Kendari (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Regional CEO PT Pupuk Indonesia Wilayah IV (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Wisnu Ramadhani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah ketersediaan pupuk tersebut tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di kawasan Indonesia Timur.

"Untuk wilayah kami di Regional 4 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, stok yang tersedia mencapai 350.000 ton. Jadi kondisinya cukup aman," ujar Wisnu Ramadhani.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih memasuki musim kemarau, sehingga penyerapan pupuk oleh petani belum mencapai puncaknya. Situasi ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat cadangan stok pupuk (building stock).

"Khusus di wilayah Indonesia Timur, stok yang ada saat ini mampu bertahan hingga 2,5 bulan ke depan, termasuk untuk pasokan di Sulawesi Tenggara," katamu.

Wisnu menjelaskan langkah penyiapan cadangan stok ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pupuk seiring datangnya musim hujan yang diperkirakan mulai aktif pada akhir Desember, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi akan dimulai pada Desember, dan saat itulah para petani biasanya mulai melakukan penanaman," jelasnya.

Ia juga menyampaikan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat bawah, PT Pupuk Indonesia menyalurkan pasokan pupuk langsung ke pengecer resmi atau Penyalur Pupuk Terdapat di Kios (PPTS) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

"Jika biasanya kios pengecer hanya menyetok 5 hingga 10 ton, saat ini stok di masing-masing PPTS dinaikkan hingga mencapai 20 ton di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, Wisnu memastikan bahwa proses layanan berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan syarat utama bagi petani adalah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Petani yang terdaftar di e-RDKK cukup datang ke kios dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, lalu pupuk bisa langsung dibawa pulang," jelasnya.

Ia menambahkan, guna mempermudah distribusi ke petani, saat ini pemerintah memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk jenis Urea turun dari Rp112.000 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK Phonska mengalami penurunan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak ukuran 50 kilogram," sebut Wisnu.

Ia menyampaikan untuk menjaga keterbukaan dan mencegah praktik penjualan di atas HET, PT Pupuk Indonesia melengkapi setiap kios resmi dengan daftar harga transparan serta layanan pengaduan.

"Informasi harga sudah kami tempel di setiap kios agar petani tahu. Jika menemukan ada penebusan di atas harga resmi, silakan laporkan ke nomor pengaduan yang tertera di masing-masing kios," tambah Wisnu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, PT Industri Kereta Api (INKA) harus melakukan transformasi untuk memenuhi kebutuhan (demand) transportasi kereta api di dalam negeri dan menuju industrialisasi.

“Kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Tidak bisa dengan kualitas yang tidak baik ya, tidak bisa. Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Adapun hal ini menyusul pertimbangan untuk turut menggunakan hasil produksi dalam negeri melalui INKA, guna menutupi tambahan trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, seiring dengan pengajuan impor trainset bekas dari Jepang.

“Seluruh perusahaan pemerintahan harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini. Karena itu, INKA-nya harus bertransformasi,” ujarnya menambahkan.

Dony mengatakan segera bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang berencana mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Ia melanjutkan, pihaknya mendukung rencana atau penjajakan oleh PT KAI karena erat kaitannya dengan kebutuhan mobilitas transportasi umum masyarakat.

“Pada dasarnya, tentu kita mendukung apapun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api menjadi salah satu transformasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menimbulkan banyak hal (positif),” kata Dony.

Ia menilai, jika transportasi publik dapat berjalan dengan baik, maka polusi udara akan menurun seiring dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut berkurang.

“Pada dasarnya kami tentu sangat mendukung, tinggal nanti kita bisa (bertemu) dengan Direktur Utama PT KAI, berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” ujar Dony.

Sebelumnya, PT KAI mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang, yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin kepada Komisi VI DPR RI dan disetujui.

Bobby menyatakan pihaknya membutuhkan tambahan sebanyak 23 trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, yang rencananya akan dipenuhi dengan pengadaan KRL bekas.

