Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya hasil kerja petani, melainkan hasil kerja seluruh bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Ketika perang berkecamuk ribuan kilometer dari Indonesia, para petani di pedesaan mungkin tak mendengar suara ledakannya. Namun, mereka tetap merasakan dampaknya lewat lonjakan harga pupuk, biaya energi, hingga pembengkakan ongkos kirim hasil panen.

Demikian pula ketika kekeringan melanda negara penghasil pangan atau jalur perdagangan internasional terganggu, dampaknya dapat menjalar hingga ke harga makanan di meja keluarga.

Inilah wajah baru persoalan pangan dunia. Pangan tidak lagi dapat dipandang sebatas urusan sawah, ladang, atau pasar. Pangan telah menjadi bagian dari dinamika geopolitik, keamanan ekonomi, perubahan iklim, dan stabilitas suatu bangsa.

Pada Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2026, kita patut merenungkan kenyataan tersebut sekaligus menilai seberapa tangguh sistem pangan Indonesia menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu.

Kemandirian pangan bukan sekadar kemampuan menghasilkan beras yang mencukupi, melainkan kemampuan bangsa melindungi penghidupan rakyatnya ketika dunia menghadapi krisis.

Dunia belum terbebas dari kelaparan

Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 mencatat sekitar 645 juta manusia mengalami kelaparan pada 2025. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi sekitar 2,1 miliar orang masih mengalami kerawanan pangan sedang atau berat.

Di balik angka tersebut terdapat kenyataan yang lebih memprihatinkan.

Laporan FAO dan Program Pangan Dunia (WFP) pada Juni 2026 menempatkan Sudan, Sudan Selatan, Yaman, dan Palestina sebagai wilayah dengan krisis kelaparan yang sangat mengkhawatirkan.

Konflik militer menghancurkan lahan pertanian, mengganggu perdagangan, memutus distribusi, dan memaksa masyarakat meninggalkan sumber penghidupannya. Dalam situasi seperti ini, makanan dapat tersedia di suatu tempat, tetapi tidak mampu dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Sementara itu, perubahan iklim menghadirkan ancaman berbeda yang tidak kalah serius.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengingatkan meningkatnya risiko terhadap pertanian dan perikanan Asia akibat perubahan suhu, pola hujan, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, risiko tersebut diperbesar oleh kerentanan infrastruktur dan distribusi antarpulau terhadap bencana.

Krisis pangan dunia mengajarkan bahwa ketergantungan berlebihan pada stabilitas pasar global dapat menjadi kelemahan strategis ketika perang, bencana, dan persaingan dagang terjadi secara bersamaan.

Kemajuan Indonesia yang harus dipertahankan

Di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia memiliki capaian penting yang layak diapresiasi.

Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling.

Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan dalam kemampuan produksi pangan nasional dan memberikan fondasi penting bagi upaya swasembada beras.

Namun, kita perlu membedakan pencapaian produksi dengan kemandirian pangan yang sesungguhnya.

Swasembada suatu komoditas dapat dicapai ketika produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan pada periode tertentu. Kemandirian pangan menuntut kemampuan yang lebih luas: menjaga keberlanjutan produksi, mengendalikan risiko ketergantungan input, menyediakan cadangan, menjamin keterjangkauan, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Bangsa yang mampu menghasilkan beras melimpah belum tentu sepenuhnya mandiri apabila masih rentan terhadap gangguan pupuk, energi, benih, air, atau distribusi.

Demikian pula keberhasilan produksi belum sepenuhnya bermakna apabila petani tidak memperoleh keuntungan layak dan masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan membeli makanan bergizi.

Karena itu, capaian produksi harus menjadi pijakan untuk memperkuat keseluruhan sistem pangan, bukan menjadi alasan menghentikan pembenahan.

Modernisasi yang Berpihak kepada Petani

Modernisasi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh hanya dimaknai sebagai bertambahnya mesin pertanian.

Traktor, alat panen, sensor, teknologi digital, dan kecerdasan buatan hanya bermakna apabila mampu meningkatkan produktivitas, menekan kehilangan hasil, menghemat sumber daya, serta memperbaiki pendapatan bersih petani.

Teknologi harus sesuai dengan karakter lahan, kemampuan operator, kebutuhan pasar, dan kelayakan ekonomi usaha.

Di sinilah pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga pembiayaan, koperasi, dan petani perlu bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Pendekatan Cross-Sector Supporting Systems dapat menghubungkan teknologi produksi dengan penguatan irigasi, layanan mekanisasi, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan hasil, dan pemasaran.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berpotensi membantu agregasi produksi dan pelayanan usaha, sepanjang memperkuat kegiatan ekonomi petani yang telah berjalan, bukan menggantikannya.

Modernisasi harus menjadikan petani sebagai pelaku utama transformasi, bukan sekadar penerima bantuan.

