Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan pemberian sejumlah subsidi strategis sebagai langkah menjaga inflasi tetap terkendali menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi pada perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Mendagri menyebut subsidi strategis berperan menjaga inflasi tetap terkendali menjelang akhir tahun melalui penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian tekanan harga di tengah aktivitas ekonomi.

"Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, bulan Desember memiliki dasar perbandingan inflasi yang relatif rendah sehingga diperlukan langkah antisipatif agar inflasi tahunan tidak melampaui batas sasaran pemerintah nasional.

Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian subsidi listrik bagi kelompok pelanggan tertentu karena kebijakan tersebut sebelumnya dinilai efektif membantu menekan tekanan inflasi secara nasional.

Selain listrik, pemerintah juga mempertimbangkan dukungan terhadap sektor bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan yang mampu menjaga biaya masyarakat tetap terkendali sepanjang periode akhir tahun.

Tito turut mengusulkan pemberian subsidi angkutan udara mengingat tarif penerbangan memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi ketika permintaan perjalanan masyarakat meningkat selama musim liburan nasional berlangsung.

Pemerintah akan terus mengoordinasikan berbagai langkah antisipasi bersama kementerian terkait agar pengendalian inflasi berlangsung efektif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan penguatan layanan publik nasional.

Tito optimistis sinergi kebijakan subsidi, pengendalian tarif, serta koordinasi lintas sektor mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang akhir tahun nasional.

Mendagri menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," katanya.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Ia menegaskan inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha sehingga kesejahteraan produsen perlu dijaga melalui kebijakan harga yang seimbang nasional.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah sehingga pemerintah menjaga kenaikan harga tetap berada dalam batas sasaran nasional.

Pemerintah juga mencatat inflasi bulanan Agustus hingga September meningkat sebesar 0,30 persen dengan penyumbang utama berasal dari kelompok makanan dan minuman akibat kenaikan harga cabai nasional.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi kekeringan yang mengurangi produksi pada sejumlah daerah sentra sehingga pasokan sementara belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.

Pemerintah mendorong perluasan program penanaman cabai di desa maupun kawasan perkotaan sebagai langkah memperkuat pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas hortikultura nasional secara berkelanjutan.

"Sebenarnya bisa diatasi dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di kelurahan, di kota," tuturnya.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai ketika produksi menurun sekaligus memberikan peluang keuntungan lebih baik bagi petani pada saat harga mengalami peningkatan pasar domestik.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi berjalan efektif sesuai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Tito optimistis pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha, petani, serta masyarakat dalam menghadapi dinamika harga ke depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, kestabilan harga pangan kembali menjadi ujian bagi daya beli masyarakat.

Di pasar tradisional, beras, minyak goreng, telur, dan cabai bukan sekadar komoditas perdagangan. Bahan-bahan tersebut menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika pengeluaran rumah tangga bertambah menjelang pergantian tahun.

Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, selisih harga beberapa ribu rupiah dapat menentukan apakah uang belanja masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lain.

Karena itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi lebih dari sekadar kegiatan menjual bahan pokok dengan harga terjangkau.

Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah kota untuk menjaga daya beli, sekaligus menguji seberapa dekat kebijakan pangan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pada 21 Oktober 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menggelar GPM di Balai RW 3 Karangrejo Sawah III, Kelurahan Wonokromo. Kegiatan tersebut menghadirkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, telur, gula, dan aneka bumbu dapur.

Pemerintah juga melibatkan Perum Bulog, badan usaha milik daerah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Langkah itu relevan karena menjaga pangan bukan hanya persoalan memastikan stok tersedia di gudang, melainkan juga memastikan masyarakat mampu membelinya.

Pangan yang melimpah belum sepenuhnya menjamin ketahanan pangan apabila harganya melampaui kemampuan sebagian keluarga.

Harga bergerak

Daya tarik GPM Surabaya terlihat dari selisih harga yang ditawarkan. Dalam kegiatan di Wonokromo, Minyakita dijual Rp15.500 per liter, sedangkan beras SPHP kemasan lima kilogram dipasarkan Rp58.000.

Beras premium ukuran lima kilogram dijual Rp74.500, sementara telur ayam ras ditawarkan Rp23.000 per kilogram. Bawang merah, bawang putih, dan sejumlah jenis cabai juga tersedia dalam kemasan dengan harga Rp5.000 per bungkus.

Apabila dibandingkan dengan harga pasar yang disebutkan dalam laporan kegiatan tersebut, beras SPHP dan minyak goreng memberikan ruang penghematan yang berarti.

