Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, melakukan optimalisasi lahan rawa seluas 4.720 menjadi areal persawahan baru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah setempat.

"Total lahan yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan rawa selama dua tahun ini mencapai 4.720 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dailami, di Aceh Jaya, Sabtu.

Program optimalisasi lahan rawa tersebut dilakukan mulai 2024 seluas 1.820 hektare, kemudian meningkat 2.900 hektare pada 2025. Sedangkan untuk 2026 ditiadakan karena adanya oplah sawah terdampak bencana.

Dailami mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui sejumlah program strategis, mulai dari optimalisasi lahan rawa, pencetakan sawah baru, pembangunan infrastruktur pengairan, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian modern.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas pemanfaatan lahan, serta mendukung keberlanjutan produksi pangan di daerah," ujarnya.

Selain itu, Dinas Pertanian Aceh Jaya juga melaksanakan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan luas mencapai 1.000 hektare. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas areal persawahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.

Ia menuturkan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani, meningkatkan intensitas tanam, serta mengurangi risiko gangguan produksi akibat keterbatasan air.

Maka, dalam rangka mendukung ketersediaan air untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian Aceh Jaya ikut mengembangkan sejumlah infrastruktur pengairan dan konservasi air.

"Tahun ini kita juga membangun 36 unit irigasi perpompaan (Irpom), 22 unit irigasi perpipaan (Irpip), 20 unit bangunan konservasi air (Bangkor) dan tahun ini juga ada pembangunan saluran irigasi tersier untuk 20 kelompok tani," katanya.

Dailami berharap, keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, terutama pada lahan yang membutuhkan dukungan pengairan tambahan.

Disisi lain, lanjut dia, pada sektor mekanisasi pertanian, Aceh Jaya juga mendapatkan dukungan melalui pembentukan 29 Brigade Pangan yang dilengkapi peralatan dan mesin pertanian modern.

Dukungan Brigade Pangan, peralatan dan mesin pertanian modern ini diharapkan bisa mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Selain infrastruktur dan alat pertanian, penyediaan bibit atau benih serta pupuk turut menjadi bagian dari upaya mendukung penguatan pangan di sana.

Menurutnya, ketersediaan benih dan pupuk memadai diperlukan untuk menunjang kegiatan budidaya, menjaga pertumbuhan tanaman, serta membantu petani mengoptimalkan potensi lahan pertanian.

"Melalui pelaksanaan program-program tersebut, kita berharap dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," demikian Dailami.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi

Bantul (ANTARA) - Tumpukan sampah yang selama ini kerap dipandang sebagai sumber masalah perlahan berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Go-Sari, pemerintah kalurahan bersama masyarakat mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, perubahan kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak. Sampah tidak lagi sekadar dipindahkan ke tempat pembuangan, tetapi dipilah dan diolah agar kembali menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.

Lurah Guwosari Masduki Rahmad menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul itu menilai persoalan sampah perlu diselesaikan mulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Jangan menyelesaikan sampah di tingkat nasional terlebih dahulu. Di tingkat desa, kita harus menyelesaikannya dulu,” kata Masduki.

Kalurah Guwosari memiliki wilayah sekitar 830 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 15 padukuhan dan 79 rukun tetangga. Kalurahan merupakan istilah untuk desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Go-Sari mulai dirintis pada 2019 dan terus dikembangkan hingga 2021. Fasilitas pengolahan sampah itu berada di Padukuhan Bungsing dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan seluas 24.383 meter persegi.

Pengelola memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk menentukan metode pengolahan dan pemanfaatan yang sesuai. Sampah plastik, misalnya, diolah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan pembuatan kompos.

Perkembangan Go-Sari juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari awalnya hanya melibatkan dua orang, kegiatan tersebut berkembang hingga mempekerjakan 27 orang, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan sekolah dan warga lanjut usia.

Pemerintah kalurahan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pembiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 sebagai salah satu landasan pengelolaan sampah.

Di fasilitas itu, plastik jenis high-density polyethylene (HDPE) diolah menjadi papan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat meja dan berbagai produk lainnya. Pengelola juga mengembangkan produk kerajinan, seperti plakat, medali, dan gantungan kunci.

