Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya hasil kerja petani, melainkan hasil kerja seluruh bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Ketika perang berkecamuk ribuan kilometer dari Indonesia, para petani di pedesaan mungkin tak mendengar suara ledakannya. Namun, mereka tetap merasakan dampaknya lewat lonjakan harga pupuk, biaya energi, hingga pembengkakan ongkos kirim hasil panen.

Demikian pula ketika kekeringan melanda negara penghasil pangan atau jalur perdagangan internasional terganggu, dampaknya dapat menjalar hingga ke harga makanan di meja keluarga.

Inilah wajah baru persoalan pangan dunia. Pangan tidak lagi dapat dipandang sebatas urusan sawah, ladang, atau pasar. Pangan telah menjadi bagian dari dinamika geopolitik, keamanan ekonomi, perubahan iklim, dan stabilitas suatu bangsa.

Pada Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2026, kita patut merenungkan kenyataan tersebut sekaligus menilai seberapa tangguh sistem pangan Indonesia menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu.

Kemandirian pangan bukan sekadar kemampuan menghasilkan beras yang mencukupi, melainkan kemampuan bangsa melindungi penghidupan rakyatnya ketika dunia menghadapi krisis.

Dunia belum terbebas dari kelaparan

Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 mencatat sekitar 645 juta manusia mengalami kelaparan pada 2025. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi sekitar 2,1 miliar orang masih mengalami kerawanan pangan sedang atau berat.

Di balik angka tersebut terdapat kenyataan yang lebih memprihatinkan.

Laporan FAO dan Program Pangan Dunia (WFP) pada Juni 2026 menempatkan Sudan, Sudan Selatan, Yaman, dan Palestina sebagai wilayah dengan krisis kelaparan yang sangat mengkhawatirkan.

Konflik militer menghancurkan lahan pertanian, mengganggu perdagangan, memutus distribusi, dan memaksa masyarakat meninggalkan sumber penghidupannya. Dalam situasi seperti ini, makanan dapat tersedia di suatu tempat, tetapi tidak mampu dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Sementara itu, perubahan iklim menghadirkan ancaman berbeda yang tidak kalah serius.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengingatkan meningkatnya risiko terhadap pertanian dan perikanan Asia akibat perubahan suhu, pola hujan, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, risiko tersebut diperbesar oleh kerentanan infrastruktur dan distribusi antarpulau terhadap bencana.

Krisis pangan dunia mengajarkan bahwa ketergantungan berlebihan pada stabilitas pasar global dapat menjadi kelemahan strategis ketika perang, bencana, dan persaingan dagang terjadi secara bersamaan.

Kemajuan Indonesia yang harus dipertahankan

Di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia memiliki capaian penting yang layak diapresiasi.

Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling.

Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan dalam kemampuan produksi pangan nasional dan memberikan fondasi penting bagi upaya swasembada beras.

Namun, kita perlu membedakan pencapaian produksi dengan kemandirian pangan yang sesungguhnya.

Swasembada suatu komoditas dapat dicapai ketika produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan pada periode tertentu. Kemandirian pangan menuntut kemampuan yang lebih luas: menjaga keberlanjutan produksi, mengendalikan risiko ketergantungan input, menyediakan cadangan, menjamin keterjangkauan, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Bangsa yang mampu menghasilkan beras melimpah belum tentu sepenuhnya mandiri apabila masih rentan terhadap gangguan pupuk, energi, benih, air, atau distribusi.

Demikian pula keberhasilan produksi belum sepenuhnya bermakna apabila petani tidak memperoleh keuntungan layak dan masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan membeli makanan bergizi.

Karena itu, capaian produksi harus menjadi pijakan untuk memperkuat keseluruhan sistem pangan, bukan menjadi alasan menghentikan pembenahan.

Modernisasi yang Berpihak kepada Petani

Modernisasi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh hanya dimaknai sebagai bertambahnya mesin pertanian.

Traktor, alat panen, sensor, teknologi digital, dan kecerdasan buatan hanya bermakna apabila mampu meningkatkan produktivitas, menekan kehilangan hasil, menghemat sumber daya, serta memperbaiki pendapatan bersih petani.

Teknologi harus sesuai dengan karakter lahan, kemampuan operator, kebutuhan pasar, dan kelayakan ekonomi usaha.

