Komitmen terhadap telur bebas sangkar merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik

Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) - Animal Friends Jogja (AFJ) menilai bahwa penguatan komunikasi dan kolaborasi antara perusahaan, pemasok, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menerjemahkan komitmen penggunaan telur unggas bebas sangkar menjadi implementasi yang konkret, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Komitmen terhadap telur bebas sangkar merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik," kata Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan, AFJ Elly Mangunsong dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut dia, transisi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ayam petelur, karena sistem bebas sangkar memungkinkan ayam bergerak lebih leluasa dan mengekspresikan perilaku alaminya dibandingkan sistem kandang baterai.

"Karena itu, diperlukan keterbukaan, kolaborasi dan langkah yang konkret dari berbagai pihak agar perubahan dalam rantai pasok juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan ayam petelur," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk beralih ke penggunaan telur bebas sangkar (cage-free) perlu diimbangi dengan kesiapan rantai pasok yang mampu memenuhi kebutuhan industri secara konsisten.

Ketersediaan pasokan, biaya, standar kualitas, distribusi, hingga ketertelusuran, dan verifikasi produk menjadi sejumlah aspek penting agar komitmen tersebut dapat diterapkan dalam operasional bisnis.

Hal itu terungkap pada acara fokus Corporate Roundtable Discussion 2026 yang diselenggarakan Animal Friends Jogja (AFJ) dengan tema “Beyond Commitment: Corporate Insights and Collaboration for Responsible Sourcing”.

Kegiatan tersebut mempertemukan perusahaan, produsen telur bebas sangkar, pemerintah, dan organisasi kesejahteraan hewan untuk membahas tantangan implementasi serta peluang kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok telur bebas sangkar di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Ketua Kelompok Substansi Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Boethdy Angkasa menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung transisi menuju sistem cage-free sebagai bentuk diferensiasi produk yang berpotensi dipromosikan melalui tren gaya hidup sehat.

Sementara itu, Tri Widiantoro dari Chocolate Monggo menekankan pentingnya mengintegrasikan praktik pengadaan yang bertanggung jawab ke dalam keputusan bisnis sekaligus edukasi konsumen.

"Pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar beban tambahan bagi perusahaan," katanya.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD), peserta mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi telur bebas sangkar, yaitu keterbatasan pasokan dan informasi mengenai peternakan cage-free, rendahnya kesadaran masyarakat, serta harga telur cage-free yang lebih tinggi dibandingkan telur dari kandang baterai.

Perusahaan yang telah berkomitmen mengungkapkan bahwa kendala pasokan dapat diatasi melalui kerja sama dengan lebih dari satu peternak.

Sementara itu, peningkatan kesadaran konsumen perlu didorong melalui penyebarluasan informasi yang relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun penerapan komitmen 100 persen telur bebas sangkar dapat dilakukan secara bertahap untuk mengatasi tantangan harga.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MBG kami minta telur beli Rp26.500 (per kilogram), kami sudah bicara langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Sudaryono

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta penyesuaian harga pembelian telur untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp26.500 per kilogram guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di PT Widodo Makmur Unggas, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan Kementan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait usulan penyesuaian harga tersebut.

"MBG kami minta telur beli Rp26.500 (per kilogram), kami sudah bicara langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Sudaryono," kata Amran.

Ia mengapresiasi langkah BGN yang telah menindaklanjuti usulan tersebut dengan menerbitkan surat edaran (SE) terkait penyesuaian harga pembelian bahan pangan untuk program MBG, khususnya komoditas telur ayam.

"Beliau (Sudaryono) sudah mengirim surat edaran, tapi ada yang tidak patuh," ujarnya.

Menurut Amran, masih ditemukan telur ayam dari peternak yang dibeli dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, yakni berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementan kembali berkoordinasi dengan BGN dan akan menurunkan satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti persoalan ketidakpatuhan terhadap ketentuan harga pembelian telur.

"Kami bicara lagi kemarin, ternyata ada tidak patuh membeli, tetap dibeli dengan murah Rp20 ribu hingga Rp21 ribu. Itu tidak boleh terjadi, nanti Satgas turun, ini enggak benar," katanya.

Selain berkoordinasi dengan BGN, Kementan berupaya mempercepat pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan untuk membantu peternak unggas mandiri atau skala kecil.

