Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, supaya dapat berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

Adapun, salah satu bentuk komitmen yaitu berupa Bimbingan Teknis Standardisasi Bidang Perdagangan bertema "Dari Minang Mendunia: Produk Berkualitas, Cita Rasa Berkelas Dunia" yang diselenggarakan di Kota Padang.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa standardisasi dan pengendalian mutu menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMK sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional.

"Produk UMK daerah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Keunikan dan identitas lokal merupakan kekuatan yang harus dipertahankan, tetapi pada saat yang sama harus diperkuat dengan kualitas yang konsisten, pemenuhan standar, keamanan produk, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Moga.

Menurut Moga, kesiapan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, namun juga kemasan, branding, pemasaran, serta kemampuan untuk memenuhi regulasi dan persyaratan teknis negara tujuan ekspor.

"Kita ingin makin banyak produk lokal yang mampu naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, UMK perlu dipersiapkan agar tidak hanya mampu menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu membuktikan kualitasnya, memenuhi persyaratan pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Inilah semangat 'Dari Lokal Untuk Global',” ujar Moga.

Dalam kesempatan sama, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco mengatakan bahwa keunikan produk daerah merupakan modal penting untuk bersaing di pasar global.

"Produk UMKM daerah memiliki keunikan dan kekuatan yang menjadi modal untuk bersaing di pasar global. Potensi tersebut perlu didukung dengan kualitas produk, kemasan, branding, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Sukoco.

Antusiasme peserta terlihat melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan sesi konsultasi, dengan salah satu peserta yaitu Pelaku UMK dari Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sulastri yang menilai bahwa Sumatera Barat memiliki beragam produk pangan yang berpotensi dapat dikembangkan ke pasar yang lebih luas.

“Selama ini, rendang memang sudah sangat dikenal dan identik dengan Sumatera Barat. Namun, masih banyak produk lainnya, seperti kalio dan berbagai makanan khas daerah yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan diperkenalkan hingga ke pasar ekspor,” ujar Sulastri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Padang, Syahrial Kamat menyampaikan bahwa standardisasi dan mutu merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk daerah.

“Pemenuhan standar mutu bukanlah sebuah beban, melainkan instrumen utama untuk membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, dan membuka pintu seluas-luasnya menuju pasar internasional,” ungkap Syahrial.

Syahrial menilai, kekayaan produk pangan Kota Padang yang sejalan dengan visi sebagai Gastronomy City merupakan modal penting untuk dikembangkan ke pasar global.

Namun demikian, menurutnya, cita rasa dan keunikan lokal perlu diperkuat dengan konsistensi mutu, keamanan pangan, pemenuhan regulasi teknis, serta kemasan dan penjenamaan (branding).

“Kita ingin menawarkan the taste of experience, pengalaman cita rasa kuliner Minang yang autentik kepada masyarakat dunia. Namun, di era kompetitif ini, memproduksi makanan lezat saja tidak cukup,” ujar Syahrial.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 211 peserta yang terdiri atas pelaku UMK dan para pemangku kepentingan terkait mengikuti pembekalan mengenai mutu dan standardisasi, persyaratan pasar ekspor, desain kemasan, strategi branding dan marketing produk, serta sesi berbagi pengalaman pelaku usaha yang telah memasuki pasar ekspor.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait, “Dari Minang Mendunia” diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat cita rasa, keunikan, dan identitas lokal menjadi produk yang semakin berkualitas, berdaya saing, dan siap memenuhi kebutuhan pasar global.

Dengan penguatan mutu, standardisasi, kemasan, branding, serta pemahaman persyaratan pasar tujuan, semakin banyak produk unggulan asal Minang diharapkan mampu naik kelas, menembus pasar internasional, dan membawa identitas Sumatra Barat ke panggung dunia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti belum optimalnya keterhubungan antara investasi berskala besar dengan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) sebagai salah satu pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan.

Sebab, keterhubungan kedua aspek itu penting guna memperkuat daya saing dunia usaha nasional.

“Peluang usaha tersebar luas dan Indonesia perlu menjadi basis produksi, tapi bukan sekadar pasar. Yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar dengan investasi yang menengah dan pelaku usaha kecil dan mikro. Memang tampaknya linkage antar skala dan antar industri ini kita masih banyak PR yang perlu kita perbaiki bersama,” kata Dradjad dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan keterkaitan antarskala usaha dan antarindustri diperlukan agar peluang yang tercipta dari investasi dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pelaku usaha domestik.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mengoptimalkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk melalui belanja pemerintah, penyederhanaan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pembiayaan.

Dradjad juga menekankan pentingnya investasi, konektivitas, dan logistik untuk menekan biaya usaha sehingga produk dalam negeri semakin kompetitif.

Selain itu, diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas utama, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Adapun pada semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun, tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi 29,7 persen terhadap total investasi nasional.

Untuk mempercepat realisasi investasi menjadi kegiatan produksi, pemerintah juga menangani berbagai hambatan usaha melalui deregulasi, debirokratisasi, dan pemeriksaan hambatan pada setiap kode Harmonized System (HS).