Di sinilah pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga pembiayaan, koperasi, dan petani perlu bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Pendekatan Cross-Sector Supporting Systems dapat menghubungkan teknologi produksi dengan penguatan irigasi, layanan mekanisasi, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan hasil, dan pemasaran.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berpotensi membantu agregasi produksi dan pelayanan usaha, sepanjang memperkuat kegiatan ekonomi petani yang telah berjalan, bukan menggantikannya.

Modernisasi harus menjadikan petani sebagai pelaku utama transformasi, bukan sekadar penerima bantuan.

Dari ketahanan pangan menuju keamanan kawasan

Kemandirian pangan Indonesia memiliki arti lebih luas bagi Asia Tenggara.

ASEAN merupakan kawasan yang saling terhubung melalui perdagangan beras, bahan pangan, pupuk, energi, dan jaringan logistik. Gangguan produksi pada satu negara dapat memengaruhi harga dan penghidupan masyarakat di negara lainnya.

Jika Indonesia mampu menjaga produksi dan cadangan strategisnya, tekanan terhadap pasar regional ketika krisis berpotensi berkurang.

Sebaliknya, gangguan pangan yang berkepanjangan dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memperbesar kerentanan sosial kawasan.

ASEAN bersama China, Jepang, dan Korea Selatan telah mengembangkan mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve untuk mendukung penyediaan beras dalam keadaan darurat.

Indonesia perlu memperkuat perannya melalui kerja sama cadangan pangan, informasi iklim, teknologi pertanian, dan perdagangan yang dapat diprediksi.

Kemandirian nasional tidak berarti menutup diri. Justru negara yang mempunyai sistem pangan tangguh memiliki kapasitas lebih besar untuk membantu tetangganya ketika krisis terjadi.

Stabilitas pangan Indonesia dengan demikian dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat ASEAN, solidaritas regional, dan keamanan kawasan.

Pangan sebagai fondasi keutuhan bangsa

Arah pembangunan pangan Indonesia selanjutnya harus bertumpu pada tiga prioritas.

Pertama, mempertahankan keberhasilan produksi melalui perlindungan lahan produktif, penguatan irigasi, peningkatan produktivitas, dan teknologi adaptasi iklim.

Kedua, memperkuat ketahanan sistem melalui diversifikasi pangan, pengurangan kehilangan hasil, cadangan yang tersebar, serta infrastruktur logistik yang tetap berfungsi saat bencana.

Ketiga, memastikan keberhasilan pangan diterjemahkan menjadi kesejahteraan petani, keterjangkauan harga, pemenuhan gizi, dan pertumbuhan usaha masyarakat.

Ketiganya harus berjalan bersama.

Kita tidak boleh mengukur keberhasilan semata dari besarnya hasil panen. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan setiap keluarga memperoleh makanan aman dan bergizi, serta kemampuan petani membangun kehidupan yang sejahtera dari pekerjaannya.

Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan wilayah perbatasan dan kawasan rawan bencana, pemerataan akses pangan juga merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Kesulitan pangan tidak otomatis menimbulkan konflik. Namun, jika berlangsung bersama kemiskinan, ketimpangan, dan gangguan pelayanan publik, kerawanan tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap stabilitas masyarakat.

Karena itu, membangun kemandirian pangan berarti memperkuat kepercayaan rakyat, ketahanan ekonomi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan bukanlah sekadar hasil kerja petani, melainkan buah perjuangan seluruh bangsa.

Swasembada boleh jadi capaian berharga, tetapi kemandirian sejati adalah ikhtiar panjang yang tak boleh usai. Dan di atas segalanya, kesejahteraan rakyat harus menjadi muara akhir.

​Indonesia yang kuat bukan hanya bangsa yang sanggup memberi makan rakyatnya hari ini, melainkan yang mampu menjamin generasi mendatang tetap memiliki pangan, penghidupan, dan masa depan yang aman di tengah dunia yang terus berubah.

*) Muhammad Makky adalah Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas, akademisi bidang teknologi pertanian dan pengembangan hilirisasi komoditas.

Copyright © ANTARA 2026

Bongkar ratoon menjadi bagian penting dalam upaya SGN meningkatkan produktivitas tebu, kami ingin memastikan peremajaan tanaman dilakukan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap hasil produksi

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat kemitraan dengan petani tebu melalui peremajaan tanaman untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku Pabrik Gula (PG) Rendeng di Kudus, Jawa Tengah, sekaligus mendukung kelangsungan produksi gula nasional.

