Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai keterbatasan beras premium di ritel modern tidak mencerminkan gangguan swasembada, melainkan penyesuaian pasar setelah pemerintah menertibkan produsen yang diduga melakukan kecurangan.

Awalil menyatakan langkah tegas pemerintah terhadap produsen beras yang tidak sesuai aturan perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kualitas pangan nasional.

"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," kata Awalil dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Awalil, fenomena berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern berbeda dengan persoalan swasembada beras karena berkaitan dengan perilaku produsen, bukan ketersediaan stok nasional.

Pasca penertiban pemerintah, sejumlah produsen yang selama ini diduga melakukan pelanggaran mengalami penyesuaian sehingga distribusi beras premium ke ritel modern sempat mengalami hambatan sementara.

Awalil menilai kondisi tersebut merupakan proses adaptasi setelah pemerintah memperketat pengawasan, sekaligus menjadi langkah penting agar produk beras yang beredar sesuai standar dan klaim kualitasnya.

Ia menegaskan keterbatasan beras premium di ritel modern tidak dapat dijadikan indikator terganggunya swasembada karena pemerintah tetap memiliki pasokan beras nasional yang memadai.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Sestama Bapanas) Ito Hediarto memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta.

Ito mengatakan ketersediaan beras di pasar nonritel masih melimpah sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan, karena seluruh kebutuhan beras tetap tersedia tanpa kendala distribusi berarti.

Ia menyebutkan berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai pengelola PIBC menunjukkan stok beras hingga awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu sampai 50 ribu ton dengan pasokan stabil.

Arus keluar masuk beras di PIBC berkisar 1,8 ribu hingga 2,5 ribu ton setiap hari sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah.

Hasil pemantauan Bapanas juga menunjukkan harga beras premium pada tingkat distributor atau grosir masih tergolong wajar, berkisar Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar.

Bapanas menilai ketersediaan beras nasional tetap terjaga meskipun Indonesia sedang menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino karena produksi serta luas panen masih menunjukkan tren positif.

Bapanas memastikan distribusi beras menuju ritel modern terus dikawal melalui pengawasan pusat distribusi agar penyaluran pasokan berlangsung merata dan tidak menimbulkan kekosongan pada sejumlah gerai.

Ito menegaskan pemerintah bersama Perum Bulog telah menyiapkan penyaluran beras ke ritel modern, sementara pengawasan dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan terhadap dugaan penyimpangan distribusi.

Dalam laporan hingga awal Oktober, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton sebagai penguatan stok selain Cadangan Beras Pemerintah yang tersedia.

Dia menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton atau meningkat 0,07 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

BPS juga memperkirakan luas panen padi Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, lebih tinggi dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label sehingga merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengungkapkan adanya kebutuhan transformasi sistemik pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

“Kita perlu memandang bahwa pengelolaan ekonomi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya,” ucapnya dalam agenda peluncuran Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular (RAD-ES) Provinsi Jawa Barat 2026–2045 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa food loss and waste secara global berkontribusi terhadap 8–10 persen emisi gas rumah kaca (GRK). Jika pola business-as-usual terus dijalankan, maka berpotensi meningkatkan kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia hingga 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045.

Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan timbulan sampah tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 3,4 juta ton pada 2025. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 23 di antaranya berstatus darurat sampah.

Sementara itu, susut dan sisa pangan nasional diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan Bandung Raya menyumbang sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Karena itu, lanjut Teguh, diperlukan adanya inovasi dalam penanganan sampah, salah satunya melalui ekonomi sirkular.

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula program Food Loss and Waste Emission Reductions for Climate-Smart Foodsheds (FLOWER) yang diinisiasi oleh Global Green Growth Institute (GGGI) dan IKEA Foundation. Langkah tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki dokumen perencanaan ekonomi sirkular di tingkat provinsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan bahwa melalui penerapan ekonomi sirkular dan program FLOWER, limbah yang selama ini terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi persentase sampah sebesar 45-50 persen dan akan membuka peluang ekonomi baru.

