Denpasar, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan strategi produksi minyak untuk mencapai target lifting pada 2027, yakni 612.500 barel.

Target tersebut lebih tinggi dari target lifting minyak pada 2026, yakni 610 ribu barel per hari.

“Kami baru melaksanakan CEO Forum dan kami melihat trennya tiga tahun terakhir, kami selalu di 97 persen,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui di sela-sela ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Berdasarkan tren tersebut, Rikky menyampaikan SKK Migas ingin mengubah pola pikir para pimpinan perusahaan dalam hal merealisasikan target lifting minyak. Salah satu hal yang ingin ditanamkan oleh SKK Migas adalah membidik target lifting minyak sebesar 625 ribu–630 ribu barel per hari.

“Sehingga nanti, harapannya pada 2027, kita achieve 612.500 (barel per hari),” ujar Rikky.

Selain itu, Rikky juga menyampaikan pada akhir 2025, SKK Migas mengakselerasi kegiatan eksplorasi melalui inisiatif Triple 100 yang mulai didorong pada akhir 2025. Program tersebut mencakup 100 sumur eksplorasi yang dibagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik dan potensi pengembangannya.

“Kami melihat Pertamina berpartisipasi dari Triple 100 yang sudah di-generate, itu ada 38 sumur. Berarti hampir 40 persen kita bergantung ke Pertamina Group,” ujar Rikky.

Lebih lanjut, Rikky menyampaikan klaster yang menjadi perhatian SKK Migas adalah Infrastructure-Led Exploration (ILX), yakni kegiatan eksplorasi yang berdekatan dengan infrastruktur migas yang telah tersedia.

Melalui pendekatan ini, SKK Migas mendorong percepatan pengerjaan sumur agar hasil eksplorasi dapat segera berkontribusi terhadap tambahan produksi.

"Lalu ada yang sifatnya big one, high-impact well. Nah, ini juga kita minta supaya diutamakan, disegerakan karena ini meng-unlock prospek-prospek daerah barulah. Nah, ini ada kita identify ada 12 sumur," ucap dia.

Rikky menambahkan, percepatan pengeboran sumur berdampak tinggi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan wilayah eksplorasi baru, termasuk kawasan frontier, sekaligus menarik investor untuk masuk ke sektor hulu migas Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat mencapai 33 miliar dolar AS pada tahun ini.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai sekitar 33 miliar dolar AS yang semoga dapat mendukung berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan perwakilan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Brian D. McFeeters, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council (US-ABC), Airlangga menyampaikan bahwa hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-AS menunjukkan perkembangan positif.

Pada Januari-Agustus 2026, perdagangan bilateral kedua negara mencapai 32,34 miliar dolar AS, tumbuh 11,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

AS juga menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, investasi AS di Indonesia pada triwulan I - triwulan III 2026 mencapai 3,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan sekitar 3 miliar dolar AS pada 2025.

“Saya juga senang dengan investasi AS, yang mencapai 3,4 miliar dolar AS dalam tiga kuartal terakhir, sehingga AS kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia,” jelas Menko.

Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 melalui delapan strategi utama, yakni swasembada pangan, industrialisasi berorientasi ekspor, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, pembangunan perkotaan, transformasi digital, investasi, serta belanja pemerintah yang produktif.

Dalam upaya tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan perusahaan AS di sejumlah sektor, antara lain manufaktur, teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), dan energi.

Pemerintah juga mendorong kemitraan yang tidak hanya mendatangkan investasi, tetapi turut membawa teknologi dan keahlian guna mengembangkan rantai pasok nasional.

Di sektor semikonduktor sendiri, Airlangga menyampaikan bahwa nilai pasar diperkirakan meningkat dari 5,08 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 7,07 miliar dolar AS pada 2030.

Perkembangan itu dinilai membuka peluang penguatan kerja sama industri tersebut antara Indonesia dan AS.

Selain peluang investasi, Airlangga turut membahas berbagai hambatan (debottlenecking) yang dihadapi perusahaan AS dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Dirinya menegaskan pemerintah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Dalam bidang perdagangan, kedua pihak juga membahas sejumlah isu yang masih menjadi perhatian, termasuk terkait Section 301 dan excess capacity.