“Bongkar ratoon menjadi bagian penting dalam upaya SGN meningkatkan produktivitas tebu, kami ingin memastikan peremajaan tanaman dilakukan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap hasil produksi,” kata Direktur Utama SGN Mahmudi dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Mahmudi mengatakan keberlanjutan industri gula tidak hanya bergantung pada kemampuan pengolahan pabrik, tetapi juga pada ketersediaan tebu dari perkebunan petani yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi.

Melalui metode bongkar ratoon, tanaman tebu yang produktivitasnya menurun setelah beberapa kali keprasan diganti dengan tanaman baru agar hasil panen dapat lebih optimal dan pasokan bahan baku tetap terjaga.

PG Rendeng menjadi salah satu unit kerja SGN yang berperan mendukung pengembangan budidaya tebu di Kudus dan sekitarnya melalui penguatan sektor hulu serta hubungan kerja sama dengan petani.

Menurut Mahmudi, kemitraan yang berkelanjutan diperlukan agar upaya peremajaan tanaman dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat bagi petani maupun industri pengolahan gula.

Ia pun memastikan PT SGN terus mendorong perbaikan budidaya dan peremajaan tanaman sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan tebu untuk mendukung operasional pabrik gula.

Melalui penguatan kemitraan dan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, ujar dia, SGN berharap pasokan bahan baku bagi industri gula semakin terjaga sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan produksi gula dalam negeri.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan produktivitas harus dimulai dari tanaman yang sehat dan pengelolaan budi daya yang baik sehingga kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani perlu terus diperkuat agar produktivitas tebu meningkat secara berkelanjutan

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

“Peningkatan produktivitas harus dimulai dari tanaman yang sehat dan pengelolaan budi daya yang baik sehingga kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani perlu terus diperkuat agar produktivitas tebu meningkat secara berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Heru mengatakan, peremajaan tanaman menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi penurunan produktivitas tebu setelah tanaman mengalami beberapa kali keprasan sehingga hasil panen dapat ditingkatkan.

Melalui metode bongkar ratoon, kata dia, tanaman tebu yang produktivitasnya menurun diganti dengan tanaman baru agar pertumbuhan lebih optimal dan kemampuan lahan menghasilkan tebu dapat diperbaiki.

Menurut dia, peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui pengelolaan budi daya yang baik dengan melibatkan petani, perusahaan perkebunan, dan pemerintah agar perbaikan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Heru pun sempat memantau pelaksanaan kegiatan tanam bongkar ratoon di Kudus, Jawa Tengah, bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Kegiatan peremajaan yang dilaksanakan melalui Pabrik Gula Rendeng ini sebagai bagian dari upaya memperkuat budi daya tebu dan ketersediaan bahan baku industri gula di wilayah Kudus dan sekitarnya.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan, perusahaan mendukung peningkatan produktivitas tebu melalui peremajaan tanaman secara konsisten serta penguatan kemitraan dengan petani.

Ia menekankan peningkatan produktivitas di tingkat perkebunan menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai produksi gula, mulai dari budi daya hingga pengolahan di pabrik.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan uji coba varietas padi hemat air, yakni IPB 9G dan IPB 15S, untuk petani di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna menghadapi musim kemarau.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Iftitah mengatakan, penguatan produksi pangan di kawasan transmigrasi ini pun sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kemandirian bangsa.

Adapun kedua varietas padi yang dikembangkan kampus tersebut ditanam di lahan demonstrasi plot seluas 4 hektare di Distrik Kurik pada 21 September 2026.

IPB 9G dirancang untuk lahan kering sehingga lebih hemat air, dan berumur relatif pendek. Karena itu, varietas ini dinilai cocok untuk musim tanam ketiga yang ditandai kemarau dan air pasang laut.

Selama ini, petani Salor menanam Inpari 32 dengan hasil 5 hingga 6 ton gabah kering panen per hektare.

Sementara potensi hasil IPB 15S mencapai 10,16 ton dan IPB 9G 9,09 ton gabah kering giling per hektare. Keduanya sama-sama varietas padi pulen.

Lebih lanjut, umur panen kedua varietas juga lebih pendek. IPB 15S dapat dipanen 100 sampai 105 hari setelah semai, sedangkan IPB 9G 110 sampai 113 hari.