"Ke depannya, diharapkan daerah dan pelaku usaha bisa melanjutkan praktik ekonomi sirkular secara mandiri serta memperluas penerapannya sesuai kebutuhan wilayah,” kata Sumasna.

RAD-ES Jawa Barat sendiri menerjemahkan kerangka ekonomi sirkular nasional ke dalam konteks dan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan peta jalan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, validasi data, dan konsultasi publik yang mencakup tujuh sektor prioritas, yaitu pangan, plastik, tekstil, konstruksi, elektronik, otomotif, dan kertas. Ketujuh sektor itu dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta memiliki potensi penerapan prinsip ekonomi sirkular yang tinggi.

Implementasi RAD-ES diharapkan mendukung pencapaian target percepatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,2–6 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,65 persen pada 2045.

“Ekonomi sirkular merupakan prioritas utama Uni Eropa dan bagian penting dari kemitraannya dengan Indonesia di bawah strategi Global Gateway. Uni Eropa bangga mendukung Jawa Barat dalam menerjemahkan kerangka nasional Indonesia menjadi rencana aksi tingkat provinsi, dengan fokus bersama pada pengurangan susut dan sampah makanan,” ujar Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Marco Bonetti.

Pangan menjadi salah satu sektor yang paling mendesak untuk ditangani dari tujuh sektor prioritas dalam RAD-ES Jawa Barat.

Untuk merespons tantangan tersebut, program FLOWER dihadirkan sebagai intervensi terpadu dari hulu ke hilir melalui pendekatan urban foodshed, yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya dalam rantai produksi, pengumpulan, pengangkutan, penjualan, konsumsi, hingga pengelolaan pangan.

FLOWER merupakan inisiatif global yang telah dilaksanakan di India, Meksiko, dan Uganda. Di Jawa Barat, inisiatif ini berfokus pada kawasan Bandung Raya dan wilayah penyangganya yang berperan sebagai sentra produksi sekaligus pusat konsumsi pangan.

"Apa yang dilihat banyak orang sebagai sampah, kami lihat sebagai sumber daya, dan Indonesia memiliki sumber daya ini dalam jumlah besar. Menjaga pangan agar tidak terbuang berarti menurunkan emisi, memperkuat penghidupan, dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh," ungkap Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, melakukan optimalisasi lahan rawa seluas 4.720 menjadi areal persawahan baru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah setempat.

"Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dailami, di Aceh Jaya, Sabtu.

Program optimalisasi lahan rawa tersebut dilakukan mulai 2024 seluas 1.820 hektare, kemudian meningkat 2.900 hektare pada 2025. Sedangkan untuk 2026 ditiadakan karena adanya oplah sawah terdampak bencana.

Dailami mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui sejumlah program strategis, mulai dari optimalisasi lahan rawa, pencetakan sawah baru, pembangunan infrastruktur pengairan, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian modern.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas pemanfaatan lahan, serta mendukung keberlanjutan produksi pangan di daerah," ujarnya.

Selain itu, Dinas Pertanian Aceh Jaya juga melaksanakan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan luas mencapai 1.000 hektare. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas areal persawahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

Ia menuturkan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani, meningkatkan intensitas tanam, serta mengurangi risiko gangguan produksi akibat keterbatasan air.

Maka, dalam rangka mendukung ketersediaan air untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian Aceh Jaya ikut mengembangkan sejumlah infrastruktur pengairan dan konservasi air.

"Tahun ini kita juga membangun 36 unit irigasi perpompaan (Irpom), 22 unit irigasi perpipaan (Irpip), 20 unit bangunan konservasi air (Bangkor) dan tahun ini juga ada pembangunan saluran irigasi tersier untuk 20 kelompok tani," katanya.

Dailami berharap, keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, terutama pada lahan yang membutuhkan dukungan pengairan tambahan.

Disisi lain, lanjut dia, pada sektor mekanisasi pertanian, Aceh Jaya juga mendapatkan dukungan melalui pembentukan 29 Brigade Pangan yang dilengkapi peralatan dan mesin pertanian modern.

