Pemerintahpercepat penyaluran jagung melalui Program SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan dengan lebih mudah, menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran pasokan jagung melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meringankan biaya pakan serta menjaga usaha peternakan tetap berjalan.

"Pemerintah mempercepat penyaluran jagung melalui Program SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan dengan lebih mudah, menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha," kata Mentan dalam pertemuan bersama perwakilan peternak, koperasi dan asosiasi di Jakarta, Jumat.

Melalui optimalisasi stok Perum Bulog, jagung SPHP disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peternak, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Amran menegaskan penyaluran SPHP jagung merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjawab keluhan peternak terkait mahalnya pakan dan terbatasnya pasokan jagung. Pemerintah memastikan stok yang tersedia segera didistribusikan, sekaligus mempercepat pengadaan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

“Yang mendesak sekarang, jagung yang ada di gudang didistribusikan sambil dilakukan pengadaan. Masih ada kuota SPHP 150.000 ton dan itu cukup,” ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan distribusi jagung SPHP terus diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi, antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

Ia menyebutkan sekitar 15.000 ton jagung telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa.

“Sekitar 15.000 ton yang turun tadi malam langsung didorong 5.000 ton ke Jawa Timur, 5.000 ton ke Jawa Tengah dan 5.000 ton ke Jawa Barat serta Banten. Pemerintah akan selalu hadir untuk rakyat dan memberikan yang terbaik,” ujar Rizal.

Sementara itu, stok jagung Bulog di Lampung telah mencapai lebih dari 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan peternak setempat.

Menurut Rizal, Bulog turut berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk memperlancar pengangkutan jagung melalui jalur laut dan penyeberangan.

Koordinasi dilakukan agar kapal pengangkut bahan pangan mendapat prioritas sandar, sehingga proses bongkar muat dan distribusi ke daerah tujuan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kapal-kapal yang membawa bahan pangan kami prioritaskan untuk bisa bersandar, baik di Ketapang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai Tanjung Priok. Kami sudah mengoordinasikan agar semua barang yang berkaitan dengan bahan pangan nasional diprioritaskan,” katanya.

Rizal menegaskan harga jagung SPHP ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram di seluruh Indonesia. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga jagung di pasaran yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan biaya produksi peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung saat panen raya untuk menekan biaya pakan peternak, menjaga harga petani, serta memperkuat pasokan nasional.

"Pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan harga yang layak saat panen raya, sementara peternak memperoleh jagung dengan harga lebih terjangkau untuk kebutuhan pakan," kata Amran saat bertemu dengan perwakilan peternak di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan keseimbangan kedua kepentingan tersebut penting agar petani tetap memperoleh keuntungan dan peternak dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

“Jangan sampai peternak rugi. Kalau rugi peternak, negara juga ikut rugi,” ujarnya.

Karena itu, Mentan mendorong penyerapan jagung dilakukan ketika produksi melimpah dan harga relatif murah. Jagung yang telah dibeli kemudian disimpan melalui koperasi untuk digunakan saat peternak membutuhkan pasokan, termasuk ketika harga di pasar meningkat.

“Negara beli pada saat murah, jangan siksa juga saat mahal,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.

Melalui mekanisme itu, peternak dapat menyerap jagung saat panen raya ketika harga relatif murah, sementara pembiayaan dilakukan oleh Perum Bulog dan stok disimpan melalui koperasi.

Skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekan beban biaya pakan yang dihadapi peternak.

Adapun pertemuan itu berlangsung di tengah persoalan biaya pakan yang menjadi salah satu keluhan peternak, termasuk dalam aksi unjuk rasa ke DPR.

Salah satu tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan tingginya harga pakan ayam petelur yang dinilai menekan usaha dan menyebabkan peternak mengalami kerugian.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perlunya membangun ekosistem yang menghubungkan penyerapan hasil panen petani, kebutuhan jagung peternak, pembiayaan, dan penyimpanan agar pasokan pakan lebih terjamin sepanjang tahun.

“Saya mau pakan ini ada sistem. Bapak yang serap, Bulog yang bayar,” tegas Amran.

Dalam skema tersebut, peternak berperan menyerap jagung saat panen raya, sedangkan Bulog menyediakan pembiayaan dan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Dengan mekanisme ini, hasil panen petani dapat terserap dan peternak memiliki akses terhadap bahan baku pakan dengan pasokan yang lebih terjamin.

Amran mengatakan saat ini terdapat sekitar 40 ribu ton jagung yang menjadi bagian dari pasokan yang dibahas dalam skema tersebut. Pemerintah tetap melakukan penyerapan dengan mempertimbangkan kapasitas negara dan mengoptimalkan jagung yang tersedia.