Sebanyak 240 kilogram benih ditanam di lahan demonstrasi plot tersebut, atau 60 kilogram per hektare.

Pendampingan tim tidak berhenti pada penanaman, melainkan mencakup pengelolaan budidaya, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta pemanfaatan mekanisasi pertanian.

Program ini menyasar 50 hingga 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur, yang menaungi 12 kelompok tani di kawasan tersebut.

Panen perdana diperkirakan pada pekan kedua Januari 2027, menyesuaikan umur tanaman.

“Saya selaku Kepala Distrik mendukung penuh semua kegiatan yang berada di wilayah Distrik Kurik. Semoga seluruh proses kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang berlimpah,” ujar Kepala Distrik Kurik Mariana Belekubun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) merealisasikan program cetak sawah seluas 4.491,30 hektare atau 76,96 persen dari total target 7.051,66 hektare yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah setempat.

"Untuk realisasi kegiatan cetak sawah di 10 kecamatan sampai saat ini sudah mencapai 4.491,30 hektare atau 76,96 persen dari target 7.051,66 hektare," kata Ketua Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah Kabupaten Kapuas, Hargatin di Kuala Kapuas, Selasa.

Ia mengatakan pelaksanaan program cetak sawah terus dipercepat di sejumlah lokasi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Proses pengerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan serta kesiapan masing-masing wilayah agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

Program cetak sawah tersebut tersebar di Kecamatan Bataguh, Dadahup, Kapuas Barat, Kapuas Hilir, Kapuas Kuala, Kapuas Murung, Kapuas Timur, Mantangai, Selat, dan Tamban Catur.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 2.560,36 hektare lahan yang perlu diselesaikan untuk memenuhi target cetak sawah di Kabupaten Kapuas. Pemerintah berharap percepatan pengerjaan di berbagai lokasi dapat mendukung penyelesaian program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Hargatin menjelaskan program cetak sawah 2026 merupakan bagian dari program prioritas nasional Kementerian Pertanian untuk menambah luas areal persawahan dan mendukung pencapaian swasembada pangan.

Menurut dia, penambahan areal persawahan diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas sektor pertanian, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan pemanfaatan potensi lahan di daerah.

Kabupaten Kapuas memiliki sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Dengan pengerjaan yang tersebar di 10 kecamatan, pelaksanaan cetak sawah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian secara lebih luas.

Hargatin berharap kegiatan cetak sawah dapat berjalan lancar hingga seluruh target yang ditetapkan tercapai. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan yang telah dicetak agar tidak hanya menambah luas areal persawahan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian.

"Kami berharap kegiatan ini dapat terus berjalan dengan baik dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Tentunya kami juga berharap lahan yang sudah dicetak nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi pertanian," katanya.

Ia berharap sinergi pelaksanaan program dan pemanfaatan lahan oleh para petani dapat mendukung keberlanjutan usaha pertanian di Kabupaten Kapuas, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Rendhik Andika/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai keterbatasan beras premium di ritel modern tidak mencerminkan gangguan swasembada, melainkan penyesuaian pasar setelah pemerintah menertibkan produsen yang diduga melakukan kecurangan.

Awalil menyatakan langkah tegas pemerintah terhadap produsen beras yang tidak sesuai aturan perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kualitas pangan nasional.

"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," kata Awalil dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Awalil, fenomena berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern berbeda dengan persoalan swasembada beras karena berkaitan dengan perilaku produsen, bukan ketersediaan stok nasional.

Pasca penertiban pemerintah, sejumlah produsen yang selama ini diduga melakukan pelanggaran mengalami penyesuaian sehingga distribusi beras premium ke ritel modern sempat mengalami hambatan sementara.

Awalil menilai kondisi tersebut merupakan proses adaptasi setelah pemerintah memperketat pengawasan, sekaligus menjadi langkah penting agar produk beras yang beredar sesuai standar dan klaim kualitasnya.

Ia menegaskan keterbatasan beras premium di ritel modern tidak dapat dijadikan indikator terganggunya swasembada karena pemerintah tetap memiliki pasokan beras nasional yang memadai.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Sestama Bapanas) Ito Hediarto memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta.

Ito mengatakan ketersediaan beras di pasar nonritel masih melimpah sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan, karena seluruh kebutuhan beras tetap tersedia tanpa kendala distribusi berarti.