Sementara itu, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF), yang membantu menguraikan sampah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Pengelola juga mengembangkan kompos serta menjajaki integrasi dengan kegiatan peternakan ayam dan produksi telur.

Hasil pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan Go-Sari. Pada 2023, jumlah pelanggan tercatat sekitar 480 dan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.545 pelanggan.

Volume sampah yang ditangani juga meningkat dari sekitar 1,7 ton menjadi sekitar 5 ton per hari. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Guwosari, yang diperkirakan mencapai 8 ton per hari.

Masduki menyebut pendapatan bulanan Go-Sari pun meningkat dari sekitar Rp27 juta menjadi sekitar Rp97 juta. Perkembangan itu menunjukkan potensi pengelolaan sampah sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menopang operasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan program, tentu saja, tidak hanya bergantung pada fasilitas, juga pada pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Apa yang diwariskan tidak hanya tanah. Ilmu pengetahuan juga harus diwariskan,” kata Masduki.

Kolaborasi perkuat nilai ekonomi

Pengembangan Go-Sari turut mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan Pertamina mulai mendampingi Guwosari pada 2022.

Semula, pendampingan diarahkan pada kajian pengolahan pisang. Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, perusahaan menemukan potensi pengembangan TPS3R yang lebih luas.

Saat itu, persoalan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan membakar atau membuang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Pendampingan kemudian difokuskan pada penguatan pengolahan sampah, pengembangan inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

Salah satu pendekatannya adalah mengenalkan pemilahan sampah melalui istilah lokal “bosok, rosok, popok, dan godhong thok”. Istilah tersebut membantu masyarakat mengenali kategori sampah dan menerapkan pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Pertamina tidak hanya diarahkan pada pengolahan material, juga pada pengembangan inovasi dan kemitraan. Selain produk papan plastik, meja, plakat, medali, dan gantungan kunci, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sampah.

Program tersebut juga mengembangkan biochar (arang untuk memperbaiki sifat tanah) serta pemanfaatan segel truk yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Taufik, sebanyak 127 orang mendapat manfaat tidak langsung dari program tersebut, antara lain melalui insentif terkait pemilahan sampah. Sebanyak 33 orang lainnya disebut mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan yang dikembangkan.

Pertamina juga mencatat nilai ekonomi dari berbagai inovasi pengolahan sampah di Guwosari mencapai sekitar Rp99 juta per bulan. Angka itu merujuk pada nilai ekonomi rangkaian inovasi yang dikembangkan, sehingga cakupannya berbeda dari pendapatan operasional Go-Sari yang disebutkan Masduki.

Taufik mengatakan pendampingan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan perusahaan berakhir.

“Kami tentunya tidak ingin setelah Pertamina pergi, program yang sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tapi juga memandirikan mereka,” kata Taufik.

Keberlanjutan program membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, kualitas produk yang terjaga, serta jejaring pemasaran yang memadai agar nilai ekonomi dari pengolahan sampah terus berkembang.

Tak lekang usia

Manfaat Go-Sari juga dirasakan oleh warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Salah satunya Mbah Sakiyem, perempuan berusia 72 tahun yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia telah bekerja di TPS3R Go-Sari selama satu tahun empat bulan. Sebelumnya, Mbah Sakiyem bekerja di sebuah pabrik PVC yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika terdapat kemungkinan bekerja di cabang Kebumen, ia memilih tidak ikut pindah dan kemudian bekerja di Go-Sari.

Di tempat kerjanya sekarang, ia menerima upah Rp400.000 per pekan untuk lima hari kerja. Sebelumnya, saat bekerja di pabrik pipa, ia mendapat upah Rp70.000 per hari dengan enam hari kerja dalam sepekan.

Kesempatan bekerja di Go-Sari membuat Mbah Sakiyem tetap produktif dan memperoleh penghasilan pada usia senja. Ia memiliki tiga anak, salah satunya tinggal di Sulawesi Tengah, tidak jauh dari Palu.

