Bima (ANTARA) - Pada musim panen, hamparan tambak garam di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berubah menjadi bentangan putih yang menyilaukan mata. Kristal-kristal garam dikumpulkan, ditumpuk, lalu menunggu pembeli datang mengambilnya.

Di balik putihnya garam itu, ada kehidupan sekitar 3.000 keluarga petani yang menggantungkan pendapatan dari tambak. Dengan setiap keluarga menanggung rata-rata tiga hingga empat orang, sektor ini berkaitan dengan penghidupan sekitar 9.000 hingga 12.000 jiwa.

Di balik itu, ada persoalan yang kini sedang dikejar Bima: bagaimana membuat garam yang dipanen dari tambak-tambak itu memiliki nilai ekonomi lebih tinggi setelah lepas dari tangan petani.

Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika produksi garam Kabupaten Bima mencapai 119.311,24 ton pada 2025. Jumlah itu memang turun sekitar 8,35 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 130.186,32 ton, tetapi tetap menunjukkan besarnya potensi bahan baku yang dimiliki daerah tersebut.

Bima, kini tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah penghasil garam. Pemerintah daerah mulai mendorong agar komoditas itu bergerak lebih jauh, dari tambak menuju industri.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mencatat produksi garam mencapai 100.815 ton pada 2021.

Setahun kemudian produksi turun menjadi 77.739,68 ton. Setelah itu, produksi kembali meningkat menjadi 108.686,98 ton pada 2023 dan mencapai titik tertinggi 130.186,32 ton pada 2024.

Pada 2025, produksi berada di angka 119.311,24 ton. Garam tersebut dihasilkan dari lahan sekitar 1.564,59 hektare yang tersebar di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Sape, dan Lambu.

Basis produksi tersebut menjadi salah satu modal ekonomi penting bagi masyarakat pesisir Bima. Akan tetapi, besarnya volume belum otomatis membuat posisi petani menjadi lebih kuat dalam rantai nilai.

Sebagian besar garam yang dihasilkan masih berada pada kualitas KW2 dan KW3. “Mayoritas masih KW 2 dan KW 3. Ada juga KW 1, tetapi biasanya di wilayah Nanga karena dekat dengan laut, hanya saja akses jalannya belum ada,” kata Kepala Kelembagaan dan Investasi DKP Bima Irmalashari kepada ANTARA, Rabu.

Di titik inilah persoalan garam Bima menjadi lebih kompleks. Produksi memang penting, tetapi industri membutuhkan lebih dari sekadar jumlah. Mutu, kontinuitas pasokan, dan kesesuaian spesifikasi menjadi bagian penting untuk memasuki rantai pengolahan yang lebih luas.

Garam dengan mutu lebih rendah memiliki ruang pasar yang lebih terbatas. Sebaliknya, peningkatan kualitas dapat membuka jalan menuju pasar yang membutuhkan garam sebagai bahan baku industri.

Dengan kata lain, jalan menuju hilirisasi tidak hanya dimulai dari pabrik. Jalan itu dimulai dari tambak, dari kualitas garam yang dihasilkan petani.

Pasar industri

Wakil Bupati Bima H Irfan Zubaidy melihat peningkatan mutu sebagai jalan untuk memperbaiki nilai ekonomi garam, sekaligus memperluas pasar bagi petambak.

"Kalau kita mau harga garam bagus, kita harus meng-upgrade garam menjadi garam industri. Bisa untuk pertambangan, kosmetik, makanan dan minuman. Ruangnya sangat banyak,” ujarnya, saat meluncurkan merek garam konsumsi beryodium Garam Merah Putih Bima, Selasa.

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan utama komoditas garam Bima: produksi tersedia dalam jumlah besar, tetapi nilai tambahnya belum sepenuhnya tercipta di daerah.

Selama ini garam Bima telah bergerak ke berbagai wilayah di Indonesia. Komoditas tersebut dipasarkan ke Bali, Jawa, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Banjarmasin, Kabaena, Medan, hingga Jakarta.

Garam dikumpulkan melalui gudang perusahaan sebelum dikirim ke pabrik pengolahan, terutama di Jawa Timur.