Airlangga berharap pembahasan berbagai isu tersebut dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha sekaligus mendukung keberlanjutan perdagangan dan penguatan rantai pasok Indonesia-AS.

“Kami terbuka bagi seluruh industri yang sebagian besar memang sudah berdiri di Indonesia. Jadi, jika Anda memiliki permintaan lain atau menghadapi tantangan tertentu, mari kita coba cari solusinya bersama,” kata Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pengembangan proyek gas alam cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku.

Dalam upacara penyelesaian front-end engineering design (FEED) proyek LNG Abadi Masela, di Jakarta, Selasa, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Djoko mengungkapkan kegiatan di sekitar proyek saat ini sudah mencakup pembangunan pagar perimeter dan jalan.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal proyek tersebut agar dapat on stream secepatnya termasuk terkait kompensasi sosial masyarakat di area terdampak.

“Kami berharap penyelesaian seluruh pekerjaan FEED proyek LNJ Abadi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mempercepat langkah kita menuju final investment decision (FID) dan selanjutnya ke tahapan konstruksi,” ujar Djoko.

Djoko menyampaikan bahwa proyek Abadi Masela dengan nilai investasi sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat (AS) itu dirancang untuk menghasilkan gas sebesar 1.380 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun.

Proyek tersebut juga dirancang menyalurkan 100 MMSCFD gas ke pasar domestik serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Sementara itu, perusahaan energi asal Jepang, Inpex, telah menyelesaikan desain rekayasa awal (front-end engineering design/FEED) proyek Abadi Masela pada Oktober 2026. Keputusan investasi atau FID ditargetkan dapat dicapai pada Januari 2027.

Adapun proyek strategis LNG di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, telah memulai tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA).

Djoko mengatakan pembahasan mengenai pasokan minyak tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan saat dirinya mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerima Duta Besar UEA di Jakarta, Selasa.

"Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan akan mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," katanya dalam acara "Penyelesaian Front-end Engineering Design/FEED Proyek LNG Abadi Masela" di Jakarta, Selasa.

Namun, Djoko tidak merinci skema kerja sama dan mekanisme pasokan tersebut, termasuk pembiayaan, jadwal pengiriman, serta cakupan pembebasan biayanya.

Selain membahas importasi minyak mentah, Djoko menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas progres keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek gas di Blok Andaman, wilayah lepas pantai Aceh.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memperkuat ketahanan energi nasional melalui penjajakan pasokan dari sejumlah negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan melakukan kunjungan ke India dan China untuk memperoleh kepastian pasokan, sementara PT Pertamina ditugaskan mencari kontrak pasokan jangka panjang.

Upaya tersebut juga sejalan dengan perubahan mekanisme pengadaan energi impor melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut mengatur pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Melalui skema tersebut, pemerintah menegosiasikan pengadaan dengan negara pemasok, sementara badan layanan umum (BLU), yang ditugaskan pemerintah melaksanakan pengadaan, memasoknya kepada Pertamina.

Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan energi dalam negeri di tengah ketergantungan Indonesia terhadap impor, terutama untuk minyak mentah dan LPG.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyebut cadangan beras Pemerintah Indonesia unggul jauh dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara dengan stok sekitar 4,5 juta ton sebagai modal memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan besarnya stok beras yang dikelola pemerintah menjadi modal strategis untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun.

"Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara," kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Melalui Perum Bulog, pemerintah saat ini menguasai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton, jumlah yang jauh melampaui angka cadangan penyangga pemerintah yang dilaporkan sejumlah negara tetangga.

Besarnya stok tersebut menjadi cerminan semakin kuatnya kapasitas Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak pasokan dan harga, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global.

Berdasarkan kompilasi data pangan negara-negara Asia Tenggara, cadangan beras pemerintah Indonesia menunjukkan keunggulan yang sangat signifikan.

Bulog mencatat Malaysia memiliki stok penyangga beras nasional sebesar 200.000 ton pada Agustus 2026, sementara cadangan beras yang tersimpan di fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina diperkirakan sekitar 286.500 ton per 1 September 2026.

Dengan stok mencapai 4,5 juta ton, cadangan yang dikelola Bulog secara nominal sekitar 22,5 kali lipat dibandingkan stok penyangga Malaysia dan 15,7 kali lipat dibandingkan estimasi stok NFA Filipina.