Lebih lanjut, Drajad melaporkan bahwa hingga 22 September 2026, sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang masuk ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) telah diselesaikan.

Sebanyak 129 aduan yang diselesaikan tersebut mencakup investasi senilai lebih dari Rp625 triliun dan sekitar 31 ribu tenaga kerja.

Di sisi lain, perluasan akses pasar internasional juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan peluang usaha nasional.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka akses ke hampir 15 persen pasar global, sedangkan CEPA Indonesia-Kanada berpotensi menambah ekspor hingga 1,1 miliar dolar AS.

Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 2,3 miliar dolar AS per tahun, terutama bagi industri padat karya yang menyerap sekitar lima juta pekerja.

Dradjad menambahkan bahwa akses pembiayaan perlu disertai pemberdayaan dan pendampingan agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan skala bisnisnya.

Keterhubungan dengan lembaga pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas juga dinilai penting untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas usaha.

Pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan kepatuhan diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha untuk berkembang.

“Saya berharap Hippi akan menghasilkan pengusaha-pengusaha pribumi baru yang akan bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri membutuhkan dunia usaha yang tangguh. Anggota Hippi insyaallah akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pencipta lapangan kerja yang berkualitas,” kata Dradjad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai Export Credit Agency (ECA) dan Eximbank Indonesia, LPEI menyediakan berbagai solusi pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, serta layanan pengembangan kapasitas usaha

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memfasilitasi 10 pelaku usaha berorientasi ekspor binaan memperluas akses pasar global melalui partisipasi dalam kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Corporate Secretary LPEI Dyza Rochadi menjelaskan, partisipasi itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

“Sebagai Export Credit Agency (ECA) dan Eximbank Indonesia, LPEI menyediakan berbagai solusi pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, serta layanan pengembangan kapasitas usaha,” kata Dyza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

TEI ke-41 dijadwalkan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Dalam kegiatan tersebut, LPEI akan berpartisipasi bersama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) melalui stan Kemenkeu Satu.

Menurut Dyza, keikutsertaan LPEI juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai layanan pendukung kegiatan ekspor.

"Melalui TEI 2026, pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan ekspornya, termasuk aspek kepabeanan dan layanan ekspor bersama petugas Bea Cukai dan LNSW," ujarnya.

Adapun 10 eksportir binaan yang difasilitasi meliputi Puri Food and Healthy, Sila Artisan Tea, CV Mandiri Coffee, CV Ceterindo Kurnia Tritama, CV Bunga Palm, PT Agri Spice Indonesia, PT Mandala Prima Makmur, CV Alpha Agro Indonesia, PT Kopi Prima Indonesia, dan PT Haldin Pacific Semesta.

Para eksportir tersebut bergerak di berbagai sektor, antara lain produk gula aren dan kelapa, teh, kopi, rempah-rempah, kakao, makanan dan minuman herbal, serta bahan baku alami untuk industri.

Sejumlah perusahaan juga mengembangkan kemitraan dengan petani lokal dan praktik usaha berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Melalui partisipasi tersebut, LPEI berharap pelaku usaha dapat memperluas jejaring bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, serta menjangkau pasar ekspor baru.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Program Jawara Lokal, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM RI dan perusahaan ekspedisi J&T Express, membantu sebanyak lima UMKM di Provinsi Aceh untuk bisa bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam pengumuman peraih Jawara Lokal di Banda Aceh, Senin, lima UMKM penyintas bencana yang terpilih antara lain: Keuneubah Endatu asam jawa pedas manis dari Kabupaten Pidie Jaya, Madu Bang Unoe (Kota Lhokseumawe), UDEUNG’du (Kota Banda Aceh), Dapu Meutakeh sie reboh (Kabupaten Aceh Besar), dan Keumamah Cut Kak (Kota Banda Aceh).

Mereka sebelumnya telah melalui proses kurasi mulai dari penilaian administrasi, kelayakan produk, hingga wawancara.

"Aceh sebagai salah satu daerah percontohan. Semoga model kolaborasi ini bisa diperluas dan jadi contoh bagi yang lainnya," kata Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya Hartika.

Ari Anindiya mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting untuk membantu pemulihan UMKM penyintas bencana, karena akan melengkapi program bantuan yang disiapkan pemerintah, salah satunya yaitu Banpres (Bantuan Presiden).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, bencana hidrometeorologi pada 2025 telah berdampak terhadap 113.292 UMKM di Aceh. Hampir setahun berlalu pascabenca, program bantuan memang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bangkit lagi.

Salah satu UMKM terpilih adalah pengusaha Madu Bang Unoe dari Kota Lhokseumawe bernama Saiful Anwar, yang menilai manfaat program Jawara Lokal bukan semata dari hadiah berupa uang. Sebabnya, produk UMKM yang terpilih juga dipromosikan via platform digital J&T Express.

Menurut Saiful, itu sangat memotivasi UMKM untuk bisa bangkit lagi, terutama usaha madunya yang sempat terhenti berbulan-bulan akibat kesulitan pasokan bahan baku pascabencana banjir dan longsor.