Salah satu pabrik di Gresik dilaporkan menyerap sekitar 1.500 ton garam dari Bima pada tahun sebelumnya. Namun, pemerintah daerah belum memiliki data rinci mengenai volume pengiriman berdasarkan masing-masing daerah tujuan.

Arus perdagangan itu menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, garam Bima telah memiliki pasar antardaerah. Di sisi lain, sebagian proses pengolahan dan nilai tambah berlangsung setelah komoditas tersebut meninggalkan daerah asalnya.

Di situlah gagasan hilirisasi memperoleh relevansinya. Jika pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber bahan baku, sebagian aktivitas ekonomi, mulai dari pengolahan, pergudangan, transportasi, hingga perdagangan berpeluang tumbuh di Bima.

Pemerintah daerah mengupayakan produksi garam dari setiap desa sentra dapat terserap melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.

Setiap desa diupayakan garamnya terserap. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap jangan sampai petani memproduksi garam, tetapi kesulitan menjual hasil produksinya.

Pengolahan garam di daerah akan memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang dihasilkan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemasaran garam dalam bentuk bahan baku.

Pemkab Bima mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang baik bagi seluruh petani garam di daerah tersebut. Tugas bersama adalah memastikan garam-garam dari Bima terbeli agar nasib masyarakat petani semakin baik.

Dengan demikian, pasar menjadi bagian penting dari mata rantai hilirisasi. Produksi yang besar baru memiliki arti ekonomi lebih tinggi apabila dapat diserap secara berkelanjutan dengan harga yang layak.

Titik balik

Langkah menuju perubahan itu mulai terlihat di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha. Pemerintah Kabupaten Bima mendorong hilirisasi garam rakyat melalui fasilitas washing plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan nilai pembangunan sekitar Rp13 miliar.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas gudang hingga 2.000 ton dan diresmikan di kawasan Pabrik Pengolahan Garam Bima, Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Donggobolo.

Peresmian itu, sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran produk garam konsumsi bermerek “Garam Merah Putih Bima”. Di fasilitas tersebut, garam tidak lagi sekadar ditimbang dan dipindahkan dari satu gudang ke gudang lainnya.

Garam melalui tahapan pencucian, pemurnian, dan iodisasi untuk mengurangi kadar pengotor, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan industri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Balai Besar Garam KKP RI Muh. Zaki Mahasin mengatakan washing plant tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri garam yang lebih kuat di Kabupaten Bima.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul penyerapan produksi garam masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan berbagai jenis produk, mulai dari garam krosok, garam olahan hingga garam beryodium.

Hanya saja, sebuah fasilitas pengolahan tidak dapat bekerja sendirian.​​​​​​​ Karena itu, KKP mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran garam Bima ke berbagai wilayah Indonesia.

KKP juga mendorong perluasan pasar ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain pasar, kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi perhatian. KKP menyatakan siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari teknik produksi dan pengolahan, hingga pengembangan bisnis.

Pasar yang dibidik pun lebih luas dari sekadar garam konsumsi. Garam Bima diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, industri kimia, kosmetik, serta makanan dan minuman. Produk yang dikembangkan mencakup garam krosok, garam olahan, dan garam beryodium.

Potensi pasar domestik juga terbuka. Sebagai gambaran, jika asumsi kebutuhan garam konsumsi sebesar tiga kilogram per orang digunakan terhadap sekitar enam juta penduduk NTB, maka kebutuhan secara matematis mencapai sekitar 18 juta kilogram atau 18 ribu ton.

Angka tersebut bukan data resmi kebutuhan garam NTB, tetapi memberikan gambaran mengenai ruang pasar yang dapat dijajaki, selain kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan antardaerah.

Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Garam Indonesia (GGTI) Nangatolosia Khalil Alfalah mengatakan koperasinya berkomitmen mendorong agar garam Bima diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah.

Pengolahan di daerah dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Komitmen tersebut diperkuat dengan peluncuran produk garam asal Bima yang disebut telah mengantongi izin edar dan rekomendasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dari fasilitas inilah Bima mencoba membangun mata rantai baru: garam diproduksi di tambak, dikumpulkan, diolah, lalu dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kembali ke petani

Di belakang fasilitas pengolahan, tetap ada petani yang harus memastikan tambaknya menghasilkan garam dengan mutu dan biaya produksi yang layak.