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama terdapat 7 trainset dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta atau SF8, yang mana kebutuhan tambahan armada muncul seiring lonjakan pengguna KRL Jabodetabek.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menilai penggabungan (merger) kawasan-kawasan industri dapat mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

“Kita ingin mendorong terjadi percepatan investasi untuk masuk ke Indonesia. Kita juga melakukan review kembali bisnis model daripada kawasan industri kita,” kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis.

Dony mengatakan, Danantara tengah bersiap untuk meluncurkan perusahaan induk (holding) bernama PT Kawasan Industri Indonesia, yang nantinya akan mengelola 23 kawasan industri.

“Kawasan industri kita ke depannya dengan kita melakukan merger, diharapkan nanti tanggal 5 November, akan diumumkan merger daripada 23 perusahaan industrial estate. Kita menjadi satu perusahaan industrial estate,” ujar dia.

Lebih lanjut, Dony mengatakan Danantara tak hanya melakukan konsolidasi 23 perusahaan kawasan industri, tapi juga sembari melakukan peninjauan model bisnis dari masing-masing perusahaan.

“Tidak hanya terjadi konsolidasi tetapi kita juga me-review bisnis modelnya, di mana ke depannya, tanah bukan lagi menjadi sumber pendapatan, tetapi pendapatannya (juga) akan datang dari fasilitas yang kita sediakan. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan satu integrated kawasan industri,” jelasnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, Kawasan Industri Indonesia menerapkan beberapa pendekatan seperti pengembangan infrastruktur, pemasaran kawasan, dan layanan investor.

“Sehingga dengan demikian, kita menjadi cukup kompetitif, dan bahkan sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Indonesia,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Dony berharap dengan langkah ini, Indonesia dapat menjadi pengolah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan total luas 35 ribu hektare, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja formal bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya kurang lebih demikian. Kita justru mendorong mereka untuk masuk sebanyak mungkin supaya lebih kompetitif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi rakyat Indonesia,” kata Dony.

Adapun PT Kawasan Industri Indonesia, lanjut dia, juga menjadi transformasi dari perusahaan kawasan industri agar lebih terintegrasi.

“Itu menjadi transformasi dari perusahaan industrial estate yang kita punya. Karena nanti setelah dalam penataan BUMN ini beberapa (perusahaan) kan dikembalikan,” kata Dony.

“Danareksa kembali menjadi asset management, dulu Danareksa ini holding-nya kawasan industri. Nanti Danareksa menjadi asset management, kawasan industri (ada) sendiri. Betul-betul pure business-nya di kawasan industri,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KendariS (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut telah mencapai Rp3,77 triliun per September 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa total pembiayaan tersebut disalurkan kepada 63.335 debitur atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Penyaluran KUR dan UMi hingga 30 September 2026 secara keseluruhan tumbuh positif. Total penyaluran mengalami peningkatan 23,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara jumlah debitur tumbuh 5,83 persen (yoy)," kata Iman.

Iman menjelaskan berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dan paling mendominasi penyaluran. Skema Mikro mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp2,33 triliun bagi 42.357 debitur.

"Posisi kedua ditempati skema KUR Kecil yang terealisasi sebesar Rp1,06 triliun untuk 4.606 debitur. Sementara itu, untuk program Pembiayaan UMi, termasuk UMi Pro, tercatat secara keseluruhan menyerap anggaran Rp91,12 miliar dengan menjangkau 15.357 debitur," ujarnya.

Selain itu, terdapat penyaluran skema Supply Rumah sebesar Rp168,58 miliar untuk 48 debitur, Demand Rumah Rp101,64 miliar untuk 595 debitur, KUA Rp15,37 miliar untuk 29 debitur, serta SuperMI senilai Rp3,32 miliar untuk 343 debitur.