"Pakan yang ada di pulau, SPHP diturunkan segera," ujarnya.

Kementan juga memperkuat penyediaan bahan baku dan ekosistem pakan ternak nasional untuk mendukung peternak serta menjaga stabilitas harga melalui penyediaan pakan oleh ID FOOD yang bersumber dari pemerintah.

"Itulah tujuan pemerintah kehadiran ID FOOD. Nah, ini menguntungkan peternak," katanya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menelusuri penyebabnya, untuk mengurai ketimpangan harga ayam dan telur antara tingkat produsen atau peternak dan konsumen yang dinilai memiliki selisih cukup signifikan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di PT Widodo Makmur Unggas, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan terdapat anomali harga ayam dan telur di pasar, termasuk di wilayah Yogyakarta, yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

"Anomali ini, harga ayam dan telur, di peternak itu Rp21 ribu per kilogram, tapi di ujung (konsumen) ayamnya Rp45 ribu per kilogram. Telur juga demikian Rp30 ribu lebih, bahkan hampir Rp40 ribu per kilogram," kata Amran.

Menurut dia, ketimpangan harga tersebut berdampak pada produsen maupun konsumen, sehingga penyebabnya perlu segera diurai.

Mentan menilai terdapat indikasi peran perantara yang tidak sehat, sehingga menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antara tingkat peternak dan konsumen.

"Jadi yang berteriak produsen, kemudian juga konsumen. Artinya ada middleman yang tidak sehat dan kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri," ujarnya lagi.

Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan ayam dan telur, mulai dari hulu hingga hilir, tidak boleh melakukan kecurangan karena pemerintah akan menurunkan tim satuan tugas (satgas) untuk melakukan pemeriksaan.

"Sekali lagi, jangan ada yang nakal, kami cek dari bawah, dari hulu ke hilir. Nanti setelah itu kami simpulkan Satgas turun untuk mengecek satu-satu," katanya lagi.

Amran menyebutkan terdapat sekitar 4,8 juta peternak ayam di Indonesia yang kesejahteraan dan keberlangsungan usahanya perlu dijaga, termasuk melalui upaya menjaga ekosistem pasar agar tetap sehat.

"Tidak ada yang boleh tersakiti, terutama peternak kita. Peternak kita 4,8 juta, harus kita jaga bersama," ujarnya pula.

Sebagai salah satu upaya mengurai persoalan tersebut, Kementan mendatangi produsen, termasuk PT Widodo Makmur Unggas di Gunungkidul, untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha peternakan.

Amran mengapresiasi pengusaha PT Widodo Makmur Unggas, Tumiyono, yang menurut dia telah berjuang selama puluhan tahun dalam menjalankan usahanya serta mempekerjakan banyak orang.

"Kami bersyukur salah satu pengusaha, Pak Tumiyono ini luar biasa sudah 32 tahun berjuang. Ini dijaga dengan baik supaya bisa eksis dan ini mempekerjakan banyak orang," kata Mentan pula.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga rata-rata cabai rawit merah sebesar Rp105.300 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.700 per kg.

Berdasarkan data PIHPS yang dihimpun di Jakarta, Selasa, pukul 08.40 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional menunjukkan bawang merah ukuran sedang berada di harga Rp37.000 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp38.650 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp14.900 per kg dan beras kualitas bawah II Rp14.700 per kg.

Sementara itu, beras kualitas medium I berada di harga Rp16.600 per kg dan beras kualitas medium II Rp16.450 per kg.

Selanjutnya, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.950 per kg dan beras kualitas super II Rp17.350 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar sebesar Rp73.800 per kg dan cabai merah keriting Rp88.350 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit hijau tercatat Rp78.850 per kg dan cabai rawit merah Rp105.300 per kg.

Untuk kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.250 per kg, sedangkan daging sapi kualitas I Rp152.550 per kg dan daging sapi kualitas II Rp143.450 per kg.

Adapun harga telur ayam ras segar berada di angka Rp29.700 per kg.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.450 per kg dan gula pasir lokal Rp19.250 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.350 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.600 per kg.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.150 per kg.

Berdasarkan data PIHPS yang dipantau di Jakarta, Senin, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah ukuran sedang Rp46.300 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp43.150 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I tercatat Rp16.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.750 per kg, beras kualitas medium I Rp17.400 per kg, serta beras kualitas medium II Rp17.150 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas super I tercatat Rp18.600 per kg dan beras kualitas super II Rp17.700 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp80.800 per kg, cabai merah keriting Rp112.450 per kg, serta cabai rawit hijau Rp118.950 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.850 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp145.550 per kg.