Bagi mereka, ukuran keberhasilan hilirisasi pada akhirnya sederhana: apakah garam lebih mudah dijual dan apakah harga yang diterima menjadi lebih baik.

Irmalashari mengatakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan pilihan petani. “Kalau harga bagus, petani akan produksi garam. Kalau harga kurang bagus, mereka bisa beralih ke bandeng,” ujarnya.

Kalimat itu memperlihatkan bahwa keputusan produksi di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh pasar. Karena itu, peningkatan mutu tidak cukup jika tidak diikuti kepastian penyerapan dan insentif harga.

Persoalan lain berada pada sisi penyimpanan. Sebagian gudang tradisional di sekitar tambak berisiko terdampak genangan pasang ketika musim hujan. Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan bantuan gudang permanen, tetapi kebutuhan fasilitas penyimpanan masih menjadi bagian dari pekerjaan rumah.

Akses menuju sentra produksi tertentu juga belum seluruhnya memadai. Di Nanga, misalnya, garam kualitas KW1 berpotensi dikembangkan karena lokasinya dekat dengan laut. Namun, akses jalan menuju kawasan tersebut masih perlu dibangun.

Artinya, hilirisasi garam Bima tidak cukup dibangun melalui satu fasilitas. Ia membutuhkan jalan yang menghubungkan tambak dengan gudang. Membutuhkan sistem yang menghubungkan petani dengan pasar. Membutuhkan standar mutu yang dapat dipenuhi secara konsisten. Pada akhirnya, membutuhkan harga yang membuat petani tetap memilih garam sebagai sumber penghidupan.

Bima memiliki modal awal yang kuat, memiliki lahan produksi, tenaga petani, pengalaman mengolah garam dan volume produksi yang besar.

Hal yang sedang dikejar sekarang adalah nilai tambah. Selama ini, garam bergerak keluar Bima menuju berbagai daerah. Hilirisasi mencoba mengubah sebagian arus itu dengan menghadirkan lebih banyak proses pengolahan di daerah asal.

Jika berhasil, manfaatnya tidak berhenti pada meningkatnya kualitas garam. Ada kegiatan pergudangan yang tumbuh. Ada kebutuhan transportasi. Ada peluang koperasi berkembang. Ada tenaga kerja yang terserap. Ada perdagangan yang bergerak.

Dan yang paling penting, ada peluang agar petani memperoleh bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi komoditas yang mereka produksi.

Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi garam Bima bukan semata-mata berdirinya washing plant atau terisinya gudang berkapasitas 2.000 ton.

Ukuran akhirnya adalah apakah garam yang keluar dari tambak memiliki pasar yang lebih luas, apakah petani memperoleh harga yang lebih baik, dan apakah semakin banyak nilai ekonomi tercipta sebelum komoditas itu meninggalkan Bima.

Di hamparan tambak, garam tetaplah kristal putih. Tetapi bagi Bima, kristal-kristal itu, kini membawa pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah daerah hanya akan terus menjual hasil panennya, atau mulai mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi sendiri.

Jalan menuju jawaban itu masih panjang, namun dari tambak, gudang, dan washing plant di Donggobolo, langkah pertama sudah dimulai.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Ya, hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79 persen.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, memastikan pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan rampung pada akhir Oktober 2026, setelah progres pekerjaan mencapai 79 persen.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai meninjau pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di Kota Bogor, Rabu, mengatakan progres pembangunan tersebut bahkan mencatatkan deviasi positif sebesar dua persen dari rencana pekerjaan.

"Ya, hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79 persen. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai sepenuhnya 100 persen," kata Dedie.

Saat ini, kata dia lagi, jalur utama trase baru tersebut telah selesai dibeton. Pekerjaan tembok penahan tanah pada titik awal juga telah dilakukan bersamaan dengan pembangunan saluran air dan jalur pejalan kaki.

Sementara itu, pekerjaan yang masih berlangsung antara lain penataan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang nantinya terhubung dengan kawasan Leuweung Batutulis.

Dedie meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor segera membongkar bangunan yang masih berdiri di ujung trase untuk kemudian ditata menjadi taman.

"Jadi ada sedikit catatan, untuk lahan bangunan yang ada di ujung, saya minta ke Dinas PUPR untuk segera dibongkar untuk nanti dijadikan sebagai taman. Jadi artinya nyambung dengan Leuweung Batutulis," ujarnya.