Dukungan Brigade Pangan, peralatan dan mesin pertanian modern ini diharapkan bisa mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Selain infrastruktur dan alat pertanian, penyediaan bibit atau benih serta pupuk turut menjadi bagian dari upaya mendukung penguatan pangan di sana.

Menurutnya, ketersediaan benih dan pupuk memadai diperlukan untuk menunjang kegiatan budidaya, menjaga pertumbuhan tanaman, serta membantu petani mengoptimalkan potensi lahan pertanian.

"Melalui pelaksanaan program-program tersebut, kita berharap dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," demikian Dailami.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi

Bantul (ANTARA) - Tumpukan sampah yang selama ini kerap dipandang sebagai sumber masalah perlahan berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Go-Sari, pemerintah kalurahan bersama masyarakat mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, perubahan kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak. Sampah tidak lagi sekadar dipindahkan ke tempat pembuangan, tetapi dipilah dan diolah agar kembali menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.

Lurah Guwosari Masduki Rahmad menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul itu menilai persoalan sampah perlu diselesaikan mulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Jangan menyelesaikan sampah di tingkat nasional terlebih dahulu. Di tingkat desa, kita harus menyelesaikannya dulu,” kata Masduki.

Kalurah Guwosari memiliki wilayah sekitar 830 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 15 padukuhan dan 79 rukun tetangga. Kalurahan merupakan istilah untuk desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Go-Sari mulai dirintis pada 2019 dan terus dikembangkan hingga 2021. Fasilitas pengolahan sampah itu berada di Padukuhan Bungsing dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan seluas 24.383 meter persegi.

Pengelola memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk menentukan metode pengolahan dan pemanfaatan yang sesuai. Sampah plastik, misalnya, diolah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan pembuatan kompos.

Perkembangan Go-Sari juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari awalnya hanya melibatkan dua orang, kegiatan tersebut berkembang hingga mempekerjakan 27 orang, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan sekolah dan warga lanjut usia.

Pemerintah kalurahan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pembiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 sebagai salah satu landasan pengelolaan sampah.

Di fasilitas itu, plastik jenis high-density polyethylene (HDPE) diolah menjadi papan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat meja dan berbagai produk lainnya. Pengelola juga mengembangkan produk kerajinan, seperti plakat, medali, dan gantungan kunci.

Sementara itu, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF), yang membantu menguraikan sampah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Pengelola juga mengembangkan kompos serta menjajaki integrasi dengan kegiatan peternakan ayam dan produksi telur.

Hasil pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan Go-Sari. Pada 2023, jumlah pelanggan tercatat sekitar 480 dan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.545 pelanggan.

Volume sampah yang ditangani juga meningkat dari sekitar 1,7 ton menjadi sekitar 5 ton per hari. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Guwosari, yang diperkirakan mencapai 8 ton per hari.

Masduki menyebut pendapatan bulanan Go-Sari pun meningkat dari sekitar Rp27 juta menjadi sekitar Rp97 juta. Perkembangan itu menunjukkan potensi pengelolaan sampah sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menopang operasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan program, tentu saja, tidak hanya bergantung pada fasilitas, juga pada pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Apa yang diwariskan tidak hanya tanah. Ilmu pengetahuan juga harus diwariskan,” kata Masduki.

Kolaborasi perkuat nilai ekonomi

Pengembangan Go-Sari turut mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan Pertamina mulai mendampingi Guwosari pada 2022.

Semula, pendampingan diarahkan pada kajian pengolahan pisang. Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, perusahaan menemukan potensi pengembangan TPS3R yang lebih luas.

Saat itu, persoalan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan membakar atau membuang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Pendampingan kemudian difokuskan pada penguatan pengolahan sampah, pengembangan inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

Salah satu pendekatannya adalah mengenalkan pemilahan sampah melalui istilah lokal “bosok, rosok, popok, dan godhong thok”. Istilah tersebut membantu masyarakat mengenali kategori sampah dan menerapkan pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Pertamina tidak hanya diarahkan pada pengolahan material, juga pada pengembangan inovasi dan kemitraan. Selain produk papan plastik, meja, plakat, medali, dan gantungan kunci, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sampah.