“Saat ini ada 40 ribu ton, tapi ini tetap menyerap. Negara punya keterbatasan. Sekarang yang ada dulu 40 ribu jagung,” ujar Mentan Amran.

Ia meminta Bulog menghitung kembali kebutuhan anggaran agar mekanisme penyerapan dapat berjalan efektif. Penentuan prioritas penyaluran juga perlu mempertimbangkan ketersediaan jagung dan kebutuhan peternak di lapangan.

“Ini sudah solusi terbaik untuk bantu peternak supaya untung,” kata Mentan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan peternak dari Lampung, Kasmani, menjelaskan bahwa Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi jagung. Namun, peternak masih menghadapi tantangan dalam memperoleh jagung dengan harga yang sesuai kebutuhan usaha.

Ia menyampaikan harga jagung yang dibeli dari petani atau pengepul berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, perbedaan kadar air juga menjadi kendala dalam penyerapan jagung.

Jagung dari Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, disebut memiliki kadar air sekitar 16–17 persen, sedangkan jagung yang diserap Bulog dipersyaratkan memiliki kadar air 14 persen.

Menanggapi hal tersebut, Mentan menekankan pentingnya memperkuat fasilitas penyimpanan dan pengeringan agar jagung dari sentra produksi dapat diserap serta memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dukungan anggaran Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pergudangan Bulog.

“Presiden sudah tetapkan anggaran Rp5 triliun untuk gudang paket Bulog. Lengkapi dengan dryer,” ujar Amran.

Ia meminta pembangunan dan penguatan gudang dilengkapi fasilitas pengering (dryer), terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi jagung seperti NTB dan Gorontalo. Fasilitas tersebut penting untuk menjaga mutu jagung, mengurangi kendala kadar air, serta memperlancar penyerapan hasil panen.

Melalui skema penyerapan saat panen raya, pembiayaan oleh Bulog, penyimpanan melalui koperasi, serta penguatan fasilitas pengeringan dan pergudangan, pemerintah mendorong sistem pasokan jagung pakan yang lebih berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan dapat membantu petani memperoleh harga yang layak, meringankan beban biaya pakan peternak, dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui pengawasan penyediaan dan peredaran komoditas pangan tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha.

"Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan," kata Agung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional secara hybrid terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, stabilisasi harga telur membutuhkan kerja bersama karena sebagian besar produksi telur berasal dari peternak rakyat. Pemerintah memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi sehingga keberlanjutan usaha peternak tetap terjaga.

Adapun dalam rapat tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan harga telur ayam rata-rata di wilayahnya pada 5 Oktober 2026 sebesar Rp21.800 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Blitar sebesar Rp20.100 per kilogram dan tertinggi di Lumajang Rp22.500 per kilogram.

Menurut Agung, tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi dengan pasokan yang melimpah. Karena itu, distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan perlu diperkuat, disertai penyesuaian produksi agar keseimbangan supply-demand tetap terjaga.

Kementan juga mendorong penyesuaian produksi secara terukur melalui pengaturan populasi dan afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut diarahkan agar produksi sesuai dengan kapasitas penyerapan pasar dan tidak terjadi kelebihan pasokan.

Kementan memperkuat pelaksanaan Permentan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara berjenjang bersama pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengawasan di wilayah masing-masing.

Pemda perlu membangun dan menjalankan instrumen pengawasan sesuai karakteristik daerah, antara lain melalui pemantauan populasi dan produksi, pemetaan kondisi supply-demand, pengawasan peredaran dan distribusi telur, serta pengawasan perkembangan kapasitas usaha agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.

Selain itu, Pemda perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha peternakan ayam petelur, sehingga perkembangan usaha dan kapasitas produksi di daerah dapat terdata, terpantau, dan selaras dengan daya dukung serta kebutuhan pasar.

Ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permentan 10/2024, antara lain pemanfaatan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, pemenuhan dokumen peredaran, serta pelaksanaan kemitraan.

Khusus usaha ayam ras pedaging dengan total chick-in paling sedikit 60.000 DOC FS per minggu, pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban memiliki dan/atau menguasai RPHU yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin, termasuk memastikan realisasi pemotongan livebird di RPHU sesuai ketentuan.

Permentan 10/2024 menetapkan pemenuhan kapasitas pemotongan secara bertahap hingga mencapai 100 persen dari total chick-in.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kemitraan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan dan peredaran DOC FS, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak mitra.