Menurut Dedie, penataan Leuweung Batutulis perlu memperhatikan kondisi struktur tanah karena kawasan tersebut berada di area tebing sehingga tidak seluruh jenis pohon dapat ditanam.

Pemkot Bogor akan menentukan jenis tanaman yang sesuai agar penghijauan kawasan tidak menimbulkan risiko terhadap kestabilan tanah maupun potensi bencana di kemudian hari.

Selain memastikan penyelesaian trase baru, Dedie telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memastikan kondisi underpass di kawasan tersebut aman sebelum digunakan masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan underpass merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Jadi saya ingin memastikan nanti pas dibuka untuk masyarakat dan menjelang porprov, kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui," kata Dedie.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap.

Singapura (ANTARA) - Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan pengembangan ekosistem atau komunitas di dalamnya, sehingga masyarakat tertarik menjadikannya sebagai pilihan tempat tinggal.

“Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap. Ini sangat penting,” kata Tien Foo, di Singapura, Rabu.

Ia mencontohkan pengalaman Singapura yang pada awalnya juga menghadapi tantangan dalam memindahkan masyarakat dari kampung-kampung ke kawasan permukiman baru.

Pada masa lalu, sebagian besar rumah tradisional di wilayah Singapura tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang memadai dan akses air bersih.

Tien Foo menjelaskan, masalah keterbatasan lahan kemudian membuat pembangunan secara vertikal menjadi solusi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah setempat pun mulai merencanakan pembangunan satellite towns atau kota-kota satelit.

Dalam hal ini, ujar dia, pemerintah tidak hanya memikirkan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat.

Sistem perumahan di Singapura kemudian dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong integrasi sosial.

Tien Foo menjelaskan, Singapura merupakan masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB) untuk mencegah konsentrasi kelompok etnis tertentu dalam satu blok.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga komposisi masyarakat yang lebih beragam di kawasan perumahan.

Lebih lanjut, menurut Tien Foo, penyediaan hunian yang layak dan berkualitas juga berkaitan dengan mobilitas sosial antargenerasi.

Ketika seseorang tumbuh dalam kondisi perumahan yang layak dan berkualitas, anak-anak mereka di masa depan memiliki peluang untuk menempati hunian yang lebih baik dibandingkan orangtua mereka atau disebut sebagai housing ladder.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility), termasuk mobilitas pendapatan antargenerasi (intergenerational income mobility).

“Kami telah melakukan beberapa penelitian. Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial,” kata Tien Foo yang juga merupakan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Provost’s Chair di Departemen Real Estate NUS Business School itu.

Ia menambahkan bahwa pengalaman Singapura juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan publik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah land acquisition atau pengadaan lahan, termasuk melalui pengadaan secara wajib (compulsory land acquisition).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memperoleh lahan untuk kepentingan publik dengan memberikan kompensasi kepada pemilik. Lahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan perumahan publik dan infrastruktur.

Pada awal 1960-an, jelas Tien Foo, mayoritas lahan Singapura masih dimiliki pihak swasta. Kini, lebih dari 80 persen lahan Singapura berada dalam kepemilikan pemerintah, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perumahan publik dan infrastruktur.

Namun demikian, Tien Foo juga memahami bahwa tidak semua negara memiliki fleksibilitas yang sama dalam penyediaan lahan. Keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah dapat membuat pembangunan perumahan publik harus dilakukan lebih jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran.

Kondisi tersebut kemudian menciptakan tantangan lain, yakni bagaimana meyakinkan masyarakat untuk pindah ke perumahan publik yang berkualitas, tetapi berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi.

“Itulah persoalan yang saat ini juga dihadapi Hong Kong ketika berupaya memindahkan masyarakat ke New Territories. Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar mau pindah ke sana,” kata Tien Foo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Melalui konsep Seamless Travel Journey, proses perjalanan penumpang diharapkan dapat berlangsung lebih sederhana dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Menurutnya, penerapan teknologi biometrik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat atau sistem teknologi, tetapi juga harus didukung dengan tata kelola yang baik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarpihak yang terlibat.

“Yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penumpang tidak perlu melalui proses yang berulang, tetapi di sisi lain seluruh aspek keamanan, perlindungan data, dan ketentuan yang berlaku tetap harus dipenuhi,” ujar dia.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Putu Eka Cahyadhi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penumpang membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mengingat perjalanan penumpang di bandar udara melibatkan sejumlah instansi dan penyelenggara layanan.

“Seamless Travel Journey bukan hanya tentang teknologi biometrik, tetapi bagaimana seluruh layanan di bandar udara dapat berjalan secara lebih terpadu. Karena itu, diperlukan kolaborasi agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Putu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menyiagakan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur menuju Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memberikan kemudahan akses layanan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat, wisatawan, dan peserta Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

“Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, khususnya di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Sebanyak tujuh SPBU disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Di Lombok Tengah, SPBU 54.835.08 di Jalan Raya Bandara Internasional dan SPBU 54.835.14 di Jalan Sengkol beroperasi pukul 06.00-24.00 WITA.

Sedangkan di Kota Mataram, SPBU 54.832.03 Jalan Majapahit Nomor 40 dan SPBU 54.832.12 Jalan Gajah Mada beroperasi pukul 06.00-24.00 WITA. Tiga SPBU lainnya, yakni SPBU 54.832.06 Jalan Prabu Rangkasari, SPBU 54.833.11 Jalan Imam Bonjol, dan SPBU 54.833.07 Jalan Jenderal A. Yani KM 8, disiapkan untuk melayani masyarakat selama 24 jam.

Selain kesiapan SPBU, Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di wilayah NTB.

Ketersediaan tersebut didukung oleh Integrated Terminal Ampenan serta koordinasi distribusi secara intensif untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama periode penyelenggaraan event.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20-30 persen di jalur wisata dan jalur menuju sirkuit.

“Penguatan layanan SPBU dan kesiapan pasokan ini kami lakukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat selama event berlangsung. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan dan rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan aman dan nyaman,” kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Informasi mengenai lokasi dan layanan SPBU dapat diperoleh melalui aplikasi MyPertamina. Untuk informasi dan pengaduan layanan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dalam lima hari penyelenggaraan kami menargetkan 80.000 pengunjung dengan transaksi ritel Rp100 miliar

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menargetkan transaksi ritel di pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026 yang menampilkan produk kriya unggulan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 7-11 Oktober 2026 mencapai Rp100 miliar.

“Dalam lima hari penyelenggaraan kami menargetkan 80.000 pengunjung dengan transaksi ritel Rp100 miliar,” kata Ketua Umum BPP ASEPHI Hatman di Jakarta, Rabu.

Selain itu, pihaknya menargetkan potensi kontrak dagang senilai 2,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp48 miliar lebih tercapai dalam pameran produk-produk kriya nusantara tersebut.

Ia mengatakan bahwa INACRAFT merupakan Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara mengusung Spirit Technocraft dan Regenerasi Perajin Muda.

Dalam edisi kelima ini ASEPHI mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi, dan inovasi pasar.

Ia mengatakan tema tersebut sekaligus menjadi upaya membangkitkan semangat youthpreneur dan memperkuat regenerasi industri kerajinan Indonesia.

“Technocraft membangkitkan semangat pengusaha muda (youthpreneur), menyatukan tradisi, teknologi, dan inovasi menjadi proses kreatif pengembangan produk, sesuai komitmen ASEPHI menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia," kata dia.

Menurut dia tema Technocraft dirancang sebagai jembatan antara kekayaan kriya tradisional Indonesia dan kebutuhan industri modern.

“Teknologi ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing, presisi, dan nilai tambah produk tanpa menghilangkan identitas budaya serta keterampilan tangan para perajin,” kata dia.

Ia menambahkan untuk memperkuat ekosistem tersebut, ASEPHI menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tegal, dan Universitas Indonesia.

ASEPHI juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk sosialisasi merek dan Indikasi Geografis serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghadirkan kembali ruang edukasi permainan tradisional anak Indonesia.

Pameran INACRAFT October 2026 terbuka untuk masyarakat umum pada pukul 10.00-21.00 WIB dengan tiket masuk Rp35.000.

