Samarinda (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kaltim menyebutkan pembatasan kuota produksi batu bara tahun 2026 oleh pemerintah, membawa dampak berantai yang terasa langsung hingga ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk bagi rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Hasil kajian yang dilakukan oleh tim periset Brida mencatat efek pengganda negatif menyebar cepat, bahkan mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan," ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kaltim, Fitriansyah di Samarinda, Kamis.

Dalam hal ini, tim peneliti melakukan survei pada 847 UMKM di 12 kecamatan kawasan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur pada awal tahun 2026. Sebanyak 68 persen pelaku usaha melaporkan penurunan omset rata-rata antara 35 hingga 55 persen.

Lebih dari itu, sekitar 142 unit usaha atau setara dengan 17 persen dari total yang disurvei terpaksa tutup permanen. Kerugian ekonomi yang dialami oleh sektor penunjang ini diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun per tahun.

"Rantai dampak berjalan sangat jelas, pekerja kontrak dirumahkan atau pindah, sehingga belanja rumah tangga menurun hampir seketika. Dampaknya langsung terasa pada katering dan logistik tambang, penyewaan kos dan kontrakan, bengkel, warung makan, hingga toko bangunan di sekitar lokasi tambang," kata Fitriansyah.

Di Kabupaten Kutai Timur, empat sektor paling terdampak adalah transportasi dan logistik, katering dan perdagangan, jasa penyewaan alat berat, serta properti sewa.

Omset UMKM di kawasan ini turun berkisar antara 40 hingga 50 persen, sementara warung dan usaha kecil mengalami penurunan sekitar 40 hingga 50 persen. Tiga dari sepuluh kamar sewa yang biasanya ditempati pekerja, kini kosong karena sebagian pekerja diberhentikan.

Tekanan tersebut kemudian merembes masuk ke dalam kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehilangan pendapatan tetap, memaksa keluarga mengambil langkah berat, mulai dari menunggak cicilan kendaraan, melepas aset berharga seperti perhiasan dan sepeda motor, hingga anak terpaksa pindah sekolah ke tempat lebih murah atau ikut pindah ke kota lain.

Secara psikologis, dampak yang dirasakan juga pada banyak kepala keluarga yang mengalami stres, sulit tidur, dan cenderung lebih tertutup atau menjadi pendiam.

Dari sisi ketenagakerjaan, pekerja kontrak menghadapi ketidakpastian tinggi. Kontrak berakhir mendadak dengan masa pemberitahuan hanya dua minggu, sementara kompensasi yang diterima dinilai tidak memadai.

Sebagian pekerja terampil kemudian pergi mencari penghidupan ke kota lain, seperti Samarinda dan Balikpapan. Perempuan pun ikut menanggung beban ganda, bekerja lebih keras untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus mengurus rumah tangga sendirian saat pasangan dirumahkan.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan penyelesaian permasalahan defisit neraca perdagangan migas pada dasarnya dapat dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan peningkatan produksi migas dan menjaga kinerja positif di sektor hulu migas.

"Langkah tersebut perlu diperkuat juga melalui percepatan revisi UU Migas agar memberikan kepastian hukum dan stabilitas kontrak bagi investor," kata direktur eksekutif lembaga riset ekonomi energi dan pertambangan tersebut di Jakarta, Kamis.

Komaidi mengungkapkan bahwa neraca perdagangan migas Indonesia selama ini tercatat konsisten defisit.

Hal itu bisa dilihat dari data BPS yang menyebutkan defisit kumulatif perdagangan migas selama 2021–2025 mencapai 97,96 miliar dolar AS atau hampir 20 miliar dolar AS per tahun. Pada Januari–Agustus 2026, defisit tercatat 21,29 miliar dolar AS, sekitar 75 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah melampaui defisit sepanjang 2025.

Defisit tersebut utamanya disebabkan oleh impor minyak untuk menutup kekurangan pasokan domestik sekitar 1,0–1,2 juta barel minyak per hari (BOPD). Meningkatnya defisit perdagangan migas berpotensi memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, menurut Komaidi masalah defisit perdagangan migas harus segera diatasi. Tanpa peningkatan produksi, impor minyak akan terus bertambah seiring kebutuhan pasokan minyak yang diproyeksikan mencapai 1,94–2,04 juta BOPD pada 2030.