Permentan 10/2024 secara khusus memasukkan kemitraan sebagai salah satu objek pembinaan dan pengawasan.

"Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan," jelasnya.

Dalam Permentan 10/2024, lanjut Agung mengatakan pengawasan rutin dilakukan paling sedikit satu kali setiap tiga bulan, sedangkan pengawasan insidental dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau dugaan penyimpangan kepatuhan.

Pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Data dan hasil pengawasan daerah menjadi dasar bagi Kementan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, koordinasi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan perunggasan secara nasional.

Dengan demikian, Kementan berperan memastikan konsistensi kebijakan dan pengawasan secara nasional, sementara Pemda menjadi ujung tombak pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan langsung di lapangan.

“Mohon ini Permentan 10 Tahun 2024, sosialisasi seperti ini dimasifkan terutama di daerah-daerah sentra produksi,” kata Agung.

Menurut Agung, penyelesaian persoalan harga telur harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data.

“Kita fasilitasi dan kita sinergikan bersama,” ujar Agung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan lahan, kesejahteraan petani, dan penegakan terhadap mafia pangan untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Wamentan mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Karena itu, Wamentan menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengaku pihaknya akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.

Wamentan menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembiakan anjing dan kucing dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab melalui pedoman teknis guna menjamin kesejahteraan hewan, kesehatan, serta mencegah risiko genetik dan zoonosis.

"Minat masyarakat terhadap anjing dan kucing sebagai hewan kesayangan terus berkembang. Seiring itu, kegiatan pembiakan atau breeding juga semakin banyak dilakukan oleh individu, komunitas, maupun pelaku usaha," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata di Jakarta, Rabu.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Pertanian mendorong agar perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penerapan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Dia meminta agar pembiakan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi indukan, kesehatan anak, kebutuhan dasar, nutrisi, serta perilaku alami hewan.

Ia mengatakan peningkatan permintaan terhadap anjing dan kucing perlu diimbangi dengan usaha pembiakan yang memenuhi prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Seiring meningkatnya minat dan permintaan terhadap kucing dan anjing, kegiatan pembiakan berkembang sangat pesat, tidak hanya oleh pelaku usaha komersial tetapi juga komunitas dan individu,” ujar Wirata.

Menurut Wirata, perkembangan pembiakan perlu diikuti pemahaman mengenai cara yang bertanggung jawab. Sejumlah risiko perlu dicegah, antara lain penggunaan indukan secara berlebihan, manajemen reproduksi yang tidak tepat, fasilitas pemeliharaan yang belum memadai, serta kurangnya perhatian terhadap nutrisi dan kebutuhan perilaku alami hewan.

Kegiatan inbreeding atau perkawinan antarkerabat yang tidak dikelola dengan baik juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko masalah genetik pada keturunan. Pembiakan bukan sekadar menghasilkan keturunan, tetapi juga memastikan induk dan anak berada dalam kondisi sehat dan sejahtera.

Perhatian juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya usaha puppy mills dan kitten mills, yakni pembiakan intensif yang menempatkan produksi dalam skala besar tanpa diimbangi pemenuhan kesejahteraan hewan yang memadai.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar hewan mulai dari ruang gerak, sanitasi, nutrisi, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan menampilkan perilaku alaminya berisiko terabaikan," katanya menjelaskan.

Kementan telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Namun, kata Wirata, regulasi perlu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

“Sebagai tindak lanjut operasional, kita membutuhkan pedoman penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha pembiakan anjing dan kucing yang praktis dan terukur,” kata Wirata menjelaskan.

Sebelumnya, Kementan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Pembiakan Anjing dan Kucing di Jakarta, Selasa (6/10).

Melalui FGD tersebut, Kementan menggali masukan untuk menyusun pedoman pembiakan yang mencakup penerapan good breeding practices, identifikasi risiko kesehatan, kesejahteraan hewan dan zoonosis, serta pembinaan dan pengawasan.

Wirata menegaskan, pedoman tersebut perlu disusun bersama agar sesuai dengan ketentuan sekaligus dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan dan pengalaman lapangan secara detail dan konstruktif agar menghasilkan pedoman teknis yang ideal secara regulasi sekaligus realistis untuk diimplementasikan di lapangan,” ujar dia.

Melalui pedoman yang jelas dan penerapan standar yang konsisten, Kementan mendorong pembiakan anjing dan kucing berkembang secara profesional dan bertanggung jawab.

"Masyarakat dapat menikmati kehadiran hewan kesayangan, sementara kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap menjadi bagian penting dari setiap proses pembiakan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026