"Setelah saya ikuti program ini, ternyata saya bukan hanya dapat hadiah uang karena ternyata produk saya juga dipromosikan di aplikasi J&T," kata Saiful seraya menambahkan bisnisnya baru pulih 75 persen pascabencana.

Silfia Safriani, pengusaha Keuneubah Endatu dari Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan awalnya tidak menyangka bisa terpilih sebagai Jawara Lokal dari Aceh. Sebabnya, ia hingga kini masih teringat dampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 sempat membuat usahanya berhenti total.

Ia mengatakan usahanya mulai dirintis dari awal sejak Februari tahun ini dengan bantuan banyak pihak hingga akhirmya bisa bangkit lagi.

"Alhamdulillah, kami bisa terpilih karena dampak bencana itu membuat kami memulai lagi usaha dari nol," kata Silfia sambil terharu.

Menurut dia, program Jawara Lokal membantu usahanya untuk berkembang terutama di penjualan lewat platform digital. "Penjualan kami sekarang banyak lewat online. Dulu sehari paling satu kotak, sekarang bisa 100 kotak," katanya.

Sementara itu, Manager Public Affairs J&T Express Adriansyah Halim mengatakan UMKM terpilih akan mendapatkan berbagai dukungan pengembangan usaha, mulai dari dana pengembangan sebesar Rp15 juta per UMKM, diskon ongkir sebesar 30 persen, akses VIP layanan J&T Express, dukungan promosi, hingga pendampingan untuk membantu memperkuat aspek logistik.

"Melalui Jawara Lokal J&T Express, kami ingin memberikan dukungan yang lebih luas bagi UMKM di Aceh, tidak hanya melalui layanan pengiriman, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang dapat membantu mereka bangkit, memperkuat kapasitas usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas," kata Adriansyah.

Aceh menjadi daerah ketiga dari lima wilayah penyelenggaraan Jawara Lokal J&T Express, setelah sebelumnya dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Melalui pelaksanaan program ini, dukungan yang diberikan diharapkan dapat membantu UMKM terpilih menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Restitusi pajak kembali menjadi sorotan ketika kepentingan mengamankan penerimaan negara berhadapan dengan kebutuhan dunia usaha menjaga likuiditas. Hingga akhir September 2026, pencairan restitusi tercatat Rp198,71 triliun, turun 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah pengetatan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pelaku usaha mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap arus kas dan kepastian berusaha. Pemerintah pun merespons dengan meminta percepatan restitusi bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan likuiditas.

Perkembangan ini menempatkan restitusi bukan lagi sekadar urusan administrasi perpajakan, melainkan ujian bagi kemampuan negara menyeimbangkan pengamanan penerimaan, kepastian hak wajib pajak, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Perhatian terhadap masalah ini meningkat setelah pemerintah memperketat mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, berlaku sejak 1 Mei 2026. PMK itu mengubah kriteria percepatan restitusi, termasuk menghapus ketentuan yang sebelumnya memberi ruang bagi pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Dampaknya terlihat pada realisasi pencairan restitusi. Direktorat Jenderal Pajak mencatat restitusi hingga akhir September 2026 sebesar Rp198,71 triliun, turun 38,08 persen dari Rp320,91 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini mencerminkan perubahan signifikan aliran pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Penurunan tersebut tidak otomatis bermakna seluruh proses restitusi bermasalah. Faktor kebijakan, waktu penyelesaian pemeriksaan, serta dinamika pembayaran dan pengajuan dapat mempengaruhi realisasi. Namun, penurunan yang besar layak menjadi bahan evaluasi, apalagi ketika pelaku usaha menyuarakan kekhawatiran soal kelancaran arus kas dan kepastian pengembalian dana.

Pemerintah tentunya punya alasan memperketat pengawasan restitusi tersebut. Berdasarkan data 2025, restitusi yang dikeluarkan sebesar Rp361,2 triliun, sementara penerimaan pajak neto yang dikumpulkan mencapai Rp1.917,6 triliun, sehingga pengawasan atas keabsahan transaksi dan perhitungan pajak menjadi krusial untuk menjaga kualitas penerimaan negara.

Namun, pengawasan yang lebih ketat harus dibedakan dari penundaan hak wajib pajak secara berkepanjangan. Restitusi, yaitu kelebihan pembayaran yang sah dan memenuhi persyaratan, bukan sekadar kemurahan hati pemerintah. Pengembalian adalah bagian dari kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Lebih jauh, hal itu juga menandakan adanya ketepatan dalam layanan fiskal yang diberikan kepada wajib pajak yang akan berdampak pada perekonomian, khususnya dalam perputaran modal usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menjaga keseimbangan

Bagi perusahaan, restitusi bukan hanya urusan administrasi. Dana tertahan bisa mempengaruhi keputusan produksi, pembayaran pemasok, pembelian bahan baku, pembayaran upah, hingga rencana investasi. Dampaknya juga dapat menyebar ke pelaku usaha lain dalam rantai pasok, terutama jika perusahaan menanggung biaya tambahan untuk menjaga operasional.