“Suka dukanya banyak. Sukanya kalau musim kemarau seperti sekarang ini sisa sampahnya mudah dibakar, tapi kalau musim hujan susah dibakar,” kata Mbah Sakiyem yang menangani insinerator atau mesin pembakar sampah.

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi. Di balik material yang dipilah dan diolah, terdapat warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.

Keterlibatan pekerja lanjut usia juga memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang masih ingin produktif.

Perjalanan Go-Sari memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghubungkan kepentingan lingkungan dengan ekonomi masyarakat. Material yang dipilah sejak dari sumbernya berpeluang diolah kembali, sementara kegiatan pengolahannya membuka kesempatan kerja dan pengembangan usaha.

Meskipun demikian, tantangan masih terbentang. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 8 ton per hari dan sekitar 5 ton di antaranya ditangani Go-Sari, peningkatan kapasitas pengolahan masih diperlukan.

Penguatan kebiasaan memilah sampah, pengembangan teknologi, perluasan pasar produk daur ulang, serta pengelolaan usaha yang konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sampaikan, industri harus menjadi leverage factor bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong sektor industri untuk meningkatkan pertumbuhan, sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.

"Saya sampaikan, industri harus menjadi leverage factor bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," kata Sarmuji dalam acara Silaturahmi dan Tasyakuran Keluarga Alumni Universitas Jember, di Jakarta, Kamis malam.

Ia mengatakan sektor industri saat ini berkontribusi sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu terus mencari terobosan agar sektor industri semakin kuat dan tidak mengalami perlambatan sebelum mencapai tingkat kematangan.

"Tentu menjadi menteri bukan sekadar tadi yang saya sebutkan sebagai kerendahan hati, tidak sekadar itu. Menteri pasti berhubungan dengan kinerja, dengan tuntutan bahwa sektor industri makin lama harus makin memberikan kontribusi besar bagi perekonomian," kata Sarmuji.

Dia mengatakan negara-negara maju umumnya mengalami penurunan kontribusi sektor industri setelah mencapai fase matang. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih perlu memperkuat sektor industri.

"Sekarang kontribusi sektor industri itu sekitar 19 persen dari PDB nasional. Kita tidak ingin sektor industri itu layu sebelum saatnya," ujarnya.

Ia juga membuka peluang agar sektor industri berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi, terutama melalui pengembangan industri di daerah.

Menurut dia, potensi pemerataan melalui sektor industri dapat diwujudkan apabila pengembangan industri dilakukan dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber daya bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Sarmuji membidik peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB menjadi lebih dari 20 hingga 25 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji menyampaikan sektor industri perlu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, karena industri dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Ini disampaikannya menjelang dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri kita lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Jangan justru sektor industri lebih rendah atau hanya seimbang saja dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kita lagi mencari cara, benar-benar mencari cara supaya sektor ini tumbuh lebih cepat lagi," ujar Sarmuji.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.

Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.

Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.

"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.

KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.

Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membidik peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih dari 20 hingga 25 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji di Jakarta, Kamis menyampaikan sektor industri perlu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi karena industri dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Ini disampaikannya menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri kita lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Jangan justru sektor industri lebih rendah atau hanya seimbang saja dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kita lagi mencari cara, benar-benar mencari cara supaya sektor ini tumbuh lebih cepat lagi," ujar Sarmuji.

Menurut dia, kontribusi industri terhadap PDB saat ini berada di kisaran 19 persen. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin meningkatkan porsi tersebut secara bertahap hingga mencapai lebih dari 20 persen, dengan sasaran lebih jauh berada pada kisaran 21 persen hingga 25 persen.

"Saat ini kontribusi yang tercatat di BPS, kontribusi industri terhadap pertumbuhan PDB, terhadap produk domestik bruto, sekitar 19 persen. Kita mau lebih cepat lagi, kita capai mudah-mudahan bisa di atas 20 persen, 21 persen sampai 25 persen terhadap PDB," katanya.