Ia menyebutkan berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai pengelola PIBC menunjukkan stok beras hingga awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu sampai 50 ribu ton dengan pasokan stabil.

Arus keluar masuk beras di PIBC berkisar 1,8 ribu hingga 2,5 ribu ton setiap hari sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah.

Hasil pemantauan Bapanas juga menunjukkan harga beras premium pada tingkat distributor atau grosir masih tergolong wajar, berkisar Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar.

Bapanas menilai ketersediaan beras nasional tetap terjaga meskipun Indonesia sedang menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino karena produksi serta luas panen masih menunjukkan tren positif.

Bapanas memastikan distribusi beras menuju ritel modern terus dikawal melalui pengawasan pusat distribusi agar penyaluran pasokan berlangsung merata dan tidak menimbulkan kekosongan pada sejumlah gerai.

Ito menegaskan pemerintah bersama Perum Bulog telah menyiapkan penyaluran beras ke ritel modern, sementara pengawasan dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan terhadap dugaan penyimpangan distribusi.

Dalam laporan hingga awal Oktober, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton sebagai penguatan stok selain Cadangan Beras Pemerintah yang tersedia.

Dia menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton atau meningkat 0,07 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

BPS juga memperkirakan luas panen padi Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, lebih tinggi dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label sehingga merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target

Jakarta (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

"Bulog diperintahkan menyerap gabah setara beras 4 juta ton pada 2026," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target.

Menurut dia, capaian tersebut melampaui penyerapan pada 2025 dengan capaian 3,19 juta ton dan berada di atas capaian tahun sebelumnya, dan bahkan melampaui penyerapan tertinggi pada 2012 silam yaitu 3,65 juta ton.

Rizal menyatakan bahwa capaian tersebut juga berkat kerja sama dari semua pihak baik TNI, Polri, dan yang utama yaitu para petani.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu capaian ini bisa terwujud terutama kepada para petani. Berkat kerja keras bersama, dan semua akan bisa tercapai ketika bersatu demi swasembada pangan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian ditingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan.

Selain itu, kata Rizal, yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah ditingkat petani.

"Capaian ini memecahkan rekor tertinggi sepanjang Bulog berdiri dan ini bukan sekedar angka, dibaliknya ada kerja keras semua pihak," katanya menambahkan.

Rizal mengungkapkan bahwa capaian penyerapan 4,11 juta ton beras juga menjadi kado dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk swasembada pangan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) mengembangkan perkebunan sawit, jagung, kedelai, dan singkong sebagai lini bisnis perusahaan yang menghasilkan komoditas untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan energi nasional.

"Begitu diangkat sebagai dirut (direktur utama) pada Maret 2026, APN yang merupakan transformasi dari PT Indra Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, saya reset ulang dari nol karena kami mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan sejumlah komoditas pertanian," kata Dirut APN Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Kamis.

Abdul Ghani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan transformasi bisnis secara total serta menata ulang struktur perusahaan dari hulu hingga hilir.

Sesuai Inpres No 2/2026, lanjutnya, Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat mengelola 4,1 juta lahan hasil penertiban dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengatakan terdapat sejumlah target perusahaan dari lahan tersebut, antara lain pembangunan kebun sawit seluas 400.000 hektare, reaktivasi pabrik biodiesel berkapasitas 600.000 ton per tahun serta pengembangan perkebunan singkong 300.000 hektare.

Perusahaan juga berencana membangun dua pabrik bioetanol serta mengembangkan perkebunan jagung dan kedelai masing-masing seluas 250.000 hektare dan 400.000 hektare.

Untuk mempercepat transformasi, APN melakukan sejumlah langkah antara lain verifikasi aset melalui pemetaan udara, optimalisasi penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui mekanisme tender, digitalisasi kegiatan pertanian, serta penguatan tata kelola perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan digital farming sejak Juli 2026 untuk mencatat produksi dan pengadaan barang secara elektronik.

Abdul Ghani menyatakan dengan berbagai langkah tersebut, produksi tandan buah segar (TBS) sawit per Agustus 2026 mencapai 2,08 juta ton atau meningkat 190 persen year on year (yoy). Produktivitas TBS mencapai 4,65 ton per hektare atau naik 124 persen yoy.