Iman Widhiyanto menjelaskan jika dilihat dari sebaran kabupaten dan kota, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai Rp543,91 miliar yang dimanfaatkan oleh 7.663 debitur.

"Kemudian disusul oleh Kota Kendari dengan penyaluran sebesar Rp536,61 miliar untuk 6.134 debitur dan Kabupaten Muna sebesar Rp500,07 miliar untuk 11.482 debitur," jelas Iman Widhiyanto.

Sementara tiga daerah dengan nilai penyaluran terendah berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp23,17 miliar untuk 983 debitur, Kabupaten Buton Tengah Rp19,82 miliar untuk 793 debitur, dan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp9,02 miliar untuk 335 debitur.

Iman Widhiyanto menegaskan memasuki triwulan IV 2026, DJPb Sultra mendorong perluasan akses pembiayaan di daerah-daerah yang nilai penyalurannya masih relatif rendah.

"Ruang kebijakan kita ke depan adalah memperluas akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang masih rendah, sekaligus mengintegrasikan serta menghubungkan KUR dan UMi dengan rantai pasok program-program prioritas pemerintah daerah maupun pusat," tambah Iman Widhiyanto.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026.

Penindakan tercatat sebanyak 15.307 kali atau meningkat 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu," kata Suahasil di Jakarta, Kamis.

Penindakan dilakukan melalui DJBC yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait.

Selain rokok ilegal, DJBC juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.

Hingga September 2026, tercatat 1.284 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 11,27 ton.

Suahasil juga melaporkan bahwa DJBC sudah melakukan 94 kali penindakan terhadap penyelundupan emas ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg.

"Banyak yang menyelundupkan emas keluar Indonesia. Lewat udara, lewat pelabuhan laut. Sebanyak 353 kilogram emas berbagai macam tipe. Dari yang serpihan, dari yang bubuk, sampai yang berbentuk bongkahan, dan berbentuk macam-macam," jelas Suahasil.

"Ya boleh saja membawa emas ke luar negeri, ekspor emas adalah sesuatu yang baik, tapi lakukan dengan tata kelola formulir yang baik dan tata kelola yang baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkeu menilai Kemenkeu melalui DJBC akan terus melakukan penindakan terhadap barang dan aktivitas ilegal guna menjaga stabilitas ekononi.

Sebab, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui indikator makro dan fiskal, tetapi juga lewat perlindungan kegiatan ekonomi legal dari aktivitas ilegal yang merugikan.

"Tentu kita laksanakan (penindakan) bersama dengan aparat-aparat yang lain. Kepolisian, TNI, BNN. Bersama kami juga berpartisipasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Bendahara Negara itu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Melalui konsep Seamless Travel Journey, proses perjalanan penumpang diharapkan dapat berlangsung lebih sederhana dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Menurutnya, penerapan teknologi biometrik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat atau sistem teknologi, tetapi juga harus didukung dengan tata kelola yang baik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarpihak yang terlibat.

“Yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penumpang tidak perlu melalui proses yang berulang, tetapi di sisi lain seluruh aspek keamanan, perlindungan data, dan ketentuan yang berlaku tetap harus dipenuhi,” ujar dia.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Putu Eka Cahyadhi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penumpang membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mengingat perjalanan penumpang di bandar udara melibatkan sejumlah instansi dan penyelenggara layanan.

“Seamless Travel Journey bukan hanya tentang teknologi biometrik, tetapi bagaimana seluruh layanan di bandar udara dapat berjalan secara lebih terpadu. Karena itu, diperlukan kolaborasi agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Putu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia dan PT Astra International menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) di atas lahan milik PT KAI di Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra,” kata Maruarar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Menurut dia, pembangunan rusun di Kiaracondong akan menjadi contoh pemanfaatan aset negara melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah tengah mendorong pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema pembiayaan dengan melibatkan dunia usaha.

“Saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta, bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal,” katanya.

