#30 tag 24jam
Mendagri dorong penguatan operasi pasar jaga harga pangan akhir tahun
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong operasi pasar pangan terus diperkuat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, guna menjaga stabilitas ... [423] url asal
#mendagri #penguatan-operasi-pasar #harga-pangan #akhir-tahun #natal #tahun-baru
(Antara - Bisnis) 26/10/26 15:08
v/1312080/
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong operasi pasar pangan terus diperkuat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia secara merata.
Menurut Tito penguatan operasi pasar penting dilakukan di seluruh Indonesia karena sebagai langkah utama menjaga stabilitas harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
"Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.
Tito menekankan pemerintah telah memiliki data daerah beserta komoditas yang membutuhkan intervensi sehingga pelaksanaan operasi pasar dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif secara nasional.
Ia menegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar distribusi pangan berjalan lancar dan gejolak harga dapat segera dikendalikan bersama.
Dia menilai peningkatan permintaan pangan menjelang Natal dan tahun baru merupakan kondisi rutin sehingga langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal melalui koordinasi lintas sektor nasional.
"Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," tutur Tito.
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode permintaan meningkat nasional.
Tito juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan kemampuan fiskal masing-masing dalam mendukung bantuan sosial sehingga perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih luas dan merata di berbagai wilayah.
Ia menegaskan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi karena setiap wilayah memiliki karakteristik kebutuhan serta komoditas pangan yang berbeda sepanjang tahun.
Tito berharap langkah terpadu tersebut mampu menjaga pasokan, memperlancar distribusi, serta mengurangi tekanan harga ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur akhir tahun.
Kebijakan pengendalian harga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan lapangan sehingga setiap intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan maupun kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Tito meyakini sinergi seluruh kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat menghadapi akhir tahun.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton serta produksi dalam negeri tetap berlanjut stabil.
“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Mendagri sebut inflasi tahunan 3,28 persen masih kategori aman
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga ... [342] url asal
#mendagri #tito-karnavian #inflasi-september-3 #28-persen #masih-aman
(Antara - Bisnis) 26/10/26 14:16
v/1307400/
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.
"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.
Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.
Ia menegaskan inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha sehingga kesejahteraan produsen perlu dijaga melalui kebijakan harga yang seimbang nasional.
Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah sehingga pemerintah menjaga kenaikan harga tetap berada dalam batas sasaran nasional.
Pemerintah juga mencatat inflasi bulanan Agustus hingga September meningkat sebesar 0,30 persen dengan penyumbang utama berasal dari kelompok makanan dan minuman akibat kenaikan harga cabai nasional.
Menurut Tito, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi kekeringan yang mengurangi produksi pada sejumlah daerah sentra sehingga pasokan sementara belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.
Pemerintah mendorong perluasan program penanaman cabai di desa maupun kawasan perkotaan sebagai langkah memperkuat pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas hortikultura nasional secara berkelanjutan.
"Sebenarnya bisa diatasi dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di kelurahan, di kota," tuturnya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai ketika produksi menurun sekaligus memberikan peluang keuntungan lebih baik bagi petani pada saat harga mengalami peningkatan pasar domestik.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi berjalan efektif sesuai sasaran yang telah ditetapkan bersama.
Tito optimistis pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha, petani, serta masyarakat dalam menghadapi dinamika harga ke depan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Wamendagri sebut gaji ASN melalui KDKMP masih sebatas opsi terbuka
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah ... [289] url asal
#wamendagri #bima-arya #kdkmp #gaji-asn #penyaluran #koperasi
Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja.
Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih sebatas opsi yang terbuka untuk dipertimbangkan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN.
“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” katanya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Ia menjelaskan gerai KDKMP ke depan dimungkinkan menjadi salah satu saluran penyaluran gaji ASN, termasuk pembayaran pensiun, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut.
“Bisa saja untuk ke depannya dimungkinkan, terbuka kemungkinan, menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji, termasuk pensiun dari ASN misalnya,” ujarnya pula.
Menurut Bima, rencana tersebut merupakan bagian dari kemungkinan pemanfaatan gerai koperasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Namun, ia menegaskan bahwa realisasi opsi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran gaji dan pensiun ASN.
“Ya tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu,” katanya lagi.
Bima menambahkan, pembahasan mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui gerai KDKMP tidak dapat dimaknai sebagai keputusan untuk mengalihkan seluruh mekanisme pembayaran gaji ASN ke koperasi.
Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan operasional dan kelembagaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi tersebut apabila opsi itu nantinya direalisasikan.
Dengan demikian, penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun melalui gerai KDKMP masih berupa kemungkinan yang memerlukan kajian serta persiapan lebih lanjut, bukan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)