ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tingginya biaya produksi beras di dalam negeri yang saat ini mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.

Angka tersebut jauh melampaui biaya produksi di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang berada di kisaran Rp4.000 per kilogram.

Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulkifli menilai ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan luar negeri, di mana Indonesia tercatat mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.

Menurut Zulkifli, masalah utama rendahnya indeks pertanaman berakar pada pengelolaan irigasi dan akses sarana produksi yang belum optimal.

Ia menyebutkan dari total 7,4 juta hektare luas sawah nasional, luas tanamnya hanya mencapai 10 juta hektare karena mayoritas lahan hanya ditanami satu kali dalam setahun.

“Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki,” kata Zulkifli.

Selain persoalan irigasi, ketidakefisienan juga dipicu oleh rumitnya alur penebusan pupuk bersubsidi bagi petani, padahal rasio penggunaan pupuk sangat menentukan hasil panen.

Guna mengatasi hambatan tersebut sekaligus memangkas biaya produksi menuju swasembada pangan, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah melakukan reformasi regulasi secara masif dari hulu ke hilir.

Salah satu langkah yang diambil adalah menyederhanakan birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai sangat berbelit-belit.

"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.

Di samping pemangkasan aturan pupuk dan pembenahan tata kelola irigasi daerah, pemerintah juga merevisi regulasi harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air.

Menurut dia, intervensi kebijakan tersebut berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) dari angka 116 menjadi 131.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan penguatan irigasi dilakukan di tengah El Nino untuk menjaga ketersediaan air pertanian dan mengawal swasembada pangan nasional secara berkelanjutan melalui program infrastruktur air terpadu.

Diana mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian terus memetakan kebutuhan irigasi agar pasokan air tersedia bagi kawasan pertanian yang memerlukan dukungan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

"Kita sudah mengawal dengan baik ya, artinya kita bersama dengan Kementerian Pertanian itu adalah urusan air itu irigasi. Dan irigasi ini dari awal kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian mana yang belum ada air, ya kita upayakan untuk air," kata Diana ditemui usai Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penyediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian sehingga pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi terus diprioritaskan sesuai kebutuhan di berbagai daerah Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum, lanjutnya, menangani pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi air berjalan optimal hingga mencapai lahan pertanian produktif.

Diana menjelaskan pemerintah juga melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang irigasi yang menjadi pedoman percepatan peningkatan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, pemerintah berupaya mempercepat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional berkelanjutan.

"Nah, ini upaya kita untuk swasembada pangan melalui penguatan jaringan irigasi-irigasi tadi," ucap Diana.

Ia mengatakan pemetaan kebutuhan irigasi tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan bersama Kementerian Pertanian berdasarkan kondisi lahan, potensi produksi, dan kebutuhan pengairan di lapangan.

Koordinasi kedua kementerian juga mencakup identifikasi kawasan yang membutuhkan pengembangan irigasi maupun program cetak sawah sehingga dukungan infrastruktur dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Diana menegaskan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian akan terus diperkuat agar pembangunan irigasi mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan Rp334 miliar untuk pembangunan dan perbaikan daerah irigasi guna menjaga produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan di tengah peningkatan target produksi padi pada 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Selasa, mengatakan anggaran tersebut telah disetujui dari total usulan Rp947 miliar untuk memperkuat infrastruktur pertanian, terutama sarana pengairan yang dibutuhkan petani untuk menunjang kegiatan produksi.

"Alokasi dana Rp334 miliar tersebut sudah disetujui sebagai bentuk pemerintah wajib hadir untuk mendorong kesejahteraan dan memastikan kebutuhan pertanian seperti sarana irigasi dapat terpenuhi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Kabupaten Bandung pada 2025 mencapai 353.307 ton gabah kering giling (GKG), dengan produksi beras sebesar 204.028 ton, yang menjadi dasar penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah.

Pada 2026, produksi padi Kabupaten Bandung diproyeksikan meningkat menjadi 480.000 hingga 520.000 ton dari luas tanam sekitar 60.000 hektare, dengan produktivitas rata-rata diperkirakan mencapai delapan ton GKG per hektare.

Untuk mendukung target tersebut, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, sehingga kegiatan budidaya dapat berlangsung lebih optimal dan risiko gangguan produksi akibat keterbatasan pengairan dapat ditekan.

Dadang mengatakan dukungan infrastruktur pertanian perlu berjalan seiring dengan perlindungan lahan produktif agar peningkatan produksi tidak terhambat oleh berkurangnya area persawahan akibat alih fungsi lahan.