Komaidi meyakini sejumlah indikator menunjukkan sektor hulu migas nasional masih memiliki modal untuk mendukung upaya peningkatan produksi. SKK Migas mencatat, selama lima tahun terakhir investasi hulu migas meningkat 41,6 persen, dari 10,89 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 15,42 miliar dolar AS pada 2025.

Pada 2025, lifting minyak dilaporkan mencapai 605,3 ribu BOPD atau 100,05 persen dari target APBN. Prospek hulu migas juga diperkuat oleh hasil eksplorasi 2020–2026, yang mencatat 122 temuan dari 197 sumur yang dievaluasi dengan rasio keberhasilan 61 persen, di atas rata-rata global 45–50 persen.

“Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi di Indonesia juga menghasilkan sejumlah temuan migas berskala besar (big fish),” kata Komaidi memaparkan dalam diskusi dengan media.

Dari berbagai indikator tersebut, Komaidi mengajukan tiga langkah yang dapat ditempuh melalui sejumlah kebijakan. Pertama, menerapkan fleksibilitas fiskal dan perlakuan perpajakan khusus bagi lapangan minyak tua (mature field), serta paket insentif yang seragam bagi proyek frontier dan marjinal.

Kedua, menyederhanakan perizinan melalui penetapan batas waktu yang mengikat dan penerapan prinsip single door bureaucracy dan ketiga, memisahkan urusan administrasi dan keuangan KKS dari keuangan negara, sekaligus menegaskan prinsip Business Judgment Rule.

Untuk mendukung penurunan defisit perdagangan migas, ReforMiner menilai evaluasi dan dukungan terhadap sejumlah proyek hulu migas tidak hanya didasarkan pada kelayakan bisnis, tetapi juga melalui pendekatan Nilai Manfaat Ekonomi Bersih (NMEB) bagi perekonomian nasional.

“Evaluasi perlu dilakukan dengan skenario with vs without, yaitu membandingkan biaya insentif dengan potensi kerugian jika proyek tidak berjalan, termasuk tambahan impor energi yang dapat memperlebar defisit perdagangan migas, tekanan terhadap neraca pembayaran, serta hilangnya lapangan kerja dan efek pengganda ekonomi domestik. Dengan demikian, pemberian insentif dapat diarahkan pada proyek yang manfaat ekonomi bersihnya mendukung pengurangan defisit migas,” terang Komaidi.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan strategi produksi minyak untuk mencapai target lifting pada 2027, yakni 612.500 barel.

Target tersebut lebih tinggi dari target lifting minyak pada 2026, yakni 610 ribu barel per hari.

“Kami baru melaksanakan CEO Forum dan kami melihat trennya tiga tahun terakhir, kami selalu di 97 persen,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui di sela-sela ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Berdasarkan tren tersebut, Rikky menyampaikan SKK Migas ingin mengubah pola pikir para pimpinan perusahaan dalam hal merealisasikan target lifting minyak. Salah satu hal yang ingin ditanamkan oleh SKK Migas adalah membidik target lifting minyak sebesar 625 ribu–630 ribu barel per hari.

“Sehingga nanti, harapannya pada 2027, kita achieve 612.500 (barel per hari),” ujar Rikky.

Selain itu, Rikky juga menyampaikan pada akhir 2025, SKK Migas mengakselerasi kegiatan eksplorasi melalui inisiatif Triple 100 yang mulai didorong pada akhir 2025. Program tersebut mencakup 100 sumur eksplorasi yang dibagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik dan potensi pengembangannya.

“Kami melihat Pertamina berpartisipasi dari Triple 100 yang sudah di-generate, itu ada 38 sumur. Berarti hampir 40 persen kita bergantung ke Pertamina Group,” ujar Rikky.

Lebih lanjut, Rikky menyampaikan klaster yang menjadi perhatian SKK Migas adalah Infrastructure-Led Exploration (ILX), yakni kegiatan eksplorasi yang berdekatan dengan infrastruktur migas yang telah tersedia.

Melalui pendekatan ini, SKK Migas mendorong percepatan pengerjaan sumur agar hasil eksplorasi dapat segera berkontribusi terhadap tambahan produksi.

"Lalu ada yang sifatnya big one, high-impact well. Nah, ini juga kita minta supaya diutamakan, disegerakan karena ini meng-unlock prospek-prospek daerah barulah. Nah, ini ada kita identify ada 12 sumur," ucap dia.