Selain menampilkan produk kriya unggulan, pameran ini menghadirkan sejumlah agenda, seperti Business Forum, Craft Talk, Workshop, Digital Lounge, Craft Experience, dan INACRAFT Appreciation Night.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi konsistensi ASEPHI menyelenggarakan INACRAFT selama lebih dari dua dekade.

Menurut dia pameran tersebut menjadi salah satu pijakan bagi pengembangan pasar ekspor produk kerajinan Indonesia.

“Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPP ASEPHI serta seluruh pemangku kepentingan yang konsisten membesarkan eksistensi INACRAFT,” kata dia.

Menurut dia selama lebih dari dua dekade, pameran ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan telah menjadi etalase kriya terbesar, paling bergengsi, dan paling dinamis di kawasan Asia Tenggara.

Ia menyebut penyelenggaraan INACRAFT sejalan dengan tiga program prioritas Kementerian Perdagangan, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan mendorong produk lokal menuju pasar global.

Kinerja ekspor produk home decor Indonesia pada Januari-Juli 2026 juga menunjukkan pertumbuhan, dengan nilai mencapai US$821 juta atau naik 6,8 persen.

“INACRAFT October 2026 adalah cerminan nyata dari ketiga program tersebut," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram periode Oktober hingga Desember.

Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan pangan di GOR Sudiang, Jalan Pajjaiyang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam Astacita untuk memperkuat kemandirian pangan, membantu masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi dan kondisi pangan.

Zulhas, di Makassar, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan.

“Jadi bantuan pangan yang 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember," ujarnya.

"Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, akan dapat beras 30 kilogram lagi sekaligus,” katanya lagi.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Sulsel.

Ia menjelaskan, bantuan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026, dengan penyaluran dirapel, sehingga setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus.

Di Kecamatan Biringkanaya, sebanyak 750 kepala keluarga (KK) dari 10 kelurahan menerima bantuan beras. Bahkan, para pengemudi ojek online (ojol) juga menerima paket bantuan beras premium dalam kegiatan penyerahan simbolis.

Jika dihitung berdasarkan alokasi 30 kilogram per penerima, total alokasi bantuan yang diperuntukkan bagi 750 KK mencapai 22,5 ton untuk periode Oktober hingga Desember.

“Bantuan ini menyasar masyarakat, terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ini tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengatakan pula, pemerintah daerah juga mendapat arahan bahwa program bantuan pangan tersebut akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan adanya tambahan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga stimulus ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi yang kita hadapi saat ini,” katanya pula.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam diplomasi dan pembebasan ini serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelindungan dan pelayan tata kelola kepelautan bagi seluruh pelaut Indonesia yang beker

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutamakan keselamatan awak kapal dalam proses pemulangan empat awak kapal Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan di Somalia.

"Kemenhub melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus mengawal seluruh proses penanganan sejak menerima laporan insiden pembajakan MT Honour 25 yang terjadi sejak 21 April 2026. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan, hak-hak, serta kesejahteraan para pelaut Indonesia terjaga hingga mereka tiba kembali di tanah air," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub memfasilitasi kepulangan empat awak kapal WNI.

Para ABK tersebut merupakan korban perompakan dan penyanderaan di kapal MT Honour 25 saat berlayar di perairan Hafun, Somalia.

Samsuddin menjelaskan, selama masa krisis pembajakan berlangsung, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan manning agency, PT Crystal Shipping Indonesia, guna memastikan pemenuhan hak-hak pelaut sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL).

"Kami berkoordinasi secara berkala dengan pihak perusahaan untuk memastikan pembayaran gaji tetap berjalan, pasokan logistik dan air tawar ke kapal terpenuhi selama masa penyanderaan, pemantauan kondisi kesehatan awak kapal, serta memberikan pembaruan informasi yang transparan kepada pihak keluarga," kata Samsuddin.

Keempat awak kapal WNI yang berhasil dipulangkan tersebut adalah Ashari Samadikun (Master), Wahudinanto (Chief Officer), Adi Faizal (3rd Officer), dan Fiki Mutakin (Able-Bodied Seaman).

Samsuddin menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan hingga pemulangan para awak kapal ini merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi erat lintas kementerian, Perwakilan RI di luar negeri, perusahaan agen pengawakan, serta pihak keluarga.