Kondisi ini lebih sensitif bagi industri padat karya dan UMKM. Industri padat karya memerlukan modal kerja berkelanjutan untuk menjaga produksi dan memenuhi kewajiban kepada pekerja, sementara UMKM umumnya memiliki cadangan kas dan akses pembiayaan lebih terbatas dibanding perusahaan besar.

Oleh karena itu, instruksi Menteri Keuangan pada 9 Oktober 2026 agar restitusi bagi industri padat karya dan UMKM segera diproses patut diapresiasi. Arahan ini menunjukkan kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha, bukan hanya fokus pada pencatatan penerimaan jangka pendek.

Namun, prioritas tidak boleh berhenti hanya pada kelompok tertentu. Perusahaan dari sektor lain yang memenuhi ketentuan juga membutuhkan kepastian. Prinsip perlakuan adil menuntut percepatan didasarkan pada kriteria transparan, risiko yang terukur, dan pemenuhan persyaratan hukum.

Dengan demikian, keberpihakan kepada industri padat karya dan UMKM perlu ditempatkan sebagai respons terhadap kebutuhan likuiditas dunia usaha, bukan sebagai perlakuan istimewa di luar ketentuan.

Di tengah kebutuhan menjaga kelancaran modal kerja, percepatan restitusi bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan perlu diiringi pembenahan sistem secara menyeluruh melalui pemeriksaan berbasis risiko, pemanfaatan data perpajakan yang terintegrasi, dan kepastian waktu penyelesaian. Dengan cara ini, kepentingan menjaga arus kas usaha dapat berjalan seiring dengan pengawasan yang akuntabel, perlindungan penerimaan negara, dan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Pemerintah juga sebaiknya tidak melihat kepentingan penerimaan negara dan kepentingan dunia usaha sebagai dua kutub berlawanan. Dunia usaha yang sehat menciptakan lapangan kerja, mendorong konsumsi, memperluas produksi, dan membentuk basis penerimaan pajak berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakpastian administrasi yang menambah biaya dapat menghambat perkembangan perusahaan.

Kualitas kebijakan fiskal diuji di sini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa besar penerimaan bruto atau seberapa sedikit restitusi yang dibayarkan, tetapi juga dari cara pengelolaan penerimaan neto, peningkatan kepatuhan, dan keberlanjutan ruang tumbuh aktivitas ekonomi.

Kepastian dan integritas

Perbaikan restitusi perlu dimulai dengan menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan terukur. Wajib pajak harus mengetahui tahapan proses, dokumen yang diperlukan, alasan pemeriksaan tambahan, dan perkiraan waktu penyelesaian. Penjelasan terbuka ketika ada kendala lebih membantu ketimbang membiarkan ketidakpastian berlarut-larut.

Penguatan pendekatan berbasis risiko juga penting. Wajib pajak dengan rekam kepatuhan baik, dokumentasi memadai, dan profil risiko rendah layak mendapat proses lebih sederhana sesuai ketentuan. Sebaliknya, transaksi yang menunjukkan anomali atau indikasi ketidakpatuhan dapat menjadi fokus pemeriksaan lebih mendalam.

Pendekatan ini bukan memberi keistimewaan pada perusahaan besar atau kelompok tertentu, melainkan mengalokasikan sumber daya pemeriksaan secara proporsional agar pengawasan lebih efektif tanpa membebani seluruh wajib pajak dengan pemeriksaan seragam.

Digitalisasi administrasi perpajakan lewat Coretax harus diarahkan untuk mendukung tujuan ini. Integrasi data, konsistensi informasi, dan pengurangan permintaan dokumen berulang dapat mempercepat proses dan memperkuat kemampuan otoritas mendeteksi ketidakwajaran. Teknologi seharusnya tidak hanya memudahkan pemungutan penerimaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengembalian pajak.

Namun, percepatan restitusi tidak boleh mengorbankan integritas pengawasan. Setiap pengembalian harus didukung bukti transaksi dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan objektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, melindungi uang negara, dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

Prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum harus berjalan beriringan. Pemerintah wajib mencegah restitusi tidak sah, tetapi juga memastikan restitusi sah tidak tertunda tanpa penjelasan yang jelas.

Akhirnya, restitusi pajak adalah bagian dari hubungan kepercayaan antara negara dan warga, termasuk pelaku usaha. Wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan benar, membayar sesuai ketentuan, dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi. Sebagai balasan, negara perlu menjalankan administrasi perpajakan yang konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

Kepercayaan ini kian penting ketika Indonesia membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri. Investor tidak hanya menilai tarif atau insentif, tetapi juga kepastian bahwa aturan diterapkan konsisten dan hak mereka dilindungi.

Karena itu, babak baru kebijakan restitusi sebaiknya menjadi titik awal pembentukan sistem yang lebih transparan, berbasis risiko, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Negara berhak mengawasi setiap rupiah penerimaan dan pengeluaran fiskal. Namun, kekuatan fiskal yang berkelanjutan lahir bukan hanya dari kemampuan memungut pajak, melainkan juga dari kemampuan menjaga kepercayaan. Ketika restitusi diproses tepat waktu, integritas negara terlindungi, dunia usaha memperoleh kepastian, dan fondasi pertumbuhan ekonomi semakin kuat.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu, dosen, dan praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau setara 78,47 persen dari plafon yang ditetapkan untuk tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebanyak 67,84 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor produksi.