Meskipun demikian, manfaat itu perlu dibaca secara proporsional. Harga pada satu lokasi dan waktu tertentu tidak otomatis mewakili seluruh pasar di Surabaya. Perbedaan mutu, biaya distribusi, ketersediaan barang, dan saluran penjualan juga memengaruhi harga yang dibayar konsumen.

Selisih harga tersebut menjelaskan mengapa GPM menarik perhatian warga. Dalam pelaksanaan di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, pada 7 Oktober 2026, masyarakat terlihat mengantre untuk memperoleh beras SPHP dan Minyakita.

Tingginya minat itu menunjukkan bahwa akses terhadap bahan pokok dengan harga lebih rendah memiliki arti langsung bagi pengeluaran rumah tangga.

Kebutuhan intervensi semakin relevan jika melihat perkembangan harga secara lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Surabaya pada September 2026 sebesar 3,68 persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 3,28 persen.

Angka tersebut merupakan inflasi umum, bukan khusus pangan, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan program pasar murah. Hanya saja, data itu memberikan gambaran bahwa tekanan biaya hidup masih perlu diperhatikan.

Komoditas tertentu, bahkan membutuhkan perhatian lebih besar. Badan Pangan Nasional pada 17 Oktober 2026 menyampaikan bahwa harga cabai rawit merah di Jawa Timur rata-rata Rp58.720 per kilogram pada 16 Oktober.

Pada saat yang sama, harga di Sulawesi Utara mencapai Rp127.604 per kilogram. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan harga tidak selalu terletak pada ketersediaan produksi nasional, tetapi juga pada persebaran pasokan dan kelancaran distribusi antardaerah.

Dalam konteks itu, GPM tidak cukup dipandang sebagai tempat berbelanja murah. Program tersebut seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengendalian harga yang merespons komoditas paling bergejolak, wilayah yang paling membutuhkan, dan periode ketika tekanan permintaan meningkat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga keseimbangan antara intervensi jangka pendek dan pembenahan rantai pasok.

Ketika harga cabai naik karena distribusi tersendat, misalnya, menambah pasokan ke pasar sasaran dapat lebih efektif daripada sekadar memperbanyak komoditas lain yang harganya relatif stabil.

Mendekatkan akses

Di Surabaya, GPM telah dikembangkan bersama pasar murah yang menjangkau 31 kecamatan. Pola pelaksanaannya mengombinasikan satu lokasi GPM dengan pasar murah di kecamatan lain, sehingga komoditas utama, seperti beras SPHP, Minyakita, dan gula dapat ditawarkan secara lebih luas.

Pemerintah kota juga merencanakan kegiatan rutin hingga Desember 2026. Pendekatan ini layak dipertahankan, tetapi keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan atau banyaknya komoditas yang dipajang.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang benar-benar memperoleh manfaat, seberapa besar penghematan yang didapat, serta apakah bahan pangan tersedia ketika warga membutuhkannya.

Pengalaman warga dalam sejumlah kegiatan menunjukkan bahwa waktu dan jangkauan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Antusiasme tinggi dapat membuat barang tertentu cepat habis.

Warga yang datang terlambat berisiko pulang tanpa memperoleh kebutuhan yang dicari. Sementara itu, warga yang tinggal jauh dari lokasi harus memperhitungkan biaya perjalanan dan waktu untuk berbelanja.

Situasi tersebut mengandung pelajaran penting. Pangan murah belum tentu sepenuhnya terjangkau apabila ongkos untuk mendapatkannya justru mengurangi penghematan.

Pemerintah perlu memastikan persebaran lokasi mempertimbangkan kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi warga, dan kemudahan transportasi, bukan hanya ketersediaan tempat kegiatan.

Jadwal, jenis komoditas, perkiraan stok, dan ketentuan pembelian juga perlu diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan berlangsung. Informasi tersebut membantu warga mengatur kebutuhan dan mengurangi ketidakpastian.

Pembatasan pembelian dalam jumlah wajar untuk komoditas bersubsidi juga dapat dipertimbangkan agar manfaat tidak terkonsentrasi pada segelintir pembeli atau pelaku usaha yang berbelanja dalam jumlah besar.

Di sisi lain, pemetaan kebutuhan perlu dilakukan secara berkala. Data harga harian, laporan pedagang, informasi dari kecamatan, dan masukan warga dapat digunakan untuk menentukan lokasi serta komoditas yang menjadi prioritas.

Apabila harga telur meningkat di satu kawasan, misalnya, pemerintah dapat mengarahkan tambahan pasokan ke kawasan tersebut tanpa mengurangi pelayanan bagi wilayah lain yang juga membutuhkan.

Pendekatan demikian akan membuat GPM lebih adaptif, bukan sekadar mengikuti kalender kegiatan. Intervensi menjadi lebih tepat ketika disesuaikan dengan perubahan harga dan kebutuhan masyarakat.