Pemkab Bandung juga mengawal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 22.000 hektare sebagai langkah mempertahankan kawasan pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

Melalui alokasi anggaran irigasi, peningkatan produktivitas, dan perlindungan lahan pertanian, Pemkab Bandung berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani di tengah target peningkatan produksi padi pada 2026.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Luas areal lahan pertanian di kawasan sekitar berkisar 450 hektare. Sehingga ketika saluran irigasinya lancar, jika sebelumnya hanya bisa sekali tanam, dengan ini harapannya bisa dua atau tiga kali tanam

Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu menormalisasi saluran avur yang melintasi tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, guna memperlancar pasokan air irigasi ke areal persawahan sekitar agar nantinya bisa tanam padi hingga tiga musim tanam.

"Luas areal lahan pertanian di kawasan sekitar berkisar 450 hektare. Sehingga ketika saluran irigasinya lancar, jika sebelumnya hanya bisa sekali tanam, dengan ini harapannya bisa dua atau tiga kali tanam," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau pekerjaan normalisasi saluran avur yang melintasi tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Senin.

Ia mengungkapkan, saluran avur itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu membantu membuang air saat banjir dan mendukung pengairan pada musim kemarau. Karena itu, fungsinya perlu dijaga agar bisa mendukung kebutuhan air lahan pertanian.

"Ini normalisasi saluran irigasi yang diteroboskan ke Sungai Gemboyo. Harapannya nanti di sini bisa terairi, sehingga produktivitas panen tanaman padinya bisa lebih optimal," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah.

Total panjang saluran avur yang dinormalisasi 1,15 kilometer. Membentang di antara dua desa yaitu, Desa Klitih dan Desa Dukun. Per 14 Oktober 2026, pekerjaan sudah selesai sekitar 630 meter di Desa Klitih, bahkan petani sudah mulai memanfaatkannya untuk menyemai bibit padi.

Sementara di Desa Dukun dari target 500 meter baru selesai sekitar 80 meter. Kondisi saluran di Desa Dukun lebih sulit karena kondisi tanah yang lunak sehingga alat berat beberapa kali terjebak lumpur.

Pembiayaan awal yang disiapkan untuk normalisasi tersebut senilai Rp39,02 juta untuk operasional alat berat, tenaga kerja, penggalian manual, dan mobilisasi alat. Selain itu juga ada bantuan dari Bank Indonesia, Pemkab Demak, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Desa Klitih dan Dukun.

"Ini kolaborasi antara Pemprov Jateng, Pemkab Demak, BI, sampai Pemerintah Desa, bareng-bareng," ujar Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menambahkan normalisasi tersebut dilakukan setelah adanya pantauan dan laporan dari tim di lapangan dan masyarakat.

Potensi di pertanian di Desa Klitih dan Dukun yang dilewati saluran avur tersebut sebesar 450 hektare. Kelancaran saluran ini membuat petani minimal bisa tanam dua kali dalam setahun.

"Ini kerja bersama agar panen tanaman padinya paling tidak 5-6 ton per hektare, tinggal dikalikan 450 hektare. Jadi bagaimana caranya kita tetap semangat di tengah kondisi iklim seperti ini. Tahun lalu kita lakukan pengerukan di Sungai Pelayaran dan hasilnya bagus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Klitih Firdos mengatakan saluran tersebut sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu aliran irigasi untuk mengambil air dari Sungai Gemboyo. Saluran tersebut kemudian tertutup lumpur setelah ada perbaikan pintu air. Diduga perbaikan kurang maksimal sehingga sedimentasi terbawa dan mengendap di sepanjang aliran irigasi.

"Adanya bantuan normalisasi dari Pak Gubernur ini diharapkan air bisa mengalir, sehingga masa tanam pertama dan kedua tidak masalah," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengandalkan operasional infrastruktur Bendung Sungai Hulu (BSH) guna menjaga pasokan irigasi bagi lahan pertanian di wilayah utara daerah itu terutama pada musim kemarau yang terjadi sepanjang tahun ini.

"Keberadaan bendung tersebut menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan air irigasi, terutama ketika curah hujan menurun dan lahan pertanian di wilayah utara berisiko mengalami kekeringan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln di Cikarang, Kamis.

Ia menjelaskan BSH titik nol yang berada di perbatasan wilayah Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat dengan Desa Sukajaya di Kecamatan Cibitung memiliki kapasitas tampung hingga 200 meter kubik dilengkapi pintu-pintu yang berfungsi mengendalikan distribusi air ke sejumlah titik.

Sebanyak delapan pintu air difungsikan untuk mengendalikan aliran menuju Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) serta dua pintu pengatur aliran menuju Kali Srengseng.