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu merinci, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi skema dengan penyaluran terbesar, yakni Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.

Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) tercatat sebesar Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar.

“Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha,” ujar Ferry.

Pemerintah terus memperkuat penyaluran kredit program melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun.

Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.

Selain memperkuat penyaluran KUR, lanjut Ferry, pemerintah menyempurnakan berbagai skema kredit program, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.

Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.

"Kewajiban sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh pendampingan, kemudahan prosedur, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mufti sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh aturan wajib halal, karena penting untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan kepada konsumen.

"Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan keadilan. Jangan sampai pedagang kaki lima yang sedang berjuang mencari nafkah justru terbebani oleh prosedur yang rumit dan biaya yang tidak terjangkau,” ujar Mufti.

Mufti menilai kebijakan wajib halal perlu diiringi langkah konkret di lapangan, yang mana keberhasilan aturan tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pemberlakuan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, namun juga dari kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan.

“Menjelang pemberlakuan aturan ini, pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Mereka harus tahu apa yang wajib dipenuhi, bagaimana mengurus sertifikat halal, dan ke mana harus meminta bantuan. Jangan sampai keterbatasan informasi dan modal membuat mereka kesulitan memenuhi ketentuan,” ujar Mufti.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya melindungi hak konsumen atas informasi produk yang jelas dan benar.

Sementara selaku WKU Kadin, Ia menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil supaya tetap mampu berkembang di tengah penerapan regulasi.

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, yang mana keduanya justru harus berjalan beriringan.

“Negara harus hadir memastikan konsumen mendapatkan perlindungan, sementara pedagang kecil memperoleh kesempatan dan dukungan untuk memenuhi ketentuan. Jangan hanya menuntut kepatuhan, tetapi siapkan pula solusi konkret bagi mereka,” ujar Mufti.

Mufti mencontohkan pedagang gorengan, penjual bakso keliling, warung nasi sederhana, hingga pedagang makanan di pasar tradisional, yang merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat yang menghidupi banyak keluarga.

Namun demikian, Ia menyebut tidak semua pedagang memiliki kemampuan administratif, pemahaman tentang sertifikasi halal, maupun akses terhadap layanan digital.

"Karena itu, pendekatan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil mereka," ujar Mufti.

Selanjutnya, Ia juga mendorong perluasan program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan langsung melalui pemerintah daerah, koperasi, komunitas pedagang, dan organisasi UMKM.

“Kalau pedagang kecil dibantu mendapatkan sertifikat halal, manfaatnya bukan hanya bagi konsumen. Usaha mereka juga bisa naik kelas, kepercayaan pelanggan meningkat, dan peluang pasar semakin terbuka,” ujar Mufti.

Lebih lanjut, Mufti meminta supaya sosialisasi dilakukan menggunakan bahasa sederhana dan menjangkau pedagang tradisional maupun pedagang kaki lima yang belum terbiasa mengakses layanan digital.

Ia menilai, pendekatan pembinaan dan edukasi perlu dikedepankan, terutama terhadap pelaku usaha yang menghadapi kendala biaya, informasi, dan administrasi.

Selain itu, Ia menyebut penegakan aturan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi jangan sampai mengabaikan kondisi usaha kecil yang membutuhkan pendampingan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan Kadin Indonesia, BPKN RI, BPJPH, pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi UMKM untuk memperluas akses informasi serta membantu pedagang mempersiapkan sertifikasi halal.

“Jangan sampai pedagang kecil merasa ketakutan menghadapi aturan. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang jelas, proses yang mudah, dan pendampingan yang nyata. Kalau ada kesulitan, harus ada saluran konsultasi dan solusi,” ujar Mufti.

Mufti menegaskan, kebijakan wajib halal juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar bagi usaha mikro dan kecil.

"Prinsipnya jelas, konsumen terlindungi dan pelaku usaha diberdayakan. Kebijakan wajib halal harus menjadi jalan untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, bukan menjadi penghalang bagi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah,” ujar Mufti.

Sebagai informasi, pemberlakuan wajib halal pada 18 Oktober 2026 telah ditegaskan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal, dan menyatakan bahwa Wajib Halal tetap akan diimplementasikan mulai 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi produk usaha mikro dan kecil serta produk impor, supaya penerapannya tetap tertib, proporsional, serta tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) -

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu melatih ratusan nasabah di Kabupaten Tolitoli, untuk lebih cakap digital dalam pengembangan usaha.

“UMKM saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi dan memperluas jangkauan pasar,” kata Pimpinan Cabang PNM Palu M. Akbar Rifani dalam keterangan tertulisnya di Palu, Minggu.

Dia menjelaskan transformasi digital menjadi salah satu kunci penting, bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, PNM terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha semakin siap berkembang.

PNM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar dengan mengusung tema, "Cakap digital: konten menarik, produk makin laris". Kegiatan itu, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

M. Akbar Rifani menyatakan kegiatan itu menjadi bagian dari program pendampingan dan pemberdayaan PNM cabang Palu, dalam membantu nasabah serta pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam strategi pemasaran dan pengembangan usaha.