Menjaga keseimbangan

Salah satu kekuatan GPM Surabaya ialah keterlibatan kelompok tani, pembudi daya ikan, koperasi, dan UMKM.

Dalam kegiatan di Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, pada 9 September 2026, pemerintah kota melibatkan 17 penyedia bahan pokok, hasil pertanian, ikan, hingga makanan olahan.

Kolaborasi tersebut membuka peluang agar GPM tidak berhenti sebagai tempat membeli barang dengan harga lebih rendah. Kelompok tani memperoleh akses pasar, UMKM memiliki ruang mengenalkan produk, sedangkan masyarakat mendapat pilihan pangan yang lebih beragam.

Jika dijaga konsisten, pola ini dapat mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen tanpa bergantung pada subsidi pangan.

Meskipun demikian, keterjangkauan bagi pembeli tidak boleh dibayar dengan kerugian bagi produsen. Pemerintah perlu memperkuat hubungan antara kelompok tani, distributor, koperasi, dan pasar lokal.

Rantai distribusi yang pendek berpotensi menekan biaya perantara, sementara kepastian penyerapan membantu produsen merencanakan produksi.

Pasokan juga perlu dikelola dengan memperhitungkan cuaca dan perbedaan musim panen. Badan Pangan Nasional pada Oktober 2026 menekankan pentingnya menyalurkan cabai dari sentra produksi ke wilayah yang mengalami gejolak harga, termasuk melalui fasilitasi biaya pengiriman.

Produksi nasional yang mencukupi belum tentu menjamin keterjangkauan jika distribusi tersendat dan biaya logistik tinggi.

Menjelang Natal dan tahun baru, Surabaya perlu menyiapkan langkah antisipatif sesuai perubahan permintaan, terutama untuk komoditas yang rentan bergejolak. Koordinasi dengan Bulog, distributor, pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal harus dilakukan sebelum harga melonjak.

Setelah kegiatan, pemerintah perlu mengevaluasi perubahan harga, jumlah barang terserap, sebaran penerima manfaat, serta keluhan warga. Hasilnya menjadi dasar untuk memperluas atau mengarahkan kembali program.

GPM bukan sekadar menghadirkan harga rendah di satu lokasi, melainkan memastikan pangan tetap terjangkau. Keberhasilan tidak cukup diukur dari antrean atau barang habis, tetapi dari penghematan yang dirasakan keluarga dan kestabilan harga setelah kegiatan berakhir.

Dengan mendekatkan pasokan, melindungi daya beli, dan membuka pasar bagi produsen lokal, GPM dapat menjadi bagian dari tata kelola pangan yang lebih merata dan fondasi ketahanan ekonomi masyarakat.

Copyright © ANTARA 2026

Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.

"Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Rabu.

Indah menilai kerja sama antardaerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, NTB dan Jawa Barat memiliki potensi yang saling melengkapi untuk mengembangkan perdagangan komoditas pangan.

Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, perkembangan ekonomi, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu peluang kerja sama yang dilakukan kedua provinsi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat.

"Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan," ujar Indah.

Selain perdagangan pangan, Pemprov NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke Nusa Tenggara Barat.

Indah memandang hubungan ekonomi kedua provinsi perlu dikembangkan tidak hanya melalui perdagangan komoditas, tetapi juga melalui investasi yang dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.

"Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.

Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak cukup hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.

Sepanjang 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai realisasi investasi sebesar Rp300 triliun. Pengalaman itu menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

Erwan ingin kesepakatan kedua provinsi ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, terutama dalam memperkuat rantai pasok komoditas strategis.

"Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan strategi menjaga inflasi melalui stabilitas pangan dengan memastikan keseimbangan harga komoditas dari tingkat produsen hingga konsumen agar ekonomi nasional tetap berjalan stabil.

Amran menyebut inflasi Indonesia pada September 2026 berada di level 3,28 persen dan masih terkendali dibandingkan sejumlah negara sahabat yang mengalami tekanan inflasi lebih tinggi akibat berbagai faktor ekonomi global.

"Inflasinya negara sahabat kemarin kan baru berkunjung, Arab Mesir, 12 persen inflasinya. Jadi kita bersyukur, Indonesia inflasi kita masih 3,28 persen dan terkendali," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta pada Sabtu.

Menurut Amran, pengendalian pangan menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali, terutama pada komoditas strategis seperti beras, telur, dan daging ayam ras yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi.

Amran menjelaskan, pemerintah menjaga stabilitas pangan dengan mengatasi anomali pada dua sisi ekosistem pangan, yakni produsen di hulu dan konsumen di hilir melalui kebijakan produksi dan distribusi agar harga wajar.