Sarmuji menegaskan peningkatan kontribusi tersebut diperlukan agar sektor industri dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya. Memang di negara-negara maju juga industri itu melandai dan mungkin turun. Tapi bukan karena lemah industrinya, tapi memang tahapan masyarakatnya sudah sampai ke level itu. Jadi sudah mature, industrinya sudah sampai ke tingkat mature," ujarnya.

Menurut Sarmuji, penentuan target peningkatan kontribusi ini perlu mempertimbangkan kondisi industri secara menyeluruh.

Ia menekankan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri. Sementara itu, pelaku industri dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya ketika ekosistem tersebut tersedia dengan baik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah bakal memberikan beberapa inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha.

“Saya belum punya hak untuk spill out beberapa hal, tapi insyaAllah akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha. Jadi pesan utama saya adalah don't miss the train (jangan sampai ketinggalan kereta). Silakan teman-teman selalu engage (terhubung) dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta,” ucapnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengklarifikasi sejumlah tafsiran yang menganggap pemerintahan di bawah Presiden RI Prabowo Subianto kurang pro terhadap dunia usaha karena kecenderungan Presiden untuk menegakkan compliance governance dan good governance.

Dradjad menegaskan bahwa upaya menegakkan compliance governance dan good governance menjadi salah satu yang krusial bagi dunia usaha. Dengan begitu, dunia usaha bergerak di dalam koridor tata kelola yang baik dan compliance, sehingga akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi.

“Jadi, pesan saya yang terutama di dalam acara hari ini, itu adalah bahwa pemerintah membutuhkan peranan yang sangat besar dari dunia usaha, dari swasta. Swasta adalah mitra yang super-super strategis ya, bukan swasta saja, korporasi dalam hal ini swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Wamenko Bidang Ekonomi.

“Korporasi itu adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah untuk bisa mencapai berbagai target-target pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian menyatakan Gekrafs akan berperan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga potensi yang ada bisa dikembangkan bersama dan memberikan dampak ekonomi.

“Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penguatan branding, akses permodalan, pemasaran, hingga fasilitasi sertifikasi,” kata Ketua DPP Gekrafs Kawendra Lukistian di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan DPP Gekrafs terus memperkuat konsolidasi organisasi baik di daerah hingga perwakilan luar negeri.

Pada Jumat (2/10) DPP Gekrafs resmi melantik pengurus DPW Gekrafs DIY dan Gekrafs Kampus DIY di Graha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Yogyakarta melalui kolaborasi antara pelaku usaha kreatif, pemerintah, komunitas, serta generasi muda.

Penguatan kepengurusan di daerah harus diikuti dengan program nyata yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif.

Menurut dia Gekrafs memiliki sejumlah agenda kolaborasi yang akan dijalankan di Yogyakarta dalam waktu dekat, baik bersama pemerintah maupun organisasi dan asosiasi lainnya.

Ia menjelaskan di bulan Oktober pihaknya telah memiliki program-program kolaborasi, baik dengan beberapa organisasi atau asosiasi lain.

Satu agenda yang akan melibatkan Gekrafs adalah Jogja Cultural Festival yang rangkaiannya berlangsung hingga November.

Selain itu, Gekrafs juga akan berkolaborasi dalam kegiatan Meet the Investor pada 21–22 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian GIVE UGM melalui Collaboration Class dan talkshow yang membahas ekonomi kreatif.

Ia menilai Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama, khususnya dalam membawa ide kreatif menjadi produk dan bisnis yang siap berkembang.

Ia menilai masih banyak dari teman-teman UMKM di sini yang lebih fokus mungkin dengan idenya mereka sudah sangat banyak, kemudian idenya juga mereka beragam.

“Tapi dalam eksekusinya masalah permodalan, kemudian juga masalah mungkin bahkan di branding dan lainnya mereka belum belum fokus ke arah sana,” kata dia.

Ia mengatakan dengan penguatan DPW Gekrafs DIY dan hadirnya Gekrafs Kampus DIY diharapkan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah dan generasi muda di Yogyakarta semakin kuat.

