Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran bantuan presiden (banpres) rehabilitasi usaha mikro sebesar Rp3 juta per unit usaha bagi pengusaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selesai sebelum Desember 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, sebanyak 112.849 usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap I hingga 28 Oktober 2026, setelah melalui proses verifikasi dan pemadanan data lintas kementerian dan lembaga.

“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” kata Maman dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, dikutip dari siaran pers.

Dari jumlah penerima tahap I tersebut, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.

Sebelumnya, sebanyak 206.466 calon penerima dari 48 kabupaten/kota terdampak telah diusulkan untuk memperoleh bantuan. Artinya, masih terdapat 93.617 calon penerima yang belum masuk dalam daftar penerima tahap I.

Maman mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, antara lain dengan memeriksa validitas nomor induk kependudukan serta status penerima sebagai aparatur sipil negara, TNI, Polri, maupun penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif.

Pemerintah daerah diminta melengkapi dan memperbaiki usulan penerima tahap II paling lambat 2 November 2026. Kementerian UMKM menyebut masih terdapat ruang bagi 87.151 usaha mikro untuk memenuhi kuota penerima bantuan.

Di luar banpres, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk bantuan alat produksi, termasuk revitalisasi Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Aceh Tamiang serta penyediaan 11 unit alat dan mesin produksi.

Kementerian juga mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk program pemberdayaan UMKM dan wirausaha yang ditargetkan menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Rp3,6 miliar dialokasikan untuk menghadirkan delapan Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran Rp618,88 miliar pada 2026 untuk mendukung pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sumatera untuk periode 2026–2028 diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, supaya dapat berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

Adapun, salah satu bentuk komitmen yaitu berupa Bimbingan Teknis Standardisasi Bidang Perdagangan bertema "Dari Minang Mendunia: Produk Berkualitas, Cita Rasa Berkelas Dunia" yang diselenggarakan di Kota Padang.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa standardisasi dan pengendalian mutu menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMK sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional.

"Produk UMK daerah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Keunikan dan identitas lokal merupakan kekuatan yang harus dipertahankan, tetapi pada saat yang sama harus diperkuat dengan kualitas yang konsisten, pemenuhan standar, keamanan produk, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Moga.

Menurut Moga, kesiapan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, namun juga kemasan, branding, pemasaran, serta kemampuan untuk memenuhi regulasi dan persyaratan teknis negara tujuan ekspor.

"Kita ingin makin banyak produk lokal yang mampu naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, UMK perlu dipersiapkan agar tidak hanya mampu menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu membuktikan kualitasnya, memenuhi persyaratan pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Inilah semangat 'Dari Lokal Untuk Global',” ujar Moga.

Dalam kesempatan sama, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco mengatakan bahwa keunikan produk daerah merupakan modal penting untuk bersaing di pasar global.

"Produk UMKM daerah memiliki keunikan dan kekuatan yang menjadi modal untuk bersaing di pasar global. Potensi tersebut perlu didukung dengan kualitas produk, kemasan, branding, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Sukoco.

Antusiasme peserta terlihat melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan sesi konsultasi, dengan salah satu peserta yaitu Pelaku UMK dari Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sulastri yang menilai bahwa Sumatera Barat memiliki beragam produk pangan yang berpotensi dapat dikembangkan ke pasar yang lebih luas.

“Selama ini, rendang memang sudah sangat dikenal dan identik dengan Sumatera Barat. Namun, masih banyak produk lainnya, seperti kalio dan berbagai makanan khas daerah yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan diperkenalkan hingga ke pasar ekspor,” ujar Sulastri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Padang, Syahrial Kamat menyampaikan bahwa standardisasi dan mutu merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk daerah.

“Pemenuhan standar mutu bukanlah sebuah beban, melainkan instrumen utama untuk membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, dan membuka pintu seluas-luasnya menuju pasar internasional,” ungkap Syahrial.

Syahrial menilai, kekayaan produk pangan Kota Padang yang sejalan dengan visi sebagai Gastronomy City merupakan modal penting untuk dikembangkan ke pasar global.