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, operasi pasar, serta intervensi distribusi untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat secara merata di berbagai wilayah Indonesia dari pusat.

Ia menegaskan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan upaya kolaboratif menjaga inflasi melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah tanpa terkecuali demi menciptakan stabilitas ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran membeberkan kunci pengendalian inflasi berada pada kemampuan pemerintah mengelola keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen sekaligus melindungi konsumen dari gejolak harga pangan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat luas Indonesia.

Menurut dia, produsen dan konsumen harus mendapatkan perhatian agar ekosistem pangan berjalan sehat karena surplus komoditas tidak boleh terganggu akibat praktik yang merugikan pelaku usaha kecil maupun masyarakat sebagai pembeli.

Amran mengatakan pemerintah terus menjaga harga pangan melalui berbagai intervensi termasuk operasi pasar beras yang dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi hulu dan hilir sehingga petani tetap memperoleh keuntungan serta konsumen terlindungi.

"Makanya operasi pasar, karena beras kita banyak. Saya sudah minta Bulog melakukan operasi pasar," ujar Amran.

Operasi pasar tidak hanya dilaksanakan untuk menggelontorkan beras medium, tetapi juga beras premium ke pasaran. Untuk mendukung langkah tersebut, stok beras komersial di Perum Bulog diperkuat secara signifikan dalam sebulan terakhir.

Dalam laporan Bapanas, per 14 Oktober stok beras komersial Bulog mencapai 15,88 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat 120,25 persen dibandingkan sebulan sebelumnya yang masih berada di kisaran 7,21 ribu ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam bentuk beras kualitas medium di Bulog dipastikan sangat memadai. Penyaluran CBP dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat terus dilakukan, termasuk melalui program bantuan pangan beras.

Untuk menjaga stabilitas harga beras hingga akhir tahun, Bapanas memberikan penugasan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dari sisa anggaran yang tersedia.

Realisasi penyaluran SPHP tambahan sejak awal Oktober hingga 14 Oktober telah mencapai 52 ribu ton atau 70,19 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan stok SPHP di pasaran setelah penugasan sebelumnya sebanyak 828 ribu ton selesai direalisasikan pada 23 September.

Selain itu, program bantuan pangan beras tahap ketiga periode Oktober, November, dan Desember kepada 33,24 juta penerima juga sedang berjalan. Target penyaluran diperkirakan dimulai Oktober dengan kebutuhan CBP mencapai 997 ribu ton.

Untuk menjaga stabilitas produk ternak unggas, pemerintah melakukan intervensi sejak tingkat hulu dengan menyasar peternak unggas. Salah satunya melalui pelaksanaan program SPHP jagung pakan.

Amran telah menginstruksikan Perum Bulog terus melayani kebutuhan jagung pakan bagi peternak unggas dengan harga lebih ekonomis. Alokasi SPHP jagung pakan juga direncanakan ditambah sebanyak 150 ribu ton.

Surplus daging ayam ras tetap harus dijaga secara proporsional dengan memastikan keseimbangan harga dari hulu hingga hilir. Intervensi di hilir melalui subsidi biaya angkut juga diiringi penguatan sektor hulu bagi peternak unggas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah di empat zona untuk membantu masyarakat mendapat barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Disdag Palembang, Elsa Noviani di Palembang, Rabu mengatakan bahwa pasar murah itu digelar untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah itu.

"Operasi pasar murah ini digelar sebagai upaya pemerintah guna membantu masyarakat agar dapat membeli sembako murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Dia mengatakan, pasar murah digelar di empat zona secara bertahap meliputi di Kecamatan Sematang Borang, Sako, Sukarami dan Kecamatan Ilir Barat Satu.

"Pasar murah digelar sejak 12-15 Oktober 2026. Untuk hari ini dibuka di Kecamatan Sukarami dan besok pagi di Ilir Barat Satu," katanya.

Dalam kegiatan tersebut Disdag Kota Palembang menggandeng Perum Bulog dan sejumlah distributor di Kota Palembang sebagai pihak penyedia barang kebutuhan pokok untuk dijual kepada masyarakat dengan harga lebih murah dari pasar.

Seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp57.000, Minyakita Rp14.700 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per Kg, tepung terigu Rp9.000 per Kg, sagu Rp9.500 per Kg dan daging kerbau Rp100.000 per Kg.

Selain itu, di pasar murah juga tersedia makanan olahan seperti nugget, sosis, serta beraneka ragam jenis buah dan sayur mayur yang dijual dengan harga terjangkau.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami imbau masyarakat yang ingin memanfaatkan pasar murah dapat datang ke Lapangan Bola Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat Satu, besok pagi untuk membeli sembako dengan harga terjangkau tanpa syarat apapun," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026