“Kami berharap para pelaku UMKM dapat semakin percaya diri, dalam memanfaatkan ruang digital sebagai peluang pertumbuhan usaha. Sehingga produk lokal mampu memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.

Dalam kegiatan PKU Akbar itu, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yakni Nurfitriana dan Moh. Ikbal Akbarsyah, yang membahas strategi digital marketing, pembuatan konten kreatif, pengelolaan media sosial, serta cara meningkatkan daya tarik produk agar mampu menarik lebih banyak konsumen.

Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Mohammad Besar Bantilan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PNM Cabang Palu, yang telah menyelenggarakan kegiatan PKU Akbar di Tolitoli.

Mewakili pemerintah daerah, dia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya UMKM.

Melalui kegiatan tersebut, PNM mendorong para nasabah untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memanfaatkan kanal digital sebagai sarana promosi dan pengembangan usaha.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Patra Niaga, memanfaatkan momentum balapan motor dunia MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperluas akses pasar produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan melalui booth MyPertamina, Pertamina menghadirkan produk kerajinan unggulan Lombok sebagai merchandise resmi, yang dapat dibeli pengunjung selama penyelenggaraan ajang balap internasional pada 9-11 Oktober 2026.

Kehadiran produk UMKM di tengah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk, perluasan akses pemasaran, serta pengenalan karya perajin daerah kepada konsumen yang lebih luas, termasuk pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara.

Kitty mengatakan Pertamina Grand Prix of Indonesia tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada dunia.

"Kami ingin menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk UMKM lokal. Produk kerajinan yang dipasarkan sebagai official merchandise di booth MyPertamina jadi salah satu cara untuk mempertemukan karya perajin Lombok dengan pengunjung internasional. Kami harap kesempatan ini memperluas pengenalan produk, membuka peluang pasar, dan mendorong pertumbuhan UMKM," ujarnya.

Salah satu UMKM yang berpartisipasi adalah Loyok Kreatif, usaha kerajinan anyaman bambu yang diprakarsai Agus Hartadi di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Dibentuk pada 2017, kelompok ini mengembangkan keterampilan menganyam, yang diwariskan secara turun-temurun menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti tas dan kerajinan berbahan bambu, rotan, serta material lainnya.

Loyok menggabungkan keterampilan tradisional dengan pengembangan desain yang mengikuti kebutuhan pasar.

Selain itu, sebagai pelaku UMKM penyandang disabilitas, Agus juga menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkarya, membangun usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertamina turut pula menghadirkan UMKM lokal D'Etnick Istana Mutiara Lombok, usaha milik Janual Aidi, yang mengembangkan produk aksesori dan perhiasan berbahan mutiara.

Janual mengatakan keikutsertaannya dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan mutiara Lombok kepada konsumen lokal maupun mancanegara.

"Event ini sangat penting bagi kami karena tidak hanya mendatangkan customer pada hari pelaksanaan, tetapi juga memberikan database berupa kontak dan asal negara pengunjung yang dapat kami manfaatkan untuk menentukan target pasar," ujarnya.

Kitty menambahkan pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pembinaan, tetapi juga dengan menghadirkan peluang pemasaran yang konkret.

"Partisipasi UMKM dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan bentuk dukungan agar pelaku usaha lokal memiliki kesempatan untuk tumbuh, memperkenalkan produknya, dan menjangkau konsumen baru. Kami harap ajang ini memberi nilai tambah bagi UMKM sekaligus memperkuat keterhubungan antara penyelenggaraan ajang internasional dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui penyelenggaraan Maluku Manggurebe 2026.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie pada kegiatan Maluku Manggurebe 2026 di Ambon, Jumat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi dan komitmennya dalam menyelenggarakan Maluku Manggurebe yang tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang keenam,” kata Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sadali.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu memasuki tahun pelaksanaan keenam dengan mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”.

Ia mengatakan, perekonomian Maluku tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,14 persen.

“Capaian ini tentu harus terus kita jaga dan perkuat dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan yang produktif, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, mulai dari menjadi sumber penghidupan masyarakat hingga mendorong kreativitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.Maluku memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, antara lain perikanan, pala, cengkeh, kelapa, serta berbagai produk olahan. Kekayaan budaya dan kerajinan khas daerah juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi.

Karena itu, Maluku Manggurebe diharapkan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk, membangun jejaring usaha, meningkatkan kualitas, dan memperluas akses pasar.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan platform digital, serta penggunaan sistem pembayaran nontunai dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ia menjelaskan, pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi UMKM Maluku untuk tumbuh naik kelas, memperluas pasar, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” harapnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat mendukung UMKM dengan membeli, menggunakan, dan memperkenalkan produk lokal kepada khalayak luas.

Melalui Maluku Manggurebe 2026, UMKM diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 adalah menghadirkan pertemuan bisnis yang efektif dan berdampak nyata bagi seluruh peserta

Jakarta (ANTARA) - Pameran internasional SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 siap mempertemukan lebih dari 500 merek dari 13 negara dan wilayah untuk membuka peluang perdagangan, investasi serta perluasan pasar ekspor bagi industri makanan dan minuman nasional.