Namun demikian, menurutnya, cita rasa dan keunikan lokal perlu diperkuat dengan konsistensi mutu, keamanan pangan, pemenuhan regulasi teknis, serta kemasan dan penjenamaan (branding).

“Kita ingin menawarkan the taste of experience, pengalaman cita rasa kuliner Minang yang autentik kepada masyarakat dunia. Namun, di era kompetitif ini, memproduksi makanan lezat saja tidak cukup,” ujar Syahrial.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 211 peserta yang terdiri atas pelaku UMK dan para pemangku kepentingan terkait mengikuti pembekalan mengenai mutu dan standardisasi, persyaratan pasar ekspor, desain kemasan, strategi branding dan marketing produk, serta sesi berbagi pengalaman pelaku usaha yang telah memasuki pasar ekspor.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait, “Dari Minang Mendunia” diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat cita rasa, keunikan, dan identitas lokal menjadi produk yang semakin berkualitas, berdaya saing, dan siap memenuhi kebutuhan pasar global.

Dengan penguatan mutu, standardisasi, kemasan, branding, serta pemahaman persyaratan pasar tujuan, semakin banyak produk unggulan asal Minang diharapkan mampu naik kelas, menembus pasar internasional, dan membawa identitas Sumatra Barat ke panggung dunia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.

Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.

"Kewajiban sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh pendampingan, kemudahan prosedur, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mufti sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh aturan wajib halal, karena penting untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan kepada konsumen.

"Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan keadilan. Jangan sampai pedagang kaki lima yang sedang berjuang mencari nafkah justru terbebani oleh prosedur yang rumit dan biaya yang tidak terjangkau,” ujar Mufti.

Mufti menilai kebijakan wajib halal perlu diiringi langkah konkret di lapangan, yang mana keberhasilan aturan tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pemberlakuan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, namun juga dari kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan.

“Menjelang pemberlakuan aturan ini, pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Mereka harus tahu apa yang wajib dipenuhi, bagaimana mengurus sertifikat halal, dan ke mana harus meminta bantuan. Jangan sampai keterbatasan informasi dan modal membuat mereka kesulitan memenuhi ketentuan,” ujar Mufti.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya melindungi hak konsumen atas informasi produk yang jelas dan benar.

Sementara selaku WKU Kadin, Ia menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil supaya tetap mampu berkembang di tengah penerapan regulasi.

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, yang mana keduanya justru harus berjalan beriringan.

“Negara harus hadir memastikan konsumen mendapatkan perlindungan, sementara pedagang kecil memperoleh kesempatan dan dukungan untuk memenuhi ketentuan. Jangan hanya menuntut kepatuhan, tetapi siapkan pula solusi konkret bagi mereka,” ujar Mufti.

Mufti mencontohkan pedagang gorengan, penjual bakso keliling, warung nasi sederhana, hingga pedagang makanan di pasar tradisional, yang merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat yang menghidupi banyak keluarga.

Namun demikian, Ia menyebut tidak semua pedagang memiliki kemampuan administratif, pemahaman tentang sertifikasi halal, maupun akses terhadap layanan digital.

"Karena itu, pendekatan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil mereka," ujar Mufti.

Selanjutnya, Ia juga mendorong perluasan program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan langsung melalui pemerintah daerah, koperasi, komunitas pedagang, dan organisasi UMKM.

“Kalau pedagang kecil dibantu mendapatkan sertifikat halal, manfaatnya bukan hanya bagi konsumen. Usaha mereka juga bisa naik kelas, kepercayaan pelanggan meningkat, dan peluang pasar semakin terbuka,” ujar Mufti.

Lebih lanjut, Mufti meminta supaya sosialisasi dilakukan menggunakan bahasa sederhana dan menjangkau pedagang tradisional maupun pedagang kaki lima yang belum terbiasa mengakses layanan digital.

Ia menilai, pendekatan pembinaan dan edukasi perlu dikedepankan, terutama terhadap pelaku usaha yang menghadapi kendala biaya, informasi, dan administrasi.