Harga komoditas berikutnya, yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.850 per kg dan gula pasir lokal Rp20.400 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.050 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp26.200 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II Rp24.200 per kg.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi permanen untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional.

"Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor," kata Mentan, dalam keterangannya, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku pakan, penguatan produksi petani dan peternak, hingga penyerapan serta pengolahan hasil produksi.

"Kami sudah telepon BP BUMN dan Menteri Perdagangan. Kita sepakat membangun ekosistem ternak, terutama pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Targetnya 1,5 tahun selesai, maksimal dua tahun," ujar Amran.

Mentan menegaskan pembangunan industri pengolahan menjadi langkah mendasar agar persoalan pemasaran hasil peternakan tidak terus berulang.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi jangka panjang yang mampu menyerap kelebihan produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar produk segar.

"Ini solusi permanen, fundamental. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur kita hentikan. Kita sudah sepakat. Harapannya, setelah ekosistem ini berdiri, persoalan yang sama tidak terus berulang," tegasnya.

Ia menjelaskan pembangunan tiga pabrik tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah memperkirakan kebutuhan awal investasi sekitar Rp200 miliar per pabrik, dengan kemungkinan meningkat menjadi Rp250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.

Amran meminta jajaran terkait mengawal proses persiapan agar perencanaan, kebutuhan anggaran, dan pembangunan fasilitas dapat segera ditindaklanjuti.

Ia juga membuka peluang keterlibatan swasta, dengan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri strategis tersebut.

"Kalau ada swasta mau bergandengan, silakan. Tapi negara ada di sampingnya," katanya.

Amran menilai penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir akan memberikan manfaat berlapis.

Petani memperoleh pasar untuk jagung yang dihasilkan, peternak mendapat kepastian pasokan pakan, sedangkan industri pengolahan menjadi saluran penyerapan ketika produksi telur dan daging melimpah.

Jika terjadi kelebihan produksi telur atau daging ayam, hasil tersebut dapat diolah menjadi produk dengan daya simpan dan pemanfaatan yang lebih luas.

Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga.

"Keuntungannya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak, mengurangi kerugian yang sering terjadi pada bulan-bulan tertentu, dan mengurangi belanja devisa untuk impor. Ini keputusan mendasar, kita bangun ekosistem peternakan yang terintegrasi satu sama lain," tegasnya.

Ia menuturkan seluruh langkah tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menciptakan usaha peternakan yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

Pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh pakan dengan harga terjangkau, memiliki kepastian pasar, serta tidak terus menanggung kerugian ketika terjadi kelebihan produksi.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat.

Produksi yang meningkat perlu diimbangi ketersediaan bahan baku, penyerapan hasil, dan industri yang mampu mengolah kelebihan produksi menjadi produk bernilai tambah.

Mentan juga menyoroti pentingnya memperkuat konsumsi protein masyarakat melalui ketersediaan sumber pangan yang beragam, termasuk ikan, ayam, dan telur.

Menurutnya, penguatan produksi protein dalam negeri perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperluas pasar.

"Intinya, bagaimana ekonomi bergerak dan bagaimana peternak jangan dipersulit. Pakan tersedia dengan baik, kemudian harga telur dan daging stabil. Kita ingin peternak untung dan kesejahteraannya meningkat," ujarnya.

Melalui pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging, pemerintah mendorong transformasi peternakan nasional dari sektor yang bertumpu pada penjualan produk segar menjadi industri terintegrasi yang memiliki kemampuan mengolah, menyimpan, dan memasarkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi lintas kementerian, keterlibatan peternak, serta peluang kemitraan dengan swasta, penguatan ekosistem ini diharapkan mampu memperkuat pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengomunikasikan kemungkinan pemberian subsidi untuk pakan ayam sebagai salah satu upaya mengatasi tingginya harga pakan ayam yang membebani peternak.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi merespons keluhan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mengenai lonjakan harga pakan ayam yang meningkatkan biaya operasional peternakan.

“Kita sekarang lagi komunikasikan, kita akan cari solusinya segera,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tingginya harga minyak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga pakan. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah agar harga pakan ayam tetap terjangkau bagi peternak.