Perbandingan itu memperlihatkan besarnya kapasitas cadangan pemerintah Indonesia, meskipun cakupan dan periode pencatatan antarnegara memiliki perbedaan.

Sementara itu, Vietnam melaporkan pengadaan cadangan pangan nasional sebesar 500.000 ton sepanjang 2025, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah pengadaan cadangan negara tersebut.

Angka tersebut merupakan realisasi pengadaan selama satu tahun, bukan posisi stok terkini yang dapat dibandingkan langsung dengan CBP Indonesia. Adapun Thailand dan Myanmar belum memiliki data stok cadangan pemerintah yang cukup terkonfirmasi untuk perbandingan setara.

Meski demikian, besarnya cadangan yang dikuasai Indonesia tetap memperlihatkan posisi yang sangat menonjol di kawasan, sekaligus menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi ketidakpastian iklim, dinamika perdagangan global, dan potensi gangguan rantai pasok pangan.

Kekuatan cadangan beras Indonesia tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah memperkuat produksi dalam negeri dan mengoptimalkan penyerapan gabah serta beras petani melalui Perum Bulog.

Hingga 27 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4.238.543 ton setara beras atau 105,96 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian itu menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, sekaligus menunjukkan keberhasilan penguatan peran negara dalam menyerap hasil panen petani, membangun cadangan pangan yang kokoh, dan menjaga keseimbangan pasokan dari tingkat produsen hingga konsumen.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton,” tegas Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menekankan kekuatan cadangan beras nasional harus diikuti dengan pengelolaan dan penyaluran yang optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Cadangan yang besar bukan sekadar menunjukkan kemampuan negara dalam menyimpan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, memperluas akses pangan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat ketika menghadapi tekanan pasar.

"Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” ujarnya.

Untuk memastikan besarnya cadangan tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat, Bulog terus mengoptimalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi SPHP beras sebesar 1 juta ton guna memperkuat pasokan pasar dan menjaga keterjangkauan harga.

Di sisi lain, bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kembali menyasar sekitar 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP), masing-masing memperoleh 10 kilogram beras per bulan.

Dengan dukungan jaringan pergudangan dan distribusi Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, besarnya cadangan beras nasional terus dioptimalkan untuk memperkuat stabilitas pangan dari Sabang sampai Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami usahakan percepat (produksi Padang Pancuran), potensinya juga sangat besar.

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengalokasikan 75 persen belanja modal atau capital expenditure (capex) ke industri hulu minyak dan gas bumi (hulu migas) dalam rangka mendukung realisasi target lifting minyak 1 juta barel pada 2030.

“Mungkin rekan-rekan sering mendengar juga target 1 juta barel di 2030. Jadi, kami mengalokasikan sekitar 75 persen dari capex kami ke hulu,” ujar Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza ketika ditemui di sela-sela 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Salah satunya, ujar Oki melanjutkan, yakni pengembangan ekosistem migas nonkonvensional (MNK) di Blok Rokan, Riau, untuk mendongkrak produksi minyak dalam negeri.

Oki mencatat terdapat potensi besar pengembangan ekosistem MNK di Blok Rokan, tepatnya pada sub-cekungan North Aman yang diperkirakan memiliki sumber daya mencapai 11,3 miliar barel minyak di tempat (BBO).

“Itu potensinya besar sekali, lebih dari 11 miliar barel. Tetapi tentu butuh ekosistem seperti di Permian Basin di Texas, di mana kami punya vendor yang banyak, ada 50 vendor, sehingga biaya produksi per sumurnya itu bisa berkurang,” ujar Oki pula.

Selain pengembangan MNK di Blok Rokan, Oki juga menyampaikan salah satu discovery atau temuan terbesar Pertamina adalah di Padang Pancuran yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang.

Berdasarkan data yang diakses dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumur eksplorasi Padang Pancuran memiliki potensi mencapai 1.730 barel minyak per hari.

“Kami usahakan percepat (produksi Padang Pancuran), potensinya juga sangat besar,” kata Oki lagi.

Untuk potensi-potensi di kawasan lainnya, Oki menyoroti Indonesia Timur. Menurut dia, Indonesia Timur memiliki potensi minyak dan gas yang besar dan menanti untuk dieksplorasi lebih jauh.