Rikky menambahkan, percepatan pengeboran sumur berdampak tinggi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan wilayah eksplorasi baru, termasuk kawasan frontier, sekaligus menarik investor untuk masuk ke sektor hulu migas Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sanur, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membidik realisasi sekitar 80 persen dari target potensi produksi atau pre-drill resource target melalui 12 sumur high impact atau sumur berpotensi tinggi.

“Pada tahun 2026, kita memiliki 12 sumur high-impact, yang mewakili sekitar 31 persen dari total rencana pengeboran, tetapi mencakup sekitar 80 persen dari target cadangan yang diperkirakan sebelum pengeboran (pre-drill resource target),” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Bali, Senin.

Adapun target pre-drill resources adalah sebesar 2,6 miliar barel setara minyak (BBOE). Melalui 12 sumur high impact, Rikky menargetkan realisasi sebesar 2,2 BBOE atau sekitar 80 persen dari pre-drill resource target.

Berdasarkan catatan SKK Migas, Pertamina mengelola lima sumur berpotensi tinggi, yakni sumur Besar-1 (Pertamina East Natuna/PEN); sumur Banyu Geni-01 (Pertamina EP/PEP); sumur Wijaya Kusuma-1 (PEP); sumur Padang Pancuran-002 (PEP); dan sumur Tingkilan-1 (Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu/PHE LPB).

“Pada pertengahan November, kami menantikan pengeboran sumur oleh Petronas bersama Total E&P di Blok Bobara, yang terletak di dekat Papua,” ujar Rikky.

Untuk tahun 2027, Rikky memperkirakan potensi pre-drill resource atau cadangan yang berpotensi untuk diproduksikan mencapai sekitar 2,63 juta barel setara minyak.

“Angka ini masih berupa estimasi, bukan penemuan yang telah dikonfirmasi maupun cadangan yang telah terbukti,” ujar Rikky.

Pada akhirnya, tutur Rikky melanjutkan, keberhasilan dalam eksplorasi tak hanya ditentukan oleh target-target ambisius, tetapi oleh kedisiplinan dalam pelaksanaan dan ketersediaan data subsurface (bawah permukaan) berkualitas tinggi yang mengungkap potensi eksplorasi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tingginya biaya produksi beras di dalam negeri yang saat ini mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.

Angka tersebut jauh melampaui biaya produksi di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang berada di kisaran Rp4.000 per kilogram.

Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulkifli menilai ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan luar negeri, di mana Indonesia tercatat mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.

Menurut Zulkifli, masalah utama rendahnya indeks pertanaman berakar pada pengelolaan irigasi dan akses sarana produksi yang belum optimal.

Ia menyebutkan dari total 7,4 juta hektare luas sawah nasional, luas tanamnya hanya mencapai 10 juta hektare karena mayoritas lahan hanya ditanami satu kali dalam setahun.

“Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki,” kata Zulkifli.

Selain persoalan irigasi, ketidakefisienan juga dipicu oleh rumitnya alur penebusan pupuk bersubsidi bagi petani, padahal rasio penggunaan pupuk sangat menentukan hasil panen.

Guna mengatasi hambatan tersebut sekaligus memangkas biaya produksi menuju swasembada pangan, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah melakukan reformasi regulasi secara masif dari hulu ke hilir.

Salah satu langkah yang diambil adalah menyederhanakan birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai sangat berbelit-belit.

"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.

Di samping pemangkasan aturan pupuk dan pembenahan tata kelola irigasi daerah, pemerintah juga merevisi regulasi harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air.

Menurut dia, intervensi kebijakan tersebut berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) dari angka 116 menjadi 131.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai peningkatan produksi dan cadangan beras menjadi capaian penting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski keterjangkauan harga pangan dan kesejahteraan petani masih perlu diperkuat.

"Positifnya capaian paling nyata adalah produksi beras 2025 yang naik 13,29 persen dan CBP yang naik tajam menjadi 4,5 juta ton," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen evaluasi pemerintah, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog juga mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, melampaui target empat juta ton.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pengadaan sepanjang 2025 sebesar 3,19 juta ton setara beras.

Eliza menilai peningkatan pengadaan tersebut tidak terlepas dari penyerapan aktif Bulog yang dipadukan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Mekanisme ini memberi kepastian pasar bagi petani, menahan harga jatuh saat panen, dan mengisi cadangan dari produksi dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut turut memberi ruang bagi penggilingan kecil untuk kembali beraktivitas sebagai mitra pengolahan gabah bagi Bulog.

