Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan pemberian sejumlah subsidi strategis sebagai langkah menjaga inflasi tetap terkendali menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi pada perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Mendagri menyebut subsidi strategis berperan menjaga inflasi tetap terkendali menjelang akhir tahun melalui penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian tekanan harga di tengah aktivitas ekonomi.

"Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, bulan Desember memiliki dasar perbandingan inflasi yang relatif rendah sehingga diperlukan langkah antisipatif agar inflasi tahunan tidak melampaui batas sasaran pemerintah nasional.

Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian subsidi listrik bagi kelompok pelanggan tertentu karena kebijakan tersebut sebelumnya dinilai efektif membantu menekan tekanan inflasi secara nasional.

Selain listrik, pemerintah juga mempertimbangkan dukungan terhadap sektor bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan yang mampu menjaga biaya masyarakat tetap terkendali sepanjang periode akhir tahun.

Tito turut mengusulkan pemberian subsidi angkutan udara mengingat tarif penerbangan memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi ketika permintaan perjalanan masyarakat meningkat selama musim liburan nasional berlangsung.

Pemerintah akan terus mengoordinasikan berbagai langkah antisipasi bersama kementerian terkait agar pengendalian inflasi berlangsung efektif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan penguatan layanan publik nasional.

Tito optimistis sinergi kebijakan subsidi, pengendalian tarif, serta koordinasi lintas sektor mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang akhir tahun nasional.

Mendagri menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," katanya.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dari awal kami sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan ada indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh industri.

“Dari awal kami sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) sudah melakukan penindakan di Semarang, Jawa Tengah, bersama TNI Angkatan Laut (AL).

“Itu sebagai salah satu bukti, contoh. Itu di laut, tetapi kalau di darat kan banyak juga yang mobil-mobil yang seharusnya tidak boleh ngambil BBM subsidi itu dipakai. Contoh, tronton,” ucap Bahlil.

Ketika berkunjung ke Kalimantan, Bahlil menyampaikan mobil-mobil untuk kegiatan pertambangan maupun perkebunan terlihat mengantre untuk membeli BBM bersubsidi.

“Di Kalimantan, kan saya kemarin dari sana. Mobil-mobil yang untuk tambang, sebagian untuk kebun, itu masih ada sebagian yang mengantre untuk mengambil BBM subsidi,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pengangkutan 406 ribu liter atau 406 kiloliter (KL) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar B50 menggunakan kapal Self-Propelled Oil Barge (SPOB) NURFAIZAH 03 di perairan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) sedang menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengangkutan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktik yang berpotensi mengganggu pasokan dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Kapal SPOB NURFAIZAH 03 pertama kali diketahui saat dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Menjangan II-5-39 pada 15 September 2026.

Atas temuan tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) V Semarang menyerahkan penanganan perkara kepada Ditjen Gakkum ESDM untuk pendalaman dan proses lebih lanjut, guna memastikan dugaan pelanggaran ditangani sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah saat ini tengah memperhitungkan dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.

Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah tersebut berpotensi berada di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut.

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi agar harga BBM bersubsidi tetap terjaga.

"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.

Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Menurut Bahlil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan dapat melampaui Rp160 triliun. Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar 27 miliar dolar AS diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah untuk memperoleh rumah layak huni dan terjangkau.

"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau. Karena itu adalah amanah dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Heru mengatakan, dari konteks penyediaan perumahan, komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah, salah satunya adalah melalui skema KPR rumah subsidi.

Kemudian sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dari sisi insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kebijakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), kemudian PPN Ditanggung Pemerintah yang terus diperpanjang.

Sedangkan dari sisi alokasi kuota untuk rumah subsidi yang itu ditugaskan kepada BP Tapera untuk dikelola, terdapat peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit.

Peningkatan kuota rumah subsidi tersebut, kata Heru, sejalan dengan komitmen yang kuat dalam rangka mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan penurunan secara signifikan angka backlog kepemilikan rumah.

BP Tapera terus mengupayakan, bekerja sama, berkolaborasi erat dengan seluruh ekosistem perumahan baik dari sisi pengembang untuk ketersediaan supply-nya, kemudian dengan perbankan untuk penyaluran pembiayaan.

Kemudian pengampu kebijakan yakni Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN ya, termasuk Bappenas dalam guidance sesuai dengan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tahun ini kami di BP Tapera tetap diamanahi untuk mengelola pembiayaan sampai dengan 350 ribu unit, melalui skema KPR subsidi FLPP yang terus kita upayakan apa pun tantangannya," kata Heru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat strategi percepatan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pengembang untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun administratif yang berpotensi memperlambat proses pembiayaan.

“Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, BP Tapera juga mempercepat proses validasi data dan memperkuat peran tim khusus atau task force untuk memastikan hambatan dalam proses pembiayaan dapat segera ditangani.

Sebagai langkah percepatan, BP Tapera menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada periode 19–25 Oktober 2026 untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR Subsidi FLPP.

Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 19 Oktober 2026 mencapai 184.342 unit dengan nominal FLPP sebesar Rp23 triliun. Selain itu, terdapat 39.830 calon debitur yang masih menjalani proses pembiayaan di perbankan.

Dengan demikian, total realisasi dan calon debitur dalam proses mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit pada 2026.

Penyaluran FLPP didukung jaringan kemitraan yang melibatkan 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 8.287 pengembang dengan cakupan 11.504 perumahan di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan dalam mencapai target pembiayaan perumahan.

“Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis. Saya rasa kita sebagai pemimpin negara, pejabat negara, tentu mengidentifikasi masalah itu satu hal, tapi tentu kita punya kemampuan problem solving,” kata Maruarar.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah ada pemangkasan kuota BBM subsidi jenis Pertalite di Bali yang diduga menjadi salah satu pemicu kelangkaan BBM dalam satu pekan terakhir.

“Tidak, tidak ada pemangkasan kuota bahkan bisa ditambahkan,” kata Menko Bahlil Lahadalia usai menggelar rapat koordinasi penanganan antrean BBM di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar, Bali, Senin.

Ia memastikan penyebab antrean panjang BBM di Bali karena keterlambatan pasokan akibat kapal pengangkut BBM mengalami kendala jangkar saat sandar.

Akibatnya, lanjut dia, cadangan Pertalite di Bali menurun tiga hingga empat hari.

Untuk itu, Bahlil telah menambah armada kapal pengangkut BBM dari yang selama ini tiga kapal menjadi tujuh kapal yang sandar di dermaga Terminal BBM Sanggaran Denpasar dan Terminal BBM Manggis Kabupaten Karangasem.

Menko yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu justru memerintahkan Direktorat Jenderal Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menaikkan kuota (cadangan) BBM Pertalite yang awalnya memiliki daya tahan 11 hari menjadi 15 hari.

“Jadi bukan mengurangi (kuota), kami menambah,” ucapnya.

Meski tidak memberikan detail volume, Bahlil menegaskan kuota dengan daya tahan 15 hari tersebut disuplai secara berkelanjutan.

Sebelumnya, beredar narasi di media sosial yang menyebutkan penyebab utama kelangkaan BBM di Bali karena adanya pemangkasan kuota Pertalite di atas 50 persen.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, kuota Pertalite pada 2026 untuk Bali mencapai 764.106.000 liter.

Hingga September 2026, sudah terealisasi 560.869.000 liter atau 73,4 persen.

Sedangkan solar kuota 2026 di Bali mencapai 251.558.000 liter dengan realisasi mencapai 183.175.000 liter atau 72,8 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini diambil dalam rangka menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat nomor B.21.500.1/16672/V/Disnaker.Esdm meminta para bupati dan wali kota di daerah ini, agar segera membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Langkah ini diambil dalam rangka menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," kata Wayan Koster, di Denpasar, Sabtu.

Arahan tersebut juga dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya antrean BBM panjang serta praktik rekayasa oknum tertentu dalam pengisian BBM di SPBU, sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam instruksi tersebut lebih rinci meminta kepala daerah dalam membentuk satuan tugas melibatkan unsur TNI dan Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga.

"Satuan tugas yang dibentuk ini nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, agar benar-benar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujarnya.

Selain pengawasan umum, satgas juga diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang melakukan berbagai bentuk rekayasa dalam pengisian BBM bersubsidi di SPBU.

"Pemeriksaan mencakup tindakan oknum yang memodifikasi tangki BBM kendaraan untuk menambah kapasitas volume, menggunakan pelat nomor polisi kendaraan yang ilegal, hingga bentuk kecurangan lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Koster.

Satuan tugas juga bertugas memastikan penerapan pembatasan kuota pengisian BBM bersubsidi sesuai dengan kriteria kendaraan yang telah ditentukan pada saat terjadi antrean panjang.

Termasuk, mekanisme pembatasan pengisian BBM berikutnya setelah pemakaian minimal 70 persen dari pengisian terdahulu berdasarkan data pembelian terakhir dengan mencatat odometer sesuai spesifikasi kendaraan.