Dari ketahanan pangan menuju keamanan kawasan

Kemandirian pangan Indonesia memiliki arti lebih luas bagi Asia Tenggara.

ASEAN merupakan kawasan yang saling terhubung melalui perdagangan beras, bahan pangan, pupuk, energi, dan jaringan logistik. Gangguan produksi pada satu negara dapat memengaruhi harga dan penghidupan masyarakat di negara lainnya.

Jika Indonesia mampu menjaga produksi dan cadangan strategisnya, tekanan terhadap pasar regional ketika krisis berpotensi berkurang.

Sebaliknya, gangguan pangan yang berkepanjangan dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memperbesar kerentanan sosial kawasan.

ASEAN bersama China, Jepang, dan Korea Selatan telah mengembangkan mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve untuk mendukung penyediaan beras dalam keadaan darurat.

Indonesia perlu memperkuat perannya melalui kerja sama cadangan pangan, informasi iklim, teknologi pertanian, dan perdagangan yang dapat diprediksi.

Kemandirian nasional tidak berarti menutup diri. Justru negara yang mempunyai sistem pangan tangguh memiliki kapasitas lebih besar untuk membantu tetangganya ketika krisis terjadi.

Stabilitas pangan Indonesia dengan demikian dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat ASEAN, solidaritas regional, dan keamanan kawasan.

Pangan sebagai fondasi keutuhan bangsa

Arah pembangunan pangan Indonesia selanjutnya harus bertumpu pada tiga prioritas.

Pertama, mempertahankan keberhasilan produksi melalui perlindungan lahan produktif, penguatan irigasi, peningkatan produktivitas, dan teknologi adaptasi iklim.

Kedua, memperkuat ketahanan sistem melalui diversifikasi pangan, pengurangan kehilangan hasil, cadangan yang tersebar, serta infrastruktur logistik yang tetap berfungsi saat bencana.

Ketiga, memastikan keberhasilan pangan diterjemahkan menjadi kesejahteraan petani, keterjangkauan harga, pemenuhan gizi, dan pertumbuhan usaha masyarakat.

Ketiganya harus berjalan bersama.

Kita tidak boleh mengukur keberhasilan semata dari besarnya hasil panen. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan setiap keluarga memperoleh makanan aman dan bergizi, serta kemampuan petani membangun kehidupan yang sejahtera dari pekerjaannya.

Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan wilayah perbatasan dan kawasan rawan bencana, pemerataan akses pangan juga merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Kesulitan pangan tidak otomatis menimbulkan konflik. Namun, jika berlangsung bersama kemiskinan, ketimpangan, dan gangguan pelayanan publik, kerawanan tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap stabilitas masyarakat.

Karena itu, membangun kemandirian pangan berarti memperkuat kepercayaan rakyat, ketahanan ekonomi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan bukanlah sekadar hasil kerja petani, melainkan buah perjuangan seluruh bangsa.

Swasembada boleh jadi capaian berharga, tetapi kemandirian sejati adalah ikhtiar panjang yang tak boleh usai. Dan di atas segalanya, kesejahteraan rakyat harus menjadi muara akhir.

​Indonesia yang kuat bukan hanya bangsa yang sanggup memberi makan rakyatnya hari ini, melainkan yang mampu menjamin generasi mendatang tetap memiliki pangan, penghidupan, dan masa depan yang aman di tengah dunia yang terus berubah.

*) Muhammad Makky adalah Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas, akademisi bidang teknologi pertanian dan pengembangan hilirisasi komoditas.

Copyright © ANTARA 2026

Upaya ini sejalan dengan pentingnya keberlanjutan produksi pangan yang didukung pengelolaan sumber daya alam dan keterlibatan aktif masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani di wilayah Bali dalam rangka momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui program Pedungan Bright Green binaan Fuel Terminal (FT) Sanggaran sejak 2023 dan program Jejaring Ulakan binaan Integrated Terminal (IT) Manggis sejak 2022.

Kedua program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, menjaga lingkungan pertanian, serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Upaya ini sejalan dengan pentingnya keberlanjutan produksi pangan yang didukung pengelolaan sumber daya alam dan keterlibatan aktif masyarakat," sebut Ahad.

Program Pedungan Bright Green berfokus pada perbaikan kualitas lingkungan subak, penguatan sistem irigasi, dan peningkatan ekonomi petani secara berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian, menjaga keberlangsungan aktivitas petani, serta memperkuat produksi pangan lokal.

Pekaseh, sekaligus Ketua Kelompok Tani Program Pedungan Bright Green, I Nyoman Mudarsana, mengapresiasi dukungan Pertamina Patra Niaga dalam mendorong keberlanjutan pertanian di wilayahnya.