Ketiga belas negara dan wilayah yang menjadi peserta pameran adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, China, India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Prancis, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Managing Director SIAL Network ASEAN & India Henri Tan mengatakan penyelenggaraan tahun ini difokuskan pada penciptaan peluang transaksi bisnis dan kemitraan jangka panjang yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Fokus utama SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 adalah menghadirkan pertemuan bisnis yang efektif dan berdampak nyata bagi seluruh peserta,” kata Henri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melalui pameran ini, Henri menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungkan para pemasok dan produsen secara langsung dengan para pengambil keputusan serta pembeli berkualitas.

Menurut dia, akses terhadap jaringan pembeli internasional menjadi salah satu kebutuhan penting bagi industri makanan dan minuman nasional agar mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di tengah persaingan perdagangan global.

Karena itu, penyelenggara menyiapkan ruang pertemuan bisnis yang memungkinkan produsen nasional menjajaki kerja sama dengan calon pembeli, distributor dan mitra usaha dari berbagai negara.

“Kami berkomitmen menyediakan platform perdagangan yang tepat untuk membangun kemitraan jangka panjang dan mendukung kemajuan industri makanan dan minuman di Indonesia," kata Henri.

SIAL Food & Drinks Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 4–6 November 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Pameran pada tahun ini mencakup berbagai mata rantai industri makanan dan minuman, mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi pengolahan, mesin pengemasan, produk makanan dan minuman, roti dan kue, kopi, teh, kakao, hingga perlengkapan dapur.

Pameran ini mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian UMKM sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tahun ini adalah keterhubungan industri makanan dan minuman dengan sektor transportasi serta logistik.

Untuk itu, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 akan diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Food Transport & Logistics Expo 2026 di lokasi dan waktu yang sama.

Kolaborasi kedua pameran tersebut memungkinkan produsen makanan dan minuman bertemu langsung dengan penyedia layanan pengiriman, pergudangan, penyimpanan, dan teknologi rantai dingin (cold chain).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Perahu wisata bergerak perlahan membelah permukaan Sungai Maron yang tenang, meninggalkan riak kecil di atas air berwarna hijau kebiruan yang memantulkan cahaya matahari di sela rimbunnya pepohonan di sepanjang tepian.

Dari atas perahu, hamparan pohon kelapa tampak tumbuh rapat mengikuti aliran sungai, sementara tebing-tebing karst berdiri di beberapa sisi membentuk lorong alami yang membuat perjalanan menyusuri sungai terasa memasuki kawasan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Suara mesin perahu memecah kesunyian, disusul sapaan warga atau percakapan wisatawan yang menikmati perjalanan menyusuri sungai sepanjang sekitar empat kilometer tersebut, sebelum kembali tenggelam dalam suara air yang bergerak mengikuti laju perahu.

Pemandangan itu menjadi salah satu alasan Sungai Maron di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kerap disebut sebagai "Amazon Indonesia", meskipun di balik panorama tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang sejak lama tumbuh berdampingan dengan aliran sungai.

Bagi wisatawan, kejernihan air, pepohonan yang menaungi tepian, serta lanskap karst menjadi daya tarik untuk datang dan menyusuri sungai, sedangkan bagi masyarakat Dusun Maron, kawasan tersebut perlahan berubah menjadi ruang ekonomi yang memberi kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari potensi yang mereka miliki.

Di antara perjalanan perahu dan aktivitas wisata itulah warga mulai menemukan cara untuk mengembangkan Sungai Maron tanpa kehilangan alasan utama mengapa tempat tersebut didatangi, yakni alam yang tetap terjaga.

Sumber penghidupan

Perubahan Sungai Maron tidak berlangsung dalam semalam karena masyarakat secara bertahap belajar mengelola potensi wisata yang sebelumnya belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi.

Sejumlah warga kemudian mengambil peran sebagai pengemudi perahu, pengelola wisata, pelaku UMKM, petani, anggota kelompok perempuan, hingga penggerak kegiatan lingkungan, sehingga manfaat ekonomi dari keberadaan Sungai Maron mulai menyebar ke lebih banyak rumah tangga.

Gayung bersambut, kegigihan masyarakat membangun desa melalui pengembangan potensi alam didukung oleh PLN Nusantara Power (NP) pada 2023.

Perusahaan milik negara ini datang untuk membantu memperkuat fondasi yang telah dibangun warga, memulai dengan mengenali potensi kawasan, memperkuat kelembagaan dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), melatih 93 joki perahu, menyediakan fasilitas keselamatan, serta membuka alternatif mata pencaharian yang terhubung dengan aktivitas wisata.

Pendampingan kemudian berlanjut pada 2024 melalui penguatan aspek keselamatan serta penghijauan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat mulai menghasilkan produk bernilai tambah dari potensi lokal.

Kolaborasi ini pun mulai terlihat dari kunjungan wisata yang meningkat dari 71.000 orang pada 2023 dan menjadi sekitar 91.000 kunjungan pada 2026 bersamaan dengan munculnya produk-produk usaha baru yang membuat kegiatan wisata tidak berhenti pada penjualan tiket perjalanan sungai.