Maruarar menilai pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan aset negara sekaligus mempercepat pembangunan hunian yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kepemilikan aset negara serta memastikan aset tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jadi itulah yang kita buat namanya kolaborasi. Jadi asetnya bukannya berkurang, tetapi bertambah,” ujar Maruarar.

Ia berharap pembangunan rusun di Kiaracondong dapat menjadi contoh optimalisasi aset negara melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau dan terintegrasi dengan transportasi publik.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menugaskan PT LEN Industri untuk memimpin pengembangan AI-based automotive chips, bisa juga bekerja sama dengan produsen arsitektur chip, guna memasok kebutuhan proyek mobil nasional.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa membeberkan, satu unit kendaraan sedikitnya membutuhkan 600 hingga 700 chip semikonduktor.

"Karena besarnya kebutuhan, penguasaan teknologi ini menjadi kunci utama penguatan industri otomotif dan elektronika dalam negeri," kata Sigit di sela LEN Technology Day di ITB Innovation Park, Bandung, Rabu.

Sigit menyebut, salah satu tantangan utama dari pengembangan teknologi semi konduktor itu, yang utama adalah kelangkaan talenta.

Guna mengatasi kelangkaan talenta di sektor mikroelektronika, Danantara mematok target pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu insinyur muda bekerja sama dengan berbagai universitas seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Dalam waktu 3-4 tahun ke depan kita akan melakukan training bahkan certification training ke minimum 15.000 engineers di bidang semikonduktor. Nanti LEN kita beri tugas sebagai leading sector untuk chip berbasis AI otomotif," kata Sigit.

Sigit menekankan bahwa Danantara dalam beroperasi termasuk pada pembuatan mobil listrik, menerapkan strategi triangle yang menyatukan sektor industri, investasi, serta pusat riset dan SDM unggulan (R&D).

"Karenanya saya senang kita melakukan acara ini di ITB Innovation Park. Nah, tujuan utama dibangunnya ITB Innovation Park memang untuk itu. Untuk menjadi melting pot antara industri dan research and development menjadi inovasi nasional," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.

"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.

Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.

Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.

"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.

Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.

​"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.

​Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.

​"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan upayanya terus mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui program budidaya bioflok tematik di tingkat desa ataupun kecamatan, guna memenuhi kebutuhan protein ikan nasional.

"Tadi ada ibu-ibu minta agar kampungnya juga perlu untuk pengembangan protein ikan. Nah, sekarang tepat, kita lagi membangun 40.000 bioflok, nanti dibangun oleh pemerintah," kata Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan agar setiap wilayah hingga tingkat desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik sumber karbohidrat maupun protein ikan, serta peningkatan produksi sektor perikanan.

Untuk mendukung ketercapaian target tersebut, lanjut Zulhas, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk satu unit bioflok tematik dengan syarat lahan yang tersedia seluas 1.000 meter persegi.

"Kita akan bangun 40.000 karena perintah Bapak Presiden, setiap kecamatan bahkan nantinya setiap desa harus mandiri pangan, harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya," ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara maju. Menurutnya, pemenuhan gizi yang cukup sejak dini sangat krusial untuk mencegah gangguan pertumbuhan fisik maupun kecerdasan.

"Kalau gizi kurang, pertumbuhan tulang dan otot tidak sempurna, makanya tidak bisa tinggi, pertumbuhan otak juga tidak sempurna. Tidak mungkin Indonesia maju kalau manusianya tidak sempurna fisiknya," jelasnya..

Selain pengerjaan 40.000 bioflok tematik, pemerintah juga menyiapkan program penguatan sektor kelautan dengan membangun 5.000 kampung nelayan secara bertahap, yakni sebanyak 2.000 lokasi pada tahun depan dan 3.000 lokasi pada tahap berikutnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengawal usulan para petani perlunya perbaikan bendungan dan normalisasi Kali Wanggu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ke pemerintah pusat demi peningkatan produksi pertanian.