"Kami berharap program ini dapat terus mendukung perbaikan lingkungan subak, penguatan sistem irigasi, dan peningkatan ekonomi petani. Dengan lingkungan pertanian yang terjaga dan pengairan yang semakin baik, kami berharap aktivitas pertanian dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga turut mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, program Jejaring Ulakan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Satya Luih Lestari dan Nampo Sari di sekitar operasional perusahaan.

Program ini mendorong pengembangan potensi pertanian lokal melalui penguatan kapasitas kelompok, pembentukan greenhouse, dan pengembangan produk pertanian.

Melalui pendampingan tersebut, kelompok wanita tani diharapkan semakin mandiri dan produktif, mampu mengoptimalkan potensi lokal, serta memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pertanian yang dikembangkan.

"Program Jejaring Ulakan memberikan kesempatan bagi kelompok wanita tani untuk terus mengembangkan potensi pertanian lokal. Melalui pendampingan ini, kami berharap kelompok semakin mandiri dan produktif serta mampu mengoptimalkan potensi yang ada," ujar penggerak Program Jejaring Ulakan I Made Suma Mergantini.

Ia pun berharap kegiatan pertanian, yang dikembangkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Ahad menambahkan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui penguatan sektor pertanian, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Momentum Hari Pangan Sedunia ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan perlu didukung melalui upaya yang berkelanjutan, termasuk dengan menjaga lingkungan pertanian dan memperkuat peran masyarakat," jelasnya.

Melalui Program Pedungan Bright Green dan Jejaring Ulakan, Pertamina berupaya mendukung ketahanan pangan dari berbagai aspek, mulai dari perbaikan lingkungan pertanian dan penguatan sistem irigasi hingga pengembangan potensi lokal serta pemberdayaan kelompok tani.

"Kami berharap program yang telah berjalan ini dapat terus mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakat sekitar," sebut Ahad.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dua petani perempuan Indonesia, Istiqamah asal Aceh dan Rulyantina asal Banten, masuk daftar 100 Pahlawan Perempuan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) atas kontribusi mereka dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan.

Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu dalam rangkaian World Food Forum di Roma, Italia pada Kamis (15/10), bersama 98 perempuan lainnya dari berbagai negara.

"Model pendidikan dan pemberdayaan berbasis komunitas yang menempatkan perempuan bukan sekadar sebagai tenaga pendukung, melainkan sebagai pengambil keputusan dalam rantai pasok kopi sangatlah krusial," kata Istiqamah dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Istiqamah merupakan sekretaris koperasi kopi di Aceh yang mewakili 980 anggota dengan pengelolaan lahan kopi secara kolektif seluas lebih dari 1.200 hektare.

Melalui koperasi tersebut, ia mengembangkan praktik produksi kopi berkelanjutan berbasis wanatani (agroforestry) yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan pelestarian lingkungan serta memperkuat keterlibatan perempuan dalam rantai pasok kopi.

Menurut Istiqamah, petani perempuan membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, teknologi, pembiayaan, pasar, dan perlindungan sosial.

Pengakuan terhadap peran perempuan dalam kelembagaan pertanian juga dinilai olehnya diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Rulyantina dari Banten memperoleh pengakuan FAO melalui inovasi pengolahan talas beneng menjadi berbagai produk bernilai tambah dengan pendekatan minim limbah (zero waste).

Inovasinya dinilai berkontribusi terhadap diversifikasi pangan lokal, pengembangan peluang usaha, serta pemberdayaan perempuan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya ingin membantu perempuan, terutama ibu rumah tangga di lingkungan saya, untuk memperoleh penghasilan sendiri tanpa harus pergi jauh dari rumah untuk bekerja," ujar Rulyantina.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi komoditas lokal melalui perluasan akses pelatihan, permodalan, teknologi, dan pasar bagi petani perempuan.

Menurutnya, pengalaman perempuan dalam kegiatan pertanian juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengapresiasi pengakuan FAO terhadap kedua petani perempuan tersebut sebagai bukti potensi inovasi pertanian lokal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

"Pencapaian mereka menunjukkan bagaimana inovasi dan penambahan nilai dapat membuka potensi komoditas pertanian lokal," kata Suwandi.

Ia menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat partisipasi perempuan dalam agribisnis, serta memperluas akses teknologi dan pasar guna mendukung pembangunan ekonomi perdesaan.

Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menilai kiprah Istiqamah dan Rulyantina memperlihatkan manfaat pemberdayaan perempuan bagi perekonomian dan ketahanan pangan.

"Kinerja luar biasa Ibu Istiqamah dan Ibu Rulyantina menunjukkan bahwa ketika kita menutup kesenjangan gender dan berinvestasi pada perempuan, semua pihak akan mendapatkan manfaatnya," ujar Rajendra.

Berdasarkan data FAO pada 2023, perempuan mencakup sekitar 42 persen tenaga kerja dalam sistem pangan dan pertanian global.