Peningkatan aktivitas itu turut mendorong pendapatan masyarakat dengan penghasilan keluarga di Dusun Maron kini berada di kisaran Rp3 juta per bulan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut.

Di sisi lain, penduduk tidak serta merta berbangga dengan pertumbuhan ekonomi dari Sungai Maron lantaran pertumbuhan ini justru menghadirkan kesadaran baru bagi mereka bahwa semakin banyak orang menggantungkan penghidupan pada sungai, semakin besar pula tanggung jawab warga untuk menjaganya.

Limbah dan solusi

Transformasi Sungai Maron tidak berhenti pada peningkatan kunjungan wisata karena pengembangan kawasan juga diarahkan untuk membangun hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pada 2025 melalui fase Sungai Maron Lestari, Bersih, dan Berdikari (SUMANTRI BERSERI), PLN NP mendukung hadirnya 10 unit perahu listrik CAKRA Electric Boat serta SPKLU berbasis tenaga surya.

Penggunaan teknologi energi bersih ini memberi dampak langsung terhadap aktivitas wisata karena peralihan perahu berbahan bakar fosil ke perahu listrik diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 2,71 ton CO2 per tahun, sekaligus menghemat sekitar 1.600 liter bahan bakar.

Untuk semakin menunjang lingkungan, fasilitas pendukung lain juga diberikan oleh PLN NP, mulai dari sistem peringatan dini (EWS) banjir, TPS3R, konservasi sempadan sungai, hingga limbah padat sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (FABA) untuk sejumlah infrastruktur kawasan wisata.

Pemanfaatan FABA dari PLTU Pacitan menjadi salah satu contoh bagaimana keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata. Material tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas di kawasan Sungai Maron, seperti paving, gapura, serta elemen pendukung kawasan wisata.

Memasuki fase Sungai Maron Lestari, Berdaya, dan Adaptif (SUMANTRI BERANI) pada 2026, program dikembangkan dengan menggabungkan konservasi, keselamatan, pengelolaan sampah, energi bersih, UMKM, serta ekonomi sirkular.

Salah satu perubahan paling sederhana tetapi mencerminkan konsep ekonomi sirkular terlihat dari pemanfaatan limbah kelapa yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dan kini diolah menjadi coco fiber, coco peat, serta coir log.

Coir log tersebut selanjutnya dikembalikan ke lingkungan untuk membantu menangani abrasi di kawasan sungai, sehingga limbah dari aktivitas masyarakat dapat kembali memiliki fungsi ekologis.

Sebanyak 1.136 kilogram limbah kelapa per bulan diolah, sementara pemanfaatan coir log untuk pengendalian abrasi memberikan manfaat bagi 116 rumah tangga.

Bahan yang sebelumnya dibuang, perlahan memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis, sehingga menunjang keberlanjutan lingkungan sekitar.

Setelah pendampingan pergi

Kini tantangan Sungai Maron bukan lagi sekadar mendatangkan wisatawan, melainkan memastikan kawasan tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa kehilangan fungsi ekologisnya ketika program pendampingan perusahaan selesai.

PLN NP masih akan memberikan pendampingan hingga 2027 melalui sejumlah penyempurnaan, termasuk rencana penambahan titik wisata dan tempat persinggahan yang dapat memberi ruang bagi wisatawan untuk menikmati hasil lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Upaya menjaga keberlanjutan itu juga diarahkan kepada anak-anak melalui program Generasi Hijau Sungai Maron yang mengenalkan pentingnya sungai dan lingkungan sejak dini agar pengelolaan kawasan tidak berhenti pada satu generasi.

Hal ini demi memastikan manfaat program tetap berlanjut setelah perusahaan keluar dari kawasan tersebut karena ukuran keberhasilan pendampingan bukan terletak pada lamanya dukungan eksternal berada di tengah masyarakat, melainkan pada kemampuan warga melanjutkan pengelolaan secara mandiri.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengingatkan tantangan terbesar setelah berkembangnya wisata Sungai Maron justru terletak pada upaya masyarakat mempertahankan manfaat tersebut tanpa mengorbankan alam yang menjadi sumber daya utamanya.

"Karena Sungai Maron sudah memberikan berkah kepada kita semua, wajib kiranya kita menjaga kelestariannya," ujar Indrata.

Keberadaan sungai tidak dapat dipisahkan dari pepohonan dan tumbuhan yang menjaga ketersediaan air sehingga peningkatan aktivitas ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya merawat kawasan hulu dan lingkungan di sekitarnya.

Bagi warga Maron, sungai yang selama ini mengalir di antara pepohonan kelapa itu kini membawa makna yang lebih panjang, yakni menjadi ruang bertemunya wisata, penghasilan, energi bersih, dan upaya menjaga lingkungan agar tetap menghidupi masyarakat di sekitarnya.

Sungai Maron pun perlahan tidak hanya menjadi tempat wisata yang dikunjungi, tetapi juga ruang belajar bahwa menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dalam satu aliran yang sama.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026