Program tersebut juga mengembangkan biochar (arang untuk memperbaiki sifat tanah) serta pemanfaatan segel truk yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Taufik, sebanyak 127 orang mendapat manfaat tidak langsung dari program tersebut, antara lain melalui insentif terkait pemilahan sampah. Sebanyak 33 orang lainnya disebut mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan yang dikembangkan.

Pertamina juga mencatat nilai ekonomi dari berbagai inovasi pengolahan sampah di Guwosari mencapai sekitar Rp99 juta per bulan. Angka itu merujuk pada nilai ekonomi rangkaian inovasi yang dikembangkan, sehingga cakupannya berbeda dari pendapatan operasional Go-Sari yang disebutkan Masduki.

Taufik mengatakan pendampingan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan perusahaan berakhir.

“Kami tentunya tidak ingin setelah Pertamina pergi, program yang sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tapi juga memandirikan mereka,” kata Taufik.

Keberlanjutan program membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, kualitas produk yang terjaga, serta jejaring pemasaran yang memadai agar nilai ekonomi dari pengolahan sampah terus berkembang.

Tak lekang usia

Manfaat Go-Sari juga dirasakan oleh warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Salah satunya Mbah Sakiyem, perempuan berusia 72 tahun yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia telah bekerja di TPS3R Go-Sari selama satu tahun empat bulan. Sebelumnya, Mbah Sakiyem bekerja di sebuah pabrik PVC yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika terdapat kemungkinan bekerja di cabang Kebumen, ia memilih tidak ikut pindah dan kemudian bekerja di Go-Sari.

Di tempat kerjanya sekarang, ia menerima upah Rp400.000 per pekan untuk lima hari kerja. Sebelumnya, saat bekerja di pabrik pipa, ia mendapat upah Rp70.000 per hari dengan enam hari kerja dalam sepekan.

Kesempatan bekerja di Go-Sari membuat Mbah Sakiyem tetap produktif dan memperoleh penghasilan pada usia senja. Ia memiliki tiga anak, salah satunya tinggal di Sulawesi Tengah, tidak jauh dari Palu.

“Suka dukanya banyak. Sukanya kalau musim kemarau seperti sekarang ini sisa sampahnya mudah dibakar, tapi kalau musim hujan susah dibakar,” kata Mbah Sakiyem yang menangani insinerator atau mesin pembakar sampah.

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi. Di balik material yang dipilah dan diolah, terdapat warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.

Keterlibatan pekerja lanjut usia juga memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang masih ingin produktif.

Perjalanan Go-Sari memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghubungkan kepentingan lingkungan dengan ekonomi masyarakat. Material yang dipilah sejak dari sumbernya berpeluang diolah kembali, sementara kegiatan pengolahannya membuka kesempatan kerja dan pengembangan usaha.

Meskipun demikian, tantangan masih terbentang. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 8 ton per hari dan sekitar 5 ton di antaranya ditangani Go-Sari, peningkatan kapasitas pengolahan masih diperlukan.

Penguatan kebiasaan memilah sampah, pengembangan teknologi, perluasan pasar produk daur ulang, serta pengelolaan usaha yang konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.

Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.

Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.

"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.

KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.

Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian menyatakan Gekrafs akan berperan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga potensi yang ada bisa dikembangkan bersama dan memberikan dampak ekonomi.

“Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penguatan branding, akses permodalan, pemasaran, hingga fasilitasi sertifikasi,” kata Ketua DPP Gekrafs Kawendra Lukistian di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan DPP Gekrafs terus memperkuat konsolidasi organisasi baik di daerah hingga perwakilan luar negeri.

Pada Jumat (2/10) DPP Gekrafs resmi melantik pengurus DPW Gekrafs DIY dan Gekrafs Kampus DIY di Graha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Yogyakarta melalui kolaborasi antara pelaku usaha kreatif, pemerintah, komunitas, serta generasi muda.