Sebagai bagian dari bentuk perhatian dan dukungan, perwakilan dari Direktorat Pelindungan WNI Kemenlu bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar telah melakukan kunjungan langsung ke kediaman keluarga Capt. Ashari Samadikun dan Adi Faizal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kemudian telah dilakukan juga kunjungan dari perwakilan Kemenlu dan Kemenhub ke kediaman Wahudinanto di Pemalang dan kediaman Fiki Mutakin di Bogor untuk memberikan dukungan moril serta mendampingi pihak keluarga.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam diplomasi dan pembebasan ini serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelindungan dan pelayan tata kelola kepelautan bagi seluruh pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun nasional," ujar Samsuddin.

​​​​​​​

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

B50 menjadi program dekarbonisasi dengan kontribusi terbesar dalam roadmap KAI.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) mencatat sekitar 80 persen target pengurangan emisi KAI dalam peta jalan dekarbonisasi berasal dari penerapan biodiesel B50, sehingga menjadikan program B50 sebagai dekarbonisasi terbesar bagi KAI.

“B50 menjadi program dekarbonisasi dengan kontribusi terbesar dalam roadmap KAI. Target reduksinya mencapai 133.676 ton CO₂e. Karena porsinya besar, implementasinya kami jalankan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana, kualitas bahan bakar, keselamatan, dan keandalan operasi,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Anne menjelaskan, dalam peta jalan dekarbonisasi perusahaan, total target pengurangan emisi sebesar 166.873 ton CO₂e.

Sementara itu, program transisi bahan bakar dari B35 menuju B50 ditargetkan menyumbang reduksi sekitar 133.676 ton CO₂e, atau sekitar 80 persen dari keseluruhan target tiga program dekarbonisasi KAI.

Implementasi B50 mulai dijalankan secara bertahap sejak 1 Juli 2026 pada sarana diesel KAI. B50 merupakan bahan bakar dengan kandungan 50 persen biodiesel berbasis nabati dan 50 persen diesel, yang digunakan sebagai bagian dari kebijakan transisi energi sekaligus upaya menekan konsumsi bahan bakar fosil.

Penggunaan B50 menjadi relevan karena operasional kereta api masih memerlukan bahan bakar untuk lokomotif dan sarana diesel pada sejumlah lintasan.

Data internal KAI per 24 Agustus 2026 mencatat realisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk KA penumpang mencapai sekitar 129,64 juta liter, sementara kebutuhan lain juga digunakan untuk angkutan parcel, peti kemas, klinker, dan semen.

Menurut Anne, fokus KAI bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar, tetapi memastikan perubahan tersebut benar-benar dapat diterapkan dalam operasi sehari-hari. Evaluasi dilakukan terhadap performa mesin, kualitas pembakaran, sistem penyaringan, pola perawatan, serta stabilitas operasional sarana.

“Transisi energi di sektor transportasi harus berjalan berdampingan dengan keandalan layanan. Karena itu, setiap perubahan pada bahan bakar harus melalui pengujian dan evaluasi teknis agar manfaat lingkungan tetap sejalan dengan keselamatan dan kesiapan perjalanan,” kata Anne.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ekspor tersebut berasal dari tiga komoditas utama, yakni tuna, udang vaname, dan ikan julung-julung.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor produk perikanan asal Maluku mencapai 40,8 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp700 miliar pada periode 1 Januari hingga 23 September 2026 dengan volume mencapai 9.675,8 ton.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini, dalam siaran pers KKP, di Jakarta, Rabu, mengatakan ekspor tersebut berasal dari tiga komoditas utama, yakni tuna, udang vaname, dan ikan julung-julung.

Menurut dia, produk perikanan Maluku telah dipasarkan ke sejumlah negara, antara lain China, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, Arab Saudi, Malaysia, dan Korea Selatan.

Produk tersebut berasal dari 18 unit pengolahan ikan yang telah memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan terdaftar di negara tujuan ekspor.

Ishartini mengatakan seluruh produk perikanan yang diekspor telah melalui sertifikasi Badan Mutu KKP dan memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan.

Ia menilai pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

“Sehingga komoditas perikanan yang akan masuk rantai pasok domestik maupun ekspor khususnya, telah memenuhi standar global baik dari sisi kualitas maupun keamanan pangan atau food safety,” ujar dia.