"Pada musim kemarau saat ini, Bendung Sungai Hulu menjawab harapan petani di wilayah utara. Pasokan air menjangkau area persawahan sehingga kebutuhan irigasi terpenuhi dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Henri menyebutkan Bendung Sungai Hulu mampu menyuplai kebutuhan irigasi bagi sedikitnya 7.252 hektare lahan pertanian sejak mulai beroperasi pada tahun ini.

Bendung ini mengatur distribusi air sepanjang 38 kilometer yang melintasi tujuh kecamatan yakni Karangbahagia, Sukatani, Tambelang, Sukawangi, Sukakarya, Cabangbungin hingga Muaragembong dengan wilayah hilir di Desa Pantai Harapan Jaya.

Pintu-pintu air bendung tersebut kini telah difungsikan untuk mengendalikan serta membagi aliran air menuju jaringan irigasi dengan tujuan memastikan pasokan air terutama saat musim kemarau.

"Tujuan utama pembangunan Bendung Sungai Hulu untuk mengatasi kebutuhan air pada musim kemarau bagi areal pertanian seluas 7.252 hektare. Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mendukung program swasembada pangan," ucap dia.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Sukakarya Mulyana (44) mengatakan manfaat infrastruktur BSH sudah mulai dirasakan langsung petani lewat distribusi air sehingga tanam serempak dapat dilakukan meski di tengah musim kemarau.

"BSH membantu kelancaran pasokan air sehingga petani dapat melaksanakan tanam serempak tanpa khawatir kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Ia menjelaskan sebelum pemerintah daerah membangun BSH, petani kerap bergotong royong memasang cerucuk bambu dan batu kali untuk membendung aliran Kali Cikarang agar dapat dialihkan menuju Kali Srengseng Hilir demi mempertahankan pasokan air ke lahan persawahan.

"Sekarang, meskipun musim kemarau, pasokan air tetap lancar dan masuk ke area persawahan. Petani bisa tanam serempak karena debit air sudah dapat diatur sehingga kebutuhan irigasi terpenuhi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan intrusi air laut untuk menyelamatkan 8.000 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pisang, Kabupaten Lampung Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penguatan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur yang andal memberikan kepastian layanan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga.

“Kehadiran infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus menjaga ketersediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat sehingga dapat mencegah potensi gagal panen.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, penanganan dilakukan pada jaringan saluran yang terhubung dengan Sungai Way Sekampung dan Saluran Pembuang Sekunder (SPS) Sragi.

Pekerjaan mencakup normalisasi saluran suplesi dari Sungai Way Sekampung menuju SPS Sragi sepanjang sekitar 1,3 kilometer serta normalisasi SPS Sragi sepanjang 3,2 kilometer.

Secara keseluruhan, pekerjaan tersebut mencapai sekitar 4,5 kilometer. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air menuju jaringan irigasi sehingga suplai air dapat lebih optimal untuk kebutuhan pertanian.

Selain normalisasi saluran, Kementerian PU juga telah menyelesaikan perbaikan empat unit pintu Tabat Gayau dan 13 unit pintu pembuang. Selain itu, 3 unit gorong-gorong dengan total panjang 30 meter juga telah dipasang, disertai pasangan batu kali untuk memperkuat konstruksi gorong-gorong.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlancar distribusi air ke saluran pertanian sekaligus mengendalikan masuknya air laut ke jaringan. Dalam penanganan di lapangan, air dari Sungai Way Sekampung dipompa menuju saluran sepanjang sekitar 700 meter menggunakan mobile pump.

Untuk memperlancar aliran menuju saluran pertanian, pengangkatan sedimentasi juga dilakukan pada Saluran Pembuangan Primer (SPP) Sekampung – SPS Sragi sepanjang 5,8 kilometer dan SPP Sekampung – SPP Bali Agung sepanjang 5,6 kilometer dengan mengerahkan 5 unit Excavator Long Arm.

Material sedimen diangkat agar aliran air dapat diteruskan ke saluran SPP dan selanjutnya dipompa menuju sawah.

Perbaikan Tabat Gayau turut menjadi bagian penting dalam pengendalian tata air. Tabat berfungsi mengatur aliran saluran.

Pada musim hujan, pintu dapat dibuka untuk membuang aliran ke Sungai Sekampung, sedangkan pada musim kemarau pintu ditutup untuk menahan intrusi air asin sekaligus menahan air hasil pompanisasi agar tetap mengalir di saluran SPP.

Dengan penanganan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran air dapat lebih lancar dan terkontrol hingga ke jaringan pertanian.

Langkah itu diharapkan mendukung keberlanjutan pasokan air baku bagi sawah serta membantu masyarakat mempertahankan produktivitas pertanian di wilayah terdampak intrusi air laut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026