"Pengawasan ini penting dilakukan agar kendaraan yang sudah memenuhi kuota tidak memicu antrean panjang atau padat pada area sekitar SPBU," kata Gubernur Bali itu lagi.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bersama instansi terkait juga diinstruksikan untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan tanpa pandang bulu.

“Kami menginstruksikan pemberian sanksi administratif berupa teguran, surat peringatan hingga pencabutan izin dan atau menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pengelola SPBU atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan atau memenuhi unsur pelanggaran secara berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama yang terjadi di daerah-daerah dengan antrean panjang.

“Saya minta tolong sama Pak Kapolri, ‘Pak, kalau begini, ditindak aja melalui proses hukum’. Masa minyak BBM subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri? Itu kan subsidinya ditanggung oleh negara,” kata Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyayangkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut sebab turut berkontribusi terhadap antrean panjang pembelian BBM.

Salah satu modus yang ditemukan, sebagaimana yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah modifikasi tangki mobil untuk menampung BBM dengan volume yang besar untuk dijual kembali.

Ketika disinggung apakah praktik tersebut ditemukan di Bali, Bahlil menyampaikan tidak mau mendahului kewenangan aparat penegak hukum.

“Saya tidak mau mendahului. Itu nanti detailnya nanti aparat penegak hukum,” ujar dia.

PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah proses normalisasi distribusi di Provinsi Bali.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Bali untuk mempercepat normalisasi distribusi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.

Ia menegaskan BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang melanggar ketentuan.

Ia berharap masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135 dengan menyertakan informasi dan bukti pendukung, seperti foto kendaraan serta nomor polisi, untuk membantu proses tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Kitty, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengingatkan penyuluh dan petani segera mengisi e-RDKK (elektronik Rencana Kebutuhan Definitif Kebutuhan Kelompok) yang akan mendapatkan pupuk subsidi untuk Masa Tanam Oktober-Maret (MT Okmar) karena batas waktu hanya sampai 25 Oktober 2026.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) Eko Nugroho Dharmo Putro menegaskan data kebutuhan pupuk pada e-RDKK harus akurat, aktual dan sesuai kondisi lapangan.

Data tersebut, lanjut dia di Jakarta, Kamis, yakni identitas petani (NIK), lahan usaha tani (lokasi dan luas lahan usaha), jenis komoditas, kebutuhan pupuk (jenis dan jumlah sesuai rekomendasi) dan keanggotaan di kelompok tani.

"Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi,” ujarnya saat Webinar “Optimalisasi Pupuk Bersubsidi pada Musim Tanam Okmar dan Sosialisasi e-RDKK Tahun 2027" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT Pupuk Indonesia.

Eko meminta penyuluh pertanian agar memberikan pendampingan ke petani, sebab kondisi petani dan usaha tani dapat berubah dari waktu sewaktu.

Kadang, tambahnya, juga ada petani yang sebelumnya belum terdata, sehingga perlu identifikasi kembali. Selain itu, ada kemungkinan perubahan data seperti luas lahan, lokasi dan komoditas.

Sementara itu untuk membantu kemudahan petani mengakses pupuk subsidi, pemerintah telah melakukan deregulasi penyaluran pupuk subsidi, dari sebelumnya sebanyak 145 peraturan kementerian/lembaga, bahkan ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden dan instruksi presiden kini bisa langsung dari Pupuk Indonesia ke petani.

Pemerintah juga telah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan APBN, lanjutnya kini pupuk Urea harganya Rp 1.800/kg, pupuk NPK Phonska Rp 1.840/kg, pupuk NPK kakao Rp 2.640/kg dan pupuk ZA tebu Rp 1.360/kg.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiawati menambahkan, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian saat menginput data petan, misalnya, penambahan petani baru, luas lahan, komoditas serta periode tanam.

Dikatakannya jika ada penghapusan data petani tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan. Penghapusan petani lama dapat dilakukan pada pendataan tahun berikutnya dengan tidak memasukannya sebagai calon penerima pupuk bersubsidi.

"Pemutakhiran hanya dapat dilakukan berupa penambahan data baru," ujarnya.

Stok aman

Sementara itu VP Perencanaan Penjualan Ritel PT. Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin mengatakan, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran pupuk subsidi sudah sebanyak 7,10 juta ton atau naik 20 persen dari tahun lalu sebanyak 5,90 juta ton.

Jumlah penyaluran tersebut 72,11 persen dari alokasi Kementerian Pertanian sebanyak 9,55 juta ton.

“Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, kami berharap petani bisa mengoptimalkan alokasi pupuk subsidi tersebut,” ujarnya.