“Yang terbesar memang di Indonesia Timur. Indonesia Timur banyak sekali potensinya, memang full of exploration. Kami punya minyak dan gas, tetapi memang lebih besar potensi gas, lebih besar gas,” ujar Oki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami berusaha untuk mendiskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan Indonesia, penyelamatan ASEAN, dan seterusnya

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) membahas peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) hingga trading crude atau minyak mentah ke kawasan Asia Tenggara untuk mengamankan ketahanan energi negara-negara anggota ASEAN di tengah gejolak geopolitik.

“Kami berusaha untuk mendiskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan Indonesia, penyelamatan ASEAN, dan seterusnya,” ujar Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza ketika ditemui di sela-sela 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Sejumlah topik yang didiskusikan adalah bagaimana negara-negara di ASEAN dapat bekerja sama untuk memastikan mengalirnya investasi dengan jumlah yang besar ke sektor hulu migas ASEAN dan infrastruktur pendukungnya.

“Kami mendiskusikan bagaimana agar fiskal untuk hulu semakin menarik, guna mengundang investasi dari seluruh dunia yang hadir di ASEAN ini,” ujar Oki.

Lebih lanjut, Oki menyebut peserta ASCOPE juga membahas bagaimana negara-negara ASEAN dapat memastikan trading atau jual beli minyak mentah di kawasan dapat berlangsung dengan lebih lancar.

“Tentunya kami juga harus memperkuat produksi di setiap negara, baik itu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan beberapa negara yang punya hidrokarbon agar kita bisa unlock dan kita bisa produksi lebih banyak lagi,” kata Oki.

Langkah tersebut menjadi penting bagi Pertamina sebab ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada Februari 2026 menyebabkan tertutupnya Selat Hormuz untuk waktu yang cukup panjang.

Tertutupnya Selat Hormuz tersebut, tutur Oki, tentu memengaruhi suplai energi ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebutlah yang mendorong pentingnya pembahasan isu-isu yang dapat memperkuat produksi migas di Asia Tenggara, serta menjaga ketahanan energi kawasan tersebut.

“Tentu sebagai net importir country, Indonesia berkepentingan untuk mengamankan energi,” ucap Oki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Konektivitas WNTS-Pemping membuka akses pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memperkuat keandalan pembangkit serta mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil mengalirkan gas bumi dari Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), melalui pipa West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik PLN Batam.

Pengaliran gas berhasil pada Selasa (27/10) pukul 00.25 WIB dan dilanjutkan dengan peningkatan laju alir secara bertahap hingga mencapai 15 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) menuju pembangkit listrik Tanjung Uncang pada pukul 01.01 WIB.

Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa WNTS-Pemping.

“Alhamdulillah, gas Natuna telah berhasil mengalir ke Batam. Konektivitas WNTS-Pemping membuka akses pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memperkuat keandalan pembangkit serta mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha,” ujar Rakhmad dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Selasa.

Dalam jangka pendek, pengaliran gas melalui WNTS-Pemping diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gas pembangkit PLN Batam selama pelaksanaan pemeliharaan terencana fasilitas Jambi Merang pada 24 Oktober hingga 3 November 2026.

Kehadiran jalur pasokan alternatif ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pasokan energi primer sekaligus mendukung kontinuitas operasional pembangkit listrik di Batam.

Infrastruktur WNTS-Pemping menghubungkan titik sambung jaringan pipa WNTS dengan fasilitas penerima gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) di Pulau Pemping Batam, Kepri.

Pipa sepanjang sekitar 4,5 kilometer dengan diameter 16 inci dan kapasitas desain mencapai 300 MMSCFD tersebut menjadi penghubung strategis yang membuka akses penyaluran gas dari wilayah Natuna untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, khususnya di Batam.

PLN EPI telah memperoleh dua persetujuan, yakni Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan Keputusan Nomor 088/KT.KOM/BPH.DGB/2026 yang berlaku hingga 17 Oktober 2046, serta Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari Kementerian ESDM yang diterbitkan pada 26 Oktober 2026.

Kedua persetujuan tersebut memperkuat kepastian pengusahaan infrastruktur WNTS-Pemping.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur hingga keberhasilan pengaliran gas Natuna ke Batam.