Selain itu, Ia menyebut penegakan aturan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi jangan sampai mengabaikan kondisi usaha kecil yang membutuhkan pendampingan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan Kadin Indonesia, BPKN RI, BPJPH, pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi UMKM untuk memperluas akses informasi serta membantu pedagang mempersiapkan sertifikasi halal.

“Jangan sampai pedagang kecil merasa ketakutan menghadapi aturan. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang jelas, proses yang mudah, dan pendampingan yang nyata. Kalau ada kesulitan, harus ada saluran konsultasi dan solusi,” ujar Mufti.

Mufti menegaskan, kebijakan wajib halal juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar bagi usaha mikro dan kecil.

"Prinsipnya jelas, konsumen terlindungi dan pelaku usaha diberdayakan. Kebijakan wajib halal harus menjadi jalan untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, bukan menjadi penghalang bagi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah,” ujar Mufti.

Sebagai informasi, pemberlakuan wajib halal pada 18 Oktober 2026 telah ditegaskan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal, dan menyatakan bahwa Wajib Halal tetap akan diimplementasikan mulai 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi produk usaha mikro dan kecil serta produk impor, supaya penerapannya tetap tertib, proporsional, serta tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 72 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Jawa Tengah meramaikan ajang Inacraft Oktober Vol. 5 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 7-11 Oktober 2026.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Rabu, mengungkapkan ajang Inacraft tersebut untuk mendorong UMKM di wilayah tersebut hendaknya tidak berhenti pada pasar nasional, tetapi mampu menembus pasar internasional.

Menurut dia, Inacraft menjadi momentum penting untuk melihat potensi produk UMKM Jateng, sekaligus untuk memetakan produk yang memiliki peluang pasar di berbagai negara.

"Dengan Inacraft saya melihat potensinya besar. Tadi kita coba arahkan mana yang harus dikirim untuk pameran ke luar negeri, ada yang ke Eropa, Afrika, dan mana yang bisa dikirim ke Arab," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menilai proses kurasi menjadi hal penting agar produk-produk UMKM yang telah memiliki kualitas baik dapat diarahkan sesuai karakter pasar internasional.

Diharapkannya, keikutsertaan UMKM Jateng dalam pameran berskala nasional dan internasional tidak sekadar menjadi ajang promosi, tetapi menjadi pintu masuk menuju perluasan jaringan pasar dan peningkatan daya saing produk.

Dalam ajang itu, Jateng membuka 14 stan yang mewadahi 72 UMKM, terdiri atas 50 UMKM bergerak di bidang fesyen, 10 UMKM bidang kerajinan tangan, sementara sisanya menampilkan produk lainnya, termasuk sapu dan produk kerajinan lain.

Sejumlah kabupaten/kota yang turut serta dalam pameran, antara lain Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Salatiga.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jateng Nawal Arafah Yasin mengatakan banyak inovasi menarik pada produk yang dipamerkan, salah satunya berupa pengembangan produk turunan batik dan wastra.

"Inovasi-inovasinya bagus-bagus. Produk-produk turunannya juga sangat bagus, mulai dari 'ready to wear' (siap pakai) sampai pengelolaan limbah, seperti kain perca yang dibuat menjadi berbagai aksesori," katanya.

Menurut dia, inovasi dan segmentasi pasar menjadi kunci agar produk UMKM Jateng dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengunjungi Paviliun Jateng selama penyelenggaraan Inacraft di JICC.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Linda Widiastuti Ariningrum menambahkan bahwa produk yang ditampilkan dalam ajang tersebut telah melalui sejumlah kriteria.

Di antaranya, merupakan produk unggulan daerah, memiliki kualitas dan kontinuitas produksi yang terjaga, serta telah memiliki orientasi pasar nasional dan global.

"Produk yang kita tampilkan merupakan produk unggulan Jawa Tengah atau masing-masing daerah dengan kualitas dan kontinuitas terjaga. Mengapa? Karena memang orientasinya sudah global market," katanya.

Selain kualitas, pihaknya juga menekankan aspek inovasi, kreativitas, kebaruan, serta keberlanjutan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026