Namun, kesenjangan produktivitas lahan pertanian antara perempuan dan laki-laki masih mencapai 24 persen.

FAO memperkirakan pengurangan kesenjangan gender dalam produktivitas pertanian dan upah dapat menekan jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan hingga 45 juta orang di seluruh dunia.

Pemilihan 100 Pahlawan Perempuan FAO atau "FAO 100 Women Heroes" dilakukan melalui proses seleksi terhadap 609 nominasi yang diajukan oleh 131 negara anggota FAO.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari peringatan Tahun Internasional Petani Perempuan 2026 dan rangkaian kegiatan menjelang Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia telah memiliki sistem irigasi, infrastruktur logistik, dan inovasi yang baik

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2026, sekaligus menyerukan perluasan inovasi untuk meningkatkan akses pangan bergizi.

FAO menyebut laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026 mencatat prevalensi kelaparan Indonesia turun dari 18,4 persen pada periode 2004–2006 menjadi 6,3 persen pada 2023–2025.

"Indonesia telah memiliki sistem irigasi, infrastruktur logistik, dan inovasi yang baik, yang telah mendukung kemajuan negara ini dalam mengatasi kelaparan," kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

FAO menilai investasi berkelanjutan pemerintah dalam peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan irigasi, penguatan logistik, distribusi pangan, serta pemenuhan gizi turut berkontribusi terhadap penurunan kelaparan tersebut.

Menurut Rajendra, kemajuan itu perlu diperluas agar masyarakat lebih mudah memperoleh pangan bergizi, termasuk buah-buahan, sayuran, dan pangan hewani.

"Agar pangan sehat dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, keberhasilan ini perlu diperluas hingga mencakup buah-buahan, sayuran, dan berbagai jenis pangan kaya kandungan gizi lainnya," ujarnya.

FAO menekankan investasi pangan harus menjangkau wilayah yang masih kurang terlayani, produsen pangan skala kecil, serta masyarakat berpendapatan rendah agar manfaat peningkatan produksi dan distribusi pangan dapat dirasakan lebih merata.

Seruan tersebut sejalan dengan tema Hari Pangan Sedunia 2026, yakni "Berinovasi Hari Ini untuk Memupuk Hari Esok" atau Innovate Today, Nourish Tomorrow.

Menurut FAO, inovasi perlu dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat agar produktivitas meningkat sekaligus memperluas akses pangan bergizi serta memperkuat ketahanan petani menghadapi perubahan iklim.

Inovasi itu mencakup layanan konsultasi pertanian digital, sistem peringatan dini, sensor nutrisi, serta irigasi presisi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani.

FAO juga menekankan pembiayaan inklusif bagi petani kecil serta teknologi pengolahan untuk mengurangi kehilangan dan sisa pangan, menciptakan nilai tambah, dan mendukung ekonomi sirkular.

Pendekatan tersebut diharapkan membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan produsen pangan.

Pengetahuan masyarakat lokal dan masyarakat adat juga dapat dipadukan dengan teknologi modern untuk membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan lingkungan.

Di samping peningkatan produksi, Rajendra mengingatkan pentingnya pola makan yang cukup, beragam, seimbang, dan aman untuk mengatasi berbagai bentuk malnutrisi, termasuk anemia, stunting, obesitas, dan diabetes.

"Pola makan yang mencegah rasa lapar belum tentu mencegah malnutrisi. Diperlukan pangan sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam menjalani kehidupan yang aktif dan sehat," katanya.

FAO menyebut laporan SOFI 2026 mencatat biaya pola makan sehat di Indonesia pada 2025 sekitar 5 dolar AS (sekitar Rp89 ribu) per orang per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).

Keterjangkauan pangan bergizi masih menjadi tantangan sehingga FAO menyerukan penguatan produksi, distribusi, infrastruktur, dan teknologi untuk memperluas akses masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

FAO juga menyoroti pemberdayaan petani perempuan melalui perluasan akses pembiayaan, teknologi, informasi, infrastruktur, dan pasar.

PBB menetapkan 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan untuk memperkuat dukungan kebijakan serta investasi bagi perempuan di sektor pangan dan pertanian.

Rajendra menilai inovasi yang terbukti efektif harus tersedia, terjangkau, dan dapat diterapkan petani kecil, termasuk perempuan, agar manfaat penguatan sistem pangan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor, FAO berharap penurunan kelaparan berlanjut, disertai perbaikan gizi dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, pemerintah memperluas pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut laporan Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026 program tersebut menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran mencapai Rp153,2 triliun.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 telah tersalurkan 967.500 ton atau sekitar 97 persen dari alokasi. Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan untuk periode Oktober–Desember 2026.

Perum Bulog mencatat pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 8 Oktober 2026 mencapai 4,12 juta ton setara beras atau 102,88 persen dari target 4 juta ton, untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan ketersediaan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026