Menurut dia, koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan mengutamakan aspek keselamatan, keandalan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah, PLN Group, seluruh mitra, serta dedikasi tim yang mengawal setiap tahapan pekerjaan. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pengaliran gas Natuna untuk mendukung keandalan kelistrikan Batam,” ujar Erma.

Penyelesaian WNTS-Pemping ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan gas jangka panjang bagi kelistrikan untuk menyalurkan gas dari Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) yang ditandatangani pada 11 Juli 2025 untuk pemanfaatan gas dari Lapangan Mako di Wilayah Kerja Duyung yang direncanakan mulai mengalir pada 2027 sebesar 111 MMSCFD selama delapan tahun.

Dengan terhubungnya WNTS-Pemping, pengembangan lapangan-lapangan baru di wilayah Natuna dapat disalurkan untuk kebutuhan domestik.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Enggak (konflik) juga. Saya kira karena Pak Bahlil juga, tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concern-nya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemangkasan ekspor gas ke Singapura tidak akan menimbulkan konflik antara kedua negara.

Menurut dia, keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

“Enggak (konflik) juga. Saya kira karena Pak Bahlil juga, tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concern-nya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu menunjukkan sikap dan posisi yang kuat sebagai negara berdaulat. Dalam hal ini, Luhut menilai Indonesia perlu memprioritaskan kepentingan nasionalnya lebih dulu.

“Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga. Ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus,” ujarnya.

Luhut berharap sebagai salah satu negara anggota ASEAN, posisi Indonesia masih tetap diperhitungkan di kawasan.

“Saya kira Presiden (Prabowo Subianto) sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN,” tambah dia.

Luhut menyerahkan evaluasi kebijakan pemangkasan ekspor gas ke Singapura kepada Menko Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia merupakan negara yang menghargai kontrak menyusul pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebesar 31 MMBTUD, yang disebutnya masih berada dalam batas minimum sehingga tidak melanggar kesepakatan.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10).

Ia menjelaskan, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Sementara itu, pengurangan pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen dari total ekspor tersebut.

Menurut dia, pengurangan itu masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.

“31 MM(BTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (persen), dan kita baru sekitar 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan gas tersebut dilakukan karena adanya kegiatan pemeliharaan, serta meningkatnya kebutuhan gas di dalam negeri.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain gas pipa, ia menyampaikan Indonesia juga memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Singapura sebanyak sekitar 146 kargo.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap berpegang pada ketentuan kontrak dan belum melihat adanya pelanggaran dalam pengurangan pasokan tersebut.

“Saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada, itu ada batas minimum yang harus disuplai. Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada. Jadi belum ada pelanggaran di situ,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pengoperasian KMP Portlink III menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapan armada dan menjaga kesinambungan layanan penyeberangan

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan KMP Portlink III untuk memperkuat layanan penyeberangan Merak-Bakauheni sekaligus menjaga konektivitas Jawa dan Sumatra melalui kesiapan armada strategis nasional yang mendukung mobilitas masyarakat serta logistik.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan kehadiran kapal itu menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat kesiapan armada pada salah satu jalur penyeberangan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menghubungkan konektivitas Jawa dan Sumatra.

“Pengoperasian KMP Portlink III menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapan armada dan menjaga kesinambungan layanan penyeberangan," kata Heru dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

ASDP terus memperkuat layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pengoperasian KMP Portlink III yang mulai melayani pengguna jasa pada Minggu (25/10).

Heru menyampaikan pengoperasian KMP Portlink III merupakan bagian dari langkah perusahaan dalam memastikan kesiapan layanan penyeberangan, khususnya pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra.

"Kami berharap kehadiran kapal ini dapat mendukung kelancaran perjalanan pengguna jasa sekaligus menunjang pergerakan logistik yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.

Selanjutnya, KMP Portlink III dijadwalkan melayani lintasan Merak–Bakauheni setiap hari. Sebelum mulai beroperasi, kapal tersebut bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB sebagai bagian dari rangkaian persiapan pengoperasian.

ASDP memastikan pengoperasian kapal dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan ketentuan operasional yang berlaku.

Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mendukung kesiapan layanan, sehingga operasional kapal dapat berlangsung sesuai ketentuan serta kebutuhan pelayanan di lapangan.