Penguatan kepengurusan di daerah harus diikuti dengan program nyata yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif.

Menurut dia Gekrafs memiliki sejumlah agenda kolaborasi yang akan dijalankan di Yogyakarta dalam waktu dekat, baik bersama pemerintah maupun organisasi dan asosiasi lainnya.

Ia menjelaskan di bulan Oktober pihaknya telah memiliki program-program kolaborasi, baik dengan beberapa organisasi atau asosiasi lain.

Satu agenda yang akan melibatkan Gekrafs adalah Jogja Cultural Festival yang rangkaiannya berlangsung hingga November.

Selain itu, Gekrafs juga akan berkolaborasi dalam kegiatan Meet the Investor pada 21–22 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian GIVE UGM melalui Collaboration Class dan talkshow yang membahas ekonomi kreatif.

Ia menilai Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama, khususnya dalam membawa ide kreatif menjadi produk dan bisnis yang siap berkembang.

Ia menilai masih banyak dari teman-teman UMKM di sini yang lebih fokus mungkin dengan idenya mereka sudah sangat banyak, kemudian idenya juga mereka beragam.

“Tapi dalam eksekusinya masalah permodalan, kemudian juga masalah mungkin bahkan di branding dan lainnya mereka belum belum fokus ke arah sana,” kata dia.

Ia mengatakan dengan penguatan DPW Gekrafs DIY dan hadirnya Gekrafs Kampus DIY diharapkan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah dan generasi muda di Yogyakarta semakin kuat.

“Sekaligus membuka peluang agar karya kreatif daerah dapat berkembang ke pasar nasional hingga global,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berharap Gekrafs tidak berhenti sebagai organisasi yang hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Saya tidak ingin Gekrafs hanya hadir sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan dan menjalankan hanya kegiatan seremonial. Tetapi saya juga ingin Gekrafs benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menggandeng asosiasi komunitas pemengaruh finansial dan pengusaha muda untuk mendorong penguatan ekosistem konten digital sebagai aktivitas bisnis yang menciptakan nilai ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan asosiasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, sekaligus membuka akses kerja sama bagi pelaku industri.

“Karena ini bagian dari konten digital dan ada nilai ekonominya. Selain itu teman-teman juga membantu dari sisi edukasi kepada publik. Makanya dibentuk asosiasi untuk mengayomi ini para konten kreator," kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perkembangan konten digital perlu didukung dengan ekosistem yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui kegiatan business matching, sehingga karya dan inovasi kreatif Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar domestik maupun internasional.

Riefky mengatakan potensi ekonomi konten digital juga telah menjadi perhatian dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Menurut dia, sektor tersebut memiliki karakteristik berupa jangkauan pasar yang luas sekaligus potensi untuk menciptakan nilai ekonomi.

Kehadiran pemengaruh finansial dan pengusaha muda seperti The Founders turut mencerminkan peran konten digital yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan edukasi, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan penciptaan nilai ekonomi.

“Contohnya games studio yang sudah kita bina di sini, kita berangkatkan ke Gamescom Jerman untuk bertemu dengan calon-calon investor, mayoritas sudah dapat partner dan akhirnya games-nya sudah bisa dirilis di platform Steam,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kapasitas pelaku, tetapi juga membuka akses terhadap jejaring bisnis, investasi, dan pasar internasional.

Sementara itu, komunitas The Founders yang terdiri atas pemengaruh finansial dan pengusaha muda menyambut ruang kolaborasi yang diberikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Anggotanya bergerak di berbagai bidang, mulai dari fesyen hingga energi terbarukan.

Perwakilan The Founders Brigitta mengatakan pihaknya berharap program pemerintah dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan dan kapasitas yang dimiliki komunitas.

“Kami berharap apapun yang menjadi program dasar dari Kementerian Ekonomi Kreatif bisa saling support dengan program yang bisa dikaitkan dari apa yang kami miliki,” ujar dia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026