Selain itu, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 dinilai membantu mengurangi beban biaya produksi petani.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa peningkatan produksi juga ditopang kondisi cuaca yang relatif mendukung serta keberlanjutan program pertanian dari pemerintahan sebelumnya.

Manfaat berbagai kebijakan tersebut juga dinilai belum merata karena lebih banyak dirasakan petani di sentra produksi dan mereka yang memiliki akses terhadap pasar formal.

Di sisi konsumen, Eliza menilai peningkatan produksi nasional belum otomatis membuat harga beras lebih terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami defisit pasokan.

Ia mencontohkan harga beras medium nasional yang masih sekitar Rp14.676 per kilogram pada awal Oktober 2026, disertai kenaikan harga beras di 116 kabupaten/kota.

"Kita kan negara kepulauan, meski surplus produksi secara agregat, tapi distribusi antarpulau dan rantai pasok tetap menjadi bottleneck sehingga surplus agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit," katanya.

Selain persoalan distribusi, ia menilai ketimpangan produktivitas, kehilangan hasil pascapanen, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya posisi tawar petani dan peternak kecil masih menjadi tantangan.

Cadangan pangan strategis juga dinilai lebih banyak bertumpu pada beras, sementara komoditas hortikultura dan sumber protein masih rentan terhadap perubahan musim serta gangguan pasokan.

Dari sisi kesejahteraan petani, Eliza melihat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 131,11 pada September 2026 sebagai perkembangan positif dari sisi perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani.

"Itu jadi sinyal positif dari sisi rasio harga," ungkapnya.

Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga gabah, sawit, karet, serta ayam ras pedaging.

Namun, kondisi setiap subsektor tidak selalu sama, sebagaimana terlihat dari penurunan NTP hortikultura secara bulanan pada Agustus 2026.

"NTP itu mengukur daya tukar harga, bukan pendapatan, laba usaha petani," ujarnya.

Eliza menjelaskan kenaikan harga komoditas belum tentu meningkatkan keuntungan petani apabila volume panen menurun atau biaya produksi tetap tinggi.

Menurut dia, keterbatasan luas lahan juga menyulitkan petani mencapai skala usaha yang memadai untuk membiayai irigasi, mekanisasi, dan penggunaan teknologi pertanian.

"Kalau ingin NTP naik dan petani betul sejahtera, adalah dengan menurunkan biaya produksi dan produktivitas ditingkatkan," tuturnya.

Karena itu, ia menyarankan perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih tepat waktu, serta pemanfaatan alat mesin pertanian secara bersama agar biaya produksi dapat ditekan.

Eliza juga mengingatkan ancaman El Nino yang berpotensi menggeser musim tanam dan mengurangi hasil panen. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan dapat meningkatkan NTP, tetapi belum tentu memperbaiki pendapatan petani apabila produksi merosot.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ia menilai prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan cadangan pangan sesuai kebutuhan daerah.

"Saatnya kebijakan pangannya ke arah sustainability, equality dan resiliensi. Prioritas tahun ketiga nanti sebaiknya diarahkan ke program untuk membangun resiliensi," ucap Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kemitraan internasional, kami ingin memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kapabilitas industri dalam negeri

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT PAL Indonesia (Persero) membidik perluasan pasar industri maritim dan pertahanan di kawasan Timur Tengah melalui penguatan kemitraan dengan Uni Emirat Arab (UEA) guna meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional di pasar internasional.

Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Wiyono Komodjojo mengatakan, kemitraan internasional menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan maritim dan pertahanan.

“Melalui kemitraan internasional, kami ingin memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kapabilitas industri dalam negeri," kata Wiyono di Surabaya, Selasa.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha, Wiyono menuturkan, kerja sama yang terbangun dapat memberikan nilai tambah bagi kedua negara dan mendukung pemenuhan kebutuhan pertahanan secara berkelanjutan.

Penjajakan tersebut memanfaatkan momentum penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan UEA setelah berlakunya Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) yang dalam dua tahun mendorong peningkatan perdagangan bilateral sebesar 26 persen dan investasi UEA ke Indonesia hampir 641 persen.

Meski demikian, Direktur Keuangan dan SDM PT PAL Indonesia Pramusti Indrascaryo mengatakan, pengembangan pasar internasional juga perlu diiringi peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar tenaga kerja dalam negeri mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan industri maritim global.