Heru menegaskan penguatan layanan penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan armada, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan standar keselamatan dan pelayanan kepada pengguna jasa.

Ia menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan operasional. Perusahaan penyeberangan itu terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar kesiapan armada berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.

"Harapannya, layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat terus mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta distribusi logistik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi,” tambah Heru.

Melalui pengoperasian KMP Portlink III, ASDP melanjutkan upaya memperkuat layanan penyeberangan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta menjaga kualitas layanan pada lintasan strategis yang menjadi penghubung utama Jawa dan Sumatra.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui inovasi ini, BSI berkomitmen memperluas akses layanan emas serta mendorong budaya investasi jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meluncurkan layanan emas digital bagi korporasi bertajuk BEWIZE Gold, yang terintegrasi dalam platform cash management BEWIZE by BSI.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan layanan ini bertujuan memperluas ekosistem bullion sekaligus alternatif bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi aset dan lindung nilai jangka panjang melalui emas.

“Melalui inovasi ini, BSI berkomitmen memperluas akses layanan emas serta mendorong budaya investasi jangka panjang,” kata Anton.

Melalui BEWIZE Gold, nasabah korporasi dapat melakukan pembukaan rekening emas, pembelian dan penjualan emas, transfer emas, hingga transfer emas massal (bulk transfer) secara daring.

Fitur itu didukung pemantauan portofolio secara waktu nyata dan sistem otorisasi berjenjang.

Selain untuk kebutuhan investasi dan treasury perusahaan, lanjut Anton, BEWIZE Gold juga membuka peluang pemanfaatan emas sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan.

Perusahaan dapat mendistribusikan emas sebagai bonus, penghargaan, maupun apresiasi kinerja karyawan secara lebih praktis dan terpusat melalui fitur transfer emas massal.

Anton pun menyatakan peluncuran BEWIZE Gold merupakan bentuk komitmen BSI dalam menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

“BEWIZE Gold menjadi terobosan baru dalam layanan cash management dengan mengintegrasikan transaksi emas bagi nasabah institusi,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan, BSI turut menghadirkan program khusus berupa harga spesial untuk pembelian emas minimum 2 kilogram serta cashback biaya administrasi rekening emas selama tiga bulan pertama bagi 100 nasabah pertama, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

Anton menuturkan BSI optimistis dapat memperkuat ekosistem bullion nasional melalui BEWIZE Gold. Selain itu, juga memperluas penetrasi layanan emas di segmen korporasi serta menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan emas yang semakin terintegrasi bagi dunia usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meraih predikat AA (istimewa) dengan nilai 100 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Predikat tersebut merupakan capaian untuk keempat kalinya secara berturut-turut bagi Kementerian PPN/Bappenas sekaligus bentuk apresiasi atas komitmennya dalam memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas tata kelola regulasi guna mendukung perencanaan pembangunan nasional.

"Terima kasih kepada keluarga besar Kementerian PPN/Bappenas yang telah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami, khususnya Biro Hukum, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola regulasi dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Oktorika, saat menerima penghargaan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Capaian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan prosedural, tetapi juga pada peningkatan efektivitas regulasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum.

Penghargaan ini mendorong Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Penguatan fungsi-fungsi tersebut dianggap penting untuk memastikan kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan arah perencanaan pembangunan nasional, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Forum nasional ini menghasilkan empat agenda aksi nasional, yaitu penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA) pada tahap ex ante; penguatan harmonisasi produk hukum daerah; pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti dan partisipatif; serta optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya transformasi tata kelola regulasi melalui penguatan harmonisasi, penyederhanaan, serta pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti.

Sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integrasi data hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan regulasi yang adaptif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal ini mengingat keberhasilan reformasi regulasi tercermin dalam meningkatnya kepastian hukum, kemudahan pelayanan publik, kelancaran investasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ari Prasetyo mengungkapkan penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kualitas regulasi berperan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan akan terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pembentukan regulasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi hukum untuk memastikan hukum menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Melalui penghargaan IRH Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat komitmen terhadap reformasi hukum yang berkelanjutan. Dukungan seluruh pihak di Kementerian PPN/Bappenas sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas regulasi dan pengelolaan informasi hukum. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan," ucap Ari.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026