Dari sisi kinerja keuangan hingga Agustus 2026, pendapatan APN mencapai Rp3,55 triliun atau tumbuh 185 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp1,63 triliun atau meningkat 123 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pengembangan bioetanol terintegrasi, Agrinas Palma memilih singkong menjadi salah satu bahan baku yang paling potensial.

"Singkong produktivitasnya relatif tinggi, memiliki tingkat kompetisi pangan yang lebih rendah dan cukup adaptif terhadap berbagai kondisi lahan," ujar Abdul Ghani.

Pengembangan bioetanol terintegrasi ditargetkan menggunakan lahan hingga 1 juta hektare dengan potensi produksi 5 juta kiloliter per tahun. Program tersebut diproyeksikan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja serta memberikan potensi penghematan devisa hingga Rp93 triliun bagi negara.

Untuk pengembangan komoditas ini, Agrinas Palma mendorong model kemitraan dengan petani dan koperasi. Perusahaan mengembangkan konsep single management untuk pengelolaan sawit rakyat. Termasuk skema bagi hasil, peremajaan sawit rakyat, dan penanaman baru agar kesejahteraan petani turut meningkat.

Selain itu perusahaan mengimplementasikan Integrated Procurement System (IPS) guna menjamin akuntabilitas dan kredibilitas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) mengembangkan perkebunan sawit, jagung, kedelai, dan singkong sebagai lini bisnis perusahaan yang menghasilkan komoditas untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan energi nasional.

"Begitu diangkat sebagai dirut (direktur utama) pada Maret 2026, APN yang merupakan transformasi dari PT Indra Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, saya reset ulang dari nol karena kami mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan sejumlah komoditas pertanian," kata Dirut APN Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Kamis.

Abdul Ghani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan transformasi bisnis secara total serta menata ulang struktur perusahaan dari hulu hingga hilir.

Sesuai Inpres No 2/2026, lanjutnya, Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat mengelola 4,1 juta lahan hasil penertiban dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengatakan terdapat sejumlah target perusahaan dari lahan tersebut, antara lain pembangunan kebun sawit seluas 400.000 hektare, reaktivasi pabrik biodiesel berkapasitas 600.000 ton per tahun serta pengembangan perkebunan singkong 300.000 hektare.

Perusahaan juga berencana membangun dua pabrik bioetanol serta mengembangkan perkebunan jagung dan kedelai masing-masing seluas 250.000 hektare dan 400.000 hektare.

Untuk mempercepat transformasi, APN melakukan sejumlah langkah antara lain verifikasi aset melalui pemetaan udara, optimalisasi penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui mekanisme tender, digitalisasi kegiatan pertanian, serta penguatan tata kelola perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan digital farming sejak Juli 2026 untuk mencatat produksi dan pengadaan barang secara elektronik.

Abdul Ghani menyatakan dengan berbagai langkah tersebut, produksi tandan buah segar (TBS) sawit per Agustus 2026 mencapai 2,08 juta ton atau meningkat 190 persen year on year (yoy). Produktivitas TBS mencapai 4,65 ton per hektare atau naik 124 persen yoy.

Dari sisi kinerja keuangan hingga Agustus 2026, pendapatan APN mencapai Rp3,55 triliun atau tumbuh 185 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp1,63 triliun atau meningkat 123 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pengembangan bioetanol terintegrasi, Agrinas Palma memilih singkong menjadi salah satu bahan baku yang paling potensial.

"Singkong produktivitasnya relatif tinggi, memiliki tingkat kompetisi pangan yang lebih rendah dan cukup adaptif terhadap berbagai kondisi lahan," ujar Abdul Ghani.

Pengembangan bioetanol terintegrasi ditargetkan menggunakan lahan hingga 1 juta hektare dengan potensi produksi 5 juta kiloliter per tahun. Program tersebut diproyeksikan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja serta memberikan potensi penghematan devisa hingga Rp93 triliun bagi negara.

Untuk pengembangan komoditas ini, Agrinas Palma mendorong model kemitraan dengan petani dan koperasi. Perusahaan mengembangkan konsep single management untuk pengelolaan sawit rakyat. Termasuk skema bagi hasil, peremajaan sawit rakyat, dan penanaman baru agar kesejahteraan petani turut meningkat.

Selain itu perusahaan mengimplementasikan Integrated Procurement System (IPS) guna menjamin akuntabilitas dan kredibilitas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026