Untuk musim tanam Oktober-Maret, Saeful menjelaskan, ada stok pupuk sebanyak 1,39 juta ton atau ketahanan stok selama 46 hari dengan rata-rata penebusan pupuk subsidi oleh petani sebanyak 30 ribu ton/hari.

Saat ini stok pupuk subsidi pupuk Urea sebanyak 838.825 ton, NPK 604.299 ton, NPK Kakao 18.733 ton, SP-36 sekitar 11.105 ton, pupuk ZA sebanyak 3.783 ton dan organik 57.845 ton.

“Dengan ketersediaan stok tersebut, diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 46 hari,” tuturnya.

Bukan hanya pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk non subsidi. Sampai 12 Oktober masih sebanyak 419.554 ton. Terdiri dari pupuk Urea sebesar 358.973 ton, NPK 22.912 ton dan ZA 37.669 ton.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta menyatakan selama ini rantai birokrasi penyaluran pupuk dari hulu hingga hilir diduga menjadi kendala tersendiri.

Oleh karena itu, tambahnya, pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi merupakan berita menggembirakan buat petani sehingga lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk turun 20 persen semakin membuat semangat berbudidaya," kata Otong.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.

"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.

Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.

Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.

"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.

FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.

Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.

Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Daftar SPBU 24 jam akan terus diperbarui berkala sesuai kondisi di lapangan,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Rabu.

Pemetaan itu dilakukan sebagai respons atas dinamika distribusi BBM di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir yang menimbulkan antrean panjang.

Penambahan personel di SPBU juga dilakukan secara terukur agar para pekerja tidak mengalami kelelahan, sehingga keandalan operasional SPBU tetap terjaga.

Pihaknya telah mengerahkan kapal tanker secara bertahap untuk melakukan penyaluran BBM pada Rabu (7/10) dan Minggu (11/10) yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis.

Kemudian kapal tanker membawa total 26.200 kiloliter BBM yang datang pada Senin 12 Oktober, kemudian Rabu 14 Oktober dan dijadwalkan pada Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Ia menjelaskan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari.

Berdasarkan data per Maret 2026, total SPBU di Bali mencapai 214 unit, SPBU Nelayan ada empat unit, didukung pertashop (146), stasiun pengisian tabung elpiji (SPBE) subsidi (16) dan non subsidi (4).

Berikut data sementara SPBU buka 24 jam di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang juga dapat dipantau perkembangannya salah satunya melalui media sosial resmi, instagram @pertaminabali dan @patraniaga.jatimbalinus.

1. Kabupaten Jembrana

2. Kabupaten Tabanan

3. Kabupaten Karangasem

4. Kabupaten Buleleng

5. Kabupaten Badung

6. Kota Denpasar

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengatakan bahwa perubahan pola penyesuaian distribusi berdampak pada antrean panjang masyarakat yang membeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Jember, Jawa Timur.

"Kami terus memantau pelayanan SPBU di Jember dan beberapa wilayah lainnya. Pemantauan pasokan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan operasional, serta kondisi distribusi di lapangan," katanya saat dihubungi per telepon dari Jember, Senin.

Menurut dia, kondisi konflik geopolitik yang masih berlangsung ikut mempengaruhi penyesuaian jadwal dan pola pengiriman, termasuk kedatangan kapal tanker, sehingga hal tersebut yang menyebabkan pihak Pertamina juga harus melakukan penyesuaian dalam pola distribusi BBM ke sejumlah SPBU.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian dalam pola distribusi BBM, sehingga masyarakat diimbau tidak panik," katanya.

Ia menjelaskan kondisi stok BBM tetap dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi tantangan distribusi perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah Jember bagian selatan karena jarak wilayah tersebut dari terminal BBM di Tanjungwangi Banyuwangi menjadi salah satu pertimbangan dalam mengoptimalkan rute dan waktu pengiriman.

"Stok BBM tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun ada perubahan jadwal pengiriman, sehingga memicu antrean panjang di SPBU. Kalau BBM di tingkat pengecer itu ada, artinya BBM tidak langka karena bahan bakar tersebut ada," katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dengan benar mengenai kelangkaan maupun kenaikan harga BBM terutama di media sosial yang dapat memicu terjadinya aksi borong atau panic buying.

"Kami juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak membeli secara berlebihan karena khawatir stok habis. Pertamina pastikan bahwa stok BBM aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Pantauan di sejumlah SPBU kawasan Jember bagian selatan, terdapat antrean panjang hingga di luar SPBU akibat perubahan pola penyesuaian distribusi BBM tersebut.

Pihak Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas agar antrean panjang kendaraan di SPBU tidak menyebabkan kemacetan akses jalan di sekitar SPBU setempat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026