Budi menjelaskan opsi subsidi untuk pakan ayam masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan mengenai skema yang akan diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengumumkan pemberian subsidi untuk impor kedelai bagi perajin tahu dan tempe sebesar Rp2.000 kilogram.

Para peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mendatangi Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10).

Mereka mengeluhkan kelangkaan serta lonjakan harga jagung dan bungkil kedelai yang merupakan bahan baku utama pakan.

Perwakilan PPN Suardi menjelaskan, jagung dan bungkil kedelai menyumbang porsi besar dalam pakan ayam petelur, yakni masing-masing 50 persen dan 25 persen dari total biaya produksi.

Menurut Suardi, harga bungkil kedelai yang semula normal di kisaran Rp7.200–Rp7.500 per kilogram, kini melonjak drastis hingga menyentuh Rp9.900–Rp10.000 per kilogram.

Adapun harga telur ayam ras segar di tingkat konsumen mencapai Rp29.750 per kilogram, sedangkan harga di tingkat produsen Rp25.600 per kilogram, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia pada 8 Oktober.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui pengawasan penyediaan dan peredaran komoditas pangan tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha.

"Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan," kata Agung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional secara hybrid terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, stabilisasi harga telur membutuhkan kerja bersama karena sebagian besar produksi telur berasal dari peternak rakyat. Pemerintah memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi sehingga keberlanjutan usaha peternak tetap terjaga.

Adapun dalam rapat tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan harga telur ayam rata-rata di wilayahnya pada 5 Oktober 2026 sebesar Rp21.800 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Blitar sebesar Rp20.100 per kilogram dan tertinggi di Lumajang Rp22.500 per kilogram.

Menurut Agung, tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi dengan pasokan yang melimpah. Karena itu, distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan perlu diperkuat, disertai penyesuaian produksi agar keseimbangan supply-demand tetap terjaga.

Kementan juga mendorong penyesuaian produksi secara terukur melalui pengaturan populasi dan afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut diarahkan agar produksi sesuai dengan kapasitas penyerapan pasar dan tidak terjadi kelebihan pasokan.

Kementan memperkuat pelaksanaan Permentan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara berjenjang bersama pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengawasan di wilayah masing-masing.

Pemda perlu membangun dan menjalankan instrumen pengawasan sesuai karakteristik daerah, antara lain melalui pemantauan populasi dan produksi, pemetaan kondisi supply-demand, pengawasan peredaran dan distribusi telur, serta pengawasan perkembangan kapasitas usaha agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.

Selain itu, Pemda perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha peternakan ayam petelur, sehingga perkembangan usaha dan kapasitas produksi di daerah dapat terdata, terpantau, dan selaras dengan daya dukung serta kebutuhan pasar.

Ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permentan 10/2024, antara lain pemanfaatan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, pemenuhan dokumen peredaran, serta pelaksanaan kemitraan.

Khusus usaha ayam ras pedaging dengan total chick-in paling sedikit 60.000 DOC FS per minggu, pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban memiliki dan/atau menguasai RPHU yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin, termasuk memastikan realisasi pemotongan livebird di RPHU sesuai ketentuan.

Permentan 10/2024 menetapkan pemenuhan kapasitas pemotongan secara bertahap hingga mencapai 100 persen dari total chick-in.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kemitraan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan dan peredaran DOC FS, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak mitra.

Permentan 10/2024 secara khusus memasukkan kemitraan sebagai salah satu objek pembinaan dan pengawasan.

"Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan," jelasnya.

Dalam Permentan 10/2024, lanjut Agung mengatakan pengawasan rutin dilakukan paling sedikit satu kali setiap tiga bulan, sedangkan pengawasan insidental dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau dugaan penyimpangan kepatuhan.

Pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Data dan hasil pengawasan daerah menjadi dasar bagi Kementan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, koordinasi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan perunggasan secara nasional.

Dengan demikian, Kementan berperan memastikan konsistensi kebijakan dan pengawasan secara nasional, sementara Pemda menjadi ujung tombak pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan langsung di lapangan.

“Mohon ini Permentan 10 Tahun 2024, sosialisasi seperti ini dimasifkan terutama di daerah-daerah sentra produksi,” kata Agung.

Menurut Agung, penyelesaian persoalan harga telur harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data.

“Kita fasilitasi dan kita sinergikan bersama,” ujar Agung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026