Melalui penjajakan kemitraan dengan UEA, PT PAL berupaya mengoptimalkan peluang pasar internasional untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional, memperluas penguasaan teknologi, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha menilai kemampuan desain dan rekayasa PT PAL yang telah memperoleh kepercayaan mitra internasional termasuk melalui proyek kapal Landing Platform Dock (LPD) Al-Maryah.

Hal itu, kata Judha, dapat menjadi modal PT PAL untuk menembus peluang kerja sama industri di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, perkembangan hubungan ekonomi kedua negara membuka ruang bagi perluasan kemitraan di sektor maritim dan pertahanan yang dapat dimanfaatkan PT PAL untuk memperkuat kehadirannya di pasar internasional.

Peluang kerja sama yang dijajaki mencakup desain dan produksi kapal, riset teknologi, serta layanan pemeliharaan dan perbaikan kapal untuk memperluas cakupan bisnis sekaligus meningkatkan kemampuan industri nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mencatatkan rekor produksi tertinggi (all time high) listrik yang dihasilkan yaitu sebesar 4.114 gigawatt hour (GWh) dari wilayah kerja yang dioperasikan sendiri sepanjang Januari—September 2026.

Capaian itu menjadi rekor produksi tertinggi untuk periode sembilan bulan, sekaligus mencapai 108,22 persen dari target periode yang sama, yakni sebesar 3.801 GWh.

“Rekor produksi ini menjadi pijakan yang kuat bagi kami. Kami optimistis dapat terus tumbuh secara disiplin, sehingga keunggulan operasional PGE memberi manfaat bagi pemegang saham, masyarakat, dan ketahanan energi Indonesia,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ahmad Yani menerangkan realisasi produksi tersebut meningkat sekitar 9,8 persen dibandingkan Januari–September 2025 yang mencapai 3.747 GWh.

Kinerja ini mencerminkan konsistensi PGE dalam menjaga keandalan operasional (operational excellence) serta mengoptimalkan aset panas bumi yang dikelola Perseroan.

Memasuki kuartal IV-2026, Ahmad Yani menyampaikan bahwa PGE akan berfokus menjaga keandalan pembangkit guna mendukung target produksi tahunan sekitar 5.255 GWh.

“Melalui pengelolaan aset yang optimal dan pengembangan proyek strategis, Perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho mengatakan capaian all time high produksi diraih berkat disiplin operasi dan pemeliharaan pembangkit, optimalisasi produksi, serta kesiapan pasokan uap di berbagai wilayah kerja.

“Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen kami menjaga keandalan listrik panas bumi,” katanya.

Andi menjelaskan kinerja produksi PGE didukung oleh keandalan pembangkit yang terjaga. Hingga September 2026, Equivalent Availability Factor (EAF) kumulatif mencapai 98,51 persen, melampaui rencana sebesar 92,20 persen.

Sementara itu, Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) tercatat 0,21 persen, lebih rendah dibandingkan batas rencana 1,48 persen.

Dari lima area operasi, Kamojang mencatat produksi 1.438 GWh atau 118,77 persen dari target, dengan kontribusi sekitar 35 persen terhadap total produksi.

Lumut Balai menghasilkan 702 GWh atau 115,84 persen dari target, didukung tingginya permintaan listrik serta kesiapan pasokan uap dan pembangkit.

Adapun Lahendong mencatat 658 GWh atau 106,44 persen dari target, seiring tingginya penyerapan listrik dari unit pembangkit yang beroperasi.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat menuturkan, kinerja operasional yang solid turut menopang fundamental keuangan Perseroan.

Sebelumnya pada semester I-2026, PGE membukukan pendapatan 79,61 juta dolar AS, meningkat 15,48 persen.

“Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat, katanya.

Ke depan, pihaknya terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif dimana beberapa proyek strategis telah masuk dalam Green Book Bappenas 2026.

"Hal ini membuka peluang pendanaan konsesional (concessional financing) dari lembaga pembiayaan internasional dengan biaya modal lebih rendah, yang diharapkan meningkatkan keekonomian proyek dan daya saing investasi," ujar Fransetya.

Ia menjelaskan bahwa fokus PGE bukan sekadar memastikan ketersediaan pendanaan.

“PGE juga mengoptimalkan struktur permodalan dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang serta profil kredit yang kuat. Dengan begitu, kami terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan investor,” terangnya.

PGE melanjutkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset eksisting, ekspansi kapasitas, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

Sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8.