“Sekaligus membuka peluang agar karya kreatif daerah dapat berkembang ke pasar nasional hingga global,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berharap Gekrafs tidak berhenti sebagai organisasi yang hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Saya tidak ingin Gekrafs hanya hadir sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan dan menjalankan hanya kegiatan seremonial. Tetapi saya juga ingin Gekrafs benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.

"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.

Bank Dunia dalam East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026 menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen pada 2026 dari sebelumnya 4,7 persen atau meningkat 0,5 poin persentase. Pertumbuhan pada 2027 juga diproyeksikan sebesar 5,2 persen.

Menurut Shinta, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global. Namun, capaian pertumbuhan tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi perekonomian yang dirasakan di lapangan.

Ia menyebut daya beli masyarakat masih menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam membaca prospek pertumbuhan ekonomi.

"Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini," ujar dia.

Shinta juga mengingatkan laju pertumbuhan tidak sama pada setiap sektor sehingga kondisi masing-masing sektor perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap prospek perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan menyumbang 53,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam perkembangan harga terkini, BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,30 persen dan inflasi tahun kalender 2,17 persen.

Shinta mengatakan Apindo juga telah menerbitkan mid-year outlook yang menunjukkan pelaku usaha memandang prospek 2027 sedikit lebih optimistis, meskipun masih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi.

"Pengusaha memang melihat tahun depan sedikit lebih optimistis, tapi untuk ekspansi masih berhati-hati. Jadi mungkin itu yang mesti menjadi kuncinya," ucap Shinta.

Bank Dunia sebelumnya menilai permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia.

Seiring berkurangnya stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diperkirakan semakin bergantung pada investasi swasta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menggandeng asosiasi komunitas pemengaruh finansial dan pengusaha muda untuk mendorong penguatan ekosistem konten digital sebagai aktivitas bisnis yang menciptakan nilai ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan asosiasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, sekaligus membuka akses kerja sama bagi pelaku industri.

“Karena ini bagian dari konten digital dan ada nilai ekonominya. Selain itu teman-teman juga membantu dari sisi edukasi kepada publik. Makanya dibentuk asosiasi untuk mengayomi ini para konten kreator," kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perkembangan konten digital perlu didukung dengan ekosistem yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jejaring pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui kegiatan business matching, sehingga karya dan inovasi kreatif Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar domestik maupun internasional.

Riefky mengatakan potensi ekonomi konten digital juga telah menjadi perhatian dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Menurut dia, sektor tersebut memiliki karakteristik berupa jangkauan pasar yang luas sekaligus potensi untuk menciptakan nilai ekonomi.

Kehadiran pemengaruh finansial dan pengusaha muda seperti The Founders turut mencerminkan peran konten digital yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan edukasi, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan penciptaan nilai ekonomi.

“Contohnya games studio yang sudah kita bina di sini, kita berangkatkan ke Gamescom Jerman untuk bertemu dengan calon-calon investor, mayoritas sudah dapat partner dan akhirnya games-nya sudah bisa dirilis di platform Steam,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kapasitas pelaku, tetapi juga membuka akses terhadap jejaring bisnis, investasi, dan pasar internasional.

Sementara itu, komunitas The Founders yang terdiri atas pemengaruh finansial dan pengusaha muda menyambut ruang kolaborasi yang diberikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Anggotanya bergerak di berbagai bidang, mulai dari fesyen hingga energi terbarukan.

Perwakilan The Founders Brigitta mengatakan pihaknya berharap program pemerintah dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan dan kapasitas yang dimiliki komunitas.

“Kami berharap apapun yang menjadi program dasar dari Kementerian Ekonomi Kreatif bisa saling support dengan program yang bisa dikaitkan dari apa yang kami miliki,” ujar dia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan, industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki, menjadi sektor prioritas dan andalan untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Menurut Menperin di Jakarta, Selasa, industri padat karya tidak hanya berkontribusi terhadap PDB dan ekspor manufaktur, tetapi juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Khusus industri TPT, jumlah tenaga kerja ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada 2026 menjadi 4,07 juta orang pada 2029.

Pihaknya, kata dia, terus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai target tersebut, PDB nasional diproyeksikan meningkat Rp7.674 triliun selama periode 2026-2029, dari Rp23.312 triliun pada 2025 menjadi Rp30.986 triliun pada 2029.