Menurut KKP, ekspor tersebut juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan Maluku, yang tercatat mencapai 1.102 pekerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah telah mendirikan pusat riset pengembangan rumput laut di Buleleng (Bali) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki potensi lahan budi daya rumput laut mencapai 3 juta hektare untuk mendukung hilirisasi di sektor maritim.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum, di Jakarta, Rabu, Luhut memaparkan pengembangan potensi rumput laut di Indonesia bukan sekadar wacana belaka, melainkan proyek hilirisasi maritim yang sangat riil dan bernilai ekonomis tinggi, yang siap dikembangkan bersama para investor.

Untuk menopang industri tersebut, pemerintah telah mendirikan pusat riset pengembangan rumput laut di Buleleng (Bali) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Melalui kesiapan infrastruktur dan riset tersebut, Luhut mengajak investor global untuk tidak ragu berpartisipasi dalam pengembangan industri hijau berbasis kelautan di Indonesia.

Selain sektor maritim, Luhut juga memamerkan potensi komoditas kemenyan yang terpusat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Menurutnya, Indonesia memegang peranan sangat vital dalam rantai pasok bahan baku aromatik dan farmasi dunia tersebut.

"Tolong catat ini, dalam dua hingga tiga tahun ke depan Anda akan melihat kemenyan. Sebanyak 60 persen pasokan kemenyan global berasal dari Indonesia. Kita memiliki sekitar 30.000 hektare hutan kemenyan di kawasan Danau Toba," kata dia.

Luhut membandingkan optimisme pengembangan rumput laut dan kemenyan ini dengan perjalanan hilirisasi nikel beberapa tahun lalu.

Menurutnya, saat awal diinisiasi, banyak pihak meragukan langkah pemerintah dalam hilirisasi nikel, tetapi kini terbukti memberi lompatan besar bagi perekonomian nasional.

Ia menyatakan bahwa potensi komoditas rumput laut dan kemenyan juga akan terbukti nyata dalam kurun dua sampai tiga tahun mendatang.

Dalam forum tersebut, Luhut pun mengajak para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia. Kerja sama yang diharapkan tidak lagi sebatas alih teknologi, melainkan berfokus pada inovasi bersama serta pengembangan kapabilitas SDM lokal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pergeseran geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha kriya untuk terus beradaptasi. Internasionalisasi produk kriya Indonesia tidak bisa lagi sekadar me

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak pelaku usaha lokal untuk memadukan produk kriya dengan teknologi sehingga mampu meningkatkan daya saing di tengah perubahan lanskap perdagangan dunia.

"Pergeseran geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha kriya untuk terus beradaptasi. Internasionalisasi produk kriya Indonesia tidak bisa lagi sekadar mengandalkan narasi eksotisme masa lalu," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ketika membuka The Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) di Jakarta, Rabu, Mendag mengatakan, langkah strategis ini penting untuk menjawab tuntutan konsumen global terhadap produk kriya agar selalu inovatif sekaligus berkelanjutan.

Budi menyampaikan kekuatan kriya Indonesia terletak pada kemampuannya mengawinkan akar budaya Nusantara dengan perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, modernisasi cara berpikir, digitalisasi manajemen rantai pasok, serta penguatan inovasi menjadi langkah penting agar produk kriya Indonesia mampu menguasai pangsa pasar global.

Selain itu, Budi menggambarkan, produk berbasis kearifan lokal seperti anyaman rotan dan ornamen kayu menjadi bagian dari kekuatan kriya Indonesia di pasar dunia.

Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar internasional.

Optimisme kekuatan produk kriya Indonesia di pasar global turut didukung kinerja ekspor kriya dan dekorasi rumah Indonesia yang konsisten berada di atas 1 miliar dolar AS sejak 2022.

Pada 2025, nilai ekspor komoditas tersebut mencapai 1,26 miliar dolar AS. Sementara itu, pada awal 2026, ekspor telah mencapai 821 juta dolar AS atau tumbuh 6,8 persen.

Selain Amerika Serikat dan Eropa sebagai pasar utama, penetrasi produk Indonesia di kawasan Asia juga menunjukkan perkembangan positif, antara lain, ke Thailand yang tumbuh 81,8 persen dan Jepang 28,5 persen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026