Perseroan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bagi kami, memastikan ketersediaan avtur tidak hanya berfokus pada pencapaian produksi, tetapi juga memastikan setiap produk yang disalurkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan

Palembang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju, Sumatera Selatan, mencatat produksi bahan bakar pesawat udara atau avtur sebanyak 295.263 barel sepanjang Januari hingga September 2026 untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju Khabibullah Khanafie dalam keterangan diterima di Palembang, Minggu, mengatakan, pihaknya terus menjaga keandalan produksi dan mutu avtur guna mendukung kelancaran penerbangan.

Selain produksi, Kilang Plaju mencatat realisasi penyaluran avtur mencapai 261.992 barel selama periode tersebut.

“Bagi kami, memastikan ketersediaan avtur tidak hanya berfokus pada pencapaian produksi, tetapi juga memastikan setiap produk yang disalurkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia menjelaskan pengawasan mutu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh untuk memastikan avtur yang dipasok memenuhi kebutuhan penerbangan.

Dalam prosesnya, avtur yang dihasilkan Kilang Plaju melalui tahapan pengolahan dan pengawasan mutu, termasuk pengujian laboratorium untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi bahan bakar penerbangan.

"Penyaluran produk dilakukan setelah hasil pengujian memastikan seluruh persyaratan mutu yang berlaku telah terpenuhi," jelasnya.

Selain menjaga keandalan produksi dan kualitas produk, Kilang Plaju juga menerapkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan atau Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam setiap tahapan operasional.

Penerapan aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengolahan energi berlangsung secara aman, andal dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Keandalan produksi dan pengawasan mutu avtur merupakan bagian dari kontribusi Kilang Plaju dalam mendukung konektivitas antardaerah, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada transportasi udara.

Melalui penguatan keandalan operasional, konsistensi pengawasan mutu, dan penerapan HSSE, Kilang Plaju berkomitmen mendukung ketahanan energi nasional serta ketersediaan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi Ali Ahmudi Achyak menilai positif upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Subholding Upstream Pertamina, mengelola seluruh wilayah kerja (WK) migas baik melalui eksplorasi dan eksploitasi sumur baru maupun optimalisasi sumur tua dalam mendukung peningkatan produksi.

"Saya kira PHE terus berbenah dalam mengelola seluruh wilayah kerja, termasuk untuk meningkatkan produksi. Kondisi cadangan kita memang semakin terbatas, tetapi tetap ada opportunity, termasuk melalui sumur tua," kata dia di Jakarta, Rabu.

Optimalisasi sumur tua, lanjutnya, bisa menjadi peluang untuk mendukung upaya peningkatan produksi migas demi ketahanan energi nasional, terlebih hal itu didukung keandalan manajemen hulu migas dan penguasaan teknologi PHE yang terus membaik.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Puskep) Universitas Indonesia (UI) itu, optimalisasi potensi-potensi sumur tua memang menjadi peluang dalam mendukung kinerja PHE.

"Tentu saja, dengan tetap melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumur-sumur baru, serta pemberdayaan sumur masyarakat. Sebagai upaya pencapaian target PHE, hal itu memang baik," ujar dia dalam keterangannya.

Ali menyebutkan eksploitasi sumur-sumur tua tidak semudah sumur-sumur migas baru, apalagi, tingkat produksi dari optimalisasi sumur-sumur tua tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan sumur baru.

Selain itu, dari sisi keekonomian jika menggunakan teknologi lama dengan produksi yang semakin menurun, tentu menjadi tidak ekonomis.

Sedangkan, jika memakai teknologi baru, tambahnya, diharapkan bisa mengurangi komponen biaya SDM sehingga nilainya mungkin masih bisa dianggap ekonomis untuk sumur-sumur yang sudah tidak ekonomis.

Apalagi, kata dia, saat ini untuk mengurangi biaya, bisa saja pengelolaan diserahkan ke pemda, seperti Riau dan Sumatera Selatan, hasilnya dijual juga ke Pertamina sehingga dijadikan sebagai bagian dari lifting migas.

"Ini adalah upaya untuk mengejar target produksi. Jadi, apapun upaya untuk mengelola sumur tua, tetap patut diapresiasi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengapresiasi kinerja PHE Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) saat kunjungan lapangan dan melihat langsung kondisi dan kinerja sumur yang telah beroperasi sejak 1969 di Perairan Utara Laut Jawa, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, hasil kunjungan lapangan menunjukkan kinerja PHE ONWJ cukup baik, meski merupakan sumur tua dan telah mengalami proses peralihan pengelolaan, produktivitasnya masih dapat dipertahankan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa hutan produksi dan lindung memegang peran strategis dalam memperkuat jalan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari, mewujudkan target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hutan produksi dan hutan lindung bukan hanya penyangga keseimbangan alam, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, perekonomian, dan masyarakat," ujar Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, menyusun Rencana Investasi Nasional Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2026-2030.

Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas lebih dari 120 juta hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 66,7 juta hektare atau 57 persen merupakan hutan produksi, dan 29,1 juta hektare atau 25 persen merupakan hutan lindung.

Wamenhut menyampaikan bahwa laju deforestasi nasional berhasil ditekan dari 462.000 hektare pada 2019 menjadi 175.000 hektare pada 2024.

Sementara itu, rehabilitasi hutan dan lahan pada 2024 mencapai 217.974 hektare, dengan target besar rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi.

Adapun Rencana Investasi Nasional ini dirancang sebagai jembatan dari kebijakan nasional, seperti NDC, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dan FOLU Net Sink, menuju aksi nyata di lapangan dengan dampak yang terukur.

Rencana ini memiliki empat tujuan utama, yaitu mengidentifikasi intervensi prioritas; menghitung kebutuhan pendanaan dan hasil karbon; memetakan peran para pemangku kepentingan; serta menyiapkan portofolio program yang siap dijalankan.

Di hutan produksi, rencana ini diarahkan untuk menjamin pasokan bahan baku industri, mengembangkan multiusaha kehutanan, dan mendukung transisi energi terbarukan.

Sementara, di hutan lindung, fokusnya adalah optimalisasi jasa lingkungan dan karbon, perlindungan daerah aliran sungai, serta pendanaan konservasi yang mandiri.

Dampak yang diharapkan hingga 2030 bertumpu pada tiga pilar, yakni Planet, Prosperity, dan People.

Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan ditargetkan mencapai tingkat emisi -140 juta ton CO2e.

Dari sisi ekonomi, nilai ekspor kehutanan didorong tumbuh dari baseline 12,6 miliar dolar AS (2022).

Dari sisi masyarakat, perhutanan sosial ditargetkan meluas dari 8,1 juta hektare menjadi 12,7 juta hektare, disertai penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis hutan desa serta perlindungan hak masyarakat adat.

"Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan, sekaligus merasakan manfaatnya secara langsung melalui perhutanan sosial, hutan desa, dan agroforestri," kata Wamenhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Magetan (ANTARA) - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyatakan produksi padi Jawa Timur (Jatim) diprediksi mencapai 10,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) hingga November 2026 atau meningkat 2,54 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Berdasarkan penghitungan sementara yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 Oktober, gabah kering giling kita diprediksi sampai bulan November 10,2 juta ton. Kalau 2025 itu 9,8 juta ton. Artinya ada peningkatan," ujar Heru dalam kegiatan penyaluran bantuan alsintan untuk kelompok tani Magetan di Lapangan Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa

Menurutnya kinerja sektor pertanian Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif tersebut, ditunjang oleh berbagai faktor pendukung, di antaranya hasil kerja keras para petani, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Selain itu juga memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Yakni dengan peningkatan akses benih unggul dan pupuk, perbaikan sarana irigasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, perluasan pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan hilirisasi.

Ia mengungkapkan, tren positif juga terjadi pada komoditas jagung. Heru menyebutkan meski luas panen menurun, produksi jagung Jawa Timur justru mengalami peningkatan sekitar 0,67 persen.

Produksi jagung disebut naik dari sekitar 4,20 juta ton pada 2025 menjadi 4,276 juta ton pada 2026. Menurut Heru, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas meski luas panen berkurang.

"Jagung ini walaupun luas panennya turun, tetapi produksinya meningkat dari tahun 2025. Dari 4,2 juta ton menjadi 4,276 juta ton. Itu menunjukkan bahwa produktivitas jagung di Jawa Timur ada peningkatan," katanya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pemprov Jatim memfasilitasi 341 unit alsintan yang terdiri atas 231 unit prapanen dan 110 unit pascapanen. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien.

"Selain untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien, bantuan alsintan, seperti di Magetan ini juga sebagai bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk mempertahankan swasembada pangan," kata dia.

Dengan bantuan alsintan tersebut, pemprov berharap dapat membantu kelompok tani mempertahankan produksi bahkan meningkatkannya.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026