Sektor IKFT ditargetkan tumbuh 7,85 persen pada 2029, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,35 persen dan kontribusi ekspor sebesar 18,66 persen.

Kinerja sektor IKFT juga menunjukkan potensi pertumbuhan, pada triwulan II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30 persen. Nilai ekspor IKFT sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 34,2 miliar dolar AS, melampaui nilai impor sebesar 32,75 miliar dolar AS.

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin mengoptimalkan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), penguatan akses pembiayaan, serta perlindungan pasar domestik.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjawab tantangan industri, mulai dari persaingan produk impor, biaya produksi, hingga kondisi permesinan industri TPT yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 tahun.

“Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju,” ujar Menperin.

Menperin menjelaskan, percepatan modernisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri nasional. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufiek Bawazier menambahkan Indonesia memiliki keunggulan dalam industri serat rayon yang berpotensi menjadi salah satu kekuatan industri tekstil nasional.

Selain penguatan industri padat karya, Kemenperin mengupayakan optimalisasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri.

Penguatan kebijakan tersebut mencakup kepastian harga, jaminan volume, kontinuitas pasokan, dan ketersediaan infrastruktur distribusi gas.

Berdasarkan evaluasi 2026, sejumlah industri dilaporkan baru menerima sekitar 60-70 persen dari alokasi gas yang ditetapkan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menekankan pentingnya perumusan langkah strategis dan target yang terukur hingga 2029, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan energi industri.

“Perlu dirumuskan secara konkret langkah dan target hingga tahun 2029, termasuk berapa persen kebutuhan bahan baku yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun dari pasokan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan HGBT dan penguatan bahan baku dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenperin turut memperkuat industri farmasi, khususnya industri obat tradisional dan obat bahan alam (OBA), melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, standardisasi, serta penguatan riset dan inovasi.

Pengembangan produk herbal dan fitofarmaka berbasis sumber daya alam Indonesia diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemenperin berkomitmen memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi sektor IKFT terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai ekspansi kapasitas produksi, investasi, dan inovasi menjadi faktor penting untuk memperkuat industri keramik nasional sekaligus mendorong Indonesia masuk jajaran empat besar produsen keramik dunia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan kapasitas produksi keramik nasional diproyeksikan mencapai sekitar 672 juta meter persegi per tahun pada 2026 dan meningkat menjadi sekitar 728 juta meter persegi pada 2029.

“Indonesia memiliki fondasi manufaktur yang kuat untuk membawa industri keramik nasional ke level yang lebih tinggi. Dengan ekspansi kapasitas, investasi, dan inovasi yang terus berjalan, kita punya peluang nyata untuk masuk empat besar produsen keramik dunia,” kata Edy dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penguatan industri keramik didukung bahan baku domestik, investasi baru, dan kebijakan pemerintah. Saat ini sekitar 95 persen produksi keramik nasional masih diserap pasar domestik sehingga terdapat ruang bagi produsen untuk memperluas pasar ekspor.

Salah satu upaya guna memacu kontribusi industri keramik nasional, pihaknya menggelar KERAMIKA 2027 pada 10-13 Juni tahun depan di NICE PIK 2, Tangerang Banten yang dirancang sebagai platform bisnis, sourcing, dan networking.

"KERAMIKA 2027 menjadi momentum untuk menghubungkan industri nasional dengan teknologi, investasi, dan pasar global," kata Edy.

Melalui International Buyer Program & Business Matching, produsen akan dipertemukan dengan buyer, importir, dan distributor mancanegara untuk membuka peluang kemitraan distribusi, ekspor, hingga pengadaan proyek.

Ketua Panitia Keramika Indonesia Desi Natalia menyampaikan banyak produsen dalam negeri telah siap dari sisi kualitas dan kapasitas, namun masih membutuhkan akses yang lebih langsung kepada pembeli dan mitra di luar negeri.

Oleh karena itu, ia berharap pameran ini dapat menjadi ajang bagi industri dalam negeri untuk menampilkan kemampuan terbaiknya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026