerjaan dapat dilanjutkan pada malam hari tanpa mengurangi jam kerja siang.

Pembangunan huntap tersebut diharapkan memberikan tempat tinggal yang layak dan lebih aman bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan warga dan menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi pembangunan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.

"Tetap setop, tetap setop (ekspor BBL)," kata Trenggono seusai peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Terkait jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Trenggono menegaskan, "Selamanya tetap setop, iya."

Ia menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas P2BBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal.

Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penangkapan BBL dilakukan untuk kegiatan budi daya berdasarkan kuota, sedangkan pembudidayaannya hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia.

Meski demikian, ketentuan tersebut tetap memungkinkan pengeluaran lobster hasil budi daya dengan ukuran minimal 50 gram ke luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk dilengkapi surat keterangan asal lobster.

"Permennya sudah ada, Permen Nomor 5. Nah, sekarang Perpres 69. Perpres 69 itu pemberantasan, artinya enggak boleh sama sekali," ujar dia.

Trenggono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembesaran lobster di dalam negeri agar kekayaan sumber daya kelautan Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Ya, artinya kita akan melakukan pembudidayaan di sini, ya itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk ketemu sama kita," ujarnya.

Besarnya potensi tersebut tercermin dari perkiraan jumlah BBL Indonesia yang mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sebagaimana disampaikan Trenggono dalam peluncuran Satgas P2BBL.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026.

Sebagai perbandingan, produksi lobster budi daya nasional pada 2024 tercatat sebanyak 481 ton, meningkat dari 437 ton pada 2023.

KKP juga melaporkan sebanyak 339,5 kilogram lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura.

Capaian yang diumumkan pada September 2026 tersebut menunjukkan peluang pemasaran lobster hasil pembesaran di dalam negeri ke pasar ekspor.

Di sisi lain, Trenggono menekankan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan penyelundupan BBL yang selama ini masih berlangsung.

"Penegakan hukum yang utama. Yang utama penegakan hukum dulu supaya yang ilegal-ilegal bisa disetop," ucapnya.

Penanganan tersebut diperkuat melalui Satgas P2BBL yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk mencegah serta memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal dari Indonesia.

Trenggono mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba menjalin kerja sama bilateral dengan negara tetangga selama sekitar dua tahun. Namun, upaya tersebut belum berhasil menghentikan praktik penyelundupan benih lobster.

Mengenai kemungkinan kerja sama antarpemerintah atau government-to-government, ia menyatakan pemerintah terbuka untuk membahas mekanisme kerja sama yang legal apabila negara yang membutuhkan BBL mengajukan pembicaraan.

Meski demikian, Trenggono menegaskan negara tujuan tidak seharusnya terus menerima benih lobster yang dikeluarkan secara ilegal dari Indonesia.

Untuk saat ini, ia mengatakan pemerintah belum memprioritaskan komunikasi dengan negara tujuan karena ingin lebih dahulu memperkuat penanganan penyelundupan di dalam negeri.

"Kita sementara belum mau komunikasi, nanti saja. Kita fokus di dalam dulu deh," ujarnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) menelusuri jaringan, aliran dana, hingga pemodal dan pengendali penyelundupan benih lobster guna melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.

Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL) tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pengamanan barang bukti, tetapi harus menjangkau pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.

"Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," kata Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyelundupan BBL melibatkan jaringan dengan rantai distribusi panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Karena itu, ia meminta satgas memetakan seluruh mata rantai tersebut sebagai dasar penetapan target operasi, terutama di wilayah sumber benih, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyelundupan.

"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran," ujar dia.

Sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengungkap dugaan pengiriman ilegal sekitar 75.435 ekor BBL melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 1 Oktober 2026.

Petugas menemukan 13 boks berisi benih lobster tanpa dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan serta mengamankan dua orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 18 September 2026, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama petugas gabungan juga menggagalkan pengiriman 48.800 ekor BBL menuju Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.

Puluhan ribu benih tersebut ditemukan dalam 18 kantong plastik di dalam koper seorang calon penumpang.

Dudung mengatakan potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sekitar 500 juta ekor per tahun.

Penyelundupan komoditas tersebut dinilai berisiko menghilangkan potensi ekonomi nasional, menghambat pengembangan budi daya lobster dalam negeri, serta mengurangi manfaat sumber daya perikanan bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama mengilustrasikan bahwa potensi sekitar 500 juta ekor BBL dengan asumsi nilai 2 dolar AS per ekor atau sekitar Rp35.800 per ekor, setara dengan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,9 triliun.

Trenggono menilai besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri, sementara permintaan dari negara tetangga dan perbedaan harga menjadi tantangan dalam pengembangan industri budi daya lobster nasional.

Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pengungkapan jaringan utama penyelundupan perlu didukung koordinasi antara unsur intelijen, penindakan, dan yustisi, termasuk antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penanganan perkara.

"Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBL yang diamankan, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diungkap, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan," ujar Dudung.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia juga meminta penataan rantai pasok BBL, penguatan sistem ketertelusuran, serta penyaluran hasil penangkapan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut perlu disertai sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal.

Sebagai tindak lanjut, Dudung meminta Satgas menyusun rencana kerja yang memuat target operasi, wilayah prioritas, pembagian tanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tugas akan dievaluasi setiap bulan dan perkembangannya dilaporkan kepada Presiden.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026