"Tadi ada permohonan untuk bendungan dan sebagainya, langkah berikutnya bendungan saya kira memang perlu untuk perhatian yang serius karena sudah lama," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rembuk Tani di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Zulkifli Hasan mengatakan Rembuk Tani tersebut untuk mendengar keluhan para petani mulai dari produksi beras, penyediaan pupuk hingga irigasi sawah selama musim kemarau.

"Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mendengar keluhan petani yang meminta normalisasi Kali Wanggu karena terkadang sedimentasi lumpur dampak pendangkalan Kali Wanggu menyebabkan pengairan sawah terganggu sehingga produksi beras tidak maksimal.

Untuk itu, kata dia, perbaikan irigasi sawah dan normalisasi Kali Wanggu segera diupayakan agar masalah para petani di Konawe Selatan maupun daerah lain segera teratasi.

"Tentu langkah berikutnya kemarin irigasi kita perbaiki, ada lagi buat banjir karena kalinya kurang dikeruk karena sedimentasi," sebut Zulkifli Hasan.

Sementara itu, petani di Desa Pombulaa Jaya Yulius Baso menyampaikan bahwa banjir dan kekeringan sawah masih menjadi masalah bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Ia mengatakan sebelum musim kemarau, sawah para petani bisa memproduksi enam ton per hektare sekali panen.

"Tapi karena ini musim kemarau jadi kalau dapat 4 ton sudah bagus sekali," kata Yulius.

Oleh karena itu, Ia meminta Menko Zulkifli Hasan untuk menyampaikan keluhan para petani terkait normalisasi Kali Wanggu ke pemerintah pusat.

Yulius mengatakan sejak pertama kali dibangun, sebagai DAS aliran Kali Wanggu yang berhulu di Konawe Selatan sudah dangkal karena tidak pernah dinormalisasi.

"Jadi banjir sedikit air lari ke sawah semua karena sudah dangkal sekali," jelasnya.

Ia juga meminta rencana pembangunan Bendung Tanea Lama seluas 1.300 hektare bisa dilanjutkan guna menampung aliran air dari Kali Wanggu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut hasil produksi sektor pertanian khususnya komoditi beras di Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami surplus dan bisa mendukung upaya pemerintah untuk swasembada pangan.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas saat ditemui di Konawe Selatan, Sultra, Rabu, menyampaikan bahwa meningkatnya produksi beras tak lepas dari kebijakan pemerintah salah satunya mempermudah akses pupuk subsidi ke para petani.

"Luar biasa dukungan bupati, gubernur, Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara surplus beras, saya lihat sawah-sawah di sini masih ada yang menguning, luar biasa," katanya.

Ia mengatakan meski kondisi musim kemarau dan banyak petani yang kesulitan air untuk mengaliri sawah mereka, tapi produksi pertanian di Bumi Anoa bisa meningkat.

Menurut dia, peningkatan produksi beras di daerah bahkan bisa mendorong program pemerintah pusat dalam swasembada pangan dan mengekspor hasil pertanian ke luar negeri.

"Jadi kebijakan-kebijakan yang tepat terbukti bisa meningkatkan produktivitas, kita swasembada, tidak impor beras lagi," ujar dia.

Zulhas mengatakan bahwa selain peningkatan produksi beras, secara umum nilai tukar petani (NTP) juga meningkat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 131 persen.

Ia mengatakan peningkatan NTP 131 persen menandakan daya beli meningkat dan petani di desa juga semakin sejahtera.

"Artinya petani Indonesia, petani padi dan jagung alhamdulillah sepanjang sejarah nilai tukarnya paling tinggi sekarang ini, 131," katanya.

Dia menjelaskan bahwa capaian tersebut juga tak lepas dari kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi dan jagung.

Meski demikian, kata Zulhas, tugas pemerintah saat ini juga mengupayakan peningkatan produksi perikanan dan nelayan yang nilai tukar (NTN